Materi PPK 1.ppt bimtek diklat seminar indonesia

service excellence.ppt bimtek diklat seminar

1. PENINGKATAN KOMPETENSI PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM
RANGKA IMPLEMENTASI PERATURAN
PRESIDEN NO . 16 TAHUN 2018, TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

2. Inefisiensi 20 % dari APBN/APBD Rp. 450
trilyun
= Rp. 90 trilyun(2012
)
Suromadu Rp. 5,1
trilyun
Terminal bandara Rp.
600 M
Toll Cipularang Rp. 1,56
Triyun
Jembatan rumpiang Rp.
85 M

3. Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Kementerian / Lembaga / Satuan
Kerj Perangkat Daerah / Institusi lainnya
(K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan
memperoleh barang/jasa

4. Kedudukan Pengadaan dalam
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Perencanaan (Planning)
Pemrograman (Programming)
Penganggaran (Budgeting)
Pengadaan (Procurement)
Pelaksanaan kontrak dan pembayaran
(Contract Implementation and payment)
Penyerahan pekerjaan/barang (Handover)
Pemanfaatan dan pemeliharaan
(Operation and maintenance)

6. ETIKA PENGADAAN DAN
GOOD GOVERNANCE

7. PARA PIHAK DALAM
PENGADAAN BARANG JASA
PEMERINTAH
Perangkat organisasi
ULP mengacu kepada
peraturan
perundang-
undangan di bidang
kelembagaan
Pengangkatan dan
pemberhentian
Pejabat tidak
terikat tahun
anggaran
Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan
Pejabat Pembuat
Komitmen
Unit Layanan
Pengadaan/Pejabat
Pengadaan
Proses Pemilihan dan
Penetapan
Kontrak dan Pelaksanaan Hasil
Pekerjaan
Penyedia
Barang/Jasa
mengangkat
Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

8. ALUR PENGADAAN BARANG
JASA
Rencana
Umum
Pengadaan
Kaji
Ulang
Rencana
Pelaksanaan
Pengadaan
Dokumen
Pengadaan
Persyaratan
Teknis
Pejabat Pembuat
Komitmen
ULP/Pejabat
Pengadaan
Pengguna
Anggaran

9. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan
barang/jasa

10. PPK
Menetapkan Spesifikasi, HPS, Rancangan
Kontrak
Menandatangani kontrak
Melaksanakan kontrak dengan penyedia
barang atau jasa.
Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
Melaporkan pelaksanaanatau penyelesaian
kontrak pengadaan barang atau jasa kepada
PA atau KPA.
Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen
kontrak pengadaan barang atau jasa.
Melaksanakan E-purchasing

11. TITIK KRITIS
PENGADAAN
•Perencanaan Pengadaan
•Pemahaman Spesifikasi dan HPS
•Proses Pemilihan/Lelang
•Persiapan Kontrak
•Kontrak
•Pelaksanaan Kontrak
•Serah Terima Pekerjaan
•Pembayaran

12. Perencanaan Pengadaan

13. Ranah
pengadaan
Ranah
keuangan
Ranah asset
Ranah anggaran

14. Perencanaan
Pengadaan
a.Pemahaman kerangka pengadaan
dalam pembangunan
b.Berdasarkan kebutuhan
c.Terdapat data pendukung atau usulan
pengadaan
d.Pendekatan pemahaman bahwa
pengadaan adalah alat, bukan tujuan

15. KAK1.
Apa yang
akan di
hasilkan
2.
mengapa

dilaksana
kan
perlukan
3.
Siapa yang

melaksana
kan
4.
Kapan
Akan
dilaksana
kan
5.
Dimana
dilaksanak
an
6.
Bagaiman
a Kegiatan
tersebut
diaksanak
an
7.
Berapa
Anggaran
yang di
butuhkan
Data dan Informasi

16. LARANGAN
PEMAKETAN
Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar
dibeberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat
efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing
Menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan yang bila
dipisah seharusnya bisa dilaksanakan oleh Usaha Mikro dan
Usaha Kecil serta koperasi kecil
Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket untuk
menghindari pelelangan
Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang
diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif

17. Spesifikasi dan HPS

18. Spesifikasi
Barang/Jasa
BARANG JASA
OUTPUT
INPUT
PROSES
OUTPUT
Konstruksi
Konsultan
Jasa
Lainnya

19. Spesifikasi
Mampu menjawab :
1.Bagaimana mutu barang/jasa tersebut diukur
1.Berapa banyak barang/jasa tersebut
diperlukan 1.Kapan barang/jasa tersebut
diperlukan 1.Dimana barang/Jasa tersebut
diperoleh 1.Harga barang/jasa yang efisien
Jawaban Kebutuhan

20. TIPE SPESIFIKASI
1.Spesifikasi fungsi / kinerja
2.Standar Industri
3.Spesifikasi Komposisi
4.Sampel/Contoh Gambar
5.Merek
6.Spesifikasi Teknis

21. Metodologi Survey
•
•
Aktif
Pasif
Terhadap
Semua
Barang/Jasa

22. Bahan/Sumber Survey
•
•
•
•
hasil presentasi gerilya
brosur/price list
door to door ke distributor
browsing internet, termasuk di e
katalog

23. Komponen HPS
•
•
•
•
•
BIAYA POKOK PRODUKSI
KEUNTUNGAN (termasuk PPh)
OVERHEAD
PPN
DISCOUNT/RABAT ?

24. Proses Pemilihan/Lelang

25. ULP
•
•
•
•
•
•
•
•
menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
menetapkan Dokumen Pengadaan;
menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
website K/L/D/I masing-masing dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat serta
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam
Portal Pengadaan Nasional;
menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui
prakualifikasi atau pascakualifikasi;
melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga
terhadap penawaran yang masuk;
membuat laporan mengenai proses dan hasil
Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah/ Pimpinan Institusi;
memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA

26. KOMPARASI PARADIGMA
PBJ

27. Pengkajian Ulang Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
1
PPK
dapat
mengund
ang
ULP/Peja
bat
Pengada
an dan
tim
teknis
untuk
melakuk
an
pengkaji
an ulang

(pembah
asan
)
terhadap
rencana
umum
pengada
an
2
Hal-hal
yang
dikaji
ulang
dan
dibahas
meliputi:
•Pengkajia
n ulang
kebijakan
umum
pengadaa
n
•Pengkajia
n ulang
rencana
penganggar
an biaya
pengadaa
n
•Pengkajia
n ulang
KAK
3
Penyusu
nan
Berita
Acara
hasil
rapat
koordina
si
tentang
pengkaji
an ulang
rencana
umum
pengada
an
4
PPK
mengajukan
usulan
perubahan
rencana umum
pengadaan
kepada
PA/KPA
berdasarkan
berita acara
pengkajian
ulang rencana
umum
pengadaan
5
PA/KPA
menetap
kan
Rencana
Umum
Pengada
an yang
sudah
dikaji
ulang
sesuai
dengan
kewenan
gan
-nya

28. Pengkajian Ulang RUP
Keluaran (Output)

29. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
•
•
•
melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak;
menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah
melalui pemeriksaan/pengujian;
membuat dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan.
PPHP adalah organ dari PA/KPA sebagai
check and balance untuk kinerja PPK

30. Persiapan Kontrak

31. Biro/bagian Hukum
•
•
•Pelayanan pemberian pertimbangan dan pendapat
hukum
Membantu melakukan penelaahan dan perancangan
Kontrak Pengadaan
Pendampingan permasalahan hukum
Ahli Hukum Kontrak
•Audit hukum (legal audit/legal due diligent)
•Pendapat hukum (legal opinion)
•Telaah kontrak di atas 100 M

32. Persiapan Kontrak
•Pembahasan Draft Kontrak
•Pembahasan SSUK
•Pembahasan SSKK
•Telaah Ahli Hukum Kontrak Profesional
( > 100 M)
•Penyerahan Jaminan Pelaksanaan (utk
PBJ yang memerlukan Jaminan
Pelaksanaan)

33. Langkah Pemilihan Jenis Kontrak

34. Penetapan Jenis Kontrak
lump sum
harga satuan
gabungan lump sum
dan harga satuan
terima jadi (turnkey)
Persentase
pembebanan
tahun anggaran
tahun tunggal
tahun jamak
kontrak payung
kontrak pengadaan
tunggal
sumber pendanaan
kontrak pengadaan
bersama
cara pembayaran

35. PP
K
Penyed
ia
Kontrak Pengadaan
Pemerintah

36. Sebelum
Penandatanganan Kontrak
Pokok
Permasalahan
Setelah
Penandatanganan Kontrak
ULP/Pejabat Pengadaan Tanggung Jawab PPK
Hukum Administrasi Negara Hukum Hukum Perdata
Sanksi Administrasi Sanksi Sanksi Ganti Rugi (Gugatan
Perdata)
Pengaduan Penyelesaian
Perselisihan
Penyelesaian Perselisihan
antara PPK dan Penyedia
melalui Musyawarah,
Arbitrase atau Pengadilan
Dokumen Pengadaan Pengaturan Kontrak Pengadaan
Hari Kerja Hari Hari Kalender

37. TAHAPAN
PENYUSUNAN
KONTRAK
Penandatanganan
Kontrak
Pelaksanaan
Pemilihan
Persiapan

Pemilihan
Pelaksanaan
Kontrak
•PPK Mencermati
semua substansi
Kontrak
•Menyempurnakan
Rancangan
Kontrak
•Penandatanga
nan Kontrak
•ULP/Pejabat
Pengadaan
Memberikan
Penjelasan
termasuk
Dokumen Kontrak
•Perencanaan
Penyusunan
Kontrak
•Identifikasi Isu
Hukum Penting
•Pemilihan Jenis
Kontrak
•PPK Menyusun
Rancangan
Kontrak
•PPK Mencermati
Seluruh Dokumen
& Klausul Kontrak
•PPK menerbitan
SPMK
•Addendum Kontrak
(jika perlu)
•PPK
Mengendalikan
Pelaksanaan
Kontrak
Serah
Terima
Pekerjaan
•Panitia/Pejabat
Penerimaan Hasil
Pekerjaan melakukan
penilaian pekerjaan
berdasarkan Kontrak
•Panitia/Pejabat
Penerimaan Hasil
Pekerjaan menerima
Pekerjaan
Perencanaan
Umum
•Kejelasan
transaksi Kontrak
•Pemahaman
Perpres 54/2010
•Pemahaman
Peraturan
perundang
undangan terkait
•Pihak dalam
Kontrak
•Praktek Terbaik

38. Pelaksanaan Kontrak

39. 1.Adanya monitoring Pelaksanaan Kontrak
oleh PPK
2.Inspeksi Pabrikasi
3.Rapat Pembahasan Progres Pekerjaan
4.Kendala dan Solusi
5.Dokumentasi Kegiatan

40. KONTRAK KRITIS
Suatu kontrak dinilai masuk dalam katagori
''kritis" apabila:
•Dalam periode I (rencana pelaksanaan
Fisik 0-70%) dari kontrak keterlambatan
progres Fisik lebih dari 10%
•A t a u d a l a m p e r i o d e I I ( r e n c a
n a pelaksanaan Fisik 70-100%) dari
kontrak terjadi keterlambatan progres
Fisik lebih dari 5 %.

41. Serah Terima
Pekerjaan

42. 4
2
Perencanaan PBJ
Bag. RKA
-”needs”
-”KebiJakan
Umum”
-”TOR”
RUP
-SPPBJ/TTD Kontrak
-Kelola Pelaks. Kontrak
(kualitas & kuantitas)
-Kualitas
-Akuntabilitas
-Eksekusi denda/putus ?
PROSES PENGADAAN
PROSES PENGADAAN B/J vs Peran
Penyedia
PA/KPA
20xx-1
PPK/KPA
20xx-1
20xx
-Spek
Teknis
-HPS
-Draft
Kontrak
-Dok Q & Pemilihan
-Pemilihan Penyedia
-Sanggah
-Penetapan Penyedia
Pemilihan Penyedia PBJ
ULP/PP
20xx-1 20xx
PPK/KPA
20xx
Pelaksanaan Kontrak PBJ
Uji hasil PBJ
Buat BAST
PPHP
20xx
PA/KPA
Lap.
LapLap.
Lap.
Lap.

43. Tepat mutu
Tepat
kuantitas
Tepat waktu
Tepat Sumber
Tepat Harga

44. Pembayaran

45. DEFENSIVE PROCUREMENT
Pengadaan yang mengutamakan
perlindungan kepada segenap pihak yang
terlibat dalam proses
CHECKBEFORE
PAYMENT !!!
melibatkan Auditor
(Inspektorat dan atau BPKP)

46. •Kontrak pengadaan merupakan materi
hukum yang diatur dalam KUH Perdata.
•Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata
menyatakan bahwa suatu perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.
•Oleh Karena itu, semua sengketa yang
timbul dari Kontrak Pengadaan harus
diselesaikan berdasarkan Kontrak
(Hukum Perdata) dan bukan
berdasarkan Hukum Pidana .
CATATAN PENTING

47. Kesuksesan adalah kumpulan
usaha-usaha kecil yang konsisten
dan bertanggungjawab
Kehancuran adalah akhir dari
kelalaian-kelalaian kecil
yang
diabaikan