Mencoba memahami dan membaca Joseph Raz-Shidarta.pdf

Memahami konsep Joseph Raz

1. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/361885777
SLIDES: Membaca Joseph Raz (Bab VIII dst. dari The Concept of Legal
System)
Presentation · July 2022
DOI: 10.13140/RG.2.2.24308.63361/1
CITATIONS
0
READS
525
1 author:
Shidarta Shidarta
Binus University
509 PUBLICATIONS   373 CITATIONS   
SEE PROFILE
All content following this page was uploaded by Shidarta Shidarta on 10 July 2022.
The user has requested enhancement of the downloaded file.

3. Bab VIII, IX, dan Postscript
Problem of Identity
Problem of Existence
Oleh: Shidarta

4. KILAS BALIK BEBERAPA BAB SEBELUMNYA

5. SISTEM
HUKUM
dalam
kajian
analitik
hukum
1.Problem of Existence àapakriteriakeberadaansistemhukum?
Apakriteriakitauntukmengatakanbahwasistemhukumitu
masihada, pernahada, tidakpernahada(hanyaideal),
atautelahberubah?
2. Problem of Identity àapasajakriteriakeanggotaansistemhukumitu?
Dari berbagaiidentitashukum, mana identitashukumyang
menentukanuntukdimasukkankedalamsistemhukum.
Hukum mana yang membentuk sistem tertentu? (konotasi-denotasi)
3. Problem of Structure àapakahadastrukturyang berlaku
umumpada semuasistemhukumataupada satutipetertentu?
Hubunganantar-hukum(struktur) sepertiapayang selaluada
pada setiapsistemhukum. àBiasanyadijawabTIDAK ADA
STRUKTUR yang samapada semuasistemhukum.
4. Problem of Content àapaadakontenyang menyamakansemua
sistemhukumitu?
Adakahisihukumyang secaraumumadapada semuasistem
hukum? àBiasanyajuga dijawabTIDAK ADA KONTEN yang sama.
Kata Raz, tiga
problem inilah
yang selalumuncul
dalamGeneral
Theory of Legal
System.
KecualiHart,
biasanyapara
analytical jurists
TIDAK menyentuh
analisisnomor4 ini.
Nomor1 dan 2
inipentinguntuk
definisisistem
hukum.

6. Tesis utama dari RAZ untuk buku ini:
“Teori sistem hukum merupakan prasyarat dari definisi yang memadai tentang 'hukum”. Raz
mencatat bahwa sebagian teori sistem hukum telah gagal karena mereka tidak menyadari adanya
empat problem tersebut.
Dengan memahami empat problem itu, dapatlah diketahui bahwa ternyata ada TIGA ciri hukumyang paling
umumdan penting, yaitu:
1.normatif(normative) àpedomanperilaku.
2.melembaga(institutionalized) àdilembagakan; adainstitusiyang berperan(Institutional character of
law àkarakterkelembagaandarihukumituadalahsebatashukumyang diidentifikasioleh lembaga-
lembagatersebut. Raz menyebutadaorgan-organ utamaatauprimer).
3.memaksa(coercive) àadapaksaandalampenerapannya.
Raz menyebutduanama, yaituAUSTIN dan KELSEN sebagaiteoretisihukumyang secaralengkap
membahaskeempathaldi atasdan menyinggungtigacirihukumyang paling umumitu.
TeorikeduanyadimasukkansebagaiPENDEKATAN IMPERATIF.
Varian dariAustin lebihsederhanadaripadaKelsen, namunbisadipakaiuntukmengantarkan
kepemahamanterhadapteoridariKelsen. Artinya, untukmemahamiKelsen, kitaperluberangkatdariAustin.

7. joseph raz’sexclusive legal positivism*
Jika dirangkum, kritikdariRaz terhadapAustin dan Kelsen:
•John Austin thought that, necessarily, the legal institutions of every legal system are not
subject to –that is, do not recognize –the jurisdiction of legal institutions outside their
system over them. (...) Kelsenbelieved that necessarily constitutional continuity is both
necessary and sufficient for the identity of a legal system. We know that both claims are
false. The countries of the European Union recognize, and for a time the independent coun-
tries of the British Union recognize, the jurisdiction of outside legal institutions over them,
thus refuting Austin’s theory. And the law of most countries provides counterexamples to
Kelsen’sclaim. I mention these examples not to illustrate that legal philosophers can make
mistakes, but to point to the susceptibility of philosophy to the winds of time. So far as I
know, Austin’s and Kelsen’sfailures were not made good. That is, no successful alternative
explanations were offered.
•Dari: Joseph Raz, “Two Views of the Nature of the Theory of Law: A Partial Comparison” (1998). Vol. 4 Legal Theory No. 249, hlm. 258.
*) SebutannamateoridariRaz inidiberikanoleh Brian H. Bix, “John Austin and Constructing Theories of Law,” dalamMichael Freeman & Patricia Mindus, eds.
The Legacy of John Austin’s Jurisprudence (Dordrecht: Springer, 2013), hlm. 2.
Austin:
Pranata-pranatahukumsuatu
negara hanyatundukpada
yurisdiksisistemhukum
negaranyasaja.
Raz: Tidakbenar. Negara-negara UE mengakui
yurisdiksidi luarmereka.
Kelsen:
Keberlanjutan(kontinuitas)
konstitusionaladalahsyaratyang
perludan cukupsebagai
identitassuatusistemhukum.
Raz: Banyak sistemhukumdi berbagainegara
tidakdemikian.
PROBLEM OF IDENTITY darisistemhukum:

8. Beda antara“inclusive & exclusive legal
positivism”
•Menurut positivisinklusif, meskipun keberadaan hukum tidak tergantung pada manfaatnya, hukum dapat mencakup prinsip-prinsip moral.
•Menurut positiviseksklusif, tidak mungkin memasukkan prinsip-prinsip moral ke dalam hukum.
•Joseph Raz, salah satu filsuf hukum paling berpengaruh abad kedua puluh, adalah seorang positiviseksklusif yang percaya bahwa isi hukum dapat dipahami semata-mata melalui fakta sosial, bukan prinsip moral. Akibatnya, ia percaya bahwa hukum tidak dapat memasukkan perintah seperti 'melakukan apa yang adil' atau 'melakukan apa yang adil.' Argumen Razuntuk positivisme eksklusif bergantung pada banyak tesis dan pembenaran. Postinganini mengkritik pernyataan Razbahwa hakim mampu membuat hukum dengan mengandalkan pertimbangan moral tanpa memasukkan pertimbangan moral tersebut ke dalam hukum.

9. AUSTIN
Laws properly so called àberangkatdari: General Commands yang dibedakan
menjaditiga:
1.COMMANDS of GOD àDevine Laws
2.COMMANDS of THE SOVEREIGN àPositive Laws*
3.COMMANDS of OTHERS àPositive Morality
Dari sinikitapaham, mengapakonsepkedaulatan(sovereignty) demikiansentralbagiAustin.
Jika .... maka....
KELSEN:
Syarat
yang perlu
dan syarat
yang cukup
bagisistem
hukumadalah:
keberlanjutan
konstitusional
Jika terdapatkeberlanjutankonstitusional, makaadasistemhukum.
Jika terdapatsistemhukum, makaadakeberlanjutankonstitusional.if and only if =
bikondisional
true-false
if X then Y
valid-invalid
if X then ought to be Y
Note Shidarta: Inipernyataandekskriptifataunormatif?
Jika normatif, makaseharusnyasyaratitupunnon-deterministikjuga.
Sumberbantuanskema:
https://hughmccarthylawscienceasc.wordpress.com/2014/12/08/test-post/
https://hughmccarthylawscienceasc.wordpress.com/2014/12/12/problems-with-kelsens-categories-of-statements/
Grundnorm

10. problems of existence & Structure
•KELSEN: Keberlanjutankonstitusional
•Problem of existence: Grundnormituharusmenjadinormadasarbagikeberadaansuatusistemhukum. Harus adapenciptaannormaberangkatdarigrundnormitu(membentuknomo-dynamic).
•Problem of structure: Tiapnegara memilikistrukturhukumyang berbedakarenahierarkinormaituselaluberpuncakpada Grundnormyang berbeda, demikianjuga penjabarannyakedalamnorma-normaturunannyaakantundukpada kebutuhantiapnegara.
•AUSTIN: Yurisdiksipemegangkedaulatan
•Problem of existence: Kedaulatandaripembentukundang-undangmenentukankeberadaansistemhukum. Tidakadapemegangkedaulatanlain di luarsistemhukumnegara.
•Problem of structure: Tiapnegara memilikistrukturyang berbedakarenaadadi tanganpenguasayang berbeda.

11. Lima KritikRAZ KEPADA AUSTIN (lihatBAB II)
PemikiranAustinKritikRaz terhadapAustin
The illimitability of sovereignty (illimitability
theiss): Pemegangkedaulatantertinggidalam
negara (disebutlegislator) tidakdapatdibatasi
kedaulatannyaoleh hukumpositifyang dibuatnya.
Jika dapatdibatasi, makatakadalagi“the command
theory of law”.
Setidaknyaadaduacaramembatasikekuasaanlegislator itu:
(1) menetapkanhak-haktertentuwarganegarayang takdapat
dilanggar; (2) membebankankewajibanyang mengarahkan
merekadalammenjalankankekuasaanyang merekamilikiitu.
Denganmenggunakancaraini, takberartilegislator
kehilangankedaulatan. Legislator selaluberusaha
kedaulatannyadipatuhi. Justruketidakpatuhanwargaitulah
yang membuatkedaulatanituhilang.
on personal Obedience: Efektivitas(kemanjuran;
efficacy) darisuatuundang-undang itu relevan
dengan keberadaan suatu sistem hukum (existence),
yaitu terlihat dari adanya kebiasaan umum yang taat
kepada legislator tertinggi. Jadi ketaatan terhadap
hukum itu harus berupa ketaatan personal kepada si
legislator. Jika legislator tertinggi mati, maka
kepatuhan terhadapnya harus beralih ke
penggantinya. Tujuannya supaya ada keberlanjutan
sistem hukum.
Austin takmelihatbedaantarasistemhukummomentary.
Ketika adaUU yang dicabutpenguasayang baru, makaUU
lama itutaklagiadadi dalamsistemitulagi. Sistem
momentary ituadalahsubkelasdarisisrtemhukum. Teori
sistemhukumAustin hanyamampumenjelaskansistem
hukummomentary itusaja. Selainitu, jikaadapenguasabaru
mencabutUU, makasecaralogistidakmungkinsuatusistem
hukummengandungsistemmomentary yang kosong(dulu
ada, sekarangtakada).

12. Lima KritikRAZ KEPADA AUSTIN (BAB II)
PemikiranAustinKritikRaz terhadapAustin
The unity of sovereignty. Kekuatan berdaulat itu
unik dan bersatu. Mereka bersatu dalam satu
pribadi individu atau satu tubuh individu-individu.
Ada kriteria yang ditetapkan untuk memastikan
mereka yang jadi legislator punya kesatuan
kehendak. Jika berbeda, maka ada legislator
tertinggi yang merekatkannya.
Austin tidakberhasilmenetapkansepertiapakesatuan
kedaulatanitu, dan akibatnyakriteriaidentitasnya
berdasarkanasasasal(the origin principle) adalahtidakdapat
diterima. Prinsipasalitumengandaikankesatuanasalmula
(unity of ultimate origin). Lalu, adakahrules yang mengatur
kedaulatanlegislator tertinggiitu? Apakahdiserahkanke
moralitaspositifsaja?
On legislation. DalammembuatUU, legislator
tundukpada proseduryang sudahditetapkan. Tapi,
bukankahprosedurituharusditetapkansendirioleh
legislator. Jika adapenetapanprosedurUU tanpa
mengikutisuatuprosedur, membuatsuatuUU itu
tidakbisadisebuthukum. Sebab, konsistendengan
the unity of the sovereignty itu, berarti: the identity
criterion will become: A system consists of all the
laws enforced by one sovereign.
Austin tidakmembedakanantaratindakanseseorangsebagai
penguasadan tindakannyasebagaiwarganegara. Selainitu
tidaksemuaperilakuharusberlandaskanUU. Masyarakat
seringberperilakumengikutikebiasaan, padahalkebiasaan
bukanlah hukum sampai mereka disahkan (misal oleh
pengadilan). Juga ketika terjadi kasus, hukum penguasa
sebelumnya “diatur untuk kedua kalinya” (oleh pengadilan
penguasa saat ini). Tapi bagi Austin, pengadilan itu bukan
legislator karena ia tugasnya hanya menerapkan UU.

13. Lima KritikRAZ KEPADA AUSTIN (BAB II)
PemikiranAustinKritikRaz terhadapAustin
On independence. Kedaulatan dari legislator
tertinggi itu harus independen, dalam arti ia tetap
berdaulat tanpa bergantung pada fakta sosial
tentang kebiasaan orang untuk taat pada
penguasanya. Jadi ada penguasa dejure (berdaulat
secara legal) dan defacto (berdaulat secara politik).
Artinya kedaulatan penguasa secara politik itu bagi
Austin kerap dikacaukan dengan kedaulatan secara
hukum.
Yang benar justru “dependen” (tesis ketergantungan à
model ofreasonsforactionandauthority). Saya menaati
hukum karena saya punya alasan untuk taat dan orotiritas
hukum itu juga punya alasan untuk ditaati.
Independensibukan ciri yang wajib ada bagi legislator
tertinggi. Kedaulatan harus independen tidak cukup untuk
menjelaskan independensisistem hukum karena legislator
tertinggi belum tentu orang yang pada akhirnya dipatuhi oleh
sebagian besar penduduk. Tapi, pada masa rransisi,
asumsinya bisa dipatuhi dulu. Austin sadar bahwa penguasa
tidak mahakuasa (omnipotent) secara politik, tetapi
perbedaan yang Austin tarik antara kedaulatan legal dan
kedaulatan politik, tidak memuaskan. Terbukti orang bisa saja
taat pada perintah selain penguasa hukum (misal Serikat
pekerja yang kuat, uskup agung yang berpengaruh, lembaga
keuangan atau industri yang besar) dan mereka tetap tidak
menjadi legislator tertinggi.

14. China tears down house in middle of highway after owner
agrees to demolition
https://www.nbcnews.com/news/photo/china-tears-down-house-middle-highway-after-owner-agrees-demolition-flna1c7368828
Indonesia: Rumahdi tengahruasTol Pejagan-Pemalang
https://mansarpost.com/2015/07/15/penampakan-rumah-di-tengah-ruas-tol-pejagan-pemalang-bikin-
jalur-tol-sementara-jadi-terlihat-unik/
ContohpernyataanRaz bahwakedaulatandapatdibatasi
oleh hukumpositifdenganmenetapkanhakbagiwarganegara.

15. Raz mengingatkankitatentangpendapatKelsen:
•The basic norm (GRUNDNORM) is ... not a product of free intention. It refers to particular facts existing in natural reality, to an actually laid down and effective constitution and to the norm-creating and norm-applying facts o fact established in conformity with the constitution.
•GRUNDNORM itubukanprodukdariniatbebas. Inimengacupada fakta-faktatertentuyang adadalamrealitasalam, pada konstitusiyang benar-benarditetapkandan efektif, dan pada fakta-faktayang menciptakandan menerapkannormayang sebenarnyaditetapkansesuaidengankonstitusi.
•Coercive acts ought to be performed under the conditions and the manner which the historically first constitution, and the norms created according to it, prescribe (in short: one ought to behave as the constitution prescribe)
•Tindakan pemaksaan harus dilakukan di bawah kondisi dan cara yang ditentukan secara historis oleh konstitusi pertama, dan norma-norma yang dibuat berdasarkannya (singkatnya: seseorang harus berperilaku seperti yang ditentukan konstitusi).
•Coerciveactsoughttobecarriedoutonlyundertheconditionsandin thewaydeterminedbythefathersoftheconstitutionortheorgansdelegatedbythem.
•Tindakan pemaksaanharusdilakukanhanyadi bawahkondisidan carayang ditentukanoleh bapak-bapakkonstitusiatauorgan yang didelegasikanoleh mereka.
Any kind of content might be law. There is no human behaviourwhich as such, is excluded form being the content of
a legal norm. The validity of a positive legal order cannot be denied because of the content of its norms.
Setiapjeniskontenmungkinhukum. Tidakadaperilakumanusiayang dengandemikian, dikecualikandaribentuksebagaiisisebuahnormahukum.
Keabsahansuatutatananhukumpositiftidakdapatdisangkalkarenakandungannorma-normanya.
Tapiingat, KonstitusiPertamaituselaluterdiridaribanyaknorma.

16. SISTEM
HUKUM
dalam
kajian
analitik
hukum
1.Problem of Existence àapakriteriakeberadaansistemhukum?
Apakriteriakitauntukmengatakanbahwasistemhukumitu
masihada, pernahada, tidakpernahada(hanyaideal),
atautelahberubah?
2. Problem of Identity àapasajakriteriakeanggotaansistemhukumitu?
Dari berbagaiidentitashukum, mana identitashukumyang
menentukanuntukdimasukkankedalamsistemhukum.
Hukum mana yang membentuk sistem tertentu?
3. Problem of Structure àapakahadastrukturyang berlaku
umumpada semuasistemhukumataupada satutipetertentu?
Hubunganantar-hukum(struktur) sepertiapayang selaluada
pada setiapsistemhukum. àBiasanyadijawabTIDAK ADA
STRUKTUR yang samapada semuasistemhukum.
4. Problem of Content àapaadakontenyang menyamakansemua
sistemhukumitu?
Adakahisihukumyang secaraumumadapada semuasistem
hukum? àBiasanyajuga dijawabTIDAK ADA KONTEN yang sama.
babviii
babix

17. Bab VIII: THE IDENTITY OF LEGAL SYSTEMS
•Bab inimembahastentangbagaimanaHUKUM yang dilembagakan
(institutionalized law) itudapatmembantumemecahkanmasalahkeanggotaansistemhukum.
•Untukitu, fokusperhatiandiarahkanpada ORGAN-ORGAN yang mendapatkan
kedaulatanuntukmenerapkanhukum.
•Dalamhaliniharusdiletakkan4 kemungkinanasumsisbb.:
1.bahwahukumadalahprediksiataudeskripsidaritindakanorgan-organ ini;
2.bahwahukumdiarahkanhanyauntukorgan-organ ini; merekadiarahkankeberbagaikelasorang dan
hanyadikenalioleh organ-organ ini;
3.bahwasemuahukumdibuatoleh organ-organ ini; atau
4.bahwaorgan selaluberkewajibanuntukmengenalinya.
*)Raz memaknaiorgan-organ tersebutdalam
arti luas:legislatif,eksekutif,yudikatif.

18. SistemHukumNon-momentary Legal System
Momentary
Legal SystemMomentary
Legal System
Beda antaraNon-momentary & Momentary Legal System
Momentary
Legal System
Raz: A legal system can be conceived of
as a system of reasons for action.
Law is a system of reasons recognized
and enforced by authoritative law-
applying institutions.

19. 1. IDENTITAS DARI SISTEM HUKUM
NON-MOMENTARY (sistemhukumyang bergerak)
BAB VIII: THE IDENTITY OF LEGAL SYSTEMS
(Sesuatubisadisebutsistemhukumapabilaiamemenuhikriteriasepertiapasaja?)
IDENTITAS SISTEM HUKUM
2. IDENTITAS DAN KEANGGOTAAN
DALAM SISTEM HUKUM
MOMENTARY (sistemhukumyang diam)
3. TENTANG ATURAN PENGAKUAN
(RULE OF RECOGNITION)
Austin: legislator itulah
yang satu-satunyasyarat
menentukanidentitassistem
hukumitu. Jika legislatornya
beda, sistemhukumnyabeda.
Kelsen: keberlanjutan konstitusionalitas
(constitutionalcontinuity)
penciptaan hukum itulahsatu-
satunyasyarat. Jika keberlanjutan
konstitusionalitasnyabeda, sistemhukumnya
beda.
Raz: Ada faktorlain di luaritusemua, yaitu
sistemkehidupansosialyang kompleks
(agama, negara bagian, rezim, suku, dll.)
yang disebutnon-authorized law.
Identitassistemhukumtergantungpada identitas
bentuk-bentuksosialdi mana merekaberasal
Raz: Identitasdarisistemhukum(yang bergerak) itu
adalahsocial facts àfakta-faktasosial.
Padabagianpostscript bukuini: Raz mengatakan
bahwakajiansistemhukumperlubantuanteorisosiologi.
Note: perluhati-hati
memahamiini, karenaRaz
seorangpositivist, bukanrealist.
Momentary
Legal System
Ingat,Razmengritik
Austin karenaAustin tidak
membedakansistem
hukumdariduajenisini
(bergerakv. diam)

20. Tigaposisiyang diambiloleh LEGAL POSITIVISTS:
•Social thesis: hukumyang bergerakadalahsebuahfaktasosial, namun
hukumitusamasekalitidakterkaitdenganpertimbanganmoral àRAZ
menganuttesisini: exclusive legal positivism.
•Moral thesis: hukumitumungkinbernilaimoral, yang bergantungpada isi
hukumdan keadaanmasyarakattempathukumituberlaku. Jadi, nilai
moral hukumitutidaklahmutlak, juga tidakmelekatpada hukum.
•Semantic thesis: hukumberkaitandenganistilah-istilahnormatifseperti
“hak” dan “kewajiban”. Istilah-istilahinijuga digunakandalamkonteks
moral dan kontekshukum, tapiTIDAK dengancarayang sama. Hakdalam
moral dan hakdalamhukumituberbedapenggunaannya.

21. Tigaposisiyang diambiloleh LEGAL POSITIVISTS:
•Social thesis àexclusive legal positivism.
•MenurutRAZ.
(1)Berartitidakada“general moral obligation” samasekaliuntukmenaatihukum. Tapi, bukankahhukumitupunya fungsiuntukmengontrolmasyarakat. Bagaimanahukumdapatmenjalankanfungsiini, jikaiamengajakA VALUE-FREE MANNER. Saya menaatihukumbukankarenaadapertimbanganmoral yang melekatpada hukumitu.
(2)Dalamhalhakim mengadilikasuskonkret, makahakim kerapmengadilidenganmemasukkanpertimbanganmoral. Hal inidiakuioleh Raz sebagaihalyang takdapatterhindarkandalamsistemhukummanapun. Tapiinitakberartipertimbanganmoral inimenjadikewajiban.
(3)Ada anggapanbahwahukumharussejalandenganrule of lawdan inimenunjukkansisimoral juga. Raz membantah, denganmenyatakanituhanyauntukmengurangipenyalahgunaankekuasaaneksekutif. Ketentuansepertiitutidakmemberikanmanfaatmoral yang independenpada hukumkarenarule of law itusekadarkebajikannegatif(negative virtue) mengingatadanyarisikokekuasaanyang sewenang-wenangdiciptakanoleh hukumitusendiri. Oleh karenaituRaz menyimpulkanbahwabahkandalamsistemhukumyang adiltidakadakewajibanprima factieuntukmematuhihukum.

22. BagaimanamenjelaskanSOCIAL THESIS, bahwa
iaTIDAK BERKAITAN DENGAN MORAL?
•Sistemhukum[yang bergerak] adalahfakta-faktasosial.
•Misalnya,sayadiundangikutdalamkegiatanmembacabukutiapJumatmalam, makakeputusansayadapatberupa:
Akan ikut
Mengapasayamemutuskanakan/tidakikut?
Pastikarenasayapunya alasan.
AlasanituadalahsuatuPRACTICAL REASON
(what ought to be/do).
TIDAK ikut
PemikiranRaz disambildaripenjelasanRymondWacks, Understanding Jurisprudence (2015)

23. •Sistemhukum[yang bergerak] adalahfakta-faktasosial
Akan ikut
TERNYATA
Ada aturan(RULE)
yang mengharuskan
sayaikut....
Maka, practical reason yang sayamilikia first-order reason
ituternyata, mendapatpenguatandariaturansebagai:
a second-order reason.
Razmenyebutaturaninisebagai:EXCLUSIONARY REASONS.
Bagaimanajikaadaaturanini?

24. Ada kemungkinan
sayaTIDAK ikut
TERNYATA
Ada aturan(RULE)
yang mengharuskan
sayaikut....
Bagaimanajikaaturaninitidakada?
Dengantidakadanyaaturanini, sayadapatmemutuskanuntuk
TIDAK IKUT (pakaialasanapapun, termasukalasanmoral dll.)
Namun, Raz berpendapat, keberadaanaturaninimemberikan
alasankuatuntukmelakukanapayang disyaratkanoleh aturan,
yaitusayaseharusnyamemangikut. Sebab, alasan(reason)
berupakeuntunganyang ada(jikasayaikut), tidakkemudian
berubahjadisebaliknya(dengantidakadanyaaturanitu).
•Sistemhukum[yang bergerak] adalahfakta-faktasosial
Jadi, ada/tidakadanya
aturantidakmemberikan
landasanmoral terhadappilihan
tindakansaya(=exclusionary reason)

25. TERNYATA
Ada aturan(RULE)
yang mengharuskan
sayaikut....
Bagaimanajikaaturaniniternyatatidakada?
(dalamarti,tidakadadukunganhukumpositif)
JADI, selaluadakemungkinanbagisubjekhukumuntuk
membuat“a first-order-reason” untukberbuat/tidakberbuat.
Alasanpada “first-order-reason” iniapakahserupadengan
RULE OF RECOGNITION dariHart?
Hal iniakandibahasoleh Raz dalamBab VIII Bagian 3
(lihatnantipadaslideselanjutnya).
•Sistemhukum[yang bergerak] adalahfakta-faktasosial

26. 1. IDENTITAS DARI SISTEM HUKUM
NON-MOMENTARY (sistemhukumyang bergerak)
BAB VIII: THE IDENTITY OF LEGAL SYSTEMS
(Sesuatubisadisebutsistemhukumapabilaiamemenuhikriteriasepertiapasaja?)
IDENTITAS SISTEM HUKUM
2. IDENTITAS DAN KEANGGOTAAN
DALAM SISTEM HUKUM
MOMENTARY (tidakbergerak; sesaat; diam)
3. TENTANG ATURAN PENGAKUAN
(RULE OF RECOGNITION)
Suatu hukum disebut hukum positif
ditentukan oleh cara hukum itu dibuat dan cara
penegakannya. Itulah sebabnya, sistem hukum
membutuhkan ada keanggotaan berupa organ-organ.
Organ utama yang berfungsi menerapkan hukum
(disingkat 'organ primer') adalah organ yang
berwenang untuk: (1) mengakui sesuatu sebagai hukum
atau bukan hukum; (2) memutuskan apakah penggunaan
kekerasan dalam keadaan tertentu dilarang atau
diizinkan oleh hukum; dan/atau (3) melaksanakan sanksi atas pelanggaran.
Jadicirinya: adaorgan-organ primer yang menjadi
penentuidentitasdarisistemhukumitu;
dan penentuapa-apasajayang masukdi dalam
keanggotaannyasistemhukumyang tidakbergerak
(sesaat; diam) itu.

27. SistemHukum
Non-momentary Legal System
Momentary
Legal SystemMomentary
Legal System
Cirinyaadalah:
adalegislator yang terus-
menerusmenjalankan
kedaulatannya(Austin), menunjukkan
adakeberlanjutankonstitusionalitas
(Kelsen), dan adakehidupansosialyang
melingkupinya(Raz).
Cirinyaadalah:
adaorgan utama(primer) dalam
sistemhukumituyang diberi
kekuasaanuntukmenerapkan
hukumatasdasarnormaperilaku
yang ditetapkandalamUU.

28. 1. IDENTITAS DARI SISTEM HUKUM
NON-MOMENTARY (sistemhukumyang bergerak)
BAB VIII: THE IDENTITY OF LEGAL SYSTEMS
(Sesuatubisadisebutsistemhukumapabilaiamemenuhikriteriasepertiapasaja?)
IDENTITAS SISTEM HUKUM
2. IDENTITAS DAN KEANGGOTAAN
DALAM SISTEM HUKUM
MOMENTARY (tidakbergerak; sesaat; diam)
3. TENTANG ATURAN PENGAKUAN
(RULE OF RECOGNITION)
Jika ada organ primer yang berwenang untuk: (1) mengakui sesuatu sebagai hukum
atau bukan hukum; (2) memutuskan apakah penggunaan kekerasan dalam keadaan
tertentu dilarang atau diizinkan oleh hukum; dan/atau (3) melaksanakan sanksi atas pelanggaran,
maka pertanyaannya:
APA KRITERIA (parameter) YANG ORGAN PRIMER ITU GUNAKAN UNTUK MELAKUKAN ITU SEMUA?
Raz teringatpada Hart, tentangkonsepRule of Recognition-nya.
Hart berkata: Mengingatteorikedaulatanmengenai“habit of obedience” (Austin) adakelemahan,
makakeanggotaansistemhukumituakanvalid apabilamemenuhikriteriaRULE OF RECOGNITION.
Nanti,pada bagianpostscript bukunya, Raz menulis:
Law is a system of reasons recognized and enforced by authoritative law-applying institutions.
These features provide the cornerstone of Hart's doctrine of the identity of law expressed in his doctrine of the rule of recognition.

29. Apakah“rule of recognition” = Grundnorm?
Rule of RecognitionGrundnorm
Keabsahannyatakbergantungpada aspekpaksaan(coercion)Keabsahannormanyabergantungpada paksaan.
Keberadaannyaadalahsoalfakta(nyataada; bukanyang seharusnya
ada)
Keberadaannormaadalahprasangka(juristic consciousness).
Berfungsiagar seseorangdapatmengidentifikasiaturan(rules).Berfungsiuntukmenentukankebsahankonstitusidan semuanorma
di dalamsistem.
Dapatmencakupberbagaijeniskeabsahan. Hanyamencakupsatukeabsahan(yaitukeabsahanversiGrundnorm).
Memberikeabsahanterhadapaturandenganmembuatpetugas
mampumengidentifikasimana aturanprimer dan sekunder.
Memberikeabsahanterhadapaturannormatif, dan sekaligusmenjadi
sumberdarisemuanorma.
Mempersatukansistemhukum. Membuatpara ahlihukumdapatmemaknaikeabsahannormahukum
denganmelihatnyasebagainormayang tidakkontradiktif.
Keabsahannyasendiritakdapatditunjukkan(takperludipersoalkan);
hanyaadasaja.
Dipersangkakansudahefektif; dengandemikiandipersangkakanjuga
sudahabsah(valid).
Takperluadakaitanantarakeabsahandan efektivitas(kecualiaturan
pengakuanmengandungketentuansepertiitudi antarakriterianya.).
Pilihannyatidaklahsemaunyadan bergantungpada prinsip
efektivitas.
DisarikandariRymondWacks, Understanding Jurisprudence (2015: 116)
MenurutRAZ: Rule of recognition = a duty-imposing law àD-Law(hukumyang menerapkankewajiban). Tapi, subjekhukumnyabukanlahmasyarakatkebanyakan, karena
tidakadakewajibanbagiorang-orang biasauntukmengidentifikasihukumtertentudan merekapuntidakpunya otoritasuntukmelakukantugasdemikianitu. Dworkin pernah
menulis, “The rule of recognition is the sole rule in a legal system whose binding force depends upon its acceptance. If we wish to know what rule of recognition a particular
communituhas adopted or follows, we must observe how its citizens, and particularly its officials behave.” (Taking Rights Seriously, hlm. 21).

30. 1. PRINSIP EFEKTIVITAS
BAB IX: ON THE EXISTENCE OF LEGAL SYSTEMS
TENTANG
KEBERADAAN SISTEM HUKUM
2. SOME FURTHER SUGGESTIONS
Ada duahalyang menjadipertanyaanRaz:
1.Does a legal system exist in a certain society?
2.Assuming that a certain society is governed
by a legal system, by which legal system is it governed?
Which legal system exists in it?
Kadang-kadang lingkup keberadaan efektif suatu sistem hukum lebih sempit
daripada lingkup penerapannya; atau sebaliknya.
Suatusistemhukumselaluadapada saattertentuatauselamaperiodetertentu.
Akan tetapi, harusdiingatbahwauji efikasidan eksklusihanyamenghasilkansesuatu
jikadilakukanselamaperiodewaktuminimum tertentu.
Suatusistemhukumadapada saattertentu(momentary legal system) jikaia
jadibagiandariperiodedarisistemhukumyang bergerak(non-momentary).
MengutipKelsen: efektivitassistemhukumitu
adalahkondisidarivaliditas(=legitimasi) dari
setiapnormadi dalamsistemituàThe
principle of legitimacy is restricted by the
principle of effectiveness.
Keabsahanadalahfungsidariefektivitasà
Jikahukumituefektif, makahukumitusah
(valid/legitimate).
Kelsenmenunjukkan bahwa keberhasilan
tidak hanya bergantung pada kepatuhan
terhadap hukum oleh masyarakat umum,
tetapi juga pada keberhasilan pengadilan dan
lembaga penegak hukum lainnya dalam
menerapkan sanksi kepada pelanggar hukum
Hart: setujubahwapenerimaanhukum
(acceptance of the law) dariaparathukum
juga perlu.

31. Problem of Existence àapakriteriakeberadaansistemhukum?
Apakriteriakitauntukmengatakanbahwasistemhukumitu
masihada, pernahada, tidakpernahada(hanyaideal),
atautelahberubah?
Problem of Identity àapasajakriteriakeanggotaansistemhukumitu?
Dari berbagaiidentitashukum, mana identitashukumyang
menentukanuntukdimasukkankedalamsistemhukum.
Hukum mana yang membentuk sistem tertentu?
MenurutJoseph Raz
Ada tigahalyang menentukankeberadaandan identitasdarisistemhukumitu
1.Efficacy of law àkemanjuran/efektivitashukum
2.Institutional character of law àkarakterkelembagaandarihukum:
3.Sources of law àsumber-sumberhukum
Kembalimengingatkan:

32. POSTSCRIPT: SOURCES,
NORMATIVITY, AND INDIVIDUATION
•Sources: Kajian tentangsumberhukumperlubantuanteorisosiologi.
•The law is an aspect of a political system, be it a state, a church, a nomadic tribe, or any other. Both its existence and its identity are bound up with the existence and identity of the political system of which it is a part.
•A legal system can be conceived of as a system of reasons for action. The question of its identity is the question which reasons are legal reasons or to put it more precisely: which reasons are legal reasons of one and the same legal system. I have mentioned above two features which are necessary to make a reason a legal one: (1) They are reasons applied and recognized by a system of courts. (2) Those courts are bound to apply them in accordance with their own practices and customs. These features account for the institutional character of law: law is a system of reasons recognized and enforced by authoritative law-applying institutions. These features provide the cornerstone of Hart's doctrine of the identity of law expressed in his doctrine of the rule of recognition.
•Several clarifications are called for to help to delineate the contours of the sources thesis. First, reference was made occasionally to valid or binding reasons. Second, it is not claimed that all the considerations which courts recognize and apply are facts identifiable without recourse to moral argument. Third, the thesis identifies legal reasons through the eyes of the court, i.e. as 'executive' reasons which the courts hold themselves bound to recognize. Fourth, sometimes the courts are instructed by law to recognize the validity of a certain reason only if it is not unjust or morally undesirable to do so. Fifth, the point of the thesis is finality not certainty or predictability.

33. POSTSCRIPT: SOURCES,
NORMATIVITY, AND INDIVIDUATION
•Individuation in general
•Perbedaan law-creatingfacts(fakta yang menciptakan hukum) andlaw-applyingfacts(fakta yang menerapkan
hukum) TIDAK bergantung bahwa FAKTA YANG MENCIPTAKAN HUKUMitu lebih umum daripada faktayang kedua,
tetapi pada KEBIASAAAN atau TINDAKAN PENGUASA (organ-organnya).
•Tapi,hati-hatidengan simplikasidiatas. Sebab, penguasa dapat membuat kontrak, mengeluarkan perintah
administratif/yudisial, serta tindakan fisik TANPA HARUS menciptakan norma apapun. Jadi, law-creatingacts
(penciptaanhukum)adalah bagian dari tindakan-tindakan penguasa (thenorm-creatingactsofthesupremeregular
governmentalauthorityandtheactscreatinggeneralrulesofothergovernmentalorgans).
•The norm-creating acts (tindakan-tindakanyang menciptakannorma)
•The acts creating general rules (tindakan-tindakanyang menciptakanatguran-aturanumum).
•The use of the individuating operator is often ad hoc. Setiapunit kontenyang secarakasarmemenuhikondisi
independensi, kesederhanaan, dan minatrelatifdapatdipilihdengantepatdan ditetapkansebagaiRULEatauLAW
untuktujuansementara. Agar operator individuasiitutidakjadiad-hoc, makapenggunaannyabisamemakaidua
pola:
1.Banyak darisatuan-satuanhukum(legal units) yang mengkristaldalambentukyang stabil, sehinggaunit-unit
yang samabisadisebutsebagaiRULES di dalamberbagaibanyakkesempatan.
2.Bahkanketikaisinyata(actual content) dariunit yang disebutRULE itubukanlahunit yang dapatditerima,
makaunit tadiakandiukirdi dalampolayang dapatdikenali(recognizable pattern) berdasarekanasas-asas
yang dapatdikenali(recognizable principles).
Governmental acts
Masalahindividuasihukumadalahhubunganantaraanalisishukumdan analisis
sistemhukum. Di sinilahterlihatketerkaitannyadarikajianlegal analytics itudengan
FILSAFAT HUKUM.
Catatan: Raz mengritikpara teoretisihukum(selainBentham) yang telah
menganalisishukumtapimerekamengabaikanrelevansinyaterhadapteorisistem
hukum. BagiRaz, penjelasanyang memadaitentangstruktursistemhukum
bergantungpada pendekatanyang tepatterhadapmasalahindividuasiini.
Ada lima operator individuasiitu; untukitulihatslide selanjutnyatentang: Power-Conferring Rules

34. POSTSCRIPT: SOURCES,
NORMATIVITY, AND INDIVIDUATION
•Power-Conferring Rules (Aturanpemberiankekuasaan)
Five main theses constitute the main conclusions of the doctrine of individuation in this book;'
they state some of the general features governing the use of the individuating operator:
1.In every legal system there are duty-imposing and power-conferring rules.*
2.These are legal norms (artinya,hanyaduajenishukumyang normatifitu, yaituaturanyang
menerapkankewajibandan memberikekuasaan).
3.In every legal system there are several other types of laws which are not norms àHukum,
tetapibukannorma(Raz di sinimenekankanbahwatidaksemuahukumitunorma).
4.All the laws which are not norms are internally related to legal norms àhukumyang non-
normaitumendukunghukumyang normatif.
5.Legal rules may conflict.
*) Saya simpulkan, bagiRaz:
RULES tidakselaluNORMS. Sebab, NORMA ituharusindependen, yaituduty-imposing rules= normaprimer; dan
power-conferring rules = normakewenangan, yang masukkategoriNORMA.
Doktrininipada hakikatnyamenjelaskanbagaimana
suatunormahukumituingindibedakandengannorma-norma
lain yang bukannormahukum, walaupunsama-sama
beradadi dalamsistemhukum.

35. POSTSCRIPT: SOURCES,
NORMATIVITY, AND INDIVIDUATION
•Normativity
Three questions have to be kept Strictly separate:
1.How to determine the normative character of legal rules?
2.How does the existence of the law affect motivations for action?
3.Why do people use normative language in talking about the law?
•Normative Statements
Resort to normative language normally implies acceptance of the validity, the bindingnessof the legal rules concerned. Avoidance of normative language often suggests dissent from belief in the validity of law. Acceptance here does not impart moral approbation of the rule nor even belief that there are adequate moral reasons for obeying it.
Acceptance could be for moral, prudential, or any other reasons, or for no reason at all. All it means is belief that the agent should follow the rule according to its terms. Accepting rules is sometimes contrasted with acting for fear of sanction. This is mistaken. Fear of sanction is a self-interested reason, and if other reasons of self-interest can lead to acceptance, why not fear of sanction? 'Honesty is the best policy' is the sort of consideration that leads to accepting rules of conduct whether the rewards are profits or the avoidance of penalties. Acceptance of rules can be based on fear of punishment provided it leads to a general policy rather than to a one-off decision. One accepts a rule of conduct if one behaves according to it as a rule, if it is one's regular policy to do so. One does not accept a rule if one reconsiders the merits of conforming to it on every occasion to which it applies.

36. TERIMA KASIH
View publication stats