PEDOMAN PEMBERIAN CUTI
PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA
UU NO 822 TAHUN 2023
CUTI
Cuti PNS:
a.Cuti Tahunan
b.Cuti Besar
c.Cuti Sakit
d.Cuti Melahirkan
e.Cuti Karena alasan penting
f.Cuti Diluar tanggungan negara
g.Cuti Bersama
Cuti PPPK:
a.Cuti Tahunan
b.Cuti Sakit
c.Cuti Melahirkan
d.Cuti Bersama
TATA CARA PERMOHONAN CUTI
Pegawai menyampaikan permohonan cuti kepada
pejabat yang berwenang secara berjenjang dengan
mencantumkan:
1.Jenis cuti yang diambil
2.Alasan cuti
3.Lama cuti
4.Tanggal mulai dan berakhirnya cuti
5.Alamat selama melaksanakan cuti
z
Tata Cara Pemberian, Perubahan,
Penangguhan atau Penolakan
1.Atasan langsung memberikan rekomendasi atas permohonan cuti dengan
memperhatikan kekuatan jumlah pegawai dan kebutuhan unit kerja masing-masing
paling lambat 1 hari sejak permohonan cuti diterima
2.Apabila atasan langsung tidak memberikan pertimbangan dalam jumlah waktu yang
telah ditetapkan, permohonan cuti dinyatakan direkomendasikan kepada pejabat
yang berwerwenang
3.Pejabat yang berwenang memberikan, mengubah, menangguhkan atau menolak
cuti, mempertimbangkan sbb:
a. Persyaratan yang harus dipenuhi
b. Kesesuaian alasan dan jenis cuti
c. Jumlah hari yang menjadi hak
d. Rekomendasi dari atasan langsung
Tata Cara Pemberian, Perubahan,
Penangguhan atau Penolakan
4. Pejabat yang berwenang memberikan, mengubah, menangguhkan, atau menolak cuti
paling lambat 3 hari sejak permohonan memperoleh rekomendasi dari atasan langsung
5. Pemberian perubahan, penangguhan atau penolakan cuti disampaikan kepada
pegawai yang bersangkutan dan pejabat pengelola kepegawaian
Hal-Hal Bersifat Khusus
A.Cuti Tahunan
1.Cuti tahunan diberikan paling banyak 50% dari jumlah kekuatan pegawai
pada hari yang sama
2.Permohonan cuti tahunan 1 hari dapat disampaikan kepada atasan
langsung pada hari pelaksanaan cuti tahunan karena hal-hal yang tidak
terduga dan bersifat penting
3.PPPK dapat diberikan cuti tahunan untuk pelaksanaan ibadah haji pertama
kali
Hal-Hal Bersifat Khusus
B. Cuti Sakit
1.Pegawai yang sakit 1 hari menyampaikan pemberitahuan kepada atasan
langsung
2.Pemberian cuti sakit karena kecelakaan kerja diberikan berdasarkan
penetapan kecelakaan kerja dan dapat berlaku surut terhitung sejak
kecelakaan kerja terjadi
Hal-Hal Bersifat Khusus
B. Cuti Sakit
3. Cuti Sakit PNS
a)PNS yang sakit lebih dari 1 hari, harus mengajukan permintaan secara
tertulis kepada pejabat berwenang untuk memberikan cuti sakit dengan
melampirkan surat keterangan dokter
b)Jangka waktu untuk cuti sakit, dapat diperpanjang paling lama 6 bulan
berdasarkan surat keterangan tim penguji Kesehatan
c)PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu maksimal
6 bulan, harus diuji Kembali kesehatannya oleh tim penguji Kesehatan
dari Menteri
d)Apabila berdasarkan hasil pengujian Kesehatan PNS belum sembuh dari
penyakitnya makan akan diberhentikan dengan hormat dengan
mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Hal-Hal Bersifat Khusus
B. Cuti Sakit
3. Cuti Sakit PPPK
a)PPPK yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari harus mengajukan
permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk
memberikan cuti sakit dengan melampirkan SKD
b)Bagi PPPK yang sakit lebih dari 14 hari kerja, dapat diberikan cuti sakit
paling lama 1 bulan secara kumulatif dengan surat keterangan sakit dari
dokter pemerintah
c)Dalam hal PPPK telah mendapatkan cuti sekitar 1 bulan hari kerja dan
telah masuk kerja namun PPPK belum pulih dari sakitnya, maka PPPK
dapat diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendapatkan cuti 1 bulan
Hal-Hal Bersifat Khusus
B. Cuti Sakit
3. Cuti Sakit PPPK
d)Dalam hal PPPK telah menjalankan cuti sakit selama 30 hari kerja belum
masuk, Kepala perangkat Daerah menyampaikan usulan pemeriksaan
Kesehatan oleh tim penguji Kesehatan pada hari kerja ke-61 hari sejak
PPPK mengajukan cuti sakit
e)Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim penguji Kesehatan, BKD
memproses Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja karena
tidak cakap jasmani dan Rohani
f)Keputusan mulai berlaku sejak akhir bulan ditetapkan hasil pemeriksaan
Kesehatan oleh tim penguji Kesehatan menyatakan PPPPK yang
bersangkutan tidak dapat bekerja kembali
Hal-Hal Bersifat Khusus
C. Cuti Melahirkan
1.Permohonan cuti melahirkan dapat disampaikan kepada atasan langsung
pada hari pelaksanaan cuti melahirkan dalam hal terjadi kelahiran secara
tidak terduga atau tidak sesuai dengan hari perkiraan lahir yang dibutikan
dengan surat keterangan dokter
2.Cuti melahikan PPPK diberikan paling lama 3 bulan
Hal-Hal Bersifat Khusus
D. Cuti yang dijalankan diluar negeri
1.Cuti yang akan dijalankan diluar negeri, dapat diberikan izin sementara oleh
kepala perangkat daerah
2.Surat izin sementara disampaikan kepada gubernur melalui kepala BKD
dengan melampirkan permohonan cuti yang akan dijalankan diluar negeri
Hal-Hal Bersifat Khusus
D. Cuti diluar tanggungan negara
1.Permohonan cuti diluar tanggungan negara disampaikan kepada gubernur
melalui kepala BKD paling lama 3 bulan sebelum cuti diluar tanggungan
negara dijalankan
2.Permohonan perpanjangan cuti diluar tanggungan negara disampaikan
kepada gubernur melalui kepala BKD paling lama 3 bulan sebelum cuti
diluar tanggungan negara berakhir
3.PNS yang telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara wajib
melaporkan diri secara tertulis kepada gubernur melalui kepala BKD paling
lama 1 bulan setelah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara
Sistem Informasi Cuti
1.Permohonan dan pemberian, perubahan, penangguhan atau penolakan
cuti dilaksanakan melalui system informasi cuti terintegrasi dengan:
a)Sistem absensi pegawai
b)Sistem informasi lainnya dikelola pemerintah provinsi DKI Jakarta
2.Permohonan, pemberian, perubahan, penangguhan atau penolakan cuti
dilakukan melalui system informasi paling lama 1 tahun sejak Keputusan
gubernur ditetapkan
3.Pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian system informasi cuti
dilaksanakan oleh BKD berkoordinasi secara teknis dengan perngkat daerah
4.Pengelolaan system informasi cuti dilaksanakan oleh BKD