Materi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Tentang Tata Kelola

1. TransFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Publik PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2. Elmi Krissantini , S.E., M.M Elmi Semarang 085241097767 elmi.krissantini @bpkp.go.id Auditor Muda pada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Education D III Akuntansi STAN – Ajun Khusus 2000 - 2003 About me Work experience BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah S1 Akuntansi Universitas T a dulako 2011 - 2013 2006 - 2018 BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023 BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2023 - Now S2 Manajemen Universitas T a dulako D III Akuntansi Universitas Diponegoro 2005 2015 - 2017

3. ANGGARAN SEMAKIN TERBATAS SEMENTARA TUNTUTAN KEBUTUHAN MASYARAKAT SEMAKIN KOMPLEKS PENYERAPAN ANGGARAN TINGGI NAMUN HASIL YANG DIRASAKAN MASYARAKAT TIDAK OPTIMAL AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MASIH RENDAH, TERUTAMA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN .  PERMASALAHAN/ISU

4. OUTCOME ORIENTED BERAPA BESAR DANA YANG TELAH DAN AKAN DIHABISKAN PERUBAHAN PARADIGMA ORIENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INPUT ORIENTED berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan , agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan RESULT ORIENTED GOVERNMENT PEMERINTAHAN BERORIENTASI HASIL “membiayai hasil, bukan masukan (INPUT)” POLA PIKIR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

5. Rincian kegiatan harus selaras dengan maksud kegiatan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja berorientasi hasil dan terukur TUJUAN: Memastikan program, kegiatan dan anggaran dirancang secara efektif dan efisien untuk menghasilkan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Akuntabilitas Keuangan ( Money Follow Program ) Akuntabilitas Pembangunan ( Program Follow Result ) SASARAN STRATEGIS ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN Program dan Kegiatan selaras dengan Sasaran strategis dan dirancang secara efektif dan efisien . POLA PIKIR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Seluruh intervensi yang dibutuhkan telah direncanakan

6. PENCAPAIAN TUJUAN X RISIKO Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah Sasaran Strategis Sasaran Strategis Sasaran Strategis GOALS Program Kegiatan Anggaran Program Kegiatan Anggaran Program Kegiatan Anggaran ACTIVITY K/L/D SATKER/OPD K/L/D SATKER/OPD K/L/D SATKER/OPD RISK RISK RISK RISK POLA PIKIR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

7. ILUSTRASI 1 Rp. 1.000.000 Membeli Tas Sekolah Rp. 1.000.000 Membeli 2 Buku Asli (Berwarna) Rp. 1.000.000 Sewa 4 Buku (Perpustakaan) Rp. 1.000.000 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN WTP WTP WTP PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA A LULUS 4 MATA KULIAH cc LULUS 2 MATA KULIAH D TIDAK LULUS 4 MATA KULIAH 1 2 3 TUJUAN : “LULUS 4 MATA KULIAH”

8. ILUSTRASI 2 Saya sedang bekerja, untuk mengidupi keluarga agar mendapatkan kehidupan yang layak Saya sedang membangun rumah agar bisa ditinggali oleh banyak orang Saya sedang membangun Peradaban yang BESAR. APA YANG SEDANG KAMU LAKUKAN ??? PANDANGAN SESEORANG MENGENAI VISI HIDUPNYA AKAN MEMPENGARUHI SEMANGAT DAN MOTIVASINYA DALAM BEKERJA Hanya berfokus pada diri sendiri, bekerja tanpa tujuan hanya sekedar untuk hidup. (tatapan ke bawah, tanpa senyum, tidak bersemangat) Sudah muncul motivasi dan semangat bekerja ketika sudah mulai memiliki tujuan yang jelas . ( senyum dan bersemangat ) Senyuman yang lebar menunjukan semangat bekerja yang tinggi , serta tatapan yg melihat ke depan menunjukan Pandangan visi yang besar , tangan terbuka menjukan kesiapan dalam beradaptasi dengan perubahan zaman dengan terus melakukan perbaikan ILUSTRASI 2

9. Laporan KEUANGAN Laporan K euangan P emerintah D aerah (LKPD) adalah catatan keuangan yang menyajikan kondisi dan kinerja keuangan Terdiri dari : Neraca Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional Laporan Arus Kas Laporan Perubahan SAL Laporan Perubahan Ekuitas CaLK

10. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Transparansi Membantu masyarakat mengetahui bagaimana anggaran publik dikelola Akuntabilitas Pemda dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada publik dan lembaga pengawas

11. Menilai Kinerja Keuangan Daerah Efisiensi dan Efektivitas : Menunjukkan apakah anggaran yang digunakan efisien dan efektif Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan : Membandingkan realisasi anggaran dengan target

12. Mencegah Korupsi dan Pemborosan Pengawasan Internal: Potensi penyalahgunaan anggaran dapat diidentifikasi dini Deteksi Ketidaksesuaian : Membantu mendeteksi penyimpangan dari anggaran

13. Meningkatkan Kepercayaan Publik Transparansi Publik: Laporan keuangan yang dianalisis menciptakan kepercayaan di masyarakat Legitimasi Pemerintah Daerah: Menguatkan posisi Pemda sebagai pengelola dana publik

14. Penguatan Kinerja Pemerintah Daerah Penilaian Manajemen Keuangan : Membantu mengevaluasi kinerja unit-unit kerja Rekomendasi Kebijakan : Kebijakan baru atau perubahan dapat diambil berdasarkan analisis

15. Pengawasan Intern – SAIPI kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan ( assurance activities ) dan konsultansi ( consulting activities ), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi ( auditi ). Kegiatan ini membantu organisasi ( auditi ) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko , kontrol ( pengendalian ), dan tata kelola ( sektor publik ).

16. adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu , evaluasi , pemantauan , dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik . DEFINISI Pengawasan Intern – PP 60/2008

17. SIFAT DASAR AUDIT PENILAIAN OBJEKTIF SISTEMATIS PENGUJIAN Proses terintegrasi atas tahapan , prosedur , teknik pengujian untuk mencapai tujuan audit. Dilaksanakan dengan urutan keteraturan dalam pola pikir , perencanaan , pendokumentasian hingga penarikan kesimpulan . Kondisi yg sebenarnya. Tidak terpengaruh pertim-bangan subjektif atau kepentingan tertentu Independen Kriteria

18. TEMUAN DAN UNSUR-UNSURNYA KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT / DAMPAK REKOMENDASI

19. Tren Temuan Hasil Audit BPK

20. Temuan Berulang - Administratif Pelaporan Penerimaan Daerah tidak dilakukan secara rutin Belum dilakukan pemungutan atas objek PAD Pertanggungjawabah hibah tidak sesuai NPHD Penerima hibah belum menyampaikan LPJ penggunaan dana hibah Pencatatan Aset Tetap pada KIB belum mencantumkan informasi aset secara lengkap Aset Tetap Tanah serta Peralatan dan Mesin yang telah dihibahkan masih tercatat pada KIB Pencatatan Aset Tetap tidak sesuai dengan klasifikasinya Aset yang dipinjampakaikan telah habis masa pinjam pakainya dan masih dikuasai oleh Pihak Ketiga Pengurus Barang tidak melakukan pencatatan barang secara rutin Pengurus Barang tidak melakukan stock opname Penyerahan persediaan ( barang untuk diserahkan ke pihak ke3 ) belum dilengkapi BAST

21. Tren Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Audit Tahun Jumlah Rekomendasi Sesuai Belum sesuai / belum selesai Belum TL % TL 2021 26 26 100,00% 2022 36 26 10 72,22% 2023 41 29 11 1 70,73% UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala daerah wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern melalui pemantauan berkelanjutan , evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya .

22. What’s Next ? START Penguatan Sistem Pengendalian Intern & Manajemen Risiko Penguatan Sumber Daya Manusia Ketepatan Tindak Lanjut atas Pemeriksaan / Pengawasan Penguatan Peran APIP

23. - TERIMA KASIH -