Membangun Mekanisme Pencegahan Kekerasan oleh Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah dan Kemendikbudristek

Membangun Mekanisme Pencegahan Kekerasan

1. Membangun Mekanisme Pencegahan
Kekerasan oleh Satuan Pendidikan,
Pemerintah Daerah dan Kemendikbudristek
PERKUMPULAN DAMAR

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
menerbitakan Peraturan Menteri Nomor 46 tahun 2023 tentang
pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan
pendidikan, dimana seluruh warga satuan pendidikan, pemerintah
daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, serta
Kemendikbudristek, ikut serta untuk mencegah dan menangani
kekerasan.
Pencegahan dan penanganan
kekerasan adalah aspek
terpenting untuk mengurangi
terjadinya kekerasan di satuan
pendidikan.

3. 3 komponen
yang perlu dilakukan bersama-sama oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan di tingkat provinsi
dan kabupaten atau kota serta kemendikbudristek, yaitu:
Penguatan tata kelola,
01
Edukasi,
02
Penyediaan sarana dan prasarana.
03

4. Penguatan
Tata Kelola

5. Satuan Pendidikan
Menyusun dan melaksanakan tata tertib dan
program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
lingkungan satuan pendidikan;
Menjalankan kebijakan Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan
pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan;
Merencanakan dan melaksanakan program
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
lingkungan satuan pendidikan;
Menerapkan pembelajaran tanpa Kekerasan di
lingkungan satuan pendidikan;
Membentuk TPPK di lingkungan satuan pendidikan;
Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK;
Melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga
terkait dalam Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
Memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran
pendapatan dan belanja daerah, dan/atau bantuan
operasional sekolah untuk kegiatan Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan
pendidikan;
Menyediakan pendanaan untuk kegiatan
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh masyarakat; dan
Melakukan evaluasi secara berkala terhadap
pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat
melibatkan warga satuan pendidikan dalam
penguatan tata kelola.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

6. Menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah yang mendukung Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
1.
Mengintegrasikan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ke
dalam agenda prioritas kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan;
2.
Mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan;
3.
Memfasilitasi dan membina satuan pendidikan dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di lingkungan satuan pendidikan;
4.
Membentuk Satuan Tugas;5.
Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;
6.
Melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan
pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
7.
Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi di lingkungan satuan pendidikan dalam hal diminta Kementerian
dapat melibatkan masyarakat dalam penguatan tata kelola.
8.
Pemerintah Daerah

7. Kemendik
budristek
Menyusun dan menetapkan kebijakan, prosedur
operasional standar, pedoman, modul, dan
program yang mendukung Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan;
Melakukan koordinasi lintas sektor dalam
melaksanakan Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
Mengalokasikan anggaran pelaksanaan
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
lingkungan satuan pendidikan;
01
02
03
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara
berkala terhadap pelaksanaan kebijakan
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
lingkungan satuan pendidikan secara nasional.04

8. Edukasi

9. Peran
Satuan
Pendidikan
Melakukan sosialisasi tata tertib dan program
dalam rangka Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di satuan pendidikan kepada seluruh
warga satuan pendidikan dan orang tua/wali
Peserta Didik termasuk bagi penyandang
disabilitas;
Melaksanakan penguatan karakter melalui
implementasi nilai Pancasila dan menumbuhkan
budaya pendidikan tanpa Kekerasan kepada
seluruh warga satuan pendidikan.
01
02

10. Peran Pemerintah Daerah
Melakukan sosialisasi kebijakan dan program kepada satuan pendidikan dan pemangku
kepentingan lainnya termasuk bagi penyandang disabilitas; dan
Menyelenggarakan pelatihan bagi TPPK dan
membentuk Satuan Tugas
01
02

11. Peran Kemendikbudristek
Melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman,
modul, dan program; dan01
Memberikan pelatihan Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan
pendidikan
02

12. Penyediaaan
Sarana dan
Prasarana

13. Peran Satuan Pendidikan
Memastikan tersedianya sarana dan prasarana untuk Pelaksanaan
tugas TPPK minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan
alat tulis kantor;
Keamanan proses pembelajaran;
Keamanan pada ruang publik seperti toilet, kantin, laboratorium;
Pelaksanaan kegiatan edukasi Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan; dan
Keamanan dan kenyamanan fasilitas lainnya di lingkungan satuan
pendidikan.
Satuan pendidikan memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan
bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya,
termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang
disabilitas.
01
02
03
04
05
06

14. Peran
Pemerintah
Daerah
Menyediakan bangunan, gedung, dan fasilitas
pembelajaran yang ramah bagi Peserta Didik
penyandang disabilitas;
Menyediakan sarana untuk pelaksanaan
kegiatan edukasi Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan.
Menyediakan sarana untuk pelaksanaan
tugas Satuan Tugas minimal berupa kanal
pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat
tulis kantor;
01
02
03
Pemerintah daerah memastikan tingkat
keamanan dan kenyamanan bangunan,
fasilitas pembelajaran, dan fasilitas
umum lainnya, termasuk penyediaan
akomodasi yang layak bagi penyandang
disabilitas
04

15. Peran Kemendikbudristek
Memfasilitasi sistem informasi atas
pengelolaan data Penanganan Kekerasan di
lingkungan satuan pendidikan; dan
01
Menyediakan layanan pelaporan Kementerian
atas kasus Kekerasan di lingkungan satuan
pendidikan.
02

16. Untuk menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan
menyenangkan perlu kerjasama dari semua pihak dan pemangku kepentingan untuk
mendukung aksi-aksi berikut:
Satuan pendidikan perlu segera
membentuk pembentukan tim pencegahan
dan penanganan kekerasan atau TPPK dan
pemerintah provinsi atau kabupaten atau
kota membentuk satuan tugas atau satgas
sebagai tim yang langsung menangani
kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan
1.

17. Pendidik, tenaga kependidikan,
peserta didik, komite sekolah dan
orang tua atau wali perlu terlibat
aktif untuk ikut mengawal dan
memantau apakah satuan
pendidikan, Pemda dan
Kemendikbudristek menjalankan
tindakan PPKSB dengan baik
Pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, komite sekolah dan orang tua
atau wali perlu terlibat aktif untuk ikut mengawal dan memantau apakah satuan
pendidikan, Pemda dan Kemendikbudristek menjalankan tindakan PPKSB
dengan baik

18. P
Mari bergerak bersama menciptakan
lingkungan pendidikan yang inklusif,
berkebinekaan dan aman bagi semua
demi mewujudkan filosofi merdeka
belajar

19. TERIMAKASIH