MATERI SESI 1 PENGERTIAN INTERNASIONAL -LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP PAJAK INTERNASIONAL.pptx

DASAR PENGERTIAN PAJAK INTERNASIONAL

1. BAHAN AJAR PAJAK INTERNASIONAL Djenni sasmita, S. AP., M. A MATERI SESI 1: PAJAK INTERNASIONAL Latar Belakang & Ruang Lingkup Pajak Internasional

2. Latar Belakang Pajak Internasional A. Latar Belakang Pajak Internasional Sekian tahun terakhir era globalisasi menjadi semakin nyata, arus investasi, perdagangan dan mobilitas sumbar daya manusia sudah tidak lagi mengenal batasbatas negara. Investasi internasional dianggap berperan penting dalam memberikan kontribusi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang, sehingga tiap negara berlomba-lomba untuk menarik investasi asing ke negaranya. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP (gross domestic product), yang menjadi salah satu indikator kemakmuran suatu negara. Sehingga berbagai cara ditempuh untuk mengatasi hambatan perdagangan internasional. Selain itu, liberalisasi berdampak pada mobilitas sumber daya manusia baik secara permanen maupun temporer. Setiap orang dapat mencari lapangan pekerjaan di negara lain dengan alasan mencari tingkat hidup yang lebih baik, kondisi kerja dan standar yang lebih tinggi dan alasanalasan lainnya. Perkembangan kegiatan ekonomi di era globalisasi yang telah melewati batas-batas yurisdiksi negara, menimbulkan permasalahan tersendiri dari sisi perpajakan. Setiap negara mempunyai kedaulatan dalam memajaki baik atas penduduk maupun bukan penduduk yang ada di negaranya. Prinsip tersebut mempengaruhi perlakuan perpajakan terhadap subjek maupun objek pajak luar negeri (Surahmat, 2001).

3. Latar Belakang Pajak Internasional Dengan demikian Mr Smith akan dipajaki dua kali atas penghasilan yang sama (double taxation). Tentu saja pengenaan pajak berganda akan menghambat kegiatan ekonomi, terutama yang melibatkan transaksi antar negara. Masing-masing negara berusaha menghilangkan atau paling tidak mengurangi pajak berganda ini baik secara unilateral maupun bilateral. Secara unilateral suatu negara dapat mengadopsi metode-metode penghindaran pajak berganda internasional dalam UU Domestik negara tersebut, misalnya penerapan metode kredit pajak (credit method) atau metode pengecualian (exemption method). Secara bilateral suatu negara dapat membuat persetujuan dengan negara lain (tax treaty) mengenai penghindaran pajak berganda. Persetujuan tersebut pada intinya akan membagi atau membatasi hak pemajakan suatu negara atas suatu penghasilan. Globalisasi telah melahirkan perusahaan-perusahaan multi nasional, yang umumnya memiliki dana besar. Mereka memainkan peranan penting dalam proses investasi dan perdagangan internasional. Tidak dapat dihindari, perusahaan multinasional yang mempunyai jangkauan luas lintas negara, harus berkompetisi dengan perusahaan lain. Dengan dana besar yang dimiliki, mereka mempunyai pengaruh kuat dalam politik global. Negara-negara sering kali menawarkan fasilitas untuk menarik investasi, seperti seperti penurunan tarif pajak bahkan ada beberapa negara menawarkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh negara-negara tersebut tentu saja tidak diabaikan oleh perusahaan yang memang berusaha melakukan efisiensi beban pajak. Kondisi ini memunculkan apa yang disebut dengan pilihan rezim pemajakan (preferential tax regime). Kebijakan suatu negara yang tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak dengan sangat rendah sering disebut dengan istilah tax haven. Tentu saja keberadaan tax haven country akan merugikan negara lain yang tidak menerapkan kebijakan yang sama. Adanya tax haven country merupakan cikal bakal terjadinya praktik yang tidak sehat di bidang perpajakan internasional, di antaranya transfer pricing, controlled foreign corporation dan treaty shopping. Supaya praktek-praktek perpajakan ini tidak merugikan penerimaan negara, tiap negara umumnya mempunyai seperangkat aturan untuk menangkalnya.

4. Latar Belakang Pajak Internasional B. Ruang Lingkup Pajak Internasional Pajak Internasional pada dasarnya berdasarkan pada ketentuan pemajakan domestik yang berlaku terhadap wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan terhadap wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selain pada ketentuan domestik, pajak internasional juga berdasarkan pada perjanjian perpajakan dan praktek perpajakan global (Gunadi, 1997). Dengan kata lain pajak internasional akan berbicara mengenai bagaimana pemajakan atas penghasilan orang asing atau perusahaan (badan) asing yang diterima dari Indonesia dan bagaimana pemajakan atas penghasilan orang atau perusahaan (badan) Indonesia atas penghasilan yang diterima dari luar negeri, dengan berdasarkan UU domestik dan UU negara lain serta perjanjian perpajakan (tax treaty).

5. B. Ruang Lingkup Pajak Internasional Jadi dimensi pajak internasional sebenarnya cukup luas, meliputi aturan pajak internasional yang sudah ada dalam UU Pajak Indonesia, aturan perpajakan yang ada di UU Pajak Negara lain yang bersinggungan serta persetujuan penghindaran pajak (tax treaty) yang telah dibuat Indonesia dengan negara lain.

6. RANGKUMAN

7. LANJUT SESI 2 MINGGU DEPAN