RAPAT KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
Pengawasan
Dana Kampanye
Pemilihan
DITTIPIDUM BARESKRIM POLRI
DASAR HUKUM
Dittipidum Bareskrim Polri I 01
PEMILIHAN
PemilihanGubernurdanWakilGubernur,BupatidanWakilBupati,sertaWalikota
danWakilWalikotayangselanjutnyadisebutPEMILIHAN.
1.UU1TAHUN2015;
2.UU8TAHUN2015;
3.UU10TAHUN2016;
4.UU6TAHUN2020.
DITTIPIDUM BARESKRIM POLRI
DANA KAMPANE
Dittipidum Bareskrim Polri I 02
DITTIPIDUM BARESKRIM POLRI
DANA KAMPANE
Dittipidum Bareskrim Polri I 03
DITTIPIDUM BARESKRIM POLRI
ASAS
UU Pemilihan memiliki kekhususan yang sistematis diantaranya:
❑Bawaslu: lembaga yang berwenang menerima
laporan/temuan;
❑Polri: menerima penerusan laporan/temuan dari Bawaslu;
❑Adanya batasan waktu penerimaan laporan/temuan,
Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Pengadilan,
Eksekusi;
❑Banding: upaya hukum terakhir;
❑Pembentukan Sentra Gakkumdu;
❑Penggeledahan, Penyitaan tidak diperlukan izin Ketua PN
setempat.
❑LexSpecialisDerogatLegiGenberali
UUkhususmengenyampingkanUUumum
❑LexSystematischeSpecialiteit
Kekhususanyangsistematis
❑LexPosteriorDerogatLegiPriori
UUbarumengesampingkanUUlama
❑LEXSPECIALISDEROGATLEGIGENERALI
UUkhususmengenyampingkanUUumum
❑LEXCONSUMENDEROGATLEGICONSUMTE
UUyangsatumengabsorbsihukumyanglain.
❑LEXSYSTEMATISCHESPECIALITEIT
Kekhususanyangsistematis
❑LEXPOSTERIORDEROGATLEGIPRIORI
UUbarumengesampingkanUUlama
UUmanayangdigunakanapabilaperbuatanseseorangmelanggar
PidanaUmum,khususdankekhususanyanglainnya?
Ada4asashukumpidanayangperlukitajadikanpedoman.
Dittipidum Bareskrim Polri I 04