MATERI PPKS TAHUN 2024 UNTUK KEGIATAN PKMB.pptx

MATERI PPKS TAHUN 2024 UNTUK KEGIATAN PKMB.pptx

1. SATGAS PPKS Shinta Amelia Astuti, S.Tr.Keb ., M.Kes

2. Integrasi KEGIATAN PPKS “ZERO TOLERANCE TO SEXUAL HARASSMENT” Shinta Amelia Astuti, S.Tr.Keb, M.Kes

3. KASUS PS TERBARU

4. PENGERTIAN ZERO TOLERANCE TO SEXUAL HARASSMENT Sekecil apapun “ tidak akan menoleransi “ perlakuan kekerasan seksual (Zero Tolerance). Dasar Hukumnya : Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penangulangan Kekerasan Sexual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

5. LATAR BELAKANG Data KOMNAS Perempuan pada tahun 2020 menemukan sejumlah 4.660 kasus korban kekerasan seksual . Pendidikan Tinggi ( Kampus ) menempati posisi puncak sebesar 27% ditemukan kekerasan seksual . Menurut WHO : 9 dari 10 tindak kekerasan tidak melapor . Kekerasan Seksual di Indonesia berbentuk “ Gunung Es: puncaknya saja yang bisa terlihat ”. 01 03 02 04

6. LATAR BELAKANG Menurut KPPA kekerasan seksual berbasis online (KSBO) atau online harassment dengan melakukan intimidasi secara verbal/ cat calling ( sugar daddy) atau ancaman akan semakin maraknya terjadi pemerasan dan kekerasan seksual . Faktor kemiskinan untuk memenuhi biaya pendidikan tinggi yang semakin mahal menjadikan faktor utama untuk sulit tidak menoleransi pencegahan kekerasan seksual . Ketidakberanian untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami khususnya bagi mahasiswi sebagai korban kekerasan seksual karena adanya ancaman berdasarkan kekuasaan yang dimiliki pelaku .

7. Pasal 1 : Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan : Merendahkan , menghina , melecehkan , dan/ atau menyerang tubuh , dan/ atau menyerang fungsi reproduksi seseorang dikarenakan ketimpangan “ relasi kuasa ” atau kekuasaan dan/ atau gender, dapat berakibat “ penderitaan ” psikis , atau fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi dan “ hilangnya ” kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan nyaman . PERMENDIKBUDRISTEK NO.30/2021

8. Pasal 6 ayat (1) menetapkan : Perguruan TinggI “ wajib ” melakukan pencegahan Kekerasan Seksual melalui : Pembelajaran , tentang konsep gender, perlindungan kesehatan reproduksi bagi mahasiswi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam modul PPKS Kementerian. Penguatan Tata Kelola dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan PPKS dengan membentuk SATGAS PPKS . Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa melalui kegiatan Ormawa , kegiatan pengenalan kehidupan kampus dan komunitas Dosen , Tendik dan warga kampus untuk “ tidak menoleransi”atau zero tolerance terhadap Kekerasan Seksual .

9. Pasal 8 menetapkan Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa meliputi : “ Membatasi pertemuan” dengan pendidik dan tendik secara individu diluar area kampus dan diluar jam operasional untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan Kepala/ Ketua Program Studi , kecuali ada surat izin. “ Berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dalam membantu SATGAS PPKS” melakukan survei dan memberikan informasi adanya teridentifikasi atau kecenderungan untuk melakukan Kekerasan Seksual.

10. ALUR PIKIR PERAN PT WAJIB MELAKUKAN PENCEGAHAN KS

11. PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL Pasal 1 UU TPKS Pencegahan adalah usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

12. INTEGRASI KEBIJAKAN PPKS Melakukan Sosialisasi PPKS secara berkala kepada Ormawa , ada 21 perbuaatan kekerasan seksual . Membantu SATGAS PPKS dalam melakukan survei dan memberikan informasi adanya indikasi perlakuan kekerasan seksual dikalangan mahasiswa , pendidik , tendik dan warga sekitar kampus . Menyampaikan hasil survei kepada SATGAS PPKS. Menyampaikan laporan secara tertulis dan bukti-bukti adanya kekerasan seksual .

13. SANKSI UNTUK PERGURUAN TINGGI Pasal 19 : Perguruan Tinggi yang tidak melakukan PPKS dikenakan sanksi administrasi berupa : Penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi. Penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

14. PENUTUP Mengintegrasikan kebijakan PPKS dalam penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa merupakan langkah awal dalam upaya mewujudkan Zero Tolerance to Sexual Harassment. Telah dilakukan Komitmen secara tertulis melalui penanda tangangan “ Pakta Integritas ” oleh setiap Akademi Refraksi Kartika Indera Persada . Diperlukan pengawasan dan pemantauan terhadap hasil survei yang dilakukan oleh SATGAS PPKS terhadap ditemukannya bentuk “ Kekerasan Seksual ”.

15. Unlocking a healthier tomorrow through mindful learning today