MATERI POWER POINT Pengawasan Logistik 2024.pptx

Kelik Windu, Pengawasan Logistik 2024.

1. K elik Windu , S.Sos Koordinator Umum Kabupaten Pringsewu Perhimpunan Pemilih Indonesia P E N G A W A S A N LOGISTIK PE M I L U T A H U N 20 2 4

2. UNDANG- UNDANG UU 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum UU 10 THN 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah PERATURAN Perbawaslu 30 tahun 2018 tentang Pengawasan Pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Peneyelenggaraan Pemilu Perbawaslu Nomor 7 tahun 2023 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Jadwal Tahapan Pemilu PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan, Dukungan dan Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilu PKPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2023 DASAR HUKUM KEPUTUSAN Keputusan KPU nomor 1282 tentang Kebutuhan Perlengkapan Putungsura

3. P R I N S I P P E RL E N GKA P A N P e m ung u t a n S u a r a Pasal 3 J E N I S LOG I S T I K P E M I L U 2 2 4 ( B e r d a s a r ka n P K P U 1 4 T a hu n 2 2 3 ) Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian hukum; Tertib; Terbuka; Proporsional; Profesional; Akuntabel; Efektif; Efisien; dan Aksesibel. Kotak suara Surat suara Tinta Bilik pemungutan suara Segel Alat untuk memberi tanda pilihan TPS

4. D U K UN GA N P e r l e n g ka p a n L a i n n y a Pasal 14 P e r l eng ka p a n P e m ung u t a n S u a r a L a i n n y a Pasal 14 Sampul kertas Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi Karet pengikat surat suara Lem/perekat Kantong plastik Ballpoint Gembok (ket.dapat diganti dengan alat pengaman lainnya) Spidol Formulir untuk berita acara/tau sertifikat (dapat diadakan formulir lainnya) Stiker nomor kotak suara Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan Alat bantu tunanetra (braile atau alat bantu lainnya) Salinan DPT Salinan DPTb Daftar Pasangan Calon DCT anggota DPR DCT anggota DPD DCT anggota DPRD Prov DCT anggota DPR Kab/Kota Label Identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu

5. Pemetaan Kerawanan Penyusunan Jadwal Pengawasan Pembentukan Tim Pengawasan Pelaksanaan Koordinasi Pemetaan Data Perlengkapan Pemungutan Suara dan perlengkapan lainnya Penelusuran Data Perusahaan Pengawasan Pengadaan Pengawasan Pencetakan Pengawasan Pendistribusian Pengembalian Logistik Temuan hasil Pengawasan atau Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran

6. P E N GA D AA N D A N P E N D I S T R I B U S I A N P E RL E N GKA P A N Kesalahan dalam Pembuatan Desain (Salah penulisan nama dan gelar, Nama Caleg tidak sesuai DCT, Sparasi warna Lambang Partai tidak sesuai, dll) Kesalahan dalam Proses Pencetakan Sehingga Merugikan/Menguntungkan Salah Satu Paslon. Jumlah Suara yg Dicetak Tidak Sama dengan Jumlah DPT + 2% Sura Cadangan dari Jumlah Pemilih. Tidak Sesuai Jumlah (Perlengkapan dan Dukungan Perlangkapan Pemungutan). Misal: Formulir dan sertifikat pemungutan, Salinan DPT utk TPS, dll Keamanan Distribusi ( Packaging, Moda Transportasi, Tempat Penyimpanan dan Distribusi oleh petugas resmi, dll) Bencana Alam. Misal : Banjir Lokasi TPS yang sulit diakses Personil yang tidak profesional

7.   Pasal 3 Perbawaslu 30 Tahun 2018

8. Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota . Pengawasan dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota . Pengawasan dilakukan oleh: Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota Pengawasan dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota .

9. Melakukan Validasi ketepatan desain, jenis, jumlah, kualitas dan spesifikasi sebelum dilakukan pencetakan Memastikan lelang pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Melakukan pengawasan pencetakan ke perusahaan secara berkala dalam hal ketepatan waktu, desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi Keamanan penyimpanan dan pengepakan

10. Memeriksa isi koli dan mencocokkan dengan Surat Perintah Penyerahan (SPP)/surat jalan; Mencatat dan menuangkan hasil pemeriksaan; Mendapatkan Berita Acara Serah Terima barang

11. Terkait data dan informasi, yang meliputi: jadwal Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya; jenis perlengkapan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang akan diadakan; spesifikasi teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang akan diadakan; Mekanisme Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang akan digunakan; Peta atau zona Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya; Mekanisme pengamanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan b. memberikan saran perbaikan jika ditemukan potensi permasalahan dan pelanggaran terhadap proses perencanaan. ( KPU, PPK & PPS)

12. Pasal 350 ayat (3) UU 7 Tahun 2017: Jumlah Surat Suara disetiap TPS sama dengan jumlah DPT dan DPTb ditambah 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan. Pasal 344 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah DPT ditambah 2% (dua persen) dari jumalh DPT sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU Catatan: Berpotensi kekurangan surat suara Berapa Jumlah Surat suara yang diajukan KPU Kab/Kota untuk dicetak (DPT+2% ) ? Apakah Bawaslu bisa memastikan datanya?

13. 529 1. Menetapkan Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Melebihi Jumlah Yang Ditentukan 2. Mencetak Surat Suara Melebihi Jumlah yang Ditetapkan Oleh KPU Untuk Kepentingan Tertentu 3. Tidak Menjaga Kerahasiaan, Keamanan, Dan Keutuhan Surat Suara • 514 • Pasal 344 (2), (3) dan (4) 345 (1) • 530 • 345 (2)

14. TERIMA KASIH PERHIMPUNAN PEMILIH INDONESIA Voters Indonesia Association Provinsi Laampung