MATERI PENGAWASAN KEUANGAN DESA - MAYRIZALT - DESA GLODOGAN - 13082019.pptx

MATERI PENGAWASAN KEUANGAN DESA - MAYRIZALT - DESA GLODOGAN

1. TAHUN 2019 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (ADD, DD, Bankeu Prov/Kab)

2. Just Say No!

3. 3 Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggung Jawaban Pelaporan PENGELOLAAN KEUANGAN DESA APBDes da n /atau APBDes -P Perbup 46 /2018

4. Perbup 46 / 201 8 pasal 13 Pe rbupi 46 / 201 8 pasal 16 Perbup 46 / 201 8 pasal 29

5. Alokasi Dana Desa Tahun 2019

6. Alokasi Dana Desa Pengelolaan ADD ; 6

7. 7 Mekanisme/Prosedur ADD AJUAN PERMOHONAN (1x) Verifikasi Tim Kec, antara lain Perdes APBDes dan syarat lainnya dikirimkan Dispermasdes sebelum ke BPKD Lamp.Kep Bup tentang Alokasi ADD, selanjutnya ditransfer ke Rek.Kas Desa Dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Sanksi : Adanya temuan hasil audit yg belum di-TL. Adanya permasalahan internal desa, berdasarkan penilaian Tim Kec/Kab. PELAPORAN / PERTANGGUNG JAWABAN Pb 60 % untuk Siltap Ps 40 %, terbagi : Ps 60 % untuk Opr.Pemdes / pemb / pemberdayaan. Pb 40 % untuk Opr .BPD/ RT/ RW

8. Dana Desa Tahun 2019

9. DASAR HUKUM Dana Desa Perbup 47 /2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan DD Tahun 2019 . 9

10. Mekanisme/Prosedur DD INSPEKTORAT KAB. KLATEN AHUN 2019 Ajuan persyaratan diverifikasi oleh Tim Kec. Transfer ke Rek.Kas Desa Tahap I, 20% Tahap II, 40% Tahap III, 40% PELAPORAN / PERTANGGUNG JAWABAN Ajuan Permohonan Ditujukan kepada Bupati melalui Dispermasdes. Bila lengkap diteruskan ke BPKD Sanksi : Bupati dapat menunda penyaluran apabila : Belum ada ajuan. Terdapat sisa DD ≥ 30 %. Terdapat Rekomendasi APIP. Bid. Penyelenggaraan Pemdes Bid. Pemb. Bid. Binmasdes Bid. Pemb.Masy.Desa Bid. Tak Terduga Dilaksanakan oleh TPK

11. Bantuan Keuangan (Provinsi) Luas 3,25 juta Ha Penduduk 36.263.252 jiwa 29 Kab 6 Kota 573 Kec 7.809 Desa 750 Kelurahan

12. DASAR HUKUM Bankeu Provinsi Pergub 7/2019 Jo. Pergub 48/2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah. 12

13. 13 Kebijakan Pergub 7/2019 Bankeu Prov diberikan kepada desa sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi kepada Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan. Bankeu Prov kepada Pemerintah Desa diberikan kepada Desa dan Rintisan Desa Berdikari di Jawa Tengah. Bankeu Prov kepada Pemerintah Desa di transfer langsung ke Rekening Kas Desa dan masuk pada APBDes. Bankeu Prov kepada Pemerintah Desa diberikan untuk kegiatan yang belum didanai dari sumber dana lainnya. Bankeu Prov kepada Pemerintah Desa bersifat stimulan, sehingga kegiatan yang dibiayai oleh bantuan ini, harus didukung dengan swadaya masyarakat. Penerima Bantuan ditetapkan melalui KepGub

14. Sarpras (infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosbud) Ketahanan Masyarakat Operasional KPMD Rintisan Model Desa Berdikari Jenis Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi 14

15. 15 R ekap BANKEU P rov U ntuk S arpras TA. 2019 NO KABUPATEN TITIK LOKASI NOMINAL 1 SEMARANG 176 31.428.568.000 2 KENDAL 112 17.419.600.000 3 DEMAK 99 14.876.880.000 4 GROBOGAN 138 26.500.000.000 5 PATI 421 75.172.340.000 6 KUDUS 59 10.189.617.000 7 JEPARA 114 19.668.000.000 8 REMBANG 117 19.269.403.000 9 BLORA 88 14.478.200.000 10 PEKALONGAN 93 14.365.922.000 11 BATANG 72 11.770.000.000 12 PEMALANG 288 51.644.422.000 13 TEGAL 3 535.000.000 14 BREBES 202 35.910.000.000 15 Banyumas 201 22.698.785.000 NO KABUPATEN TITIK LOKASI NOMINAL 16 Cilacap 189 24.485.000.000 17 Purbalingga 58 5.485.000.000 18 Banjarnegara 95 9.692.925.000 19 Magelang 128 16.207.478.000 20 Temanggung 145 12.360.510.000 21 Wonosobo 132 11.385.000.000 22 Purworejo 46 4.813.900.000 23 Kebumen 59 6.075.000.000 24 Klaten 312 41.794.000.000 25 Boyolali 216 38.290.002.000 26 Sragen 178 22.775.000.000 27 Sukoharjo 135 12.347.647.000 28 Karanganyar 134 18.166.895.000 29 Wonogiri 298 25.575.000.000 JUMLAH 4308 615.380.094.000 (PAGU SEMENTARA)

16. 16 Sekdes (Sekr) Bendahara Desa (Bend) Perangkat yg membidangi Pembangunan (Koord) Ketua Pokja Pelaksana Keg (LPMD) Anggota (Masyarakat) Seksi sesuai kebutuhan (Masyarakat) Seruktur Organisasi TPK Kades (penanggung jawab) ditetapkan melalui SK Kades

17. 17 Mekanisme / Prosedur Pencairan Bankeu Prov USULAN DARI DESA Aplikasi SIPPD (Bappeda Prov) Lampiran APBD Prov Teliti (Dispermas dukcapil Prov SK GUB SOSIALI SASI BIMBINGAN TEKNIS VERIFIKASI BERKAS PENCAIRAN Rekomen dasi ke Gub cq.BPKAD Prov Transfer ke Rek PemDes Pelaksanaan Tidak bermasalah Bermasalah Diajukan Penetapan SK GUB Di Koord. dng Kab L P J Monev

18. Bantuan Keuangan (Kabupaten)

19. Bankeu Kabupaten 19

20. Bankeu Kab kepada PemDes Penetapan lokasi dan Alokasinya belum ditetapkan dalam APBD maupun DPA PPKD Penetapan lokasi dan Alokasinya telah ditentukan dalam APBD maupun DPA PPKD B ankeu Kab Yang Bersifat Umum B ankeu Kab Yang Bersifat Khusus

21. Mekanisme / Prosedur Pencairan Bankeu Kab Permohonan tertulis dari DESA Proposal ditujukan kepada Bupati melalui OPD Pengelola Membentuk Tim Verifikasi Rekomen dasi Tim TAPD KUA-PPAS Perda APBD KepBup tentang Lokasi dan Alokasi Bankeu Ajuan RKO Pencairan Transfer ke Rek PemDes Tidak Setuju Setuju Berita Acara Berita Acara Monev Pelaksanaan < 100 jt > 100 jt Rincian Obyek Belanja (nama desa, peruntukkan dan besaran) Sisa Dana = Silpa LPJ

22. 22 KABUPATEN KLATEN KESIMPULAN Tugas Inspektorat : Quality Assurance Consultancy Era keterbukaan informasi sekarang ini , kita semua sebagai pelayan masyarakat diawasi dari seluruh lapisan : atas-bawah - kanan-kiri - depan-belakang Perjanjian Kerjasama antara Bupati dengan APH : Administratif === > APIP Pidana === > APH

23. 23 Terima Kasih Just Say Yes! Mayrizaltarigan