materiterkait dengan pemilu dan penguatan kelembagaan

Pemilu yang berintegritas adalah jantung demokrasi yang sehat. Menguatkan pengawasnya adalah sebuah keniscayaan

1. Urgensi Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Bawaslu " Pemilu yang berintegritas adalah jantung demokrasi yang sehat . Menguatkan pengawasnya adalah sebuah keniscayaan ."

2. Refleksi Pemilu Serentak 2024: Tantangan Pemilu Berintegritas Tensi Politik Tinggi: Polarisasi tajam di tengah masyarakat yang mengancam persatuan. Darurat Politik Uang: Praktik jual beli suara yang masih masif dan sulit diberantas. Politisasi Sumber Daya Negara: Dugaan kuat penyalahgunaan wewenang, netralitas ASN, dan pemanfaatan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan elektoral. Perang Disinformasi: Penyebaran hoaks dan kampanye hitam yang masif di media sosial merusak kualitas demokrasi.

3. Dilema Kewenangan ( mandukl ) Bawaslu : Kewenangan Terbatas: Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi seringkali hanya bersifat rekomendasi , bukan eksekusi (PMK 104). Pembuktian Sulit: Kesulitan menindak pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) karena standar pembuktian yang sangat tinggi. Tumpul ke Atas: Bawaslu kerap tidak berdaya saat berhadapan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara atau elite politik. Persepsi Publik: Dianggap sebagai "keranjang sampah" laporan yang minim tindak lanjut konkret dan efek jera.

4. Dinamika Politik & Tuntutan Publik Suara Publik untuk Pemilu yang Adil Krisis Kepercayaan: Mayoritas publik menuntut adanya jaminan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Desakan Penguatan: Seruan dari masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat pemilu agar Bawaslu diberi "taring" yang sesungguhnya. Ancaman Pilkada 2024: Kekhawatiran besar bahwa praktik-praktik pelanggaran di Pemilu 2024 akan terulang kembali dalam skala lokal di Pilkada serentak.

5. Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Titik Tolak Rereformasi Amanat Utama: Memisahkan penyelenggaraan Pemilu Nasional (Presiden, DPR, DPD) dan Pemilu Daerah (Kepala Daerah & DPRD). Tujuan Mulia: Mengurangi beban kerja penyelenggara demi meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemilu. Mandat Yudisial: Putusan ini secara implisit memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk merevisi total kerangka hukum pemilu . Pilkada Naik Kelas: Menegaskan Pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu , sehingga standar pengawasannya harus setara dengan pemilu nasional.

6. Revisi Parsial (Tambal Sulam) saja Tidak Cukup? Dua UU Terpisah: Pengaturan pemilu terpecah dalam UU No. 7/2017 (Pemilu) dan UU No. 10/2016 (Pilkada). Disharmoni Aturan: Terjadi perbedaan definisi pelanggaran, sanksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang membingungkan. Tumpang Tindih & Kerancuan: Menciptakan ketidakpastian hukum bagi peserta, penyelenggara, dan pemilih. Tidak Efisien & Komprehensif: Perubahan yang tambal sulam gagal menyentuh akar persoalan kelembagaan.

7. Jalan Keluar : Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Definisi : Kodifikasi adalah penyatuan seluruh aturan main pemilu ( Pileg , Pilpres , DPD, Pilkada dan Parpol ) ke dalam satu naskah undang-undang yang utuh dan sistematis . Tujuan Utama: Menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi . Menjamin kepastian hukum bagi semua pihak . Menjadi momentum untuk mendesain ulang kelembagaan penyelenggara pemilu , termasuk penguatan Bawaslu .

8. Memberi "Taring": Kewenangan Eksekutorialkepada Bawaslu Putusan Final & Mengikat : Mengubah putusan Bawaslu terkait pelanggaran administrasi TSM dari sekadar rekomendasi menjadi putusan yang bersifat final dan wajib dilaksanakan ( eksekutorial ) . Contoh Konkret : Putusan Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang secara TSM harus langsung dieksekusi oleh KPU tanpa bisa ditawar .

9. Desain Penguatan Bawaslu (2)

10. Adaptif dengan Tantangan Zaman

11. Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Check and Balances : Mengawasi Sang Pengawas Kekuasaan Cenderung Korup : Penguatan kewenangan Bawaslu wajib diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan . Peran Sentral DKPP: Memperkuat fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam mengawasi dan memberikan sanksi etik yang tegas bagi jajaran Bawaslu yang melanggar kode etik . Akuntabilitas & Transparansi : Mewajibkan Bawaslu untuk mempublikasikan seluruh laporan , proses penanganan , dan putusan kepada publik secara real-time .

12. Langkah-Langkah Menuju Kodifikasi UU Pemilu Komitmen Politik: DPR & Pemerintah menjadikan RUU Kodifikasi Pemilu sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas . Tim Perumus Lintas Sektor: Membentuk tim/pansus yang melibatkan ahli hukum, pegiat pemilu, akademisi, dan penyelenggara pemilu. Penyusunan Naskah Komprehensif: Draf RUU harus mengadopsi penuh semangat Putusan MK 135 dan menjawab seluruh persoalan praktik di lapangan. Partisipasi Publik: Membuka ruang uji publik yang luas untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Target Pengesahan: UU Pemilu baru harus disahkan paling lambat 2 tahun sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai untuk memberikan waktu sosialisasi dan persiapan.

13. Manfaat Jangka Panjang Mengapa Ini Semua Penting ?

14. Rekomendasi & Seruan Aksi Langkah Konkret Kita Bersama Untuk DPR & Pemerintah: Segera mulai proses legislasi! Jangan biarkan momentum Putusan MK hilang begitu saja. Untuk Partai Politik: Tunjukkan komitmen pada demokrasi yang sehat dengan mendukung penuh penguatan Bawaslu. Untuk Masyarakat Sipil & Media: Terus kawal dan tekan! Pastikan proses pembahasan berjalan transparan dan substantif. Untuk Kita Semua: Edukasi lingkungan sekitar tentang pentingnya pengawasan pemilu untuk masa depan demokrasi Indonesia.

15. Terima Kasih " Pemilu yang berintegritas adalah jantung demokrasi yang sehat . Menguatkan pengawasnya adalah sebuah keniscayaan ."