MATERI PRESENTASI KE PJ. BUPATI SBD (1).pptx

fffffffffffffffffffffffffffffffff

1. MOH. IKHSAN A. DANIBAO, SH Plt . Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya GAMBARAN UMUM KONDISI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2. PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KONDISI PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA Jenjang Negeri Swasta Jumlah PAUD 13 273 286 SD 147 128 275 SMP 57 64 121 Jumlah 214 468 682 A. Jumlah Satuan Pendidikan Tersebar di 11 Kecamatan dan melayani ± 328.734 penduduk SBD B. Jumlah Peserta Didik dan GTK Jumlah Peserta Didik PAUD : 11.791 Jumlah Peserta Didik SD : 58.081 Jumlah Peserta Didik SMP : 28.198 Jumlah GTK PAUD : 771 Jumlah GTK SD : 3.605 Jumlah GTK SMP : 2.336

3. POSTUR ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN TAHUN 2024 NO. URAIAN ANGGARAN REALISASI 2024 % 2024 A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 57.120.000 0,00 0,00   Retribusi Daerah 57.120.000 13.137.600 23,00   Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00   JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 57.120.000 0,00 0,00           B. BELANJA DAERAH 366.534.203.762 183.347.095.853,00 50,02 1. BELANJA OPERASI 329.347.320.932 169.230.671.916,00 51,38   Belanja Pegawai 178.521.412.760 115.149.084.274,00 64,50   Belanja Barang dan Jasa 103.491.398.172 30.503.172.642,00 29,47   Belanja Hibah 47.334.510.000 23.578.415.000,00 49,81   JUMLAH BELANJA OPERASI 329.347.320.932 169.230.671.916,00 51,38 2. BELANJA MODAL 37.186.882.830 14.116.423.937,00 37,96   Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.882.399.320 3.570.509.904,00 36,13   Belanja Modal Gedung dan Bangunan 24.112.701.035 9.473.776.910,00 39,29   Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.191.782.475 1.072.137.123,00 33,59   Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 0,00   JUMLAH BELANJA MODAL 37.186.882.830 14.116.423.937,00 37,96   JUMLAH BELANJA 366.534.203.762 183.347.095.853,00 50,02

4. ANALISIS PERMASALAHAN DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN TAHUN 2024 No. Fakta Empiris Fakta Normatif Strategi Penyelesaian 1. Indeks Distribusi Guru kurang (0,23)  Daerah memiliki sebaran guru yang kurang merata PPPK JF Guru tidak bisa mutasi Perlu dilakukan perhitungan dan pemetaan GTK Perlu dilakukan penataan dan pendistribusian GTK 2. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) masih belum optimal Kurikulum Merdeka sebagai Kurikulum Nasional Tahun 2024 Perlu bimtek peningkatan kapasitas guru Perlu optimalisasi kelompok belajar antar maupun intra satuan pendidikan 3. Ruang Kelas Rusak Berat : SMPN 5 Wewewa Timur, SMP Kristen Kodi , SMP Kristen Palla , SMPN 3 Wewewa Tengah Versi Dapodik hanya 1,6% Ruang Kelas SD/ SMP Rusak Sedang – Berat Perlu dilakukan verifikasi , validasi dan pemutakhiran dapodik sehingga data kebutuhan benar-benar sesuai dengan kondisi riil . 4. Animo masyarakat untuk mendirikan sekolah formal sangat tinggi yang nampak dari proposal yang masuk Permendikbud No. 36 Tahun 2014 memberi ruang bagi peran serta masyarakat Perlu pengendalian dan pengawasan agar pemberian izin operasional sesuai prosedur Perlu PERBUP terkait hal ini .

5. ANALISIS PERMASALAHAN DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN TAHUN 2024 No. Fakta Empiris Fakta Normatif Strategi Penyelesaian 5. Proporsi PTK bersertifikat KURANG (76,41%) Jumlah guru dan kepala sekolah di sekolah yang memiliki sertifikat dibagi dengan total guru dan kepala sekolah yang ada Min. 80% Perlu pengembangan karir guru dalam bentuk pendampingan dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan 6. Literasi SMP 26,21% Numerasi SMP 31,14% Literasi SD 33,39% Numerasi SD 30,33% Min. 40% Menghitung secara mandiri dengan melihat jumlah kebutuhan guru berdasarkan jumlah kelas , siswa , dan mata pelajaran Memberikan pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital. Menyediakan wadah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk bertukar pikiran dalam mengembangkan konten digital melalui komunitas belajar .

6. ANALISIS PERMASALAHAN DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN TAHUN 2024 No. Fakta Empiris Fakta Normatif Strategi Penyelesaian 7. Jumlah Pengawas Sekolah sangat kurang ( hanya 9 orang dari seharusnya 54 org) Syarat untuk alih fungsi guru ke Pengawas Sekolah wajib memiliki sertifikat guru penggerak Pengangkatan pengawas sekolah melalui Sistem Pengangkatan KSPS Pengawas yang tidak memenuhi syarat dikembalikan ke JF Guru 8. 33 satuan pendidikan tidak memiliki Kepala Sekolah Definitif Syarat untuk menjadi kepala sekolah wajib memiliki NUKS/ Sertifikat Guru Penggerak Mengangkat GP dan Guru ber -NUKS yang saat ini memenuhi syarat . Melakukan coaching clinic lebih intensif saat rekrutmen calon guru penggerak 9. Proporsi PAUD Negeri < 5%, selebihnya adalah swasta Min. 50% Alih status PAUD yang dikelola Desa menjadi PAUD Negeri 10. Lembaga Adat Marapu Kab . SBD belum terbentuk Marapu diakui sebagai Aliran Kepercayaan Berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dalam rangka inventarisasi Lembaga Adat Pengukuhan oleh Bupati

7. RAPOR PENDIDIKAN KAB. SBD TAHUN 2024 Indeks SPM tahun 2024 47,13 ( Belum Tuntas )  Min. 60,00 No Jenjang Capaian Indikator Prioritas 1. PAUD Peningkatan Tertinggi C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4     Capaian Terbaik B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B     Capaian Terendah C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 2. SD Umum Peningkatan Tertinggi A.2 Kemampuan numerasi     Capaian Terbaik D.4 Iklim keamanan satuan pendidikan     Capaian Terendah A.2 Kemampuan numerasi 3. SMP Umum Peningkatan Tertinggi A.2 Kemampuan numerasi     Capaian Terbaik D.8 Iklim Kebinekaan     Capaian Terendah A.1 Kemampuan literasi

8. KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN I N O V A S I Peningkatan literasi dan numerasi pada peserta didik kelas rendah Menghasilkan modul ajar Pelatihan peningkatan kompetensi guru SULUH INSAN LESTARI Penggunaan Bahasa Ibu sebagai pengantar pembelajaran Menghasilkan modul ajar berbahasa Kodi Pelatihan peningkatan kompetensi guru Y L A I Peningkatan literasi dan numerasi pada peserta didik kelas rendah Menghasilkan modul ajar Pelatihan peningkatan kompetensi guru INSPIRASI Peningkatan literasi dan numerasi pada peserta didik kelas rendah Menghasilkan modul ajar Pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah I N O V A S I SULUH INSAN LESTARI

9. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

10. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN Kepala Dinas Sekretaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Fungsional Perencana Fungsional Analis Keuangan Pusat & Daerah Bidang Pengelolaan PAUD & PNF Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD & PNF Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu PAUD & PNF Sub Koord . Sarana , Prasarana & Perizinan PAUD & PNF) Bidang Pengelolaan SD Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu SD Sub. Koord . Sarana , Prasarana & Perizinan SD) Bidang Pengelolaan SMP Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu SMP Sub. Koord . Sarana , Prasarana & Perizinan SMP Bidang Kebudayaan Pamong Budaya NORMATIF Jika mengacu pada PERMENDIKBUD Nomor 16 Tahun 2018 seharusnya ada BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN EMPIRIS

11. PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Terima Kasih