Materi_Pengelolaan_Limbah_B3_Selayar.pptx

Limbah B3

1. Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia Berdasarkan Dasar Hukum Disusun untuk Sosialisasi / Pelatihan

2. Agenda - Pendahuluan - Dasar Hukum - Ruang Lingkup Pengelolaan - Tanggung Jawab - Perizinan & Pelaporan - Sanksi - Prinsip Penting

3. Pendahuluan • Limbah B3 = sisa usaha/kegiatan yang mengandung bahan berbahaya & beracun. • Dapat mencemari lingkungan, membahayakan kesehatan & kehidupan. • Pengelolaan = kewajiban bersama dengan prinsip kehati-hatian & berkelanjutan.

4. Dasar Hukum Utama • UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) • UU No. 18 Tahun 2008 (Sampah) • UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) • PP No. 101 Tahun 2014 (Limbah B3) • PP No. 22 Tahun 2021 (PPLH) • Permen LHK 6/2021, 10/2020, 12/2020 • Konvensi Basel, Stockholm, Rotterdam

5. Ruang Lingkup Pengelolaan Limbah B3 1. Pengurangan 2. Penyimpanan Sementara 3. Pengumpulan 4. Pengangkutan 5. Pemanfaatan 6. Pengolahan 7. Penimbunan (Disposal)

6. Tanggung Jawab Pengelolaan • Penghasil: wajib kelola sendiri/serahkan ke pihak berizin. • Pemerintah: kebijakan, standar, pengawasan, pembinaan. • Pihak ketiga: pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan.

7. Perizinan & Pelaporan • Semua kegiatan wajib izin OSS. • Dokumen lingkungan sebagai syarat. • Laporan berkala ke KLHK/daerah.

8. Sanksi • Administratif: teguran, denda, pembekuan, pencabutan izin. • Pidana: penjara & denda besar bagi pelanggaran serius.

9. Prinsip Penting • Polluter Pays Principle (pencemar membayar). • Precautionary Principle (kehati-hatian). • Tanggung jawab: penghasil tetap bertanggung jawab hingga akhir.