MENGEMBANGKAN KONSEP ETIKA, ISAs DAN PENGENDALIAN MUTU PENGEMBANGAN AUDIT BERBASIS RISIKO.docx

"Mengembangkan Konsep Etika, ISAs, dan Pengendalian Mutu Pengembangan Audit Berbasis Risiko" menggambarkan pembahasan tentang bagaimana prinsip-prinsip etika, standar audit internasional (ISAs), dan sistem pengendalian mutu berperan dalam mengembangkan audit berbasis risiko. Makalah ini kemungkinan besar membahas pendekatan audit yang lebih proaktif, di mana auditor fokus pada area-area risiko tinggi, serta bagaimana etika dan ISAs dapat memastikan integritas proses audit, sekaligus mempertahankan kualitas hasil audit yang maksimal.

1. MAKALAH
MENGEMBANGKAN KONSEP ETIKA, ISAs DAN
PENGENDALIAN MUTU PENGEMBANGAN
AUDIT BERBASIS RISIKO
Tugas Mata Kuliah Pengauditan Berbasis Risiko
Dosen Pengampu:
Dr Eva Marin Sambo, SE., MM., Ak,CA
Oleh:
Kelompok 3
Ryan Putra (2023240016)
Sitti Nur Azizah Ashar(2023240012)
Yanti Zalsabila (2023240017)
Nurmilasari Dahlan (2023240018)
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI SEKOLAH TINGGI ILMU
EKONOMI BONGAYA MAKASSAR
TAHUN 2024

2. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu tanpa
ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr Eva Marin Sambo, SE.,
MM., Ak,CA sebagai dosen pengampu mata kuliah Pengauditan Berbasis Risiko
yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan
makalah ini.
Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini, terutama dosen
pengampu yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses
penyusunan makalah. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada teman-teman
sekelas yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak
kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu penyusun sangat
mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga apa
yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
Makassar, 09 Oktober 2024
Kelompok 3

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................................................2
DAFTAR ISI.......................................................................................................................................3
BAB I...................................................................................................................................................1
PENDAHULUAN ...............................................................................................................................1
1.1Latar Belakang.....................................................................................................................1
1.2Rumusan Masalah...............................................................................................................1
1.3Tujuan Penulisan.................................................................................................................2
1.4Manfaat.................................................................................................................................2
BAB II..................................................................................................................................................3
PEMBAHASAN ..................................................................................................................................3
2.1Definisi dan Sejarah Etika..................................................................................................3
2.2Konsep dasar Etika dalam Profesi Akuntan.....................................................................8
2.3Kode Etik Akuntan Profesional........................................................................................12
2.4Kewajiban Etika Profesi....................................................................................................15
2.5Pengembangan Sistem Kendali Mutu (SPM NO.1)........................................................17
2.6Kepatuhan terhadap Standar yang relevan (ISA/SA 200 dan ISA/SA 230)................18
BAB III..............................................................................................................................................23
PENUTUP.........................................................................................................................................23
3.1Kesimpulan.........................................................................................................................23

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Profesi akuntan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kepercayaan publik
terhadap informasi keuangan yang dihasilkan oleh entitas bisnis. Keberhasilan seorang
akuntan dalam menjalankan tanggung jawabnya sangat bergantung pada integritas,
objektivitas, dan profesionalisme yang mereka tunjukkan. Oleh karena itu, penerapan etika
profesi merupakan landasan utama dalam menjaga reputasi dan kualitas pekerjaan seorang
akuntan. Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2013), etika dalam profesi akuntan sudah
berkembang seiring dengan sejarah profesi itu sendiri, dan menjadi instrumen penting dalam
membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil audit dan laporan keuangan yang
dihasilkan.
Seiring dengan perkembangan globalisasi dan meningkatnya kompleksitas bisnis, praktik
audit juga mengalami perubahan signifikan. Audit berbasis risiko (risk-based audit) muncul
sebagai pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif dalam mengidentifikasi serta menilai
risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Dalam pendekatan ini,
auditor lebih fokus pada area yang memiliki risiko tinggi sehingga memerlukan pemahaman
yang mendalam tentang standar audit internasional (ISA) serta penerapan prinsip-prinsip
pengendalian mutu yang ketat. Sebagaimana dijelaskan oleh Tuanakotta (2015), ISA/SA 200
dan ISA/SA 230 merupakan standar yang wajib diikuti oleh auditor untuk memastikan
bahwa pelaksanaan audit sesuai dengan prosedur yang benar dan terdokumentasi secara
baik. Standar ini juga menekankan pentingnya dokumentasi audit yang lengkap sebagai
bukti bahwa audit telah dilaksanakan secara profesional dan berdasarkan penilaian yang
tepat.
Di samping itu, Kode Etik Akuntan Profesional yang diatur oleh Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP) dan International Federation of Accountants (IFAC) menjadi pilar
utama dalam praktik audit yang etis. Kode etik ini mencakup berbagai prinsip penting,
seperti independensi, integritas, dan kerahasiaan, yang harus dijalankan oleh auditor dalam
setiap tugasnya. Seorang akuntan profesional harus mematuhi kode etik ini untuk menjaga
kualitas audit dan menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak integritas laporan
keuangan yang diaudit. Tuanakotta (2011) juga menggarisbawahi pentingnya berpikir kritis
dalam mengidentifikasi masalah etis yang muncul selama proses audit, agar auditor mampu
memberikan opini yang benar dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak luar.

5. 1
Salah satu elemen penting dalam menjaga kualitas audit adalah pengembangan Sistem
Pengendalian Mutu (SPM). Menurut SPAP No. 1, pengendalian mutu mencakup kebijakan
dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa auditor mematuhi standar profesional
yang berlaku serta melaksanakan audit secara konsisten. Pengendalian mutu ini sangat
krusial untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan audit yang dapat berdampak pada
pengguna laporan keuangan. Dalam hal ini, auditor diharapkan mampu mengikuti sistem
pengendalian mutu yang efektif untuk menjaga keandalan dan kredibilitas proses audit yang
dilakukan. Hayes, Wallage, dan Gortemark (2017) menekankan bahwa pengendalian mutu
audit berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi auditor untuk
melakukan penilaian risiko yang komprehensif dan objektif.
Melalui pendekatan audit berbasis risiko, penerapan standar internasional seperti ISA,
serta kepatuhan terhadap etika dan pengendalian mutu, profesi akuntan diharapkan dapat
meningkatkan kualitas audit secara keseluruhan. Dengan demikian, audit bukan hanya
sekadar memverifikasi informasi keuangan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas entitas bisnis. Literatur utama seperti karya-karya Tuanakotta
(2013, 2015) dan dukungan dari Hayes et al. (2017) memberikan panduan yang
komprehensif bagi akuntan untuk memahami pentingnya etika, pengendalian mutu, dan
standar audit dalam menjalankan tugas audit yang berkualitas.
1.2Rumusan Masalah
aApa definisi dan bagaimana sejarah perkembangan etika dalam profesi akuntan?
bApa saja konsep dasar etika yang berlaku dalam profesi akuntan?
cBagaimana konsep Kode Etik Akuntan Profesional dalam praktik audit?\
dApa saja kewajiban etika yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan dalam menjalankan tugas
profesinya?
eBagaimana pengembangan Sistem Kendali Mutu (SPM No. 1) dalam praktik audit dapat
mendukung kualitas audit?
fBagaimana kepatuhan terhadap standar audit relevan, seperti ISA/SA 200 dan ISA/SA 230,
dapat meningkatkan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor?

6. i
1.3Tujuan Penulisan
Tujuan Penulisan
aMengetahui dan Memahami Apa Definisi dan Sejarah Etika?
bMengetahui dan Memahami Bagaimana Konsep dasar Etika dalam Profesi
Akuntan?
cMengetahui dan Memahami Bagaimana Kode Etik Akuntan Profesional?
d Mengetahui dan Memahami Apa Kewajiban Etika Profesi?
eMengetahui dan Memahami Bagaimana Pengembangan Sistem Kendali Mutu
(SPM No.1)?
fMengetahui dan Memahami Bagaimana Kepatuhan terhadapStandar yang
Relevan (ISA/SA 200 dan ISA/SA 230)?
1.4Manfaat
Menambah pengetahuan terkait Konsep Etika ,ISAs dan Pengendalian Mutu

7. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1Definisi dan Sejarah Etika
a.Definisi Etika Profesi Akuntansi
Etika berasal dari bahasa yunani yaitu ethikos yang berarti timbul dari kebisasaan.
Etika merupakan sebuah sesuatu dimana cabang utama yang memperlajari suatu nilai
atau kualitas yang menjadi pelajaran mengenai standar dan penilaian moral. Etika
mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung
jawab.
Etika bermula bila manusia mencerminkan bentuk etis dalam pendapat-pendapat
spontan. Karena pendapat seseorang sering berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk
itulah diperlukan etika dalam mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.
Profesi akuntan telah ada sejak abad ke-15, di Inggris pihak yang bukan pemilik dan
bukan pengelola yang sekarang disebut auditor diminta untuk memeriksa mengenai
kecurigaan yang terdapat di pembukuan laporan keuangan yang disampaikan oleh
pengelola kekayaan pemilik harta. Keadaan inilah yang membuat pemilik dana
membutuhkan pihak ketiga yang dipercaya oleh masyarakat untuk memeriksa kelayakan
atau kebenaran laporan keuangan pengelola dana. Pihak itulah yang dikenal sebagai
Auditor.
Etika profesi berbeda dengan kode etik profesi. Etika profesi lebih menekankan pada
komitmen moral dalam menjalankan aturan-aturan sehubungan dengan pengembangan
profesi tersebut (Profesi dokter, akuntan, pengacara, konsultan, dll). Karena itu setiap
profesional dibidang profesi apapun dituntut untuk memiliki etika profesi agar terarah
dan tidak cacat moral/mengancam nama baik profesinya tersebut. Sedangkan kode etik
profesi merupakannya isi dari aturan-aturannya terkait di bidang profesinya itu. Sehingga
seorang profesional tidak boleh bekerja tanpa komitmen untuk mengikuti kode etik
(aturan) profesinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Etika Profesi Akuntansi adalah
berupa komitmen moral untuk tunduk, patuh, taat pada aturan-aturan yang berlaku dalam
Akuntansi.

8. i
b.Sejarah Perkembangan Etika Profesi Akuntansi
1.Masa Pra Kemerdekaan.
Dalam Sejarah, Indonesia pertama kali mengenal Akuntansi pada masa penjajahan,
bukan pada masa kerajaan. Namun yang dipelajari oleh bangsa Indonesia saat itu ialah
ilmu tata buku (bookkepper) yang hanya sekedar mencatat administrasi bisnis tanpa
memperhatikan keperluan pelaporan, pengawasan dan analisa. Di dalam buku
setengah abad profesi akuntansi yang ditulis oleh Theodorus M Tuanakotta ditemukan
ada 6 (enam) Kantor Akuntan Belanda yang pada masa penjajahan beroperasi di
Indonesia. Kantor Akuntan Belanda itu seperti; (1) Frese & Hogeweg, (2) H.J.
Voorns, (3) E.F. Jahn, (4) H. Grevers, (5) J.P Van Marle, (6) Mej G. Segall yang
tepatnya beroperasi di Indonesia pada tahun 1918 s.d 1941 di Jakarta, Bandung,
Palembang, Semarang, Surabaya, Malang dan Medan. Pada masa ini tentu saja tidak
ditemukan seorang Akuntan asal Indonesia apalagi mengenai EPA, tetapi setidaknya
Indonesia telah mengenal istilah Akuntansi atau lebih tepatnya Tata Buku
“Bookkeeper”. Singkatnya bangsa Indonesia belum memiliki peluang memimpin
praktek akuntan di tanah air, namun secara individu telah menyiapkan dirinya dengan
mengikuti pendidikan akuntan yang ada.
2.Masa Kemerdekaan
2.aOrde Lama
Indonesia Merdeka. Namun profesional akuntansi di tanah air saat itu masih
sangat minim. Hal itu terjadi karena minimnya perhatian dari pemerintah terhadap
Akuntansi mengingat Indonesia saat itu ditimpa segudang masalah politik-
ekonomi pasca menyatakan dirinya merdeka. Presiden Ir. Soekarno yang anti-
kapitalis membuat pelaku bisnis hengkang dari Indonesia yang juga berdampak
ikut hengkangnya para profesional akuntansi asing. Puncak masalahnya adalah saat
Indonesia mengalami inflasi 650% menjelang akhir masa pimpinan Presiden Ir.
Soekarno yang juga adalah sang proklamator RI. Tidak adanya investasi/
pendanaan yang masuk ditambah dengan minimnya tenaga ahli dalam akuntansi
membuat Indonesia lamban dalam hal membangun ekonominya. Padahal saat itu
juga pemerintah sedang menasionalisasikan perusahaan – perusahaan eks-belanda
yang ada di tanah air.
Sejarah mencatat, setidaknya pada masa orde lama ada beberapa hal penting
mengenai perubahan dalam bidang pendidikan akuntansi seperti pemakaian istilah

9. 5
Accounting (Amerika) dan Accountancy (Inggris) menggantikan istilah
Bookkeeper (yang diajarkan Belanda) dan juga persyaratan menjadi akuntan yang
semula harus menyelesaikan doktorandus ekonomi perusahaan kemudian
diharuskan mengambil mata kuliah tambahan seperti auditing, akunting sistem, dan
hukum perpajakan.
Kemudian sejarah lahirnya Profesi Akuntan asli Indonesia juga dimulai pada
orde lama ini dengan membentuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Awalnya, pada
17 Oktober 1957, Prof R Soemardjo bersama 4 alumnus pertama FEUI yaitu Drs.
Basuki Siddharta, Drs Hendra Darmawan, Drs Tan Tong Joe, dan Drs Go Tie Siem
memprakarsai dibentuknya suatu organisasi akuntan Indonesia. Akhirnya suatu
organisasi tersebut diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia yang secara resmi
dibentuk pada 23 Desember 1957 beranggotakan 11 akuntan yang ada saat itu, dan
kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada 24 Maret 1959. Dimana
setelah hampir 1 dasawarsa berdirinya IAI, Indonesia memiliki 12 Kantor Akuntan
pada awal tahun 1967. Selanjutnya di organisasi akuntan Indonesia inilah Etika
Profesi Akuntansi dan Kode Etiknya dibuat bekerja sama dengan pemerintah.
2.bOrde Baru
Indonesia pada masa dibawah pimpinan presiden Soeharto menganut sistem
perekonomian terbuka. Terbitnya Undang-Undang tentang Penanaman Modal
Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menandai era baru
pembangunan ekonomi bangsa Indonesia dimulai. Sebagai konsekuensi dari
perekonomian terbuka, Indonesia banyak kedatangan investasi asing/pendanaan
yang masuk dari dunia Internasional. Hal ini tentu saja berdampak pada kebutuhan
akan jasa profesional Akuntansi. Dan Indonesia kembali kedatangan banyak
Akuntan Asing. Untuk mengatasinya dibuatlah skema joint partnership oleh
pemerintah antara profesional akuntansi asing dengan profesional akuntansi
Indonesia untuk mendirikan Kantor Akuntan Gabungan. Pada November 1967
berdirilah Joint Partnership pertama di Indonesia dengan nama Kantor Akuntan
Arthur Young (Amerika) & Santoso Hartokusumo. Joint Partnership berikutnya
pada Mei 1968 dengan nama Kantor Akuntan Velayo (Filipina) & Utomo.
Kemudian Pemerintah menyusun Etika Profesi Akuntansi (“EPA”) dan Kode
Etik Kantor Akuntan Gabungan tersebut Dimana:

10. i
1.Tidak boleh mengaudit perusahaan negara (sekarang disebut BUMN) karena
Audit atas perusahaan negara merupakan wewenang Direktorat Akuntan Negara
(DAN).
2.Tidak diperkenankan meminta fasilitas penanaman modal asing (PMA).
3.Akuntan asing yang masuk ke Indonesia harus memenuhi ketentuan Undang-
Undang No. 34 Tahun 1954. (isinya dimana merupakan etika dimana seseorang
yang menyebut dirinya akuntan harus memenuhi persyaratan pendidikan
akuntan untuk melindungi kepentingan klien/pemberi kerja).
4.Akan membantu memajukan profesi akuntansi di Indonesia.
Dalam penerapannya, “EPA” maupun kode etik yang telah disusun diatas
banyak diabaikan. Banyak yang membuka praktek “akuntansi” padahal tidak
bersertifikasi, hal tersebut melanggar UU No. 34 Tahun 1954. Kemudian, dapat
dilihat secara jelas bagaimana Pertamina yang menerima bantuan dana dari Bank
Dunia juga diaudit/ ditangani oleh Kantor Akuntan Asing. Sampai puncaknya pada
tahun 1997 ketika krisis moneter melanda kawasan Asia, dimana Indonesia
mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan meminta bantuan
IMF yang kemudian IMF meminta kepada “the big six” (istilah kap terbesar di
dunia) untuk melakukan “due diligence” terhadap dunia perbankan yang kemudian
terungkap adanya masalah struktural perbankan di tanah air (namun sampai saat ini
masih belum terungkap jelas).
Akhirnya, Krisis Nasional pun terjadi, Presiden Soeharto diminta turun dari
jabatannya oleh rakyat Indonesia. Kegagalannya memimpin Indonesia selama
beberapa dekade ditandai dengan ia menyisakan hutang negara yang besar.
2.C Orde Setelah Orde Baru
Pada masa ini, Indonesia dipimpin oleh Presiden B. J. Habibie, Gusdur,
Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (“SBY”)
sampai dengan saat ini. Ada 2 hal besar yang dihadapi pemerintah pasca-Soeharto,
yang berdampak pada profesi Akuntansi di orde setelah orde baru ini adalah;
1.Membangun kembali perekonomian pasca krisis keuangan 1997/1998
2.Upaya menangani kasus korupsi dan memberantas korupsi yang masih terjadi

11. 7
Di Indonesia, Etika Profesi Akuntansi (“EPA”) dewasa ini khususnya kode
etik Akuntan Publik dituangkan kedalam SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik)
berdasarkan keputusan DepKeu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 17
Tahun 2008 yang isinya mewajibkan akuntan dalam melaksanakan tugas dari
kliennya berdasarkan SPAP.SPAP sendiri merupakan terjemahan dari International
Federations of Accountans. EPA/SPAP menjadi sangat vital dikarenakan
profesional di bidang akuntansi memiliki tanggung jawab yang luas, tidak hanya
kepada klien atau pemberi kerja tetapi juga kepada publik atau pihak ketiga yang
berkepentingan (seperti supplier, pegawai, pemerintah, creditor, dan konsumen).
Pelanggaran terhadap SPAP tentunya akan dikenakan sanksi yang tegas seperti
Pembekuan Izin Usaha sampai dengan Pencabutan Izin Usaha. Hal ini
dimaksudkan supaya kepercayaan publik terhadap pengendalian profesi akuntansi
terjaga dengan baik.
Perkembangan Profesi Akuntan
Menurut Baily, perkembangan profesi akuntan dapat dibagi ke dalam 4 periode
yaitu:
Pra Revolusi Industri
Sebelum revolusi industri, profesi akuntan belum dikenal secara resmi di Amerika
ataupun di Inggris. Namun, terdapat beberapa fungsi dalam manajemen perusahaan
yang dapat disamakan dengan fungsi pemeriksaan. Tujuan audit pada masa ini
adalah untuk membuat dasar pertanggungjawaban dan pencarian terjadinya
penyelewengan.
Masa Revolusi Industri Tahun 1900
Karena munculnya perkembangan ekonomi setelah revolusi industri yang banyak
melibatkan modal, faktor produksi, serta organisasi maka kegiatan produksi
menjadi besifat massal.
Sistem akuntansi dan pembukuan pada masa ini semakin rapih. Pemisahan antara
hak dan tanggung jawab manajer dengan pemilik semakin nyata dan pemilik
umumnya tidak banyak terlibat lagi dalam kegiatan bisnis sehari-hari dan muncul

12. i
kepentingan terhadap pemeriksaan yang mulai mengenal pengujian untuk
mendeteksi kemungkinan penyelewengan.
Tahun 1900 – 1930
Sejak tahun 1900 muncul perusahaan besar baru dan pihak yang mempunyai kaitan
kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Keadaan ini menimbulkan perubahaan
dalam pelaksanaan tujuan audit. Pelaksanaan audit mulai menggunakan
pemeriksaan secara testing karena semakin banyak sistem akuntansi pembukuan.
Tujuan audit bukan hanya untuk menemukan penyelewengan terhadap kebenaran
laporan neraca dan laba rugi, tetapi juga untuk menentukan kewajaran laporan
keuangan. Pada masa ini yang membutuhkan jasa pemeriksaan bukan hanya
pemilik dan kreditir, tetapi juga apemerintah dalam menentukan besarnya pajak.
Tahun 1930 – Sekarang
Sejak tahun 1930, perkembangan bisnis terus membesar, demikian juga
perkembangan sistem akuntansi yang menerapkan sistem pengawasan intern yang
baik. Pelaksanaan audit pun menjadi berubah dari pengujian dengan persentase
yang masih tinggi menjadi persentase yang lebih kecil. Tujuan audit pun bukan
lagi menyatakan kebenaran tetapi menyatakan pendapat atas kewajaran laporan
keuangan.
2.2Konsep dasar Etika dalam Profesi Akuntan
Konsep Etika dan Moral. Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno etos (bentuk
tunggal) dan to etha (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam
pengertian ini, etika berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan hidup yang dianggap
baik. Dalam Bahasa Arab, etika dianggap sama dengan akhlak, atau ilmu akhlak, yang
berarti perilaku atau perbuatan yang dianggap mulia oleh masyarakat. Semua pengertian
mengenai etika tersebut mengacu atau merujuk pada perilaku atau perbuatan yang
dianggap baik, atau pantas menurut adat itiadat yang berlaku di suatu lingkungan atau
kalangan masyarakat tertentu.
Istilah moral berasal dari kata Bahasa Latin mos (bentuk tunggal) dan mores (bentuk
jamak), yang berarti adat atau kebiasaan (Kanter, 2001). Dengan demikian, baik etika
maupun moral mempunyai makna yang hampir sama, yaitu adat atau kebiasaan Dalam

13. 9
tradisi filsafat istilah etika lazim difahami sebagai suatu teori ilmu pengetahuan yang
mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk tentang perilaku manusia.
Moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai
manusia. Sistem nilai ini terkandung dalam petuah-petuah, nasehat, wejangan, peraturan,
perintah dan semacamnya yang diwariskan secara turun temurun melalui agama atau
kebudayaan tertentu. Moralitas adalah tradisi kepercayaan dalam agama atau kebudayaan
tentang perilaku yang baik dan buruk (Suseno, 1987). Moralitas memberikan manusia
petunjuk konkret tentang bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus bertindak
dalam hidup ini sebagai insan manusia yang baik dan bagaimana kita menghindari
perilaku-perilaku yang tidak baik.
Moralitas memberi kita ajaran tentang bagaimana kita harus hidup. Sedangkan etika
hanyalah refleksi ktitis atas ajaran moral tersebut. Dapat kita katakan bahwa moralitas
adalah petunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana kita harus hidup. Sedangkan
etika adalah perwujudan dan aplikasi secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap
pakai itu. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi orientasi tentang
bagaimana kita melangkah dalam hidup ini. Perbedaan keduanya adalah, moralitas
mengajarkan kepada kita tentang ”cara kita melangkah”. Sedangkan etika justru
mempersoalkan tentang ”mengapa harus cara tersebut”.
a.Konsep Etos
Dalam Bahasa Inggris ethos berarti ciri-ciri atau sikap dari individu, masyarakat atau
budaya terhadap kegiatan tertentu. Pemakaian kata etos, misalnya tampak pada
kombinasi etos kerja, etos profesi dan sebagainya. Apabila kita menggunakan atau
mendengar istilah etos kerja, maka ini dimaksudkan sebagai ciri-ciri atau sikap seseorang
atau sekelompok orang terhadap kerja. Dalam etos kerja terkandung nilai-nilai positif
dari pribadi atau kelompok yang melaksanakan kerja seperti disiplin, tanggungjawab,
dedikasi, integritas, transparansi dan sebagainya.

14. i
Etos juga dapat dipandang sebagai semangat dan sikap batin seseorang atau
sekelompok orang terhadap kegiatan yang didalamya termuat nila inilai moral tertentu.
(Suseno,1992). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki
etos kerja yang tinggi, berarti dia melaksanakan suatu pekerjaan secara sungguhsungguh
dengan dilandasi suatu keyakinan, bahwa melakukan suatu pekerjaan yang baik akan
mendapatkan balasan (reward) yang lebih baik atau sepadan.
b.Konsep Etiket
Etiket berasal dari kosa kata bahasa Inggris etiquette yang berarti aturan untuk
hubungan formal atau sopan santun. Pemakaian kata etiket, misalnya tanpak pada
perpaduan kata sebagai berikut : etiket pergaulan, etiket makan, etiket berbicara dan
sebagainya. Meskipun ada kaitannya tetapi etiket tidak sama dengan etika. Kaitan antara
etiket dan etika adalah sama-sama mengacu pada norma atau aturan. Etika mengacu pada
norma moral sedangkan etiket mengacu pada norma kelaziman. Kita tidak bisa
memastikan bahwa orang yang memiliki etiket akan secara otomatis menunjukkan
perilaku etis. Sebagai contoh, seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari,
seseorang yang beretiket baik misalnya: bertutur kata baik, bersikap sopan dan bersikap
terhormat tetapi ternyata ia adalah seorang koruptor.
Menurut K. Bertens (2000) terdapat beberapa pendekatan dalam memandang etika.
Pendekatan etika tersebut terdiri dari; Pendekatan etika normatif, etika deskriptif dan
metaetika. Dibawah ini akan diuraikan dan dijelaskan mengenai pendekatan etika
tersebut serta contohnya sehingga menjadi jelas dalam penerapannya.
c.Pendekatan Etika Normatif.
Etika normatif mengevaluasi, apakah perilaku tertentu bisa diterima atau tidak
berdasarkan norma-norma moral yang menjunjung tinggi martabat manusia. Etika
normatif bersifat memerintahkan atau menentukan benar atau tidaknya perilaku atau
asumsi moral tertentu, berdasarkan argumentasi yang mengacu pada norma-norma moral
yang tidak bisa ditawar-tawar. Etika normatif terfokus pada perumusan prinsipprinsip
moral yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Pada etika normatif,
perilakuperilaku seperti mencuri, penggelapan dan tindakan korupsi tidak bisa diterima
karena bertentangan dengan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi.
Etika normatif dibagi dalam etika umum dan etika khusus. Etika umum memfokuskan
pada kajian-kajian umum, seperti apa yang dimaksud dengan norma moral, mengapa

15. 11
norma moral berlaku umum, apa perbedaan antara hak dan kewajiban, apa persyaratan
agar manusia dapat dikatakan memiliki kebebasan dan sebagainya. Etika khusus
menitikberatkan pada prinsi prinsip atau norma-norma moral pada perilaku manusia yang
khusus, misalnya perilaku manusia di bidang-bidang bisnis, kedokteran, politik dan
sebagainya. Etika khusus biasanya memulai pengkajian dengan menyatakan premis
(pernyataan) normatif, kemudian membandingkan dengan premis faktual dan akhirnya
sampai pada simpulan etis yang juga bersifat normatif. Berikut ini disajikan suatu contoh
argumentasi dalam etika khusus : - - - Uang milik negara tidak boleh dicuri (premis
normatif) Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik adalah tindakan pencurian uang
milik negara (premis faktual). Jadi, korupsi tidak diperbolehkan (simpulan).
d.Pendekatan Etika Deskrisptif.
Etika deskripstif berusaha mempelajari secara kritis dan rasional mengenai sikap dan
perilaku manusia. Etika deskriptif membahas mengenai fakta secara utuh, yaitu mengenai
nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang saling berkaitan dengan situasi dan
realitas konkret dalam kehidupan manusia. Etika Deskriptif memberikan pemahaman
mengenai kenyataankenyataan dan penghayatan nilai dalam suatu masyarakat, tentang
sikap orang dalam menghadapi hidup dan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan
manusia bertindak etis.
Pendekatan ini juga mempelajari perilaku moral yang dilandasi oleh anggapan-
anggapan tertentu, mengenai perbuatan apa yang baik atau diperbolehkan dan perbuatan
apa yang buruk atau tidak diperbolehkan yang dilakukan komunitas masyarakat tertentu.
Secara konkretnya, pendekatan etika deskripstif hanya bersifat menggambarkan dan tidak
mengevaluasi secara moral. Sebagai contohnya etika deskriptif tidak menilai, apakah adat
memenggal kepala bagi pelaku pembunuhan dan memotong tangan bagi pelaku pencurian
yang dilakukan oleh suku primitif atau ajaran tertentu bisa diterima atau ditolak.
e.Pendekatan Etika Metaetika.
Etika Metaetika membahas mengenai bahasa atau logika khusus yang digunakan di
bidang moral sehingga perilaku etis tertentu dapat diuraikan secara analisis. Dalam
pendekatan metaetika, suatu perilaku dikatakan baik dari sudut moral bukan sekedar
karena perilaku itu membantu atau meningkatkan martabat orang lain, tetapi juga perilaku
itu memenuhi suatu persyaratan moral tertentu. Sebagai contoh penerapannya, misalnya,
apabila kita menjadi pendonor organ tubuh untuk transplantasi itu baik dari sudut moral
dan dianggap sebagai perbuatan hebat dan sangat terpuji. Tetapi kegiatan ini menjadi tidak

16. i
baik apabila kita sebagai pendonor ternyata menjual organ kepada pasien yang akan
ditransplantasi.
f.Etika Dalam Konsep Dasar Audit.
Konsep Dasar Audit Dalam melaksanakan tugas audit, akuntan menerapkan prosedur,
metode dan teknik sesuai dengan kondisi yang dihadapinya namun selaras dengan standar
audit. Untuk menetapkan standar diperlukan konsep yang mendasarinya sehingga standar
tersebut dapat dijabarkan dalam prosedur, metode dan teknik audit. Konsep dasar sangat
diperlukan karena merupakan dasar untuk pembuatan standar. Menurut Mautz & Sharaf,
teori audit tersusun atas lima konsep dasar, yaitu : 1.Independensi (Independence).2.
Kehati-hatian dalam audit (Due audit care), 3. Etika perilaku (Ethical conduct), 4.
Bukti (Evidence). 5. Penyajian atau pengungkapan yang wajar (Fair presentation).
Independensi, kehati-hatian dan etika perilaku berkaitan dengan diri pribadi akuntan
sedangkan bukti audit dan penyajian yang wajar berkaitan dengan aktifitas/kegiatan audit.
2.3Kode Etik Akuntan Profesional
a.Prinsip Dasar
Akuntan Profesional mematuhi prinsip dasar etika berikut ini:
a)Integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan
bisnis.
b)Objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang
tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan pertimbangan
profesional atau bisnis.
c)Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian
profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau
pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan
perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-
sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku.
d)Kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil
hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut
kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat
suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta
tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional
atau pihak ketiga.

17. 13
e)Perilaku Profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan
menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi Akuntan
Profesional.
b.INTEGRITAS
a)Prinsip integritas mewajibkan setiap Akuntan Profesional untuk bersikap lugas dan
jujurdalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Integritas juga
berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya.
b)Akuntan Profesional tidak boleh terkait dengan laporan, pernyataan resmi,
komunikasi, atau informasi lain ketika Akuntan Profesional meyakini bahwa
informasi tersebut terdapat:
1.Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan;
2.Pernyataan atau informasi yang dilengkapi secara sembarangan; atau
3.Penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga
akan menyesatkan.
Ketika menyadari bahwa dirinya telah dikaitkan dengan informasi semacam itu, maka
Akuntan Profesional mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tidak
dikaitkan dengan informasi tersebut.
c)Akuntan Profesional dianggap tidak melanggar ketentuan paragraf (b) diatas
sepanjang Akuntan Profesional memberikan laporan yang telah diperbaiki terkait
dengan permasalahan yang terdapat dalam paragraf tersebut.
c.OBJEKTIVITAS
a)Prinsip objektivitas mewajibkan semua Akuntan Profesional untuk tidak membiarkan
bias, benturan kepentingan, atau pengaruh tidak sepantasnya dari pihak lain, yang
dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya.
b)Akuntan Profesional mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengganggu
objektivitasnya. Namun tidak mungkin untuk mendefinisikan dan memberikan
rekomendasi atas seluruh situasi yang akan dihadapi oleh Akuntan Profesional.
Akuntan Profesional tidak akan memberikan layanan profesional jika suatu keadaan
atau hubungan menyebabkan terjadinya bias atau dapat memberi pengaruh yang
berlebihan terhadap pertimbangan profesionalnya.

18. i
d.KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN PROFESIONAL
a)Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap Akuntan
Profesional untuk:
1.Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan
untuk menjamin klien atau pemberi kerja akan menerima layanan profesional yang
kompeten; dan
2.Bertindak cermat dan tekun sesuai dengan standar teknis dan profesional yang
berlaku ketika memberikan jasa profesional.
b)Jasa profesional yang kompeten mensyaratkan pertimbangan yang cermat dalam
menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional untuk jasa yang diberikan.
Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah yaitu:
1.Pencapaian kompetensi profesional;
2.Pemeliharaan kompetensi profesional.
c)Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran yang berkelanjutan
dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan.
Program pengembangan profesional yang berkelanjutan membuat Akuntan
Profesional dapat mengembangkan dan memelihara kemampuannya untuk bertindak
secara kompeten dalam lingkungan profesional.
d)Ketekunan meliputi tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan penugasan,
berhati-hati, lengkap, dan tepat waktu.
e.KERAHASIAAN
a)Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap Akuntan Profesional untuk tidak melakukan
hal berikut:
1.Mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan
hubungan bisnis kepada pihak di luar Kantor Akuntan atau organisasi tempatnya
bekerja tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika
terdapat hak atau kewajiban secara hukum atau profesional untuk
mengungkapkannya; dan
2.Menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan
hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
b)Akuntan Profesional menjaga kerahasiaan informasi, termasuk dalam lingkungan
sosialnya, serta waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja
terutama kepada rekan bisnis dekat atau anggota keluarga dekat.

19. 15
c)Akuntan Profesional menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon
klien atau pemberi kerja.
d)Akuntan Profesional menjaga kerahasiaan informasi di dalam Kantor Akuntan atau
organisasi tempatnya kerja.
e)Akuntan Profesional mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk
memastikan bahwa staf yang berada di bawah pengawasannya dan orang yang
memberi saran dan bantuan profesional, menghormati kewajiban Akuntan Profesional
untuk menjaga kerahasiaan informasi.
f)Kewajiban untuk mematuhi prinsip kerahasiaan terus dipertahankan, bahkan setelah
berakhirnya hubungan antara Akuntan Profesional dengan klien atau pemberi kerja.
Ketika Akuntan Profesional berpindah kerja atau mendapatkan klien baru, Akuntan
Profesional berhak untuk menggunakan pengalaman yang diperoleh sebelumnya.
Namun demikian, Akuntan Profesional tidak menggunakan atau mengungkapkan
setiap informasi rahasia baik yang diperoleh atau diterima dari hubungan profesional
atau bisnis sebelumnya.
2.4Kewajiban Etika Profesi
a.Aturan Etika
a)Independensi, Integritas, Obyektivitas
Independensi : anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental
independen didalam memberikan jasa profesional. Sikap mental independen
tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam
penampilan (in appearance).
Integritas dan Objectivitas: anggota KAP harus mempertahankan integritas dan
objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan
faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya
kepada pihak lain.
b)Standar Umum dan Prinsip Akuntansi
Standar Umum : * Kompetensi profesional * Kecermatan dan keseksamaan
profesional. * Perencanaan dan supervisi * Data relevan yang memadai.
Prinsip Akuntansi (Anggota KAP tidak diperkenankan) :
1.Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan
atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum atau

20. i
2.Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang
harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang
berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari
prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang
ditetapkan IAI.
c)Tanggung Jawab kepada Klien
Informasi Klien yang Rahasia Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan
informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.
Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk
1.Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan
aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi.
2.Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi
penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap
ketentuan peraturan yang berlaku.
3.Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang anggota sesuai
dengan kewenangan IAI atau
4.Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian
komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI –
KAP dalam rangka Penegasan disiplin anggota
d)Tanggungjawab kepada Rekan Seprofesi
Tanggung jawab kepada Rekan Seprofesi ·
Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan
perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Komunikasi Antarakuntan
Publik ·
Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan
mengadakan perikatan (engagement) audit menggantikan akuntan publik
pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan
jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. ·
Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan
komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. Perikatan Atestasi ·
Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikataan atestasi yang jenis
atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang

21. 17
lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk
memnuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan
yang berwenang.
e)Tanggungjawab dan Praktik Lain
Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan ·
Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan
perkataan yang mencemarkan profesi. Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran
Lainnya ·
Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien
melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran
lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profes
2.5Pengembangan Sistem Kendali Mutu (SPM NO.1)
Profesi akuntan publik menurut Mulyadi (2002, 4) merupakan profesi kepercayaan
masyarakat, dari profesi inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak
memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan
keuangan. Bidang jasa yang dilaksanakan oleh profesi akuntan publik terbagi menjadi
dua yaitu jasa assurance dan jasa non assurance. International Ethics Standards Board for
Accountants (2018) menyebutkan bahwa: “An assurance engagement is an engagement
in which a professional accountant in public practice (PAPP) expresses a conclusion
designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the
responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter
against criteria.” Dengan demikian, jasa assurance merupakan jasa oleh profesi akuntan
publik untuk memberikan keyakinanbagi pengguna informasi keuangan.Salah satu jasa
assurance adalah jasa atestasi, yakni akuntan mengeluarkan laporan tentang keyakinan
suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa non assurance adalah jasa yang dihasilkan
oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan
negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan, misalnya jasa kompilasi,
perpajakan, dan jasa konsultasi.
Akuntan publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban
kepercayaan publik. Meskipun akuntan publik berupaya untuk senantiasa
memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi
kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa

22. i
akuntan pubik akan tetap ada. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan
masyarakat dan sekaligus melindungi profesi akuntan publik, diperlukan suatu undang-
undang yang mengatur profesi akuntan publik.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Akuntan Publik dijelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) harus memiliki dan
melampirkan rancangan sistem pengendalian mutu (RSPM) KAP yang
memenuhiStandarProfesional Akuntan Publik (SPAP) yang sekurang-kurangnya
mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu. KAP atau cabang
KAP diharuskan untuk menjalankan sistem pengendalian mutu tersebut. Berdasarkan
SPAP yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2013 dalam
Standar Pengendalian Mutu (SPM) No. 01, sistem pengendalian mutu mencakup unsur-
unsur sebagai berikut:
1.tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu,
2.ketentuan etika profesi yang berlaku,
3.penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu,
4.sumber daya manusia,
5.pelaksanaan perikatan, dan
6.pemantauan.
Sistem pengendalian mutu yang dibuat harus sesuai dengan aturan baku yang ada dan
harus diterapkan dengan sepenuhnya sesuai dengan sistem pengendalian mutu yang telah
ditetapkan, sehingga KAP dapat melaksanakan tugas auditnya dengan baik dan guna
meningkatkan kredibilitasnya di masyarakat agar tidak diragukan dan independen.
2.6Kepatuhan terhadap Standar yang relevan (ISA/SA 200 dan ISA/SA 230)
a.Ruang lingkup SA 200
SA 200 mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melakukan
audit atas laporan keuangan sesuai dengan SA.
Menjelaskan ruang lingkup, wewenang dan struktur SA 200. SA 200 ditulis dalam
konteks audit atas laporan keuangan.

23. 19
Suatu audit sesuai dengan standar audit dilakukan atas dasar pemikiran bahwa
manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah
mengakui tanggung jawab tertentu yang mendasar bagi pelaksanaan audit.
Audit atas laporan keuangan tidak membebaskan manajemen atau pihak yang
bertanggung jawab atas tata kelola dari tanggung jawab mereka
Tanggal Efektif ISA 200: untuk periode yang dimulai pada atau setelah 15 Desember
2009
b.Tujuan SA 200
Untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara
keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau
kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini apakah
laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka
pelaporan keuangan yang berlaku; dan
Untuk melaporkan laporan keuangan, dan mengomunikasikannya sebagaimana
disyaratkan oleh SA, sesuai dengan temuan auditor.
c.Ketentuan SA 200
Kepatuhan terhadap ketentuan etika yang berkaitan dengan audit laporan
keuangan.Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan
dan melaksanakan audit atas laporan keuangan.
Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengurangi risiko
audit ke tingkat rendah yang dapat diterima untuk menyatakan pendapat
Auditor harus mematuhi semua SA yang relevan dengan audit.Auditor harus mematuhi
setiap persyaratan SA kecuali, seluruh SA tidak relevan atau persyaratan bersyarat dan
ketentuan tidak ada
Dalam hal penyimpangan dari ISA auditor harus melakukan prosedur audit alternatif
untuk mencapai tujuan dari persyaratan tersebut.
Jika tujuan SA tidak dapat dicapai, auditor harus mengevaluasi apakah hal ini
menghalangi auditor untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor dan dengan demikian

24. i
mengharuskan auditor, sesuai dengan SA, untuk memodifikasi opini auditor atau
menarik diri dari perikatan. Dokumentasikan hal yang sama sesuai dengan ISA 230.
d.Pernyataan Standar Audit – SA 230
SA 230 memberikan panduan kepada auditor tentang cara menyiapkan dokumentasi
audit untuk audit atas laporan keuangan. Tujuan dokumentasi audit adalah untuk
memberikan bukti bahwa audit direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SA serta
ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan untuk mendukung dasar auditor dalam
mengambil kesimpulan tentang pencapaian tujuan audit secara keseluruhan.
e.Ruang lingkup dan tujuan
Standar Auditing SA 230 ini memberikan panduan kepada auditor tentang cara
menyiapkan dokumentasi audit untuk audit atas laporan keuangan. Tujuan dokumentasi
audit adalah untuk memberikan bukti bahwa audit direncanakan dan dilaksanakan sesuai
dengan SA serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan untuk mendukung
dasar auditor dalam mengambil kesimpulan tentang pencapaian tujuan audit secara
keseluruhan.
Selain tujuan utama ini, dokumentasi audit juga dapat membantu tim perikatan untuk
merencanakan dan melaksanakan audit, membantu tanggung jawab pengawasan dan
peninjauan, memungkinkan akuntabilitas atas pekerjaan yang dilakukan, menyimpan
catatan hal-hal penting yang berkelanjutan, dan memfasilitasi peninjauan pengendalian
mutu. dan inspeksi eksternal.
SA 230 berlaku untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada
atau setelah tanggal 1 April 2009. Tujuan auditor adalah untuk menyiapkan dokumentasi
yang memberikan catatan yang cukup dan tepat tentang dasar laporan auditor dan bukti
bahwa audit telah direncanakan. dan dilakukan sesuai dengan SA serta persyaratan
hukum dan peraturan yang berlaku.
SA 230 juga memberikan definisi istilah-istilah penting, termasuk “dokumentasi
audit,” yang didefinisikan sebagai catatan prosedur audit yang dilaksanakan, bukti audit
relevan yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai auditor. “File audit” mengacu pada
satu atau lebih folder atau media penyimpanan lainnya, dalam bentuk fisik atau
elektronik, yang berisi catatan yang berisi dokumentasi audit untuk suatu perikatan
tertentu. Terakhir, “auditor berpengalaman” didefinisikan sebagai individu yang

25. 21
memiliki pengalaman audit praktis, pemahaman wajar tentang proses audit, SA dan
persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, lingkungan bisnis di mana entitas
beroperasi, dan isu-isu audit dan pelaporan keuangan yang relevan dengan audit. industri
entitas.
f.Persyaratan
Mempersiapkan dokumentasi saat pekerjaan audit dilakukan membantu memastikan
bahwa dokumentasi tersebut akurat dan dapat diandalkan. Hal ini penting karena
dokumentasi berfungsi sebagai bukti atas prosedur audit yang dilakukan, bukti yang
diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai.
Jika dokumentasi tidak disiapkan secara tepat waktu, dokumentasi tersebut mungkin
menjadi kurang akurat dan lengkap, sehingga menyulitkan peninjauan dan evaluasi bukti
dan kesimpulan sebelum menyelesaikan laporan auditor. Persiapan dokumentasi yang
tepat waktu juga membantu memastikan bahwa audit dilakukan secara efisien dan
efektif, karena setiap masalah atau permasalahan dapat diidentifikasi dan ditangani
dengan segera. Mempersiapkan dokumentasi audit yang cukup dan tepat secara tepat
waktu sangat penting untuk meningkatkan kualitas audit dan memfasilitasi peninjauan
dan evaluasi yang efektif atas bukti dan kesimpulan yang dicapai sebelum laporan
auditor diselesaikan.
Mempersiapkan dokumentasi audit yang cukup dan tepat secara tepat waktu sangat
penting untuk meningkatkan kualitas audit dan memfasilitasi peninjauan dan evaluasi
yang efektif atas bukti dan kesimpulan yang dicapai sebelum laporan auditor
diselesaikan.
g.Dokumentasi Prosedur Audit yang Dilakukan dan Bukti Audit yang Diperoleh
Dokumen prosedur audit memerlukan penyiapan dokumentasi audit, yaitu catatan
pekerjaan auditor selama suatu perikatan audit. Tujuan utama dokumentasi audit adalah
untuk memberikan bukti bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar audit dan
persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.
Bentuk, isi, dan luas dokumentasi audit akan bergantung pada berbagai faktor, seperti
ukuran dan kompleksitas entitas yang diaudit, sifat prosedur audit, dan risiko kesalahan
penyajian material yang teridentifikasi. Contoh dokumentasi audit mencakup program

26. i
audit, analisis, ringkasan hal-hal signifikan, surat konfirmasi dan representasi, serta
korespondensi mengenai hal-hal signifikan.
SA 230 juga menjelaskan bahwa auditor tidak perlu mendokumentasikan setiap hal
yang dipertimbangkan atau pertimbangan profesional yang dibuat selama audit. Namun,
mereka harus mendokumentasikan hal-hal signifikan yang menimbulkan risiko
signifikan, hasil prosedur audit yang menunjukkan bahwa laporan keuangan mungkin
mengandung salah saji material; keadaan yang menyebabkan kesulitan signifikan dalam
menerapkan prosedur audit yang diperlukan, dan temuan yang dapat mengakibatkan
modifikasi terhadap opini audit.
Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan bentuk, isi,
dan luas dokumentasi audit, dan harus mendokumentasikan pertimbangan profesional
yang dibuat jika pertimbangan tersebut signifikan. Dokumentasi audit harus cukup untuk
memungkinkan auditor yang berpengalaman memahami sifat, waktu, dan luas prosedur
audit yang dilakukan, hasil prosedur audit, dan hal-hal signifikan yang timbul selama
audit serta kesimpulan yang diambil darinya.
Secara keseluruhan, prosedur audit menekankan pentingnya menyiapkan dokumentasi
audit yang memadai dan tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar audit dan
persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

27. 23
BAB III
PENUTUP
3.1Kesimpulan
Kita telah mengeksplorasi pentingnya pengembangan konsep etika, Standar
Internasional tentang Audit (ISAs), dan pengendalian mutu dalam pengembangan
audit berbasis risiko. Etika adalah pondasi yang tak tergantikan dalam praktik audit
yang berhasil, dengan nilai-nilai seperti integritas, independensi, dan objektivitas
menjadi kunci. ISAs memberikan kerangka kerja yang konsisten dan jelas bagi para
auditor di seluruh dunia, memastikan bahwa audit dilakukan dengan metode yang
profesional dan efektif. Pengendalian mutu dalam pengembangan audit berbasis
risiko memungkinkan pengalokasian sumber daya yang tepat, dengan fokus pada
area-area yang paling berisiko dan penting bagi entitas yang diaudit. Dengan
mengutamakan etika, mematuhi ISAs, dan mengembangkan pengendalian mutu
yang efektif, praktik audit dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi
semua pemangku kepentingan.

28. i
Daftar Pustaka
AAIPI. 2013. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Jakarta.
. 2014. Kode Etik Audit Intern Pemerintah Indonesia. Jakarta.
Arens, Alvin A., Ronald J Elder and Mark S Beasley. 2008. Auditing dan Jasa Assurance
Edisi 12 Jilid 1 (diterjemahkan oleh tim penerbit Erlangga). Jakarta: Penerbit Erlangga.
IAPI, 2016, Standar Profesional Akuntan Publik, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2011. Standar Profesi Akuntan Publik. Jakarta: Salemba
Empat.
K. Bertens (2000). Pengeantar Etika Bisnis. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
Mulyadi. 2002. Auditing Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
Suseno,Franz Magnis, 1992, Pijar Pijar Filsafat dari Gatholco ke filsafat perempuan dari
Adam Muller ke filsafat Postmedrnisme, Yogyakarta: Kanisius
Theodorus M Tuanakotta, 2015 , Setengah Abad Profesi Akuntansi. Penerbit Salemba Empat
Theodorus M. Tuanakotta, 2013, Audit Berbasis ISA, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
Theodorus M. Tuanakotta, 2015, Audit Kontemporer, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik