Materi penangulan pandemi COVID19. bu epy.pptx

covid 19

1. APLIKASI eDMC19 UNTUK MEMPERKUAT DESA DALAM PENANGANAN COVID-19 KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Oleh: EPPY LUGIARTI Kasubdit ADVOKASI PERATURAN DESA Direktorat PMD Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan ToT Aplikasi eDMC19 bagi Tim Fasilitator Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah, 9 Juni 2020

2. Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan 15,15 Juta Jiwa (BPS.2019) Maraknya Pekerja / Buruh yang di PHK Atau dirumahkan tanpa menerima Upah Ditengah larangan mudik , penduduk yang kembali ke Desa meningkat karena tidak ada harapan di Kota Kebijakan # DirumahAja Bekerja dari rumah , Beribadah dari rumah dan Belajar dari rumah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi telah menimbulkan korban jiwa,dan kerugian material yang semakin besar ; Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat Desa ; LATAR BELAKANG:   KONDISI SAAT INI

3. DAMPAK VIRUS COVID 19 Pertama, UMKM Ketiga, MANUFAKTUR Kedua,  PARIWISATA KETAHANAN PANGAN KESEHATAN Kesulitan MEMBIAYAI Operasional dan non operasional lainnya. TUTUP Apa dampak lain dari anjuran physical distancing? Tentu saja kita tidak jalan-jalan dan travelling. LESU Dampak virus corona bagi perekonomian ini memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. PHK DAMPAK DARI PANDEMI COVID 19 KE KHAWATIRAN SELANJUTNYA?

4. “ 5 KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID 19"

5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat , pemerataan pembangunan dan kemandirian Desa melalui peningkatan pelayanan publik di D esa , memajukan perekonomian Desa , mengatasi kesenjangan pembangunan antar kota dan Desa serta memperkuat masyarakat D esa sebagai subjek dari pembangunan . DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN ADALAH WUJUD REKOGNISI NEGARA KEPADA DESA FILOSOFI DANA DESA

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Pasal 2 ayat (1) huruf i (1). Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk : i . melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu ( refocusing ) , penyesuaian alokasi , dan/ atau pemotongan / penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa , dengan kriteria tertentu ; Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i Yang dimaksud dengan " pengutamaan penggunaan Dana Desa " adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) . MANDAT REGULASI PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM TANGGAP DARURAT COVID-19

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional telah menetapkan bahwa : Kesatu : Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional . Kedua : Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian / lembaga dan pemerintah daerah . Ketiga : Gubernur , bupati , dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah , dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. MANDAT REGULASI PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM TANGGAP DARURAT COVID-19

8. Pencegahan dan P enanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) 01 02 03 INTI DARI PERUBAHAN DALAM PERMENDESA, PDTT NOMOR 6 TAHUN 2020 mengatur tentang Penggunaan Dana Desa untuk : Surat Menteri Desa , PDT dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 terkait Pemberitahuan Perubahan Peraturan Menteri Desa , PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa , PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa , PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

9. PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 Pasal 8 ayat (1) huruf d pengadaan , pembangunan , pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk : kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam ; penanganan bencana alam dan nonalam ; dan Pasal 8A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/ atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar , paling sedikit berupa : Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ; pandemi flu burung ; wabah penyakit Cholera; dan/ atau penyakit menular lainnya . Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan , belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja , serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis . Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

10. LAMPIRAN II HURUF Q PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM - (1/3) PERMENDESA, PDTT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDESA, PDTT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 Bencana Nonalam Bencana nonalam yang berupa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut : Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19 Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten /Kota c.q Dinas Kesehatan dan/ atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain sertaBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

11. DESA TANGGAP COVID-19 STOP COVID-19 PEMBENTUKAN RELAWAN EDUKASI DAN SOSIALISASI PENDATAAN PENYEDIAAN ALKES PENYEDIAAN INFORMASI DETEKSI DINI PENYEDIAAN TEMPAT ISOLASI PENYIMPANAN LOGISTIK

12. LAMPIRAN II HURUF Q PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM - (1/3) PERMENDESA, PDTT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDESA, PDTT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa ) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain: kehilangan mata pencaharian ; belum terdata (exclusion error); dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis . Mekanisme Pendataan melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19; pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa ; hasil pendataan sasaran keuarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal , yaitu validasi dan finalisasi data; legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa ; dan dokumen hasil pendataan diverifikasi desa , oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati / Walikota melalui Camat dan dapat dilaksakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan .

13. LAMPIRAN II HURUF Q PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM - (2/3) PERMENDESA, PDTT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDESA, PDTT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 Metode dan Mekanisme Penyaluran metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus : Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% ( dua puluh lima persen ) dari jumlah Dana Desa . Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 ( satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% ( tiga puluh persen ) dari jumlah Dana Desa . Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 ( satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% ( tiga puluh lima persen ) dari jumlah Dana Desa . Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten /Kota. penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan .

14. LAMPIRAN II HURUF Q PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM - (3/3) PERMENDESA, PDTT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDESA, PDTT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 ( tiga ) bulan terhitung sejak April 2020; dan besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah)per keluarga . Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh: Badan Permusyawaratan Desa ; Camat ; dan Inspektorat Kabupaten /Kota. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa . Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

15. Calon penerima BLT-DD adalah keluarga miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian , terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis / menahun , non PKH, non BPNT dan non Kartu Prakerja . Jika ditemukan keluarga miskin tetapi tidak masuk di dalam DTKS, tetap dapat menerima BLT-DD . Selanjutnya , Data Penerima BLT-DD yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku . Calon penerima BLT-DD harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus ( Musdesus ) untuk validasi , finalisasi , dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-DD yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani Kepala Desa bersama perwakilan BPD . Dokumen yang sudah ditandatangani disampaikan ke Bupati / Walikota untuk mendapatkan pengesahan atau dapat didelegasikan kepada Camat . Penyaluran BLT-DD dari APBDesa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai kepada penerima BLT-DD sebagaimana telah diatur ( ditetapkan ) oleh Bupati / Walikota . Metode penyaluran tunai harus memperhatikan prinsip transparansi , akuntabilitas dan efektivitas , serta mengikuti Protokol Kesehatan penanganan COVID-19 : menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan , dan memakai masker. Kepala Desa melaporkan rekap data penyaluran BLT-DD kepada Pemerintah Kabupaten /Kota. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , Kementerian Desa , PDT dan Transmigrasi Nomor 10/PRI.00/IV/2020, tanggal 21 April 2020, terkait Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa

16. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , Kementerian Desa , PDT dan Transmigrasi Nomor 12/PRI.00/IV/2020, tanggal 27 April 2020, terkait Penegasan BLT Dana Desa Seluruh Desa agar segera menyalurkan BLT Dana Desa untuk Alokasi Bulan April selambat-lambatnya minggu pertama Bulan Mei 2020 ; Penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat (cash) dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (physical distancing) , menghindari kerumunan , dan memakai masker. Bagi calon penerima manfaat yang telah memenuhi syarat tapi belum memiliki Nomor Induk kependudukan (NIK) wajib mencantumkan alamat domisili secara lengkap untuk memudahkan proses validasi dan verifikasi . Memperhatikan banyaknya pertanyaan terkait 14 ( empat belas ) kriteria Keluarga Miskin calon penerima manfaat BLT Dana Desa dengan ini kami kirimkan surat Menteri Desa , PDT dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan , disertai dengan lampira nnya .

17. LAMPIRAN II HURUF R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAMDAN/ATAU NONALAM - (1/2) PERMENDESA, PDTT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDESA, PDTT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) . Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/ atau nonalam sebagai berikut : Kegiatan Tanggap Darurat : Keadaan Bencana Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri . Pelatihan keterampilan pasca-bencana . Keadaan Darurat Menyediakan MCK komunal sederhana . Pelayanan kesehatan . Menyiapkan lokasi pengungsian , isolasi dan/ atau ruang perawatan korban. Menyediakan konsumsi , serta obat-obatan selama di pengungsian , seperti : minyak angin , minyak telon , obat nyamuk , obat analgesik , obat diare , oralit dll .

18. Keadaan Mendesak Memberikan pertolongan pertama Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan ( Puskesmas , Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya . Desa dapat mengadakan : Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP). Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian /Shelter) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian . Penyediaan dapur umum Menyediakan lokasi , peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam . Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat . Menyediakan air bersih dan alat penampungan , termasuk pengaturan distribusinya . Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan , anakanak , bayi , balita , lansia , kaum difabel dan kelompok rentan lainnya . Pengamanan Lokasi Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana . Menerima dan menyalurkan bantuan . LAMPIRAN II HURUF R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAMDAN/ATAU NONALAM - (2/2) PERMENDESA, PDTT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDESA, PDTT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

19. POLA KOORDINASI DAN KERJA SAMA LINTAS SEKTOR SAMPAI DESA Pada Percepatan Penanganan COVID-19 di Desa Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional bahwa : Gubernur , Bupati dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah , dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Pola kerja sama percepatan penanganan COVID-19 sudah didesentralisasikan kepada daerah , maka koordinasi lintas sektor harus mampu mendorong kolaborasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah dan Relawan Desa Lawan COVID-19. Kementerian/Lembaga melalui OPD Kab /Kota ( sebagai wakil K/L di Kab /Kota) bergabung dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kab /Kota untuk melakukan langkah-langkah sebegai berikut : Sosialisasi bersama pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19; Kolaborasi Data pandemi COVID-19; Pembinaan dan pendampingan kepada Relawan Desa Lawan COVID-19; Integrasi program/ kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 antara Pemerintah Daerah Kab /Kota dengan Desa ; Sinkronisasi Data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa ) dengan bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

20. 5. Referensi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) UPAYA KEMENDESA PDTT MEMPERCEPAT PENYALURAN BLT DD (1) 6 Menugaskan seluruh pendamping tingkat desa, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, dan nasional untuk memantau, mendukung, serta melaporkan secara rutin dan on call proses percepatan penyaluran BLT Dana Desa; Menugaskan seluruh pejabat eselon II untuk monitoring harian dan memfasilitasi Dinas PMD di seluruh kab/kota sejak 1 Mei 2020; Menugaskan kepada pejabat eselon I untuk berkomunikasi intensif dengan Bupati/Walikota guna perceparan BLT Dana Desa sejak 1 Mei 2020; Mengirim surat resmi kepada Bupati/Walikota tertanggal 13 Mei 2020 agar melakukan percepatan penyaluran BLT Dana Desa di wilayahnya;

21. 5. Referensi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) UPAYA KEMENDESA PDTT MEMPERCEPAT PENYALURAN BLT DD (2) Menerbitkan Instruksi Menteri Desa PDTT No 1/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang menekankan agar BLT Dana Desa segera disalurkan tanpa menunggu pengesahan dari Bupati / Walikota . Inmendes ini diperuntukkan bagi 30.762 desa yang sudah musdes khusus sebelum 9 Mei 2020; Menerbitkan Instruksi Menteri Desa PDTT No 2/2020 tanggal 17 Mei 2020: bagi desa yang pengesahan KPM melalui Musdessus mulai 09 Mei 2020 langsung menyalurkan BLT Dana Desa sambil mengajukan pengesahan Bupati / Walikota . Penyaluran BLT Dana Desa tahap berikutnya mendasarkan pada data yang telah disahkan Bupati / Walikota . Saat ini ada 3.188 desa yg menjadi sasaran Inmendes No 2/2020 Menteri Desa PDTT mengirim surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 18 Mei 2020 untuk mendapatkan dukungan agar Bupati / Walikota memberikan kemudahan dan fasilitasi percepatan penyaluran BLT Dana Desa Menteri Desa PDTT telah mengirim surat resmi kepada semua gubernur tertanggal 18 Mei 7

22. 8

23. PROGRES PERCEPATAN PELAKSANAAN BLT DANA DESA

24. REALISASI PENYALURAN BLT DD Sumber : Sipede Cut off 8 Juni 20 20

25. DESA TANGGAP COVID-19 Pentingnya Data dan Informasi

26. APLIKASI eDMC-19

27. Tujuan dan Manfaat Aplikasi eDMC-19 Tujuan Meningkatkan kualitas pendataan Memperoleh data real time dan informasi yang cepat dan arat dalam merespons pandemik COVID-19 Manfaat Pemantauan terus menerus beragam kegiatan dalam merespons pandemik COVID-19 Menyusun rencana dan strategi untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat pandemik COVID-19 Dasar pengambilan kebijakan yang tepat

28. OUTPUT APLIKASI eDMC-19 BERUPA LAPORAN PEMUDIK/PELAKU PERJALANAN DATA KELUARGA RENTAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENCEGAHAN PEMANTAUAN DATA VERIFIKASI PENERIMA BLT KEBIJAKAN TINGKAT DESA TERKAIT a.l . : PENGAWALAN WARGA YANG PERLU ISOLASI MANDIRI