Materi Standar Kebutuhan dan RKBMD 2026.pptx

Materi Penyusunan Standar Kebutuhan

1. SOSIALISASI PENYUSUNAN STANDAR KEBUTUHAN DAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD) TAHUN 2027 Grand Tan Banjarmasin, 29 Agustus 2025 Thoni Choirul Anwar, S.Kom ., M.Si Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan

2. SALAM KENAL! Konsultan Teknologi Informasi , Standar Harga Satuan (SHS), Standar Kebutuhan dan RKBMD Sertifikasi Profesi Analisis Kebijakan Thoni Choirul Anwar, S.Kom., M.Si Thoni Choirul Anwar, S.Kom

3. JOIN GROUP

4. GOGLE DRIVE

5. AGENDA PEMBAHASAN. Pengantar Standar Kebutuhan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Teknis Penyusunan Standar Kebutuhan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Penggunaan Sistem Informasi Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah & Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah.

6. PENGANTAR STANDAR KEBUTUHAN DAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD)

7. LATAR BELAKANG Seiring tertibnya pengelolaan barang milik daerah saat ini , hingga akurasi penyusunan RAPBD Pemerintah Daerah, diperlukan data akurat untuk pertimbangan pembiayaan dalam RKPD yaitu diperlukan adanya dokumen Standar Kebutuh dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

8. DASAR HUKUM Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang saat ini sudah dilakukan perubahan melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tatacara pelaksanaan pembukuan, Investarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah.

9. SIKLUS PENGELOLAAN BMD

10. RENCANA KEBUTUHAN BMD 1. P enyusunan dokumen RKBMD pengadaan berupa : a. tanah dan/ atau gedung dan bangunan ; dan b. selain tanah dan/ atau bangunan berupa kendaraan dinas 2. Berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan . 3. Penyusunan dokumen RKBMD Pemanfaatan dan Pemindahtanganan disusun dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk memenuhi penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 4. Penyusunan dokumen RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dikecualikan untuk barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan . 5. Penambahan format RKBMD Pemanfaatan , Pemindahtanganan & Penghapusan 6. Penyusunan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan disusun dengan mempertimbangkan RKBMD Pemanfaatan , RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan

11. SARANA PRASARANA (KENDARAAN DINAS JABATAN/OPERASIONAL) No. Kendaraan Dinas Perorangan Jenis Permendagri 7/2006 Perpres 72/2025 1. Walikota / Bupati Sedan 2.500 cc Tidak diatur Jip 3.200 cc Tidak diatur 2. Wakil Walikota / Wakil Bupati Sedan 2.200 cc Tidak diatur Jip 2.500 cc Tidak diatur

12. SARANA PRASARANA (KENDARAAN DINAS JABATAN/OPERASIONAL) No. Kendaraan Dinas Pejabat Jenis Permendagri 11/ 2007 Perpres 72/ 2025 1. Ketua DPRD Sedan/ Minibus 2.500 cc Tidak diatur 2. Wakil DPRD Sedan/ Minibus 2.200 cc Tidak diatur 3. Eselon II Sedan/ Minibus ( bensin ) 2.000 cc 658.627.000 Minibus (Solar) 2.500 cc 658.627.000 4. Eselon III Minibus ( bensin ) 1.600 cc 376.200.000 Minibus (Solar) 2.500 cc 376.200.000 5. Eselon IV Sepeda Motor ( Operasional ) 200 cc 39.887.000 Sepeda Motor Lapangan 200 cc 42.885.000

13. SARANA PRASARANA (KENDARAAN DINAS JABATAN/OPERASIONAL) No. Kendaraan Dinas Pejabat Jenis Perpres 72/ 2025 1. Kendaraan Dinas Listrik Berbasi Baterai Eselon I 966.804.000 2. Wakil DPRD Eselon I I 746.110.000 3. Eselon II Operasional Kantor 430.080.000 Roda Dua 28.000.000

14. SARANA PRASARANA (RUANG KANTOR) PRASARANA KANTOR RUANG KANTOR Standar Barang Umum : adalah barang barang umum yang dibutuhkan oleh seluruh OPD/SKPD. ( Permendagri No. 7 tahun 2006 dan No.11 Tahun 2007) Ruangan kantor Bupati/Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal: ruang kerja 40 M2; ruang tamu 30 m2; ruang rapat 40 M2; ruang rapat utama 80 m2; ruang tunggu 15 m2; ruang staf/adc 20 m2; ruang istirahat 15 m2; ruang kamar mandi/toilet 7,5 M2. Ruangan kantor Wakil Bupati/Wakil Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal: ruang kerja 30 M2; ruang tamu 25 M2; ruang rapat 36 M2; ruang tunggu 15 M2; ruang staf/adc 15 M2; ruang istirahat 13 M2; ruang kamar mandi/toilet 6 W. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal: ruang kerja 25 M2; ruang tamu 15 M2; ruang rapat 30 M2; ruang tunggu 9 M2; ruang staf/adc 9 M2; ruang istirahat 6 M2; ruang kamar mandi/toilet 4 M2. Ruangan kantor Sekda Kabupaten/Kota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal: ruang kerja 30 M2; ruang tamu 15 M2; ruang rapat 35 M2; ruang tunggu 10 M2; ruang staf/adc 9 M2; ruang istirahat 6 M2; ruang kamar mandi/toilet 4 M2.

15. SARANA PRASARANA (RUANG KANTOR) PRASARANA KANTOR RUANG KANTOR Standar Barang Umum : adalah barang barang umum yang dibutuhkan oleh seluruh OPD/SKPD. ( Permendagri No. 7 tahun 2006 dan No.11 Tahun 2007) Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal: ruang kerja 25 M2; ruang rapat 30 M2; ruang tamu 12 M2; ruang toilet 4 M2. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal: ruang kerja 12 M2; ruang rapat 12 m2; ruang tamu 10 M2. Ruangan kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal: ruang kerja 9 M2. ruang tamu 10 m2. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M2 per pegawai.

16. SARANA PRASARANA (RUANG KANTOR) PRASARANA KANTOR RUANG KANTOR Standar Barang Umum : adalah barang barang umum yang dibutuhkan oleh seluruh OPD/SKPD. ( Permendagri No. 7 tahun 2006 dan No.11 Tahun 2007) Ruangan Kerja Eselon II Meja besar Meja telepon Kursi Kerja Kursi Hadap 2 Lemari Buku Foto Wakil Presiden Peta Wilayah Jam Dinding Pesawat Telepon Pendingin Ruangan Komputer dan Printer Pesawat Televisi / radio Bell Ruangan Tamu Eselon II Kursi Tamu Meja Tamu Lemari Buku / Kaca Jam Dinding Pendingin Ruangan Ruangan Rapat Eselon II Kursi Rapat Meja Rapat Labang Negara/ Daerah Foto Presiden Foto Wakil Presiden Mic & Sound Sistem LCD Proyektor Papan Tulis Jam Dinding Kalender Ruangan Kerja Eselon III Meja Meja Telepon Kursi Kerja Kursi Hadap 2 Lemari Buku Filling Kabinet Kursi Pesawat Telepon Jam Dinding Pendingin Ruangan Ruangan Kerja Eselon IV Meja Kursi Kerja Kursi Hadap 2 Filling Kabinet Kursi Dan Meja

17. PERMASALAHAN PENGELOLAAN BMD VERSI MCP KP PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN PENGADAAN PENGGUNAAN PEMANFAATAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN PENILAIAN PEMINDAH TANGANAN PENGHAPUSAN PENATAUSAHAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN Perencanaan tidak sesuai kebutuhan Markup penganggaran BMD Korupsi pengadaan BMD Setelah pengadaan , BMD tidak dilakukan pencatatan Penyalahgunaan penggunaan BMD BMD digunakan pihak yang tidak berhak Kerjasama pemanfaatan tidak diperhitungkan dg matang Pemanfaatan BMD tidak memberikan pendapatan optimal bagi daerah BMD tidak diberikan pengamanan fisik , administrasi , dan hukum Tidak ada alokasi anggaran pemeliharaan BMD sehingga memicu kerusakan BMD Tidak dilakukan penilaian BMD sehingga pencatatan BMD tidak sesuai dengan kondisi riil Modus korupsi melalui hibah BMD Pencatatan pemindahtanganan tidak dilakukan secara akuntabel Modus korupsi melalui penurunan golongan BMD Rekayasa nilai lelang BMD sebelum penghapusan BMD tidak dicatat secara akuntabel Inventarisasi BMD tidak dilakukan dengan baik Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan BMD tidak berjalan optimal

18. TEKNIK PENYUSUNAN STANDAR KEBUTUHAN

19. ALUR PENYUSUNAN 2026

20. ALUR PENYUSUNAN 2026 STANDAR KEBUTUHAN 2026 - 2029 RKBMD 2026 RKBMD – P 2026 RKBMD 2027 RKBMD – P 2027 RKBMD 2028 RKBMD-P 2028 RKBMD 2029 RKBMD-P 2029 SHS 2026 SHS 2027 SHS 2028 SHS 2029

21. ALUR PENYUSUNAN 2026 SKPD melakukan verifikasi / penelaahan usulan masing-masing bidang sesuai dengan bukti pendukung BKAD melakukan penelaahan usulan SKPD sesuai dengan bukti pendukung BIDANG SKPD BPKPAD Bidang melakukan usulan masing-masing kebutuhan barang sesuai dengan bukti pendukung Penetapan Standar Kebutuhan ditetapkan SK Kepala daerah , sedangkan RKBMD dengan SK Sekda PENETAPAN

22. FORMULIR ISIAN

23. FORMULIR ISIAN

24. FORMULIR ISIAN a. Intensitas Penggunaan Semakin sering barang tersebut digunakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kebutuhan akan barang tersebut . Barang yang intensitas penggunaan tinggi ini biasanya adalah barang-barang administrasi perkantoran , seperti : personal komputer . b. Dependensi Barang Indikator ini berkenaan dengan ketergantungan suatu barang dengan barang lain. Artinya jika suatu barang x tidak akan bisa berfungsi dengan baik tanpa adanya barang y, maka tingkat prioritas barang y menjadi sangat tinggi . c. Besarnya pengaruh barang terhadap pelaksananaan tupoksi . Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh suatu barang terhadap pencapaian tupoksi SKPD. Artinya jika barang tersebut tidak ada maka pelaksanaan tupoksi SKPD akan terganggu . contoh : alat-alat berat pada Dinas PU, mobil pemadam kebakaran . d. Mendesak Indikator ini berkaitan dengan tingkat kemendesakkan kebutuhan atas barang , yang biasanya disebabkan oleh perubahan situasi yang sangat cepat , seperti : bencana alam , perubahan kebijakan , dan lain-lain.

25. FORMULIR ISIAN Penilaian tersebut kita lakukan dengan menggunakan skala likert dimana masing-masing indikator diberikan skore penilaian skala 1 s/d 5, sebagai berikut :

26. ALAT BANTU MENGHITUNG KEBUTUHAN KENDARAAN

27. ALAT BANTU MENGHITUNG KEBUTUHAN GEDUNG

28. ALAT BANTU MENGHITUNG KEBUTUHAN RUMAH DINAS

29. DATA PENDUKUNG a. Barang bersifat Sarana Prasarana Bukti Dukung : Peta Jabatan , Outsourching b. Barang Teknis Bukti dukung : Kajian, Masterplan, Surat Edaran Kementrian / Peraturan perundang-undangan

30. TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD)

31. SIKLUS RKBMD

32. 5 RKBMD

33. USULAN RKBMD PENGADAAN

34. PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN SKPD

35. PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN BKAD

36. DAFTAR RKBMD PENGADAAN

37. DAFTAR PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN

38. USULAN RKBMD PEMELIHA RAAN Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dalam penguasaan pengelola barang / pengguna barang / kuasa pengguna barang Tujuan dilakukan pemeliharaan adalah menjaga kondisi dan memperbaiki agar selalu dalam kondisi baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna

39. PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN SKPD

40. PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN BKAD

41. DAFTAR RKBMD PEMELIHARAAN

42. PERUBAHAN DAFTAR RKBMD PEMELIHARAAN

43. USULAN RKBMD PEMANFAATAN

44. RKBMD PEMANFAATAN

45. USULAN RKBMD PEMINDAH TANGANAN

46. RKBMD PEMINDAH TANGANAN

47. USULAN RKBMD PENGHAPUSAN

48. RKBMD PENGHAPUSAN

49. SURAT KEPUTUSAN (SK) KEPALA DAERAH DAN SURAT KEPUTUSAN (SK) SEKRETARIS DAERAH

50. SK KEPALA DAERAH

51. SK SEKDA

52. THANK YOU! Thoni Choirul Anwar, S.Kom,. M.Si Konsultan Analisis Kebijakan Hp : 08122222786 Email : [email protected] Alamat : Perumahan Batu Alam Permai Jl. Anggrek Merpati X, No. 71 Samarinda