MATERI PS RAKERNIS PEMILU TAHUN 2024 PPT

MATERI PS RAKERNIS

1. PERBAWASLU NOMOR 9 TAHUN 2022 PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

2. Gagasan Utama Menjadikan gotong royong sebagai jiwa dan irama dalam setiap menjalankan tugas kelembagaan . Hukum sebagai lentera dan garda terdepan kelembagaan Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan bagi peserta pemilu serta memposisikan Bawaslu sebagai juru damai dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan

3. Mindset kembagaan menjadi prioritas , tidak ada lagi mental kompartemen . Penguatan prinsip kolektif kolegial , Musyawarah untuk mencapai mufakat , dan mengedepankan semangat kebersamaan . Meneguhkan marwah rapat pleno sebagai keputusan tertinggi lembaga . Perubahan pola hubungan kelembagaan dengan lahirnya Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum . Spirit Baru Kelembagaan

4. Meningkatkan pelayanan yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada peserta dan penyelenggara pemilu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu yang Modern Peningkatan kapasitas majelis sengketa dan Jajaran Sekreatriat yang menjadi Panitia dalam penyelesaian sengketa proses pemilu Fokus Kebijakan Divisi Penyelesaian Sengketa ( Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan bagi peserta pemilu serta memposisikan Bawaslu sebagai juru damai dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan )

5. Mempersiapkan Diri Untuk Menghadapi Pemilu Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Lingkungan Bawaslu . Dukungan kesekretariatan sebagai supporting system. Sinergi dengan sesama penyelenggara dan stakeholders lainnya .

6. 1. Kewenangan menyelesaikan : Bawaslu RI Bawaslu Provinsi Bawaslu Kab /Kota Panwascam ( berdasarkan mandat ) 2. Dilakukan dengan acara cepat di tempat kejadian dan pada hari itu juga 3. Mekanisme : Penerimaan Permohonan; V erifikasi permohonan dan alat bukti ; Musyawarah untuk mufakat ; M emutus apabila tidak tercapai mufakat . 4. D imohonkan oleh pelaksana kampanye atau tim kampanye yang telah terdaftar Pasal 4 s/d 13 , Perbawaslu 9/2022 Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP)

7. P elaksanaan P SAP Pemilu Acara Cepat P enyelesaian pada hari dan di tempat itu juga ; Permohonan dapat diajukan secara lisan ; Tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye yang telah terdaftar memiliki legal standing sebagai Pemohon ; P enyelesaian sengketa dapat dilaksanakan oleh Panwas lu Ke cam atan ( prosedur mandat ); A dministrasi dilaksanakan secara fleksibel . Mengutamakan Perdamaian M endorong kesepakatan sebagai opsi utama penyelesaian sengketa bagi para pihak Akuntabel P ermohonan lisan dituangkan dalam form tertulis ; Verifikasi formil dan materiil ; D iputuskan secara objektif ; Kontrol Bawaslu Kabupaten/Kota bagi Panwas lu Ke cam atan sebelum memutus.

8. 1 hari 1 hari Tahapan PSAP Dalam hal terdapat kondisi tertentu , penyelesaian sengketa antarPeserta dapat diselesaikan paling lama 3 ( tiga ) hari kalender : Akses geografis yang sulit dijangkau ; Akses komunikasi yang sulit terjangkau ; dan Keadaan lain yang menyebabkan tidak dapatnya penyelesaian sengketa antarPeserta pada hari yang sama

9. Pasal 93 huruf b UU 7/2017 Pasal 94 ayat (3) huruf b UU 7/2017: Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ; Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ; Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa ; Melakukan adjudikasi sengketa proses Pemilu ; dan Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu Pasal 466 UU 7/2017: dasar klasifikasi sengketa proses dan objek sengketa proses Pasal 469 UU 7/2017: pemisahan antara putusan yang final mengikat dan putusan upaya administratif

10. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu ; UU Pemilu Pasal 471 Ayat (1) pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara , dilakukan setelah upaya administratif di bawaslu sebagaimana dimaksud dalam pasal 467, pasal 468, dan pasal 469 ayat (2) telah digunakan .

11. keputusan KPU merupakan tindak lanjut putusan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi k eputusan KPU merupakan putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu keputusan KPU yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan mengenai tindak pidana Pemilu yang telah inkracht keputusan KPU yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan mengenai sengketa tata usaha negara Pemilu atau putusan MK mengenai perselisihan hasil Pemilu keputusan KPU mengenai hasil penghitungan suara , rekapitulasi hasil penghitungan suara , dan penetapan Pemilu OBJECTUM LITIS Pasal 15, Perbawaslu 9/2022 Pasal 14, Perbawaslu 9/2022 T erjadi karena adanya hak calon peserta / peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi , atau KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan pada tahapan Pemilu tertentu . keputusan KPU mengenai sepanjang perihal yang disengketakan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu

12. Pemohon Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah mendaftar ; Partai Politik Peserta Pemilu; Bakal Calon Anggota DPR d an DPRD yang telah men daftar Calon Anggota DPR d an DPRD y ang t ercantum d alam DCT Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftar ; Calon Anggota DPD; Bakal Pasangan Calon; Pasangan Calon Pihak Terkait ( Yang berpotensi dirugikan ) Partai Politik Peserta Pemilu; C alon A nggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT C alon Anggota DPD G abungan Partai Politik Peserta Pemi lu Pasangan Calon Termohon KPU KPU Provinsi KPU Kab/Kota Subjectum Litis Pasal 16, Perbawaslu 9/2022 Pasal 20, Perbawaslu 9/2022 Pasal 21, Perbawaslu 9/2022

13. Alur Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 25 – Pasal 37 Nomor 9 Tahun 2022 Pleno Pimpinan Permohonan diajukan paling lama 3 ( tiga ) hari kerja sejak keputusan KPU ditetapkan Registrasi atau Tidak dapat diterima Verifikasi Perbaikan ( bila ada )

14. Kelengkapan Berkas Permohonan : Permohonan Penyelesaian Sengketa ; Objek yang disengketakan ; Identitas pemohon dan kuasa hukum ; Surat Kuasa Khusus ; Bukti dan daftar bukti . *) Berkas Permohonan dibuat dalam 4 ( empat ) rangkap : - 1 rangkap asli bermeterai dan leges; - 3 rangkap salinan ; dan - 1 file soft copy (*doc) Pasal 26 , Ayat (1) Perbawaslu 9/2022

15. Bawaslu , Bawaslu Provinsi , Bawaslu Kabupaten /Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat . Mediasi Mediasi merupakan alternative dispute resolution Mediasi merupakan wahana win-win solution untuk menghindari keadaan yang lebih buruk dengan mempertimbangkan waktu tahapan Pemilu Pasal 468 , Ayat (3) huruf b

16. Tahapan Mediasi Apabila tidak sepakat lanjut adjudikasi Pasal 43 , Perbawaslu 9/2022

17. Dasar Pelaksanaan Adjudikasi Panitia dan Majelis Adjudikasi dibentuk melalui SK Ketua Kecuali dalam tahap pembacaan putusan , adjudikasi dapat dipimpin oleh 1 orang Majelis T erbuka untuk umum Dapat diwakili Kuasa Hukum Pasal 52, 53. 54, 55, 56, 57, 58 Perbawaslu 9/2022

18. Pasal 52, 53. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60… Perbawaslu 9/2022 TAHAPAN ADJUDIKASI Pembacaan Permohonan dan Jawaban Termohon Pembuktian Kesimpulan Penyusunan dan Pembacaan Putusan

19. Dalam melakukan pemeriksaan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 73, majelis adjudikasi menentukan : substansi pokok yang harus dibuktikan ; beban pembuktian ; dan penilaian atas pembuktian , berdasarkan paling sedikit 2 ( dua ) alat bukti berdasarkan keyakinan majelis adjudikasi . Pasal 71, Perbawaslu 9/2022

20. Pemohon meninggal dunia; Pemohon tidak hadir 2 ( dua ) kali berturut-turut dalam proses mediasi ; Pemohon tidak hadir 2 ( dua ) kali berturut-turut dalam proses adjudikasi ; Pemohon dan Termohon telah sepakat sebelum mediasi ; Termohon memenuhi pokok permohonan pemohon ; Pemohon mencabut permohonannya . Permohonan yang dinyatakan gugur tidak dapat diajukan kembali . Gugurnya Sengketa Pasal 90 , Perbawaslu 9/2022

21. Dibacakan secara terbuka Salinan putusan disampaikan paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan . Petikan amar putusan diberikan kepada para pihak pada hari yang sama putusan dibacakan apabila salinan putusan belum dapat diberikan . Putusan diumumkan pada laman sips.bawaslu.go.id atau media informasi lainnya . KPU wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan . Dapat diajukan upaya hukum ke PTUN: Verifikasi partai politik peserta pemilu ; Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi , dan DPRD kabupaten / kota ; dan Penetapan pasangan calon . Putusan Pasal 79 s/d 84 , Perbawaslu 9/2022

22. Koreksi Bawaslu berwenang : Mengoreksi putusan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten / kota apabila terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten / kota wajib menindaklanjuti hasil koreksi paling lama 1 ( satu ) hari sejak tanggal hasil koreksi diterima . UU 7/2022 Pasal 95 huruf (h) Pasal 85 , Perbawaslu 9/2022

23. Terimakasih