materi9-16tatakelolaperusahaan-ra-211223071654-1.pptx

ekonomi

1. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU Tata kelola Persuahaan, Birokrasi dan Korporasi Rudi Azhar , SE,M.Si ( 0203047504 ) Timbulnya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk (bad corporate governance) dan tata kelola pemerintahan yang buruk pula (bad government governance) sehingga memberi peluang besar munculnya praktik-praktik korupsi , kolusi , dan nepotisme . Hal ini dapat ditunjukkan pada beberapa fakta berikut

2. Kerangka Bab Tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) ORGAN KHUSUS DALAM PENERAPAN GCG Indra Surya dan Ivan Yustiavananda menyebutkan paling tidak diperlukan empat organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu: 1. Komisaris Independen 2. Direktur Independen 3. Komite Audit 4. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 01 Hal ini dapat ditunjukkan pada beberapa fakta berikut: Mudahnya para spekulan mata uang untuk mempermainkan pasar valuta asing karena tidak adanya alat kendali yang efektif. Mudahnya para konglomerat memperoleh dana pinjaman dari perbankan. Banyak direksi BUMN termasuk di bank-bank pemerintah juga tidak independen. Para komisaris di BUMN sering kali bukan orang yang professional, melainkan oknum-oknum birokrasi yang telah memasuki usia pensiun 03

3. National Committee on Governance: Transparansi (transparency) Akuntabilitas (accountability) Responsibilitas (responsibility) Independensi (independency) Kesetaraan (fairness Organization for Economic Cooperation and Development: Perlakuan yang setara antara pemangku kepentingan (fairness) Transparansi (transparency) Akuntabilitas (accountability) Responsibilitas (responsibility) Keputusan nomor Kep-117/M-MBU/2002: Kewajaran (fairness) Transparansi Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kemandirian Kesimpulan : Perlakuan yang setara (fairness), Prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara . Prinsip transparansi , Lewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi . Prinsip Akuntabilitas Prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya . Prinsip Responsibiltas , Prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan . Kemandirian , Suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil keputusan bersifat professional, mandiri , bebas dari konflik kepentingan , dan bebas dari tekanan / pengaruh dari manapun .

4. Good Corporate Governance adalah sutu benuk keputusan dengan memposisikan perusahaan agar lebih tertata dan terstruktur dengan mekanisme mematuhi aturan-aturan dan menerima sanksi jika dilanggar 1. Wadah Organisasi (perusahaan, sosial, pemerintahan) 2. Model Suatu sistem , proses, dan seperangkat peraturan , termasuk prinsip-rinsip , serta nilai-nilai yang melandasi praktis bisnis yang sehat . 3. Tujuan Meningkatkan kinerja organisasi Menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan 4. Mekanisme Mengatur dan mempertegas kembali hubungan , peran , wewenang , dan tanggung jawab . GoodKonsep GCG :

5. Kemandirian Kewajaran Keterbukaan 05 02 03 04 01 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pertangguangjawaban Akuntabilitas

6. AKUNTABILITAS . Pemimpin, manajer dan karyawan mengetahui visi,misi, tujuan dan taerget dari perusahaan Pemimpin, manajer dan karyawan mengetahui peran dan tanggungjawabnya Uraian tugas sesuai dengan visi dan misi perusahaan Pengambilan keputusan menaati sistem dan prosedur yang dibangun Proses chech dan balance dilkukan secara menyeluruh Sistem penilain operasi ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik Pertanggungjawaban kinerja pimpinan dibangun dan dilaporkan Hasil pekerjaan didokumentasikam,dipelihara dan dijaga dengan baik Bagaimana melaksanakan Tata Kelola Perusahaan sesuai Good Corporate Governance

7. PERTANGGUNGJAWABAN Pemimpin, manajer dan karyawan mengetahui dan memahami peraturan yang berlaku Pemimpin, manajer dan karyawan menerapkan sistem tatanilai dan budaya perusahaaan Pengambilan keputusan menaati sistem dan prosedur yang dibangun Manajer dan karyawan bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur, dan ketentuan yang berlaku Unit kerja perusahaan menghindari yang dapat merugikan perusahaan dan stakeholder Proses pendelagasian kewenangan dijalankan dengan baik agar tersenggelarakannya pekerjaan Manajer dab unit kerja perusahaan melakukan pertanggungjawaban secara teratur Bagaimana melaksanakan Tata Kelola Perusahaan sesuai Good Corporate Governance

8. PERTANGGUNGJAWABAN Pemengang kepentingan dpat melihat dan memahami proses pengambilan keputusan manajerial perusahaan Pemengang saham berhak memeroleh informasi keuangan yang relevan dan teratur dan berkala Pengumpulan dan pelaporan informasi operasional dilakukan secara terbuka, objrktive dan menjaga rahasi pelanggan Pemimpin, manajer dan karyawan melakukan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan standarisasi yang dilakukan Informasi tentang prosedur dan kebijakan dipubllikasi secara tertulis dan dapat diakses semua pihak Eksternal auditor, komite audit, internal auditor memiliki akses informasi dengan menjaga rahasia Penyampaian laporan keuangan audit dan kinerja secara rutin, maupun laporan corporate governance pada instansi yang berwenang Bagaimana melaksanakan Tata Kelola Perusahaan sesuai Good Corporate Governance

9. FAIRNESS Pengelola dan karyawan memerhatikan kepentingan stakeholder menurut ketentuan yang berlaku Perlakuan adil keseluruh pemengan kepentingan dalam memberikan pelayanan dan informasi Manajer, pimpinan organisasi, karyawan dapat membedakan kepentingan perusahaan dengan kepentingan organisasi Perlakuan, pengembangan teamwork, hubungan kerja dn pembinaan karyawan dilakukan dengan memerhatikan hak dan keawibannya secara adil dan wajar Bagaimana melaksanakan Tata Kelola Perusahaan sesuai Good Corporate Governance

10. KEMANDIRIAN Keputusan pimpinan lepas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan Proses pengambilan keputusan dilakukan secara objektif untuk kepentingan perusahaan Bagaimana melaksanakan Tata Kelola Perusahaan sesuai Good Corporate Governance

11. P engelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, memiliki kinerja yang efisien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum.Keberadaan organ-organ tambahan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) . Pihak yang Berperan Dalam Good Corporate Governance Pengelolaaan perusahaan (Corporate Governance ) Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara Manajer, Direktur, dan Pemegang Saham

12. PEMEGANG SAHAM KOMISARIS DIREKSI ORGAN UTAMA Struktur Umum Suatu perusahaan berbentuk PT di Indonesia, adalah : Gambar Organ Utama

13. Pemegang Saham / Rapat Umum Pemegang Saham ( Rups ) Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham adalah: Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Menetapkan perhitungan alokasi laba perusahaan untuk : Laba yang ditahan dan cadangan Dividen kepada Pemegang Saham Bonus Direksi , Komisaris , dan Pekerja Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Komisaris Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun masing-masing Direksi dan Komisaris Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan Menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang terkait dengan Komisaris Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Komisaris Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dirangkap oleh Direksi pada Anak Perusahaan.Mendelegasikan kepada Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi .

14. Pemegang Saham memiliki hak untuk, sebagai berikut: Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS Memperoleh informasi material ( termasuk hak bertanya ) baik dari Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut Perusahaan secara lengkap , tepat waktu , dan teratur Memperoleh pembagian laba Perusahaan ( dividen ) Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan / atau Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu , misalnya bila Perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan .

15. B.Komisaris Komisaris harus mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi mengenai penyelenggaraan perusahaan.Komisaris Berdasarkan UU PT diharuskan, dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan.Berdasarkan hukum Komisaris ataupun RUPS diberi wewenang untuk menskors (memberhentikan sementara) anggota Direksi.Komisaris sama-sama dengan Direksi, harus menandatangani laporan tahunan perusahaan.Dengan demikian, turut bertanggung jawab secara hukum atas laporan keuangan yang menyesatkan yang karenanya menyebabkan kerugian kepada pihak manapun.Setiap anggota dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada perusahaan, berdasarkan UU PT, setiap kepentingan kepemilikan saham yang dipegang olehnya atau keluarganya dalam perusahaan tersebut atau perusahaan-perusahaan lainnya.Namun, pelaksanaan tanggung jawab Komisaris tersebut hingga kini dinilai sangat langka

16.   C.Direksi Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan . Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya . Direksi diharuskan oleh UU PT untuk menjalankan , dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab , tugas-tuga s nya untuk kepentingan perusahaan.Setiap anggota secara pribadi bertanggungjawab atas penyimpangan atau kelalaian dalam menjalankan tanggungjawab tersebut . Direksi wajib mengadakan pembukaan perusahaan , mempersiapkan dan mengajukan kepada RUPS tahunan suatu laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan di samping mengadakan dan memelihara daftar Pemegang Saham serta Risalah RUPS. Seorang anggota Direksi juga harus mengungkapkan kepada perusahaan , berdasarkan pasal 87 UU PT, setiap kepentingan pemegang saham yang dipegang olehnya atau oleh keluarganya dalam perusahaan tersebut atau perusahaan-perusahaan lain. Direksi berkewajiban mematuhi Pasal 34 UU Perseroan Terbatas yang mengharuskan perusahaan menyelenggarakan dan memelihara daftar .

17. Menurut peraturan-peraturan yang berlaku suatu perusahaan yang terdaftar di bursa saham diharuskan untuk mengangkat seorang corporate secretary, dimana corporate secretary tersebut bertugas sebagai penghubung investor ( investor relation office) . Di samping itu, juga sedang diusulkan di mana corporate secretary juga bertindak sebagai petugas ketaatan ( compliance officer) dan pemegang dokumen-dokumen perusahaan seperti Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus perusahaan, termasuk pula risalah rapat setiap RUPS. Salah seorang anggota Direksi dapat ditunjuk sebagai corporate secretary.

18. Organ Pendukung Sekretaris Perseroan Satuan Pengawasan Intern Sekretariat Komisaris Komite Audit Organ Pendukung Gambar Organ Pendukung

19. Metodologi Assesment GCG Penyusunan Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris yang Efektif Assessment GCG: Penilaian Aspek Direksi Sistem Pengendalian Perusahaan (Corporate Control System) Kunci Keberhasilan Penerapan GCG Masalah Korupsi di Indonesia ( Good Public Governance) Isu dan Riset Kontemporer Corporate Governance Tata kelola Persuahaan, MATERI : 8-15

20. RECENT DEVELOPMENT IN CORPORATE GOVERNANCE : AN OVERVIEW Pengertian Tata Kelola Sheileifer and Vishny (1997) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai bagaimana pemasok dari keuangan perusahaan menjamin dirinya sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari investasinya . Pemegang saham , penuntut akhir , anggota struktur yang terpilih da n struktur yang melaksanakan sebagian hukum , peminjam obligasi terhadap pemegang saham . Gillan dan Starks (1998) mendefinisikan tata kelola perusahaan adalah sebuah sistem atas hukum , peraturan dan faktor yang mengontrol pengoperasian sebuah perusahaan . Be berapa peneliti menerangkan bahwa pandangan mekanisme tata kelola perusahaan dibagi menjadi satu sampai 2 grup yaitu internal perusahaan dan eksternal perusahaan . Pandangan tersebut kemudian dikembangkan lagi sehingga menghasilkan tata kelola internal diba gi menjadi 5 (lima) kategori , yaitu : a. Dewan direksi ( dalam perannya , struktur dan insentive ) b. Manajemen pendorong c. Struktur modal d. Anggraan rumah tangga dan piagam e. Sistem pengendalian internal Sedangkan tata kelola eksternal dibagi menjadi 5 (lima) bagian , y aitu : a. Hukum dan regulasi ( khususnya hukum federal regulasi organisasi itu sendiri , dan hukum negara ) b. Pasar 1( termasuk didalamnya pasar modal, pasar untuk pengendali perusahaan , pasar buruh , dan pasar produk ) c. Pasar 2, menekankan penyedia untuk informasi pasar modal ( seperti pennyedia kredit , ekuitas , dan analisis tata kelola ) d. Pasar 3 fokus pada akuntansi , keuangan dan jasa legal dari pihk ketiga ekstrenal dari perusahaan ( termasuk pengauditan , direktur dan hutang asuransi pegawai , dan masukan investasi ba nk ) e. Sumber pribadi dari pandangan eksternal , terutama media dan tuntutan hukum eksternal Elemen dalam internal tata kelola  Dewan direksi . Penelitian ini memfokuskan hubungan antara struktur dewan dan nilai perusahaan , pilihan pemerintahan , dan investasi d an keputusan pembiayaan . Ukuran struktur dan kemandirian dari sebuh manajemen perusahaan yang terpusat . Beberapa makalah mengenai CEO yang juga berfungsi sebagai ketua dewan .  Insentif manajerial  Struktur modal  Tuntutan hukum dan ketentuan piagam

21. Metodologi Assesment GCG KETENTUAN Surat Edaran SE – 14/MBU/2010 menyebutkan bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten atau menjadikan GCG sebagai landasan operasional ( Pasal 2 ayat 1 KEP 117/MBU/2002 diamandemen PERMEN 1/2011 Pasal 44 ayat 1) Perlu inisiatif secara berkelanjutan agar pelaksanaan GCG semakin berkualitas 09

22. Program Assessement dan Review Program assesment pelaksanaan GCG harus diselenggarakan secara berkala dua tahunan dan dilakukan oleh Assesor Independen . e.g BPKP Bagi BUMN yang telah menyelenggarakan Program Assessment maka pada tahun berikutnya melaksanakan Program Review, yang meliputi Self- Assesment dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi Program Assesement sebelumnya Program review pada dasarnya merupakan inisiatif mandiri BUMN dan agar terdapat kesamaan metodologi penilaian dan tolok ukur maka dapat didiskusikan dengan Assesor Independen . Setiap hasil Assesment dan Review pelaksanaan GCG pada BUMN disampaikan kepada Menteri Negara BUMN selaku pemegang saham / pemilik modal Deputi Teknis akan melaksanakan pemantauan , analisis , evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan GCG, paling sedikit sekali dalam setahun pada sesi Pembahasan Teknis / Pra RUPS/RUPS atau melakukan evaluasi pada forum tersendiri

23. Tujuan Assessment GCG Mengukur kualitas penerapan GCG di BUMN melalui penilaian / evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di BUMN, melalui pembeian skor / nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG- nya Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di BUMN serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (GAP) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG di BUMN yang bersangkutan Memonitor konsistensi penerapan GCG di BUMN dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan corporate governance di lingkungan BUMN Aktivitas Assessment Melakukan kick off meeting dengan Direksi dan Manajemen untuk membangun persepsi yang sama tentang pelaksanaan assessment GCG Melakukan review terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dalam implementasi GCG Melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara dengan dewan komisaris , Direksi , Sekretaris Dewan Komisaris , Sekretaris Perusahaan, Biro Pengawasan Intern, Pejabat satu level dibawah direksi dan Kepala Kantor Wilayah/ Cabang Melakukan analisa sesuai scorecard Melakukan penyusunan draft assesment Melakukan pembahasan draft Laporan dengan Direksi , Dewan Komisaris dan Tim

24. Tujuan dari good corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Secara teoritis , pelaksanaan good corporate governance dapat meningkatkan nilai perusahaan , dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka , mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya good corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor ( Tjager , et al., 2003).

25. Menurut Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (1999) bahwa defenisi Corporate Governance sebagai berikut : "Cara internal dengan mana perusahaan dioperasikan dan dikendalikan [...], yang melibatkan satu set hubungan antara manajemen perusahaan , dewan , pemegang saham dan lainnya pemangku kepentingan . Kebanyakan defenisi hanya terpusat pada perusahaan itu sendiri ( dalam perspektif internal), namun hal tersebut mempunya elemen yang dapat didefenisikan se cara umum sebagai berikut :

26. Implementasi Penilaian Good Corporate Governance (GCG ) Implementasi GCG pada sebuah perusahaan akan berdampak positif bagi kelangsungan perusahaan . Dampak positif tersebut antara lain dipercaya investor. Sistem tata kelola perusahaan yang baik merupakan merupakan jalinan keterkaitan antar stakeholder perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan strategi perusahaan . Assessment GCG: Penilaian Aspek Direksi 12

27. Penilaian Implementasi GCG adalah sebagai berikut 1. Hak Pemegang Saham Hak dan kewajiban pemegang saham , efektifitas perusahaan dalam melindungi hak-hak semua pemegang saham , agar pemegang saham dapat melaksanakannya berdasarkan prosedur yang benar yang ditetapkan oleh perseroan , sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 2 .Kebijakan Corporate Governance Struktur dan pengaturan Direksi dan Komisaris.Kemampuan Komisaris secara independen untuk menilai kinerja manajemen dan membuat manajemen bertanggung jawab terhadap pemegang saham dan para pihak pemegang kepentingan ( Stakeholder). 3. Praktek Corporate Governance Praktek penerapan GCG merupakan sistem pengelolaan yang didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban dan kewajaran.Dalam prakteknya prinsip-prinsip GCG yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus

28. membangun sistem dan pedoman GCG yang akan dikembangkannya . Demikian juga dengan para karyawan , mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip GCG yang baik yang akan dijalankan perusahaan . 4.Penyingkapan ( Disclosure) Terhadap kebijakan dan Praktek-praktek tertentu Disclosure : ketelitian dan ketepatan waktu perusahaan menyingkap kedudukan keuangan . Keadaan perusahaan dan prospek-prospeknya , dan informasi non- keuangan lain, serta kemungkinan investor prospektif memperoleh informasi tersebut.Penyingkapan informasi non- keuangan meliputi susunan kepemilikan perusahaan , corporate governance dan pedoman etika lainnya , yang seharusnya diketahui umum . 5. Audit Pada prinsipnya audit merupakan kegiatan yang membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi yang dimaksud di sini merupakan keadaan yang seharusnya dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam lingkup akuntansi dan keuangan, istilah audit dikenal dengan nama auditing .

29.  Corporate governance merupakan sebagai hubungan system yang terdiri dari struktur dan proses. Contoh , hubungan antara pemilik saham , manajemen dan stakeholder yang terdiri dari hubungan antara penyedia modal, stakeholder dan manajemen untuk menerima tingkat pengembalian dan laba atas investasi yang mereka tanamkan .  Bagian dan Kepentingan yang Berbeda . Perbedaan kepentinggan antara berbagai organ dalam perusahaan seperti dewan direksi dan dewan komisaris . Perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan dimana secara umum merupakan masalah principal-agent.  Semua bagian berperan dalam menentukan arah dan pengawasan perusahaan . RUPS, ( Rapat Umum Pemegang Saham ) pemegang saham yang mewakili , mengambil keputusan yang mendasar , misalnya pembagian keuntungan

30. DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris secara umum bertanggung jawab terhadap bimbingan dan pengawasan , menerima strategi perusahaan dan mengendalikan direksi . Direksi , akhirnya , menjalankan operasi sehari-hari , seperti pelaksanaan strategi , penyusunan rencana bisnis , mengelola sumber daya manusia , mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan , dan mengelola aset Pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen pada umumnya tidak efektif Komponen Governance Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan , terutama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Pembentukan dewan komisaris adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor manajer .   Penelitian Mace (1986) dalam Arifin (2005) menemukan bahwa pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen pada umumnya tidak efektif . Proporsi dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif , tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen .   Penyusunan Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris yang Efektif 09

31. membangun sistem dan pedoman GCG yang akan dikembangkannya . Demikian juga dengan para karyawan , mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip GCG yang baik yang akan dijalankan perusahaan . 4. Penyingkapan ( Disclosure) Terhadap kebijakan dan Praktek-praktek tertentu Disclosure : ketelitian dan ketepatan waktu perusahaan menyingkap kedudukan keuangan . Keadaan perusahaan dan prospek-prospeknya , dan informasi non- keuangan lain, serta kemungkinan investor prospektif memperoleh informasi tersebut.Penyingkapan informasi non- keuangan meliputi susunan kepemilikan perusahaan , corporate governance dan pedoman etika lainnya , yang seharusnya diketahui umum . 5. Audit Pada prinsipnya audit merupakan kegiatan yang membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi yang dimaksud di sini merupakan keadaan yang seharusnya dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam lingkup akuntansi dan keuangan, istilah audit dikenal dengan nama auditing

32. Dewan Komisaris Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi . Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham . Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham . Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan . Yang terpenting dalam hal ini adalah kemandirian komisaris dalam pengertian bahwa Dewan Komisaris harus memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen , dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan , dan berpartisipasi secara aktif dalam penetapan agenda dan strategi . Dewan Komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan , mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan , serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas Egon Zehnder International, 2000 hal.12-13). Dewan Direksi Komite Audit Dewan Direksi Komite Audit

33. D e w an K o m i sa r i s ( D e w an P e n ga w as )   M e nu r ut Und a n g - Und a n g R e pub li k I ndo n e s i a No.40 t a hun 2007 t e n t a ng P er s er o a n T er b a t a s ( U U P T) P a s a l 1, d ef i n i si D e w a n Ko mi s ar i s ( D e wa n P e n g a w a s ) a d a l a h o r g a n p e r us a h a a n y a n g m e n j a l a n k a n t ug a s p e n g a w a s a n s e ca r a u m um d a n / a t a u khusus s e su a i d e n g a n a n g g a r a n d a s a r y a n g t e l a h d it e t a p k a n p er us a h aa n s er t a m e m b er i k a n n a s i h a t k e p a da D i re ks i . D a l a m P era t u r a n M e n t er i N e g ar a B a d a n U s a ha Mili k N e g a r a No m o r : P E R -   01 /M B U / 2011 p a s a l 12, d i a t ur m e ng e n a i f u n g si D e w a n Ko mi s ar i s , a n t ar a l a i n:   1. M e ng a w a si k e b ij a k a n p e n g u r us a n , j a l a n n y a p e n g u r u s a n p a d a B U M N d a n m e m b er i k a n n a s i h a t k e p a da D i re ks i . 2. M e n j a l a nk a n t u g a s n y a d e n g a n m e n j un j ung ti n g g i k e p e n ti ng a n B U M N.   3. M e m bu a t p e m b a g i a n t u g a s y a n g d i a t ur o l e h m e r e ka s e nd i r i .   4. M e n y usun R e n c a na K er j a d a n Ang g a ra n T a hu n a n D e w a n Ko mi s ar i s y a ng m er up a k a n b a g i a n y a n g t a k t er p i s a hk a n d ar i R K A P . 5. M e m a n t a u d a n m e m a s t i k a n im p l e m e n t a si G C G d il a kuk a n s e ca r a e fe k ti f d a n b er k e l a n j u t a n . 6. M e m a s ti k a n b a hwa d a l a m L a p o ra n T a hu n a n B U M N t e l a h m e m u a t i n f o r m a si m e ng e n a i i d e n tit a s , p e k er j a a n - p e k er j a a n u t a m a n y a , j a b a t a n De w a n Ko mi s ar i s / D e w a n P e n g a w a s di p e r us a h a a n l a i n, t er m a suk r a p a t - ra p a t y a ng d il a kuk a n d a l a m s a t u t a hun buku ( ra p a t i n t er n a l m a upun ra p a t g a bu n g a n d e ng a n D i r e ks i ) , s er t a h ono rar i u m , f a s ilit a s , d a n / a t a u t un j a n g a n l a i n y a ng d it er im a d ar i B U M N y a n g b e r s a n g ku t a n

34. Komite Audit Telah diketahui secara umumbahwa untuk dapat bekerja secaratepat guna dalam suatulingkungan usaha yang kompleksDewan Komisaris harusmendelegasikan beberapa tugasmereka kepada komite-komite. Dalam Corporate Governance terdapat tiga komite yang memiliki perananpenting, yaitu: Komite Kompensasi / Remunerasi ( Compensation/Remuneration Committee ) Membuat rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang menyangkutremunerasi / kompensasi untuk Dewan Direksi dan kebijakan-kebijakankompensasi lainnya , termasuk hubungan antara prestasi perusahaandengan kompensasi bagi eksekutif perusahaan dalam hal ini CEO. Komite Nominasi ( Nomination/Governance Committee ) Mengawasi proses pencalonan komisaris dan direksi , menyeleksi parakandidat yang akan dicalonkan , dan mengusulkan kebijakan-kebijakandan prosedur-prosedur tentang struktur dewan dan proses nominasinya . Komite Audit ( Audit Committee ) Memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi , laporankeuangan dan penjelasannya , sistem pengawasan internal serta auditorindependen ( Egon Zehnder International, 2000: p. 21)

35. B. Direksi Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Direksi diharuskan oleh UU PT untuk menjalankan, dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan.Setiap anggota secara pribadi bertanggungjawab atas penyimpangan atau kelalaian dalam menjalankan tanggungjawab tersebut.Direksi wajib mengadakan pembukaan perusahaan, mempersiapkan dan mengajukan kepada RUPS tahunan suatu laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan di samping mengadakan dan memelihara daftar Pemegang Saham serta Risalah RUPS

36. Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan . Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan . Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan , maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001). Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam National Code for Good Corporate Governance 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan good corporate governance. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam . Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan ( Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren , dan Wells 1998, dan Jensen 1993).

37. Jensen 1993 diantaranya Beasley (1996) yang melaporkan bahwa pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah positif secara signifikan . Untuk itu penelitian ini mendukung bahwa dewan komisaris yang lebih banyak kurang efektif dalam melakukan pengendalian terhadap manajemen . Penelitian Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen . Pengaruh tersebut ditunjukkan dengan tanda positif . Hal tersebut berarti makin besar ukuran dewan komisaris maka makin banyak kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan , dan pada akhirnya akan menurunkan kinerja manajemen . Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah komisaris yang lebih banyak lebih mampu mengurangi indikasi kinerja manajemen daripada jumlah komisaris yang sedikit . Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner , Drobetz , Schmid dan Zimmermann (2003) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme corporate governance. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (2000) dalam Beiner et al. (2003) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme governance yang penting Dewan Direksi Komite Audit

38. Assessment GCG: Penilaian Aspek Direksi 11 Self assessment adalah kegiatan yang diawali dengan pengisian kuesioner terkait dengan upaya implementasi GCG di perusahaan dalam menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan (Daniri,2014).3

39. Dengan laporan ini , diharapkan kedepannya Perseroan tetap konsisten menerapkan GCG dan berupaya agar rekomendasi atau Area of Improvement penerapan GCG dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pihak / aspek . Tujuan Evaluasi / Self Assessmen penerapan GCG ini adalah : Mengukur kualitas penerapan GCG Perseroan melalui penilaian tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Perseroan dengan pemberian skor / nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya . Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG Perseroan serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (gap) antara kriteria GCG dan penerapannya pada Perseroan. Memantau konsistensi penerapan GCG Perseroan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan corporate governance Perseroan.

40. Sudah menjadi komitmen , Perseroan telah menyelesaikan Evaluasi / Self Assessment GCG tahun penerapan 2019 yang dilaksanakan sejak 12 Maret hingga 26 Mei 2020 oleh tim asesor internal dengan Surat Keptusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK-06/DK-INAF/III/2020 dan No. 0170/DIR/SK/III/2020 tanggal 10 Maret 2020. Berdasarkan hasil Evaluasi / Self Assessment GCG dengan laporan nomor 02/SAGCG/2020 tanggal 18 Juni 2020, kondisi penerapan GCG pada lingkup Perseroan mencapai predikat kategori “ Baik ” dengan skor 83,998 dan 4 Aspek penerapan GCG masuk kategori “ Sangat Baik ” namun terdapat 1 aspek penerapan GCG yaitu Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi masuk kategori “ cukup baik ” sedangkan Aspek Lainnya tidak ada penilaian karena skornya masih dibawah 85.

41. 2.1.2.Pengendalian Pengendalian menurut Hansen & Mowen adalah proses penetapan standar , dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya , dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan . Dengan demikian   pengendalian merupakan aktivitas yang menyangkut tindakan evaluasi atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan baik oleh individu maupun kelompok . Proses pengendalian dilakukan melalui tiga langkah , yaitu : menentukan standar , mengevaluasi pelaksanaan kerja , dan melakukan tindakan koreksi

42.   Sistem Pengendalian Perusahaan Dari ketiga pengertian diatas , dapat disimpulkan bahwa sistem   pengendalian perusahaan merupakan sekumpulan komponen yang saling menunjang satu sama lain dimana terjadi proses penetapan standar perusahaan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan operasional perusahaan yang berjalan efektif dan efisien . Sistem ini dirancang untuk menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien melalui para manajernya . Sistem pengendalian perusahaan ini merupakan implementasi dari sistem pengendalian manajemen yang disesuaikan dengan kondisi  –    kondisi perusahaan dan mempertimbangkan   beberapa aspek strategis

43. Sistem Pengendalian Perusahaan (Corporate Control System ) 11 2.1.   Definisi 2.1.1.   Sistem Sistem adalah sesuatu kegiatan yang sudah ditentukan caranya terlebih dahulu dan dilakukan secara berulang –  ulang . Dalam konteks sistem   pengendalian manajemen , menurut Suadi , sistem adalah sekelompok komponen yang masing  –  masing saling menunjang satu sama lain dan saling   berhubungan maupun tidak yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan

44. Pengertian Tata Kelola Sheileifer and Vishny (1997) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai bagaimana pemasok dari keuangan perusahaan menjamin dirinya sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari investasinya . Pemegang saham , penuntut akhir , anggota struktur yang terpilih dan struktur yang melaksanakan sebagian hukum , peminjam obligasi terhadap pemegang saham . Gillan dan Starks(1998) mendefinisikan tata kelola perusahaan adalah sebuah sistem atas hukum , peraturan dan faktor yang mengontrol pengoperasian sebuah perusahaan . Beberapa peneliti menerangkan bahwa pandangan mekanisme tata kelola perusahaan dibagi menjadi satu sampai 2 grup yaitu internal perusahaan dan eksternal perusahaan . Pandangan tersebut kemudian dikembangkan lagi sehingga menghasilkan tata kelola internal diba gi menjadi 5 (lima) kategori , yaitu : a.Dewan direksi ( dalam perannya , struktur dan insentive ) b.Manajemen pendorong c.Struktur modal d.Anggraan rumah tangga d an piagam e.Sistem pengendalian internal

45. Sedangkan tata kelola eksternal dibagi menjadi 5 (lima) bagian , yaitu : a.Hukum dan regulasi ( khususnya hukum federal regulasi organisasi itu sendiri , dan hukum negara ) b.Pasar 1( termasuk didalamnya pasar modal, pasar untuk pengendali perusahaan , pasar buruh , dan pasar produk ) c.Pasar 2, menekankan penyedia untuk informasi pasar modal ( seperti pennyedia kredit , ekuitas , dan analisis tata kelola ) d.Pasar 3 fokus pada akuntansi , keuangan dan jasa legal dari pihk ketiga ekstrenal dari perusahaan ( termasuk pengauditan , direktur dan hutang asuransi pegawai , dan masukan investasi bank) e.Sumber pribadi dari pandangan eksternal , terutama media dan tuntutan hukum eksternal Elemen dalam internal tata kelola  Dewan direksi . Penelitian ini memfokuskan hubungan antara struktur dewan dan nilaperusahaan , pilihan pemerintahan,dan investasi dan keputusan pembiayaan . Ukuran struktur dan kemandirian dari sebuhmanajemen perusahaan yang terpusat . Beberapa makalah mengenai CEO yang jugaberfungsi sebagai ketua dewan .  Insentif manajerial  Struktur modal  Tuntutan hukum dan ketentuan piagam

46. Mekanisme eksternal tata kelola Suatu perusahaan tidak beroperasi dalam sebuah ruang hampa , melainkan dibawah kendala hukum . Perusahaan yang memiliki kekuatan pasar dan tunduk pada pengawasan antar lain :  Hukum dan peraturan  Pasar 1, yang terbagi menjadi : - Pasar modal - Pasar untuk pengendalian perusahaan - Pasar tenaga kerja - Pasar produk  Pasar 2 dibagi menjadi ; - Pasar informasi pasar - Pasar analisis  Pasar untuk layanan Pandangan Luas Mengenai Tata Kelola Yang Menekankan Mekanisme Studi Tata Kelola Ganda . Akhir-akhir ini mekanisme tata kelola berfokus pada tata kelola ganda sebagai contoh penelitian mengenai hubungan antara 24 anti take over yang berbeda dengan perusahaan .

47. Kunci Keberhasilan Penerapan GCG 11 Kunci Keberhasilan GCG Terletak Pada Ketujuh Key Persons 1.Pemegang Saham 2.Komisaris/ Dewan Pengawas 3.Direksi 4.Manajer 5.Sekertaris Perusahaan 6.Satuan Pengawas Intern 7.Tim Penerapan GCG

48. Masalah Korupsi di Indonesia ( Good Public Governance 11 Di I ndo n e s i a , kons e p G C G m u l a i d i k e n a l s e j a k k r i s i s e kono m i t a hun 1997 k r i s i s y a n g b er k e p a n j a n g a n y a n g d i n il a i k a r e na ti d a k d i k e l o l a n y a p er us a h aa n – p er us a h a a n s e ca r a b er t a ng g u n g j a w a b , s e r t a m e n g a b a i k a n re g u l a si d a n s ara t d e n g a n p ra k t e k ( k o r ups i , ko l us i , n e po ti s m e ) KKN ( B ud i a ti , 2012 ) . B e r m u l a d ar i usu l a n p e n y e m pu r n a a n p e ra t u r a n p e n ca t a t a n p a d a B u r s a E fe k J a k ar t a ( s e k a r a n g B u r s a E f e k I ndo n e s i a / B E I ) y a n g m e n g a t ur m e n g e n a i p e ra t u r a n b a g i e mit e n y a n g t e r ca t a t di B E I y a n g m e w a ji bk a n un t uk m e n g a n g k a t Ko mi s ar i s I nd e p e n d e n d a n m e m b e n t uk Ko mit e Aud i t p a da t a hun 1998, G C G m u l a i di k e n a l k a n p a da s e l u r uh p er us a h aa n pub li k di I ndo n e s i a .

49. S e t e l a h it u p e m er i n t a h I ndon e s i a m e n a nd a t a n g a n i No t a K e s e p a k a t a n ( L e tt e r of I n t e n t ) d e n g a n I n t e rn a ti onal Mon e t ary Fund ( I M F ) y a n g m e ndo r o n g t e r c i p t a n y a i k li m y a n g l e b i h kondus i f b a gi p e n e r a p a n G C G. P e m e r i n t a h I ndon e s i a m e nd i r i k a n l e m b a g a khusus , y a it u Ko mit e N a s i on a l K e b ij a k a n C orpora t e Go ve rnan c e (K NK C G) y a n g m e mili ki t u g a s pokok d a l a m m er u m usk a n d a n m e n y usun re ko m e n d a si k e b ij a k a n n a s i on a l m e ng e n a i G C G, s er t a m e m p ra k a r s a i d a n m e m a n t a u p er b a i k a n di b i d a ng c orpora t e go ve rna n c e di I ndo n e s i a .

50. S e j a uh i ni p e n e g a k a n a t u ra n un t uk p e n e r a p a n C GG b e l um a da s a nksi b a g i p er us a h a a n y a n g b e l um m e n era p k a n m a upun y a n g sud a h m e n e ra pk a n t e t a pi ti d a k s e su a i s t a nd a r p e l a ks a n a a n G C G. N a m un p e l a ks a n aa n p e n era p a n G C G m e m b e r i n il a i t a m b a h b a g i p e r us a h a a n . P er u s a h aa n y a n g m e l a ku k a n p e n i n g k a t a n p a d a ku a lit a s G C G m e nun j uk a n p e n i n g k a t a n p e n il a i a n p a s ar , s e d a n g k a n p er u s a h aa n y a n g m e n g a l a m i p e nu r un a n ku a lit a s G C G, ce nd e r u n g m e nun j u k a n p e nu r un a n p a da p e n il a i a n p a s a r ( C h e un g , 201 1 ) .

51. Isu dan Riset Kontemporer Corporate Governance 11 2.1 ROSC Corporate Governance 2010 Tata kelola perusahaan telah diadopsi sebagai salah satu dari dua belas standar praktik terbaik oleh komunitas keuangan internasional . Bank Dunia adalah institusi yang melakukan peninjauan untuk aplikasi daro OECD Principle dari tata kelola perusahaan . Assessment adalah bagian dari program Bank Dunia serta IMF untuk Reports on The Observance of Standards and Codes (ROSC). Tujuan dari inisiatif ROSC adalah untuk mengidentifikasikan kelemahan yang bisa berkontribusi pada ekonomi sebuah negara dan kerentanan dari keuangan negara tersebut . Masing-masing penilaian tata kelola ROSC berpatokan pada standar hukum dan peraturan dasar dari sebuah negara , praktek kerja dan ketetapan perusahaan perseroan .

52. penilaian ROSC ini terstandarisasi dan sistematis , dan mencakup rekomendasi peraturan dan model rencana kerja sebuah negara . Penilaian ini berfokus pada tata kelola perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek dan menginisiasi dari reformasi peraturan , hukum , dan institusional tata kelola perusahaan . Penilaian ini dapat diperbaharui dari waktu ke waktu dan negara yang berpartisipasi pada proses penilaian ini serta publikasi dari laporan akhirnya adalah bersifat sukarela . Pada akhir Jui 2010, 75 penilaian telah selesai dibuat pada 59 negara diseluruh dunia . PRAKTEK DEWAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN

53. Kesimpulan Definisi Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( Good Corporate Governance ) adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan para Stakeholders berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Tata Nilai Perusahaan ( Corporate Values ) adalah suatu falsafah yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan dalam Perusahaan secara berkesinambungan yang dijadikan sebagai acuan dan tercermin dalam etika perilaku bisnis di seluruh lini dan aspek pengelolaan usaha PT. TRIHAMAS FINANCE untuk mencapai tujuan Perusahaan; Para Pemangku Kepentingan ( Stakeholders ) adalah mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional Perusahaan, yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada Pemegang Saham , Pemerintah , Investor, Karyawan , Mitra Bisnis , Pelanggan , Masyarakat terutama di sekitar tempat usaha Perusahaan; Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi ; Karyawan adalah orang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan , diangkat oleh pejabat Perusahaan yang berwenang sebagai Karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari Perusahaan; Pihak Terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan atau kekeluargaan dengan Pemegang Saham pengendali , anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan Perusahaan itu sendiri , termasuk namun tidak terbatas pada mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta Karyawan Perusahaan.

54. UAS (UJIAN AKHIR SEMESTER ) Tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance)

55. Thank You FOR YOUR ATTENTION