MATERI Tes wwasan kebangsaan pancasila d

DinaGustiana3 14 views 45 slides Sep 16, 2025
Slide 1
Slide 1 of 45
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38
Slide 39
39
Slide 40
40
Slide 41
41
Slide 42
42
Slide 43
43
Slide 44
44
Slide 45
45

About This Presentation

-


Slide Content

STATISTIK SOAL SKD

TWK (Permen PANB 23 Tahun 2019) 1. Nasionalisme 2. Integritas 3. Bela Negara 4. Pilar Negara 5. Bahasa Indonesia

Pemetaan Materi/Pertemuan

PILAR NEGARA PANCASILA UUD TAHUN 1945 BHINEKA TUNGGAL IKA NKRI

PANCASILA BAHASA SANSAKERTA

Pembentukan BPUPKI

Ichibangase Yosio (Wakil Ketua , Jepang ) dr. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat ( Ketua ) R. P. Soeroso (Wakil Ketua , Indonesia) BPUPKI beranggotakan 62 orang, yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang .

Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung “Chuo Sangi In”, atau yang saat ini dikenal sebagai Gedung Pancasila.

PERUMUSAN DASAR NEGARA OLEH PENDIRI NEGARA

Siapa Tokoh yang ada dibawah ini???

Tanggal berapa Moh. Yamin mengusulkan rumusan Pancasila? Bagaimana bunyi setiap sila yang diusulkan oleh Moh. Yamin? 29 Mei 1945

Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945) Lima asas dan dasar bagi negara Indonesia merdeka yang akan didirikan , yaitu : Peri Kebangsaan Peri Kemanusiaan Peri Ketuhanan Peri Kerakyatan Kesejahteraan Sosial

Pr o f. D r. Soepomo (31 Mei 1945) Dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut : Persatuan Kekeluargaan Keseimbangan Lahir Batin Musyawarah Keadilan Rakyat

Ir. Soekarno (1 Juni 1945) Dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut : Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan Mufakat atau Demokrasi Kesejahteraan Sosial Ketuhanan yang Berkebudayaan

Sidang 1 BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945)

Di akhir pertemuan , Soekarno mengambil inisiatif membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang, yang kemudian dikenal sebagai “ Panitia Sembilan”. Panitian Sembilan ini terdiri dari : Ir. Soekarno ( Ketua ) Mohammad Hatta Mohammad Yamin A. A. Maramis Soebardjo K. H. Wachid Hasjim K. H. Kahar Moezakir H. Agoes Salim R. Abikusno Tjokrosoejoso Gol . Kebangsaan Gol . Islam

Mukadimah tersebut selanjutnya dibawa ke sidang BPUPKI t anggal 10-17 Juli 1945 . Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut : Ketuhanan , dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan s osial bagi seluruh rakyat Indonesia

PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pada tanggal 7 Agustus 1945 , BPUPKI dibubarkan oleh Jepang . Sebagai gantinya , dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang beranggotakan 21 orang. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh . Hatta. Namun , kemudian ditambah anggotanya menjadi 27 orang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang . Hasil sidang PPKI tersebut menetapkan tiga hal , yaitu : Menetapkan UUD NRI Tahun 1945. Memilih Presiden dan Wakil Presiden , yaitu Ir. Soekarno dan Moh . Hatta. Membentuk Sebuah Komite Nasional , untuk membantu Presiden .

Perubahan penting dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu perubahan rumusan dasar negara yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta, yaitu tujuh kata setelah Ke-Tuhanan , yang semula berbunyi “ Ketuhanan , dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ” diubah menjadi “ Ketuhanan Yang Maha Esa ”. (Hasil rapat Ir. Soekarno, Moh Hatta dan 4 tokoh Islam yaitu Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Muhammad Hassan, dan KH A Wahid Hasyim) PANCASIL A Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PANCASILA (DASAR NEGARA, IDEOLOGI, FALSAFAH NEGARA)

DASAR NEGARA - Pokok kaidah Negara yang Fundamental - Dasar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia - Sumber Pembentukan semua bentuk peraturan Perundang-undangan IDEOLOGI NEGARA - Keyakinan Hidup - Tujuan Hidup - Cara yang dipilih FALSAFAH NEGARA - Nilai-nilai pokok dan ciri pembentuk bangsa Indonesia yg terdiri dari sekelompok masyarakat yg menyatukan diri menjadi satu bangsa Indonesia

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Pengertian Pancasila tidak menutup diri terhadap perubahan, mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. ♣ Nilai dasar  adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang mutlak. ♣ Nilai instrumen  adalah pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. ♣ Nilai praktis  adalah nilai yang tampak pada pola perilaku keseharian. tiga dimensi nilai 

PANCASILA ( MASA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI)

Masa Orde Lama 1945-1950 - Dasar negara Pancasila dan UUD 1945 belum dapat direalisasikan karena persatuan dan kesatuan masyarakat belum terbentuk 1950-1959 - implementasi Pancasila bergeser ke arah liberalisme - pengambilan keputusan dengan voting 1959-1965 - Demokrasi terpimpin - kepemimpinan absolut oleh Ir. Soekarno - terjadi penyimpangan penafsiran Pancasila - Pemerintah Otoriter - Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup

Masa Orde Baru Mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia Kepentingan kelompok menjadi hal yang sangat penting Pancasila menjadi alat indoktrinasi oleh Pemerintah Larangan kebebasan berpendapat REFORMASI - Pancasila tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menuntun masyarakat - Dikeluarkannya TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan sebagai Dasar Negara

MAKNA LAMBANG PADA BURUNG GARUDA PANCASILA PASAL 36A Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. TUGAS Membuat review, makna lambang pada burung garuda Pancasila!!! Dikumpulkan paling lambat hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 jam 23.59 WIB. Dikirim ke email [email protected]

LATIHAN Pengamalan sila Persatuan Indonesia di antaranya adalah dengan sikap…. menempatkan kepentingan bersama sebagai tujuan utama melalui musyawarah untuk mufakat menunjukkan keunggulan bangsa dan negara di antara bangsa-bangsa lain di dunia membaur dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain untuk menciptakan kerukunan di Indonesia tidak mencampuri adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penjelasan tersebut tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal…. A . 35 B. 36 C. 36A D. 36B E. 36C

LATIHAN Pancasila sebagai Dasar Negara yang tedapat dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan dan disahkan pada tanggal... 1 Juni 1945 22 Juni 1945 18 Agustus 1945 17 Agustus 1945 1 Maret 1945 Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan merupakan fungsi Pancasila sebagai .... dasar negara pandangan hidup bangsa perjanjian luhur bangsa Indonesia tujuan bangsa Indonesia jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia

LATIHAN

LATIHAN

LATIHAN SOAL UUD 1945 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Utusan Daerah. Mahkamah Agung Komisi Yudisial Kehakiman Mejelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1), Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas.… Mahkamah Konstitusi dibentuk selambatlambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh .…

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan …. dengan disaksikan oleh …. pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pimpinan Mahkamah Agung dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, sebagai pengganti undang-undang, Presiden berhak menetapkan …. Keputusan Presiden Ketetapan Pemerintah Dekrit Presiden Peraturan Pemerintan Undang-Undang sementara

Pembahasan 1. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal…. A. 10 November 2001 B. 10 Agustus 2002 C. 18 Agustus 2000 D. 19 Oktober 1999 E. 10 November 2002 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen : Perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 Perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002
Tags