Materi PPN sesuai aturan PMK Tahun 2025.pptx

pajak ppn

1. 1 Dipaparkan Oleh : S APTO WINDI ARGO TAX CONSULTANT (0812-98-87-240) M AKASSAR , FEBRUARI 2024 PPN (PMK-164 / 2023) TAX UP-DATE

2. Sekilas Pembicara: 2

3. 3 PPh Psl . 23 & PPN,,,,?

4. 4 PPh Psl . 23 & PPN,,,,?

5. 5 PPh Psl . 23 & PPN,,,,?

6. 6 PPh Psl . 23 & PPN,,,,?

7. 7 PPh Psl . 23 & PPN,,,,?

8. 8 APA SAJA OBJEK PPN ?

9. 9 Pasal 4 Ayat 1 Huruf a, c, f, g, h UU PPN (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :   a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha ;   b. impor Barang Kena Pajak;   c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha ;   d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean ;   e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean ;   f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak ;   g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak ; dan   h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak .

10. 10 Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 Huruf a UU PPN Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak , tetapi belum dikukuhkan . Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak ; b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud ; c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean ; dan d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya .

11. 11 Batasan Wajib PKP (PMK-68/PMK.03/2010 jo. PMK-197/PMK.03/2013) Pasal 1 (1) Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 ( satu ) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 ( empat miliar delapan ratus juta rupiah). (2) Jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya . (3) Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan , pengertian tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun kalender .

12. 12 Batasan Wajib PKP (PMK-68/PMK.03/2010 jo. PMK-197/PMK.03/2013) Pasal 2 Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tidak wajib memungut , menyetor , dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya . Pasal 3 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak .

13. 13 Batasan Wajib PKP (PMK-68/PMK.03/2010 jo. PMK-197/PMK.03/2013) Pasal 4 (1) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak , apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000 ( empat miliar delapan ratus juta rupiah). (2) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000 ( empat miliar delapan ratus juta rupiah).

14. 14 Batasan Wajib PKP (PMK-68/PMK.03/2010 jo. PMK-197/PMK.03/2013) Pasal 5 (1) Apabila diperoleh data dan/ atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipenuhi pengusaha , Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak . (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/ atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000 ( empat miliar delapan ratus juta rupiah).

15. 15 ITU DULU/KEMARIN,,,, SEKARANG ?? PMK-68/PMK.03/2010 jo. PMK-197/PMK.03/2013 DIGANTI DENGAN PMK-164 TAHUN 2023

16. 16 PMK-164 TAHUN 2023 2. KEWAJIBAN PKP (PPN): a. Penyerahan BKP dan/ atau JKP > Pengusaha Kecil, wajib lapor utk Pengukuhan PKP max. akhir Tahun . -  Mulai punya kewajiban PPN sejak JANUARI/MASA PAJAK PERTAMA TAHUN PAJAK BERIKUTNYA. b. Penyerahan BKP dan/ atau JKP > Pengusaha Kecil, dapat lapor utk Pengukuhan PKP BISA LEBIH AWAL DARI akhir Tahun , dan menyebutkan mulai sejak MASA APA. c. PENGUSAHA KECIL dapat lapor utk Pengukuhan PKP dan menyebutkan mulai sejak MASA APA. d. Contoh-Contoh TERLAMPIR.