Meet 11 OJK dan Kebijakan mikroprudensial.pptx

materi OJK

1. OJK dan Kebijakan mikroprudensial Muhammad Edhie Purnawan , Ph.D BI Institute – Universitas Gadjah Mada

2. outline OJK Tujuan , Fungsi dan Wewenang Pengawasan Sistem Keuangan Pengawasan Mikroprudensial Pengawasan Konsumen dan Sektor Jasa Keuangan 2

3. Tentang OJK OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi , tugas, dan wewenang pengaturan , pengawasan , pemeriksaan dan penyidikan Lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian , menjaga kepentingan nasional . Antara lain meliputi sumber daya manusia , pengelolaan , pengendalian , dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi . 3

4. 4 OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

5. 5 LATAR BELAKANG BERDIRINYA OJK

6. 6 Lanjutan

7. TUJUAN, FUNGSI TUGAS dan wewenang

8. Tujuan Sample Footer Text 8 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur , adil , transparan , akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil , serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional industri jasa keuangan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia , pengoperasian , pengendalian , dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik, yang meliputi independensi , akuntabilitas , pertanggungjawaban , transparansi , dan kewajaran (fairness).

9. TUGAS, FUNGSI, Wewenang Sample Footer Text 9 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Sementara berdasarkan pasal 6 Undang-Undang tersebut , tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

10. 10 Lanjutan , Wewenang ….

11. 11 Lanjutan , Wewenang ….

12. Sample Footer Text 12

13. Pengawasan system keuangan 13

14. Sample Footer Text 14 Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal ( pajak ), dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang fiskal . Bank sentral sebagai otoritas moneter , dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang moneter khususnya yang terkait dengan nilai tukar dan inflasi . Otoritas stabilitas sistem keuangan , dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial terhadap lembaga jasa keuangan . Dalam hal ini, pengaturan dan pengawasan yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan oleh bank sentral secara individu maupun bersama -sama dengan otoritas sistem keuangan lainnya .

15. Sample Footer Text 15 Dalam praktiknya , pengawasan makroprudensial berbeda dengan pengawasan mikroprudensial walaupun objek yang dijadikan pengawasan adalah sama yaitu lembaga jasa keuangan . Perbedaan ini disebabkan adanya kebutuhan informasi yang berbeda dari beberapa otoritas pengawasan sehingga masing-masing memiliki strategi, teknik , dan pendekatan pengawasan yang berbeda dalam rangka mendapatkan informasi kinerja keuangan .

16. Kebijakan Mikroprudensial Sample Footer Text 16

17. Sample Footer Text 17 Pengawasan mikroprudensial terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin tingkat kesehatan masing-masing individu lembaga jasa keuangan sekaligus untuk melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa keuangan .

18. Sample Footer Text Pengaturan mikroprudensial terhadap seluruh industri jasa keuangan dilakukan oleh OJK untuk memastikan bahwa dari sisi kelembagaan , proses bisnis, governance , permodalan , likuiditas , maupun sistem pelaporan telah diatur secara lengkap dan menyeluruh . Di sisi lain pengaturan mikroprudensial ini sangat penting untuk menjamin bahwa pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia memiliki standar yang sama dengan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dengan demikian , pengaturan mikroprudensial yang dilakukan OJK harus mengacu pada international best practices . Sebagai contoh , pengaturan sektor perbankan akan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision, ketentuan asuransi akan mengacu pada International Association of Insurance Supervisors (IAIS) dll 18

19. Thank you Sample Footer Text 19