Materi tentang FINANCIAL SYSTEM IN INDONESIA -

Penjelasan Sistem Keuangan di Indonesia

1. SISTEM KEUANGAN INDONESIA

2. OTORITAS SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA 2 OJK BANK & LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK BI LPS Pengaturan dan Pengawasan / Pemeriksaan mengenai penjaminan penanganan bank gagal . PPATK Pengaturan dan Pengawasan/ Pemeriksaan mengenai Anti Money Laundering Pengaturan , Perizinan , Pengawasan/ Pemeriksaan , dan Pengenaan Sanksi Mikroprudensial Pengaturan Fiskal , Perpajakan , Pembiayaan Krisis KEMENKEU Pengaturan , Perizinan , Pengawasan/ Pemeriksaan , dan Pengenaan Sanksi : Moneter , Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Makroprudensial

3. Pengaturan keberandaan LPS dalam menjamin simpanan nasabah penyimpan , serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dg kewenangannnya . Integrasi Upaya Menjaga SSK : Monitoring dan  Analisa : Kondisi Makro Ekonomi; Kondisi Pasar Keuangan; Kondisi Lembaga Keuangan; Kondisi Infrastruktur Keuangan; Kondisi Produk Keuangan Asesmen SSK : Resiliensi ; Intermediasi , Pengembangan dan Akses Pasar Respon Kebijakan : Prevention; Resolution UU LPS UU Bank Indonesia UU OJK UU JPSK UU Perbankan Strategi kebijakan sistem keuangan harus didukung oleh pengaturan kelembagaan sistem keuangan secara integratif , dengan melandaskan kepada kepentingan nasional yang harmoni ( ‘balanced national interest’) KEPENTINGAN NASIONAL YANG HARMONI: STABILITY: Kelangsungan sistem keuangan sebagai lembaga intermediasi dalam pembangunan ekonomi STRUCTURE: Struktur industri keuangan yg kuat dalam mendukung transmisi kebijakan & alokasi sumber dana SAFETY: Kelangsungan kegiatan dalam menjaga keamanan dana simpanan masyarakat . SUFFICIENCY : Kesinambungan kegiatan yang sesuai dengan sifat dan karakteristik usahanya . Pengaturan keberandaan BI dalam m encapai dan memelihara kestabilan nilai R upiah dan Sistem Keuangan dlm rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan , melalui tiga pilar kebijakan , yaitu Kebijakan Moneter , Kebijakan Sistem Pembayaran , dan Kebijakan Makroprudensial Pengaturan peran institusi bank dalam menjalankan kegiatan perbankan ( a.l . pengawasan kegiatan bank dan perlindungan nasabah bank ) serta mendukung bekerjanya sistem keuangan dan kegiatan ekonomi yang sehat dan berkesinambungan . Pengaturan keberandaan OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan ( Mikroprudensial ) Pengaturan pembagian wewenang otoritas kebijakan terkait (BI, OJK, LPS, dan Pemerintah ) dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis keuangan ( protokol koordinasi dan pembiayaan ) INTEGRASI PENGATURAN KELEMBAGAAN SISTEM KEUANGAN

4. LEMBAGA SISTEM KEUANGAN PASAR / INDUSTRI PRODUK / INSTRUMEN PUBLIK & EKONOMI Bank: deposito & kredit Lembaga Non-Bank: lembaga pembiayaan , asuransi dll . Pasar Modal Pasar Uang : rupiah & valas Pasar Dana/ Kredit Pasar Modal: saham , obligasi Moneter : uang & kredit Sekuritas : CPs , Promnotes , MTNs. Modal: saham & obligasi “Agency Problems” vs. Pengaturan OTORITAS KEBIJAKAN / REGULATOR: * ) Agency problems: konflik yg terjadi antara principal ( otoritas kebijakan ) dan agent ( institusi / pelaku pasar ), yang terutama disebabkan oleh adanya perbedaaan tujuan / kepentingan . Lembaga Penjamin Simpanan Otoritas Pengawas Jasa Keuangan Bank Sentral Pemerintah Penyimpanan dana untuk kebutuhan transaksi & keuntungan Kebutuhan pembiayaan konsumsi , investasi , ekspor , dan impor . Lembaga kepercayaan untuk simpanan Lembaga intermediasi dari dana ke kredit/ pembiayaan Alokasi sumber dana dalam ekonomi STABILITY: Kelangsungan sistem keuangan sebagai lembaga intermediasi dalam pembangunan ekonomi STRUCTURE: Struktur industri keuangan yg kuat dalam mendukung transmisi kebijakan & alokasi sumber dana SAFETY: Kelangsungan kegiatan dalam menjaga keamanan dana simpanan masyarakat . SUFFICIENCY : Kesinambungan kegiatan yang sesuai dengan sifat dan karakteristik usahanya . SUBSTANSI DASAR KEBIJAKAN SISTEM KEUANGAN “4S” Makro Mikro Keberadaan otoritas kebijakan adalah memanage peran / fungsi lembaga sistem keuangan dalam alokasi sumber dana ( dari penabung ) agar dapat mendukung kegiatan ekonomi secara optimal dan mensejahterakan rakyat . aliran dana FUNGSI DAN KARAKTERISTIK SISTEM KEUANGAN

5. Fungsi Strategis Sektor Keuangan dalam m endukung Pembangunan Perbankan , sektor keuangan , dan REGULATOR sama-sama mempunyai peran dan kepentingan yg sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional PEMINJAM DANA & Sektor Ekonomi Kepentingan : Pembiayaan kegiatan ekonomi Alokasi sumber daya Pengelolaan risiko ( pasar , kredit , dan liquiditas ) Kepentingan : Kepercayaan (trusts) Pengelolaan likuiditas / uang (money supply) Kelancaran sistem pembayaran PENYIMPAN DANA & Sektor Ekonomi REGULATOR / OTORITAS KEBIJAKAN : Bank sentral Otoritas pengawas jasa keuangan Lembaga penjamin simpanan Pemerintah SISTEM KEUANGAN Giro , Tabungan, Deposito PERBANKAN Kredit dan pembiayaan lain Kepentingan : Mengemban mandat publik untuk : Mengatur dan mengawasi industri keuangan serta mengupayakan sistem keuangan yang sehat dan kuat sebagai lembaga kepercayaan dan intermediasi dalam mendukung pembangunan prekonomian . Menjaga stabilitas perekonomian secara makro dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan NATIONAL INTERESTS: “PEMBANGUNAN EKONOMI YANG MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT LUAS” Tujuan kebijakan sektor keuangan : STABILITY: Kelangsungan sistem keuangan sebagai lembaga pencipta uang dan lembaga intermediasi dalam mendukung pembangunan perekonomian . STRUCTURE : Struktur industri keuangan yang kuat dan efisien dalam mendukung transmisi kebijakan moneter , SP, dan SSK dalam alokasi sumber dana ekonomi . SAFETY: Kelangsungan hidup bank dalam menjaga keamanan dana simpanan dan lembaga kepercayaan masyarakat . SUFFICIENCY : Kesinambungan kegiatan lembaga keuangan yang sesuai dengan sifat dan karakteristik usahanya . ASURANSI PASAR MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN DANA PENSIUN Liquidity and payment services Asset transformations/financial intermediation Resource allocation process Managing risks Monitoring and information processing

6. Kerangka Pikir Pengaturan Kelembagaan Sistem Keuangan selaras dengan kepentingan nasional yg seimbang (“balanced” national interest ) BI OJK LPS Bank Pasar Modal IKNB Moneter – SP – SSK ( Makroprudensial ) SSK ( Mikroprudensial ) SSK (i) Liquidity and payment services; (ii) Asset transformations/financial intermediation; (iii) Resource allocation process; (iv) Managing risks; (v) Monitoring and information processing BI berkoordinasi dengan OJK dalam membuat kebijakan dan peraturan di bidang makroprudensial . OJK berkoordinasi dengan BI dalam hal OJK akan menyusun kebijakan dan peraturan di bidang mikroprudensial di industri keuangan terutama perbankan yang berdampak pada makroprudensial . Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Menjamin simpanan nasabah penyimpan. Turut aktif dalam meme-lihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnya M encapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya (SM, SP, dan perbankan/SSK) “BI, OJK, LPS, dan P emerintah bekerja sama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan dalam pencegahan serta penanganan krisis ," OTORITAS KEBIJAKAN (REGULATOR) TUJUAN / FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN KOORDINASI (STRATEGIC ALLIANCE) “BALANCED” NATIONAL INTEREST (MAKRO – MIKRO) STABILITY STRUCTURE SAFETY SUFFICIENCY Makro / Moneter – SSK Moneter - SSK - SP SSK – Mikro / Publik SSK – Mikro /Bank

7. Peran BI, OJK, LPS dan Pemerintah dalam SSK Dalam rangka menjaga dan mencapai stabilitas sistem keuangan, Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS telah membentuk Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK )

8. Moneter, SP, Makroprudensial, Mikroprudensial, & Fiskal Kebijakan Mikroprudensial Moneter Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan Makroprudensial Kesehatan individual institusi keuangan Perlindungan konsumen Etika bisnis BI OJK Pasar yang tertib dan perlakuan yang adil bagi konsumen Pemerintah Kebijakan Fiskal Meningkatkan pertumbuhan & lapangan kerja Meningkatkan Kesejahteraan Tujuan Tujuan Akhir Stabilitas Harga Stabilitas Sistem Keuangan Sistem Pembayaran SP yang lancar, aman, efisien, dan andal

9. Kebijakan Moneter Suku Bunga Nilai Tukar Likuiditas LLD Cadangan Devisa Pengaturan dan Pengembangan Pasar Uang Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Rupiah Setelmen (RTGS & Kliring), Pengaturan APMK, Perizinan & Pengawasan Jasa SP, Perlindungan Konsumen Perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, dan pemusnahan Rupiah Kebijakan SSK Macroprudential Systemic Surveillance Financial Inclusion Perolehan Data , Statistik , Survei , Sistem Informasi , dan Izin Kebijakan Moneter Suku Bunga Nilai Tukar Likuiditas Cadangan Devisa Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Rupiah Mengatur dan Mengawasi Bank Pengaturan Kelembagaan Sistem Keuangan Pengaturan keberadaan BI dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mencapai dan memelihara kestabilan harga serta ikut mendorong SSK melalui tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya (SM, SP, dan SSK ) Pengaturan dan Pengawasan terhadap Kegiatan Jasa Keuangan Kelembagaan Kesehatan Pemeriksaan Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang diatur oleh BI: Orang Badan: Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank Perusahaan Yang diatur oleh OJK: Bank Pasar Modal Asuransi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Bank Indonesia (UU Existing ) Bank Indonesia (RUU Amandemen) OJK (UU) OTORITAS TUJUAN/ FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN KEWENANGAN

10. 10 TERIMA KASIH