Materi untuk pembinaan dan pengawasan.pptx

MPPD

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Melayani , Profesional , Terpercaya KODE ETIK, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PPAT I NYOMAN MERTAYASA, S.SiT KEPALA BIDANG PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2. KODE ETIK PPAT/PPATS

3. 1. KEWAJIBAN PPAT/PPATS Kewajiban PPAT sebelum menjalankan jabatan Sebelum menjalankan jabatan PPAT/PPATS wajib mengangkat sumpah jabatan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan di daerah kerja PPAT yang bersangkutan Untuk keperluan pengangkatan sumpah, PPAT wajib lapor kepada Kepala Kantor Pertanaha N menyampaikan alamat kantornya , contoh tanda tangan , contoh paraf dan teraan cap/ stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Bupati / Walikota , Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan dalam waktu 1 ( satu ) bulan setelah pengambilan sumpah jabatan Memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya sesuai ketentuan yang berlaku . Memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya sesuai ketentuan yang berlaku PPAT/PPATS Kewajiban PPAT/PPATS Kewajiban PPAT/PPATS setelah menjabat sebagai PPAT Keharusan PPAT/PPATS

4. Kewajiban PPAT/PPATS setelah menjabat sebagai PPAT Mengirimkan laporan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan kantor-kantor lain sesuai ketentuan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Menyerahkan protokol PPAT kepada PPAT lain di daerah kerjanya apabila berhenti menjabat karena pensiun, pindah, diberhentikan oleh pejabat yang berwenang ; Bagi PPAT yang meninggal dunia, salah seorang ahli waris/keluarganya atau pegawainya wajib melaporkan ke Kepala Kantor setempat Menerima protokol PPAT dari PPAT lain apabila yang bersangkutan ditunjuk sebagai PPAT penerima protokol Memberikan Jasa tanpa memungut biaya kepada seseorang yang tidak mampu Menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk di daftar, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta Menurunkan papan nama PPATnya pada hari bersangkutan berhenti dari jabatan PPAT Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaa kewajiban operasional PPAT yang meliputi pemeriksaan buku daftar akta, hasil penjilidan akta dan warkah, dan bukti-bukti pengiriman akta ke Kantor Pertanahan

5. KEHARUSAN PPAT/PPATS Berkantor di satu kantor dalam daerah kerjanya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan penunjukannya Kantor PPAT harus dibuka setiap hari kecuali pada hari libur resmi dengan jam kerja minimum sebagaimana jam kerja kantor pemerintah setempat Pada jam kerja kantor PPAT harus melayani masyarakat mengani hal-hal yang menyangkut pembuatan akta PPAT dan pemberian keterangan serta dokumen perkenaan dengan akta PPAT yang sudah dibuatnya Membuat akta dengan formulir sesuai bentuk yang ditetapkan Membacakan / menjelaskan isi akta PPAT kepada pada para pihakdengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak , saksi-saksi dan PPAT Membuat satu buku daftar akta PPAT untuk semua akta yang dibuatnya Menjilid akta sebulan sekali dan setiap jilid berisi 50 lembar akta . Menjilid warkah yang merupakan dokumen dasar pembuatan akta sebulan sekali dan setiap jilid berisi warkah pendukung untuk 25 akta .

6. KODE ETIK PPAT BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/KEP-4.1/IV/2017 TENTANG PENGESAHAN KODE ETIK IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Kode Etik PPAT yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh anggota perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT Pengganti . Dalam rangka melaksanakan tugas jabatan para PPAT/PPAT-S dalam kehidupan sehari – hari , setiap saat diwajibkan untuk :

7. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan PPAT; Menjunjung tinggi dasar negara dan hukum yang berlaku serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan kode etik ; Berbahasa Indonesia secara baik dan benar ; Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara; Memiliki perilaku profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional , khususnya di bidang hukum ; Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab , mandiri , jujur , dan tidak berpihak ; Memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya ; Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan maksud agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat ; Memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang tidak atau kurang mampu secara cuma-cuma ; Bersikap saling menghormati , menghargai serta mempercayai dalam suasana kekeluargaan dengan sesama rekan sejawat ; Menjaga dan membela kehormatan serta nama baik korps PPAT atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif ; Melakukan perbuatan – perbuatan lain secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati antara lain : Peraturan Perundang – undangan yang mengatur jabatan PPAT; Isi Sumpah Jabatan

8. Setiap PPAT, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari , dilarang : Membuka / mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan ; Secara langsung mengikutsertakan atau menggunakan perantara - perantara dengan mendasarkan pada kondisi-kondisi tertentu ; Mempergunakan media massa yang bersifat promosi ; Melakukan tindakan - tindakan yang pada hakikatnya mengiklankan diri antara lain: Memasang iklan dalam surat kabar , majalah berkala atau terbitan perdana suatu kantor , perusahaan , biro jasa , biro iklan , baik berupa pemuatan nama , alamat , nomor telepon maupun berupa ucapan – ucapan selamat , dukungan , sumbangan ; Uang atau apapun , pensponsoran kegiatan apapun , baik social, kemanusiaan , olah raga dan dalam bentuk apapun , pemuatan dalam buku – buku yang disediakan untuk pemasangan iklan dan/ atau promosi pemasaran ; Mengirim karangan bunga atas kejadian apapun dan kepada siapapun yang dengan itu nama anggota perkumpulan IPPAT terpampang kepada umum , baik umum terbatas maupun umum tak terbatas ; Mengirim orang-orang selaku “salesman” ke berbagai tempat / lokasi untuk mengumpulkan klien dalam rangka pembuatan akta ; Tindakan berupa pemasangan iklan untuk keperluan pemasaran atau propaganda lainnya .

9. Mengadakan usaha-usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan PPAT, baik langsung maupun tidak langsung , termasuk antara lain pada penetapan jumlah biaya pembuatan akta ; Melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama rekan PPAT, baik moral maupun material ataupun melakukan usaha-usaha untuk mencari keuntungan bagi dirinya semata-mata ; Mengajukan permohonan , baik lisan maupun tertulis kepada instansi , perusahaan , lembaga ataupun perseorangan untuk ditetapkan sebagai PPAT dari instansi , perusahaan atau lembaga tersebut , dengan atau tanpa disertai pemberian insentif tertentu , termasuk antara lain pada penurunan tarif yang jumlahnya / besarnya lebih rendah dari tarif yang dibayar oleh instansi , perusahaan , lembaga ataupun perseorangan kepada PPAT tersebut ; Menerima / memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta yang rancangannya telah disiapkan oleh PPAT lain, kecuali telah mendapat izin dari PPAT pembuat rancangan . Berusaha atau berupaya agar seseorang berpindah dari PPAT lain kepadanya dengan jalan apapun , baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain; Mengirim minuta kepada klien-klien untuk ditandatangani oleh klien-klien tersebut ; Menjelek-jelekkan dan/ atau mempersalahkan rekan PPAT dan/ atau akta yang dibuat olehnya ; Melakukan perbuatan lain yang secara umum disebut pelanggaran terhadap Kode Etik PPAT antara lain : Ketentuan – ketentuan dalam peraturan jabatan PPAT dan Perundang - undangan ; Isi sumpah jabatan .

10. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PPAT

11. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PPAT Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT Pembinaan dan Pengawasan terhadap PPAT dilakukan oleh : Menteri Kepala Kantor Wilayah BPN (di daerah ) Kepala Kantor Pertanahan (di daerah ) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud , Menteri dapat membentuk Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Majelis Pembina dan Pengawas PPAT bertugas untuk membantu Menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan PPAT Majelis Pembina dan Pengawas PPAT sebagaimana dimaksud terdiri atas : Majelis Pembina dan Pengawas Pusat (MPPP) Majelis Pembina dan Pengawas Wilayah (MPPW) Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD)

12. Tugas dan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan PPAT Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT PEMBINAAN PPAT Penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT Pemberian arahan pada semua pihak yang berkepentingan terkait dengan kebijakan di bidang ke -PPAT-an. Menjalankan tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pelayanan PPAT tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memastikan PPAT menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Kode Etik. Penyampaian dan penjelasan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri terkait pelaksanaan tugas PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi, diseminasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan pertanahan. Pemeriksaan ke kantor PPAT dalam rangka pengawasan secara periodik. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT sesuai Kode Etik.

13. Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT PENGAWASAN Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan PPAT melaksanakan kewajiban dan jabatan PPAT- nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berupa : a. tempat kedudukan kantor PPAT; b. stempel jabatan PPAT; c. papan nama , dan kop surat PPAT; d. penggunaan formulir akta , pembuatan akta dan penyampaian akta ; e. penyampaian laporan bulanan akta ; f. pembuatan daftar akta PPAT; g. penjilidan akta , warkah pendukung akta , protokol atau penyimpanan bundel asli akta ; dan h. pelaksanaan jabatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPAT.

14. TATA KERJA PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH T erhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT, MPPD menindaklanjuti dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemeriksa MPPD untuk melakukan pemeriksaan yang dibuat dalam bentuk Surat Tugas. Tim Pemeriksa MPPD melaksanakan pemeriksaan dengan melakukan pemanggilan terhadap PPAT terlapor untuk diminta keterangan . Terlapor wajib hadir sendiri memenuhi panggilan dan tidak boleh didampingi penasihat hukum . Keterangan dari terlapor dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan terlapor Apabila terlapor tidak mau menandatangani Berita Acara Pemberian Keterangan, pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan.

15. Penentuan pengambilan keputusan dilaksanakan dengan rapat pembahasan yang diselenggarakan di Kantor Pertanahan . Hasil pelaksanaan rapat pembahasan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengambilan Keputusan. Hasil pemeriksaan MPPD dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Laporan Hasil Pemeriksaan memuat alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi dalam pemberian putusan dan jenis sanksi terhadap PPAT terlapor Rekomendasi sebagaimana dimaksud berupa : pemberian sanksi teguran tertulis; pemberian sanksi pemberhentian berupa pemberhentian sementara , pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat ; atau tidak terjadi indikasi pelanggaran

16. SANKSI ATAS PELANGGARAN PPAT Pasal 13 Pemberian sanksi yang dikenakan terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran dapat berupa : a. teguran tertulis ; b. pemberhentian sementara ; c. pemberhentian dengan hormat ; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat .. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Pasal 14 Pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT berupa : teguran tertulis , dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan ; Pemberhentian sementara oleh Kepala Kantor Wilayah; Pemberhentian dengan hormat oleh Menteri; Pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri

17. Contoh Jenis Pelanggaran dan Sanksi PPAT Lampiran Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT Jenis Pelanggaran Sanksi PPAT tidak mengajukan permohonan mengenai perubahan tempat kedudukan atau daerah kerja PPAT secara tertulis kepada Menteri karena alasan pemekaran kabupaten / kota atau provinsi dalam jangka waktu paling lama 90 ( sembilan puluh ) hari terhitung sejak tanggal undang-undang mengenai pemekaran wilayah diundangkan . Teguran Tertulis PPAT sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat Pemberhentian Sementara ( sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ) PPAT menjalankan tugasnya dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat kesehatan Pemberhentian dengan hormat PPAT melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan Pemberhentian dengan tidak hormat

18. BANTUAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT Pasal 50 Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT dapat memberikan bantuan hukum terhadap PPAT yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka oleh penyidik. PPAT yang yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka oleh penyidik dapat mengajukan permohonan bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dapat berupa saran, masukan/pendampingan dalam penyidikan dan/atau keterangan ahli di pengadilan. Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT dapat membentuk tim gabungan guna memberikan bantuan hukum kepada PPAT yang anggotanya berasal dari unsur Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT. Dalam hal penyidik akan memeriksa PPAT atas dugaan tindak pidana dapat berkoordinasi dengan Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT.

19. TERIMA KASIH KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Melayani , Profesional , Terpercaya Kanwil BPN NTT @KanwilBPNNTT 081339236736 @kanwilbpnprov.ntt