materi ppkn kelas 11. tentang undang undang

pancasila sebagai dasar negara

2. Dasar negara, merupakan pedoman dlm mengatur kehidupan
penyelenggaraan ketatanegaraan negara yg mencakup berbagai
bidang kehidupan.
a.a.Pengertian Dasar NegaraPengertian Dasar Negara
Dasar negara bangsa Indonesia, adalah Pancasila yang
berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi
dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum
(TAP. MPRS No.XX/MPRS/1966, jo. TAP. MPR No.V/MPR/1973, jo.
TAP. MPR No. IX/MPR/ 1978). Penegasan kembali, tercantum
dalam TAP. MPR No.XVIII/MPR/1998 .
1.HUBUNGAN DASAR NEGARA DGN KONSTITUSI

3. PENGERTIAN KONSTITUSI
Dalam pengertian luas, ”Konstitusi” berarti keseluruhan dari Dalam pengertian luas, ”Konstitusi” berarti keseluruhan dari
ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (droit droit
constitunelleconstitunelle). Konstitusi, ada yg dalam bentuk dokumen ). Konstitusi, ada yg dalam bentuk dokumen
tertulis ada juga yang tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).tertulis ada juga yang tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).
Dalam pengertian sempit (terbatas), ”Konstitusi” berarti Dalam pengertian sempit (terbatas), ”Konstitusi” berarti
piagam dasar atau undang-undang dasar (piagam dasar atau undang-undang dasar (loi constitunelleloi constitunelle), ),
yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan
dasar negara, contoh UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F. dasar negara, contoh UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F.
Strong).Strong).

4. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan
sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945.
Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara
(baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis)
Mengandung norma yang mengharuskan UUD
mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-
lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita
moral rakyat yang luhur.
Merupakan sumber semangat dari UUD 1945,bagi
penyelenggara negara,para pelaksana pemerintahan.

5. Kedudukan Pembukaan UUD
dalam Tertib Hukum
Memberikan faktor-faktor mutlak bagi
terwujudnya tertib hukum Indonesia.
Memasukkan diri dalam tertib hukum
Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.

6. Hubungan Pancasila dengan
Pembukaan UUD 45
Hubungan Formal
Hubungan Material

7. Hubungan Formal
Bahwa rumusan pancasila sebagai dasar negara republik indonesia
adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.
Bahwa pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah,
merupakan pokok kaidah negara yang fundamental mempunyai 2
kedudukan, sebagai dasarnya, dan memasukkan dirinya dalam tertib
hukum tersebut sebagi hukum tertinggi.
Bahwa dengan demikian pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan
berfungsi selain sebagai muqaddimah dari UUD 1945 dalam kesatuan
yang tidak dapat di pisahkan jiaka berkedudukan sebagai sesuatu yang
bereksistensi sendiri, yang hakekat kedudukan hukum nya berbeda
denagn pasal-pasal nya.
Mempunyai hakekat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagi pokok kaedah
negara yang hundamental,
Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945, dengan demikian
mempnyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diuabah ydan
terlekat pada kelangsunagn hidup negar republik indonesia.

8. Hubungan Material
Bila kita tinjau kembali proses
perumusan Pancasila secara kronologis,
materi yang dibahas oleh BPUPKI yang
pertama-tama adalah dasar filsafat
Pancasila baru kemudian pembukaan
UUD 1945. Setelah pada sidang
pertama pembukaan UUD 1945
BPUPKI membicarakan dasar filsafat
negara pancasila.