MATERI POTRET kabupaten layak anak di TTS.pptx

Oleh Ketua Komisi IV DPRD Kab TTS periode 2024-2029

1. PERAN DAN KEBIJAKAN DPRD DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN UNTUK MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK RELYGIUS l. USFUNAN, SH KETUA KOMISI IV DPRD KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PERIODE 2024-2029

2. A. HAK ANAK DAN KEBIJAKAN POLITIKA. Hak Anak Hak- hak anak adalah hak asasi manusia universal yang diakui dunia, meliputi hak hidup , tumbuh kembang , perlindungan , dan partisipasi , yang dijamin melalui hukum dan kebijakan politik nasional maupun internasional seperti Konvensi Hak Anak (KHA) PBB dan diatur dalam perundang-undangan Indonesia, seperti UU 35/2014 dan UUD 1945.

3. Apa Itu Hak-Hak Anak?

4. Hak-Hak Fundamental: Konvensi Hak Anak (KHA) PBB menetapkan empat pilar utama hak anak : hak untuk hidup , hak untuk perlindungan , hak untuk tumbuh kembang , dan hak partisipasi . Berlaku untuk Semua Anak: Hak- hak ini berlaku untuk semua anak , tanpa memandang ras , agama, suku , jenis kelamin , atau kondisi ekonomi .

5. Contoh Hak Anak : 1. Identitas , Makanan , dan Kesehatan: Hak untuk mendapatkan nama, makanan bergizi , dan pelayanan kesehatan . 2. Pendidikan dan Rekreasi : Hak untuk bersekolah , bermain , dan berkreasi secara cuma-cuma . 3. Perlindungan : Hak untuk dilindungi dari kekerasan , penelantaran , eksploitasi , diskriminasi , dan pelibatan dalam kegiatan politik berbahaya . 4. Partisipasi : Hak untuk didengar pendapatnya dalam hal-hal yang memengaruhi hidupnya .

6. Bagaimana Kebijakan Politik Terkait dengan Hak Anak?

7. 1. Kewajiban Negara: Negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak melalui undang-undang , kebijakan , dan program pemerintah . 2. Peran Konstitusi : Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjamin hak anak untuk hidup , tumbuh , berkembang , serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi . Peraturan Perundang-undangan : UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya mengatur secara spesifik tentang hak anak . 3.Kepentingan Terbaik Anak: Dalam setiap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak , kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama .

8. Mendengarkan Suara Anak: Kebijakan politik harus menciptakan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pandangan mereka , sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka . Contoh Implementasi Kebijakan 1.Puskesmas Ramah Anak: Puskesmas menjadi fasilitas kesehatan terdepan yang bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan bagi anak ,. 2.Perlindungan dalam Konflik:Anak-anak di zona perang harus mendapatkan perlindungan khusus , dan anak di bawah usia tertentu tidak boleh dilibatkan dalam pasukan bersenjata . 3.Pendidikan Anak:Pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan dan potensi anak

9. Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan Kabupaten /Kota Layak Anak di daerah dapat mengacu kepada indikator KLA, yang tertuang dalam dokumen Indikator Kabupaten /Kota Layak Anak. ( Permen KPP - PA Nomor 12 Tahun 2011) terdiri dari penguatan kelembagaan 3 indikator , klaster hak anak (5 klaster ) 24 indikator . INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

10. Peran DPRD dalam Mendukung Kabupaten Layak Anak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi legislasi , anggaran , dan pengawasan . Dalam konteks KLA, peran DPRD mencakup :

11. 1. Legislasi Mengesahkan Peraturan Daerah ( Perda ) tentang Kabupaten Layak Anak, seperti Perda Nomor 4 Tahun 2020 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program KLA di TTS. Mendorong regulasi yang melindungi hak anak , termasuk pencegahan kekerasan , eksploitasi , dan diskriminasi .

12. 2. Anggaran Mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk program-program yang mendukung pemenuhan 24 indikator KLA, seperti pendidikan inklusif , layanan kesehatan anak , dan ruang bermain ramah anak . Memastikan dana untuk pelatihan SDM, pembangunan infrastruktur ramah anak , dan kampanye kesadaran publik .

13. 3. Pengawasan Mengawasi pelaksanaan program KLA oleh eksekutif , termasuk koordinasi antar perangkat daerah dan efektivitas Gugus Tugas KLA. Menilai capaian indikator KLA secara berkala dan mendorong perbaikan kebijakan jika diperlukan .

14. KLASTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN INDIKATOR KE 4 yakni Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Ukuran keberhasilan 100% Anak teregistrasi . Persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran di atas angka nasional , dan meningkat setiap tahun . program JEmput BOLa (JEBOL) dan ada juga terbaru yakni program Drive thru Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di dukung penuh oleh DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan

15. Kebijakan Strategis yang Didukung DPRD Bersama Pemerintah Kabupaten , DPRD mendukung berbagai kebijakan strategis , antara lain: Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA : Dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Pengembangan Desa Ramah Anak : Seperti Desa Sopo di Amanuban Tengah yang dijadikan percontohan untuk penerapan prinsip KLA di tingkat desa . Kemitraan dengan Lembaga Non- Pemerintah : DPRD mendukung kolaborasi dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) dan organisasi lain untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintah .

16. Dampak Positif Dukungan DPRD Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak . Terbentuknya lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak . Terpenuhinya indikator nasional menuju status resmi sebagai Kabupaten Layak Anak.

17. TERIMA KASIH