Menteri PAN _ RB.pdf reformasi birokrasi berdampak

materi menteri PAN RB birokrasi berdampak

1. >
BerAKHLAK

BERGERAK
REFORMASI BIROKRASI
BERDAMPAK

2. = BR moe ~ 、
Arahan Presiden
Joko Widodo
Tentang

Reformasi
Birokrasi

1. 3.

Birokrasi yang Reformasi Birokrasi Birokrasi Lincah

Berdampak Bukan Tumpukan dan Cepat
Kertas

(Ditopang Pemerintah Digital Berbasis Data)

3. Zona

Nyaman, Sistem
takut SnDgsran yang
Perubahan | | Késejanteraan orruption | 5

ASN menjadi

tidak — = E
KKN terperhatikan は Stivers E = Birokrasi aan
Kecurangan | Profesional da
saben! Bar Berkelas Dunia

Politisasi

A nme A

® Berorientasi Pelayanan
Akuntabel

Dunia yang VUCA dengan

Triple Disruption yang dipicu
Teknologi (Indusrti 4.0 menuju
Era Society 5.0)

Generasi Millennials
+Bonus Demografi

Pandemi

= Kompeten

= Harmonis

4. REFORMASI BIROKRASI
(ENGINES for DEVELOPMENT)

Perbaikan tumpang E 4
tindih kebijakan SSCS
Penyederhanaan Perampingan struktur
proses bisnis organisasi

Manajemen kinerja Pengawasan

Tujuan dan Target

Pembagian Peningkatan kapasitas Pembangunan

kewenangan SDM

Masalah Negara Relasi antar aktor dan sebagainya

REFORMAS! BIROKRASI
Penting untuk memilih sektor/isu (prioritas) TEMATIK (SPECIFIC ENGINES
가지지 for DEVELOPMENT)

yang akan mempercep
memberikan mom

tor lain dan

cobalt Sectoral & Cross-sectoral approach

5. >
gy Panrb BerAKHLAK

PENERAPAN
REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

RB PENANGGULANGAN RB PENINGKATAN RB PERCEPATAN 벽 >
KEMISKINAN <B> INVESTAS! 개 PRIORITAS A

AKTUAL PRESIDEN 1
Reformasi birokrasi

Tata Kelola birokrasi agar memperkuat penerapon Penguatan tata kelola birokrasi

ja anggaran kemiskinan omnibus law, meningkatkan merespons dan mengawal hal-hal
bordampak optimal pada competitiveness index, untuk mendesak sesuai arahan Bapak
penurunan kemiskinan. eee gandakım inesatonl. Presiden, sehingga dapat
Cara kerja kolaboratif dalam Dukungan terhadap Te ae Yang pia dd
So aerate ican kemudahan investasi menjadi serius pada masyarakat.
Len boss indeks reformasi birokrasi bagi Co Renan ere
kemiskinan. K/L/Pemda. produk dalam negeri melalui

e-katalog

6 RB DIGITALISASI

ADMINISTRASI
Arsitektur SPBE ees
Menopang RB

Torment D.

6. sn

Mempercepat manfaat program
pembangunan agar dapat di
jangsung oleh masyarakat

ke program prioritas Presiden

Joko Widodo

Pengentasan KEMISKINAN
Anggaran kemiskinan besar tidak sebanding
dengan hasil penurunan kemiskinan

Memudahkan INVESTASI

Mendorong percepatan kebijakan omnibuslaw dan
meningkatkan competitiveness indeks, sehingga
investasi dapat menggerakan perekonomian

Akselerasi DIGITALISASI
Administrasi Pemerintahan
Terciptanya birokrasi tangkas dan pelayanan
publik yang prima berbasis struktrur digital,
budaya digital, dan kompetensi digital

Tematik PRIORITAS PRESIDEN
Merespon dan mengawal hal-hal yang mendesak
menurut presiden sehingga dapat meminimalisir
risiko yang berdampak serius pada masyarakat
Contoh: lsu Stunting, penggunaan PON, dl

Mengurai dan
menyelesaikan secara
konkret akar
masalah yang terkait
tata kelola pada
isu/program prioritas
pemerintah

7. © Target

y iski
©) kemiskinan

(2024) RB mengintervensi dan
memperbaiki aspek tata
kelola pengentasan

AN Target

kemisidnan Fans ne eo

an perbaikan proses bisnis,

perbaikan data, perbaikan
regulasi/kebijakan,
reformulasi program/
kegiatan sehingga lebih
tepat sasaran, penyediaan
dukungan IT, dil

(2024)

Besarnya
anggaran terkait
belum berdampak
optimal pada
besaran penurunan
kemiskinan

program terkait
pendidikan,
kesehatan, dsb.

8. digital di

TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK
PEMANFAATAN DIGITAL ID BERBASIS DATA KEPENDUDUKAN

Arsitektur SPBE Nasional er dan akan terus disesuaikan untuk
fokus ke 3 sistem dasar (identitas platform pertukaran data, don

LAR

konsep DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE (DPI), yoitu tren
pembayaran digital)

pemerintahan dunia yong
sebagai fondasi pemerintahan digital. Saat ini juga bahkan sudah ada piagam PBB khusus untuk DPI

回 Berbasis data kependudukan
(UU 24/2013 Administrasi Kependudukan)

Melalui orsitektur SPBE tidak
mengutamakan pembangunan
oplikasi baru, tetapi memastikan

litas antar aplikasi

existing menjadi layanan digital
pemerintah yang terpadu
(borupa platform

s!3ae』1S JeISIUI

Portal Nasional Pelayanan Publik akan mendukung dalam
program MPP-Digital

Digital Public Infrastructure (DPI)

620 628

(626 & 62€
=.

ト | o

en Opec
< ーー……
CES

D Upon nine

Layanan DATA (SD!)
=

AU ie ma

9. URGENSI PENYELENGGARAAN
SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik)

O

Memudahkan Warga
Mengakses Layanan Publik
Terdapat + 27.000 Aplikasi: Warga harus bikin
banyak akun dan isi banyak data untuk akses
layanan publik.

&

Menaikkan Indeks Persepsi Korupsi,
Tingkat Kemudahan Berbisnis,
& Indeks Penegakan Hukum
SPBE yang baik akan mampu
mengerek berbagai indikator
penting bagi terciptanya
pemerintahan yang bersih
dan efektif.

10. [sarınan ] BerAKHLAK
: Perpres Arsitektur
ee SPBE Telah
Des a mens Ditandatangani Ba
sek ns Fin Ha ica Presiden

Joko Widodo

Bukti komitmen pemerintah
mengakselerasi implementasi
integrasi proses bisnis, data &
informasi, insfrastruktur SPBE,
aplikasi SPBE & keamanan
SPBE untuk Pencegahan
korupsi & peningkatan kualitas

pelayanan publik

11. SPBE TIDAK HARUS O
MENAMBAH APLIKASI PELAYANAN EKSTERNAL:

Warga tidak harus download
begitu banyak aplikasi, bikin
begitu banyak akun, isi

berulang begitu banyak
data.

と 44

Perlu dihindari:
Satu Inovasi,
Satu Aplikasi

A y 。
Integrasi/interoperabilitas
antar-sistem di lingkup
pemerintahan.

12. wy MPP DIGITAL w

panrb Ma! Pelayanan Publik

MPP Digital menghadirkan penyelenggaraan ㆍ TT
DAMPAK pelayanan yang efektif & efisien PROGRESS
A

Masyarakat hanya cukup sekall ~"
Wuaunan proses bisnis don
CES MEA
= Masyarakat hanya butun 1 okun
onyok okun di berboga! Untuk berbogale-tervices | Pengembangon Infrastruktur apikos!
¿operen
(e-services CES
‘dimanopun kopanpun, melalui © momo
Mosyarakot herus aatang ーー
CPE
mengaktes loyenon (O) rsrsuien keomanan don pertorme optikas

STRATEGI KE DEPAN LAYANAN o
= ED cnn Y) entes

1. Standardisasi integrasi layanan instansi
Pemerintah yang akan terhubung di MPP - ーーー -

=
2. Penguatan keamanan aplikasl, (MPP Digital merupakan hasil % % |
ee paid wer @ @ O mir mé 3 호

13. =, Rintisan MPP Digital di 21 Kab/Kota

Le des 1. Kabupaten Banyuwangi 11. Kota Magelang
2. Kota Banda Aceh 12. Kota Surakarta
3. Kota Batam 13. Kabupaten Sragen
© © © 4. Kota Bukittinggi 14. Kota Yogyakarta
… 에 5. Kabupaten Musi Rawas 15. Kabupaten Tuban
6. Kota Tanjungpinang 16. Kabupaten Magetan
Intormasi Terkini 7. Kota Metro 17. Kota Mojokerto
8. Kabupaten Brebes 18. Kota Kendari
9. Kabupaten Grobogan 19. Kota Samarinda
10. Kabupaten Banyumas 20. Kabupaten Kotawaringin Timur

21. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pertimbangan Prioritas
1. Daerah yang Belum Memiliki Aplikasi

Target hingga
akhir 2024:
2. Capaian Indeks SPBE

3. Kondisi Infrastruktur Teknologi

14. PENYEDERHANAAN JABATAN UNTUK BIROKRASI LINCAH
| Sebelum wa] = 全 ID

3.414 3 Berdampak
Klasifikasi Klasifikasi posa ahan
(Permenpanrb 45/2022, 11 Okt 2022) 1,4 juta ASN
Jabatan @ASN hanya @ASN bisa pindah Berdampak
Fungsional bisa pindah lintas rumpun 이 pada kelincahan
dalam satu sehingga birokrasi 2,1 juta ASN

rumpun. jauh lebih lincah.

© ASN disibukkan @Tak ada lagi pengisian
pengisian DUPAK yang cenderung
angka kredit administratif. Sehingga
dan pengajuan ASN bisa total mengejar
DUPAK (Daftar capaian organisasi.

Usul Penetapan
Angka Kredit)

(Permenpanrb 13/2019,
29 Juli 2019)

(Permenpanrb 1/2023, 6 Jan 2023)

15. PENYEDERHANAAN

PROSES BISNIS SEMULAS
LAYANAN KEPEGAWAIAN @ parara an
DI LINGKUNGAN BKN 1a;

@ Layanan Pensiun

x 8 Tahap

Layanan Pindah
Instansi

x 11 Tahap

MENJADI

o Layanan Kenaikan
Pangkat

a

a Layanan Pensiun

2 Tahap

3 Tahap

Layanan Pindah
o Instansi

3 Tahap

Dampak Penyederhanaan Proses Bisnis Layanan
Kepegawaian

“Penyederhanaan Tahapan dan Digitalisasi Layanan

Kepegawaian Guna Percepatan Transformasi Layanan

Kepegawaian yang diselenggarakan oleh BKN”

16. Layanan Penyelenggaraan

Pelatihan 16 Tahap 5 Tahap
10 tahap 4 Tahap
13 Tahap 5 Tahap
13 rahap 4ranap
10 Tahap 5 Tahap
8 Tahap 4tahap
8 Tahap 3 Tahap

| “Simplifikasi tahapan dan digitalisasi layanan dalam rangka

yang diselenggarakan oleh LAN”

17. PIN AAP RNs

9.

10. Tembusan SK ke BKN secara fisik

1.

Proses Bisnis Lama (11 Tahap)

Pemangka

Bisnis Layanai

G Proses Bisnis
Baru (3 Tahap)

1 Input/Verval/Approve usul berupa data da:
dokume pendukung oleh instansi *) ”

2. Paraf dan TTE Pertek oleh BKN

Input usul oleh instansi
Cetak dan ttd surat pengantar usul

Unggah berkas persyaratan aplikasi docudigital
Unggah surat pengantar pada aplikasi docudigital
Pengecekan validasi surat pengantar oleh BKN
Verifikasi dan validasi usulan oleh BKN

Paraf dan TTE Pertek oleh BKN

Pembuatan surat pengeluaran penyelesaian Pertek dari
BKN kepada instansi melalui penghubung instansi

Pembuatan SK oleh instansi secara manual

3. Pembuatan SK oleh instansi menggunakan
digital signature (DS). SK tersimpan di
sistem rue Document Management

'm (DMS) BKN, Sim; L
Fil per peg Instansi dan

*) Kedepan validasi dokumen persyaratan day
때 pat
dilakukan langsung oleh sistem dengan 17

Distribusi SK secara fisik kepada ASN oleh instansi memanfaatkan teknologi OCR (Convert pdf to text)

18. Beberapa Proses Perubahan Layanan Kepegawaian, Tuntas Desember

OS TSese

LAMA LAMA
Penyampaian Pertek/SK Penyampaian Informasi ASN tidak Belum adanya
berkas usul produk BKN dokumen progres dan dapat integrasi antar
menggunakan sebagian Pertek/SK BKN penyampaian melakukan sistem baik
fisik dan harus masih TTD cop sebagian dokumen SK perbaikan data dengan
hadir basah, pejabat masih melalui ke ASN masih secara instansi
di kantor hadir di kantor penghubung manual langsung, maupun
dan dicetak dan ada surat perbaikan data stakeholder
pengeluaran dilakukan oleh
‘operator entri
data
BARU BARU BARU BARU BARU BARU
Paperless, Pertek/Sk Penyampaian Informasi ASN dapat Sudah ada
berkas usul produk BKN dokumen progres dan melakukan integrasi antar
dalam bentuk full TTE (digital Pertek/ SK hasil dokumen perbaikan data sistem baik
digital dan signature), BKN langsung SK dapat secara mand dengan
dapat dapat melalui dilakukan dan dapat instansi
dilakukan dilakukan sistem langsung olen melihat maupun
dimana saja dimanapun ASN melalui dokumen stakeholder
(work from dan tidak MySAPK kepegawaiann
anywhere) dicetak ya melalui

MySAPK

19. panrb Statistik Percepatan

‘ ーー Layanan Kepegawaian
Percepatan Percepatan Percepatan

Kenaikan Pangkat (KP) Pindah Instansi (PI) Proses Pensiun

7 Indikator: Rata-rata waktu yang *

diperlukan sejak PI diusulkan

hingga Pertimbangan Teknis
disetujui/ditolak.

Target: paling lama 2hari
Hasil*: (dalam satuan orang)

rata waktu yang
diperlukan sejak Pensiun
diusulkan hingga Pertimbangan
Teknis disetujui/ditolak.

Target: paling lama 1 hari

Has

Indikator: Rata-rata waktu yang
diperlukan sejak KP diusulkan
hingga keputusan
disetujui/ditolak.

Target: paling lama 2 hari
Hasil*: (dalam satuan orang)

Waktu Sebelum Sesudah--
Proses 。 [kP okt. 22] [kp apr. 23]

“Paling lama
2 hari

(dalam satuan orang)

Waktu

Waktu Sebelum Sesudah--
Proses

Proses

Sebelum Sesudah--

Paling lama
1 hari

Paling lama

“Tidak termasuk data anomali
**Data cutoff 1 Mei 2023

20. Penyederhanaan Regulasi ASN
Saat ini ada lebih dari (overregulatea),

tetapi belum bisa mendorong ASN menjadi
profesional & berkelas dunia.

Dicabut seluruhnya
GT PP,

Solusi
Rumusan PP
Manajemen Pegawai © 295 Perpres,
ASN: mencabut O 1Keppres
seluruhnya dari 307

Revisi UU 5/2014

tentang Aparatur peraturan & Mencabut
Sipil Negara sebagian dari 16 、 Dicabut sebagian
peraturan ES
(Prakarsa DPR) (Prakarsa 4 ES En
Ke PANRE) res,
= ? ©3 Keppres,

@1PermenPANRB

Dari 766 DIM RPP Manajemen ASN, tersisa 48 DIM terkait pemberhentian, upaya banding, dan korps profesi pegawai
85 DIM terkait kesejahteraan sedang dibahas melalui simulasi dengan Kementerian Keuangan

21. PENYEDERHANAAN | & パ x
EVALUASI REFORMASI ¿8 Mulai 2023

BIROKRASI: の :Fokus pada aspek
FOKUS DAMPAK = Fokus pada aspek hilir (menyelesaikan

problem rakyat),

KINERJA, BUKAN hula (tata kelola dengan tetap
internal birokrasi),
ADMINISTRASI pik mengedepenkan

tata kelola internal

LAPORAN administratif yang baik

Here menlaweb Menanitung 26

Y Bar din indikator dampak:

= kemiskinan, investasi,
digitalisasi, belanja

produk dalam negeri,

= pengendalian inflasi,

dan sebagainya.

ribuan dokumen,
sebagian akhirnya
dikerjakan konsultan.

VA mengunggah

ee

>

ap Dampak Penyederhanaan Evaluasi RB:

Menghilangkan penilaian mandiri (PMPRB) yang selama ini

menyita sumberdaya hingga Rp300 juta per pemda (untuk
konsultan, rapat, dsb), sehingga bisa menghemat total
Rp100-150 M per tahun untuk seluruh Pemda.

23. JADWAL “BISA TANYA KEBIJAKAN PANRB”
panrb HARI UNIT KERJA

Selasa Rabu

Hari SDM Aparatur

ba
ZM PIC: Benny Alexander
085171171925

Hari Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas £ Pengawasan SO

マ
PIC: Qonita Silmi =]
08129162 _

Kamis Jumat

Hari Pelayanan Publik Hari Kelembagaan & Tata
Laksana

PIC: Dimas Mahardika

PIC: Salvina Herda
081312406155

085216047888

? bangga
BerAKHLAK 1999 _ KEMENTERIAN
= layaı
= banged LIVE ON

PANRB

24. JABATAN FUNGSIONAL

INSTANSI PUSAT

0851-5667-9842

DIAH IPMA (KETUA POKJA)

INSTANSI DAERAH

y TAMZIL
0851-5667-9842

ン ARINTHA
0851-5667-9842

EVALUASI/KELAS JABATAN

STANDAR KOMPETENSI

INSTANSI PUSAT
MITA (KETUA POKJA)

INSTANSI PUSAT & DAERAH
ン IQBAL (KETUAPOKJA)

o8n-sn7-685 0857-1666-1555
v YUDHA

INSTANSI DAERAH 0812-2987-3838

RAHMAWITA ン THEODORA

0852-6838-2639 0856-4722-0161

CLAUDIA

O813-MS-3163

NIKA

0822-3252-0404

PERENCANAAN/PENGADAAN

INSTANSI PUSAT

ン HESTI (KETUA POKJA PERENCANAAN)
0815-1630-645

マン SURYO (KETUA POKJA PENGADAAN)
0852-2876-7641

ン SUHADA
0857-7516-9107

25. PERENCANAAN/PENGADAAN

INSTANSI DAERAH

CINDY
0823-8583-4842

RIAU / KEPULAUAN RIAU / SUMATERA BARAT /
JAMBI

FATHIMAH
0812-2358-5879

SULAWESI SELATAN / SULAWESI TENGGARA

TANAYA
0857-2780-0338
DKI JAKARTA / BALI / NTB / NIT

DEW!
0881-0241-83410

SULAWESI TARA / GORONTALO /
SULAWESI TENGAH / SULAWESI BARAT

ARKAN
0812-6786-4545
ACEH / SUMATERA UTARA

VIN
0813-1759-3831
BANTEN / MALUKU / MALUKU UTARA

INSTANSI DAERAH

KONITA
0852-7192-5000
JAWA TIMUR

YOGA
0858-5438-3068
SUMATERA SELATAN / BANGKA BELITUNG /

BENGKULU / LAMPUNG

EVA
0877-2371-4982

KALIMANTAN BARAT / KAUMANTAN TENGAH /
KALIMANTAN SELATAN / KALIMANTAN UTARA /
KALIMANTAN TIMUR

HARIS
0857-1767-4876

PAPUA | PAPUA BARAT / PAPUA PEGUNUNGAN /
PAPUA SELATAN / PAPUA TENGAH

ISTI
0858-5862-9912
JAWA BARAT / DL YOGYAKARTA

WIDITA
0812-2004-4491
JAWA TENGAH

26. rb Butuh informasi seputar ASN?

Scan QR berikut:

al

o)

a

atau bisa chat ke:

(©) 0896-2707-1998
ÉD t.me/SiPANDayBot

atau akses ke: menpan.go.id

27. KONSULTASI DARING

PANGKAS KUNJUNGAN TAMU KE KANTOR

9 8% Jumlah Tamu ke Kementerian
© PANRB BERKURANG

Seiring berjalannya kegiatan Bisa Tanya Kebijakan PANRB sejak Oktober 2022
s.d. 31 Mei 2023
2643

28. KONSULTASI DARING

Pangkas Perjalanan Dinas Pemda /
= —

> 15.000 ASN

Ikut konsultasi dan penanganan
masalah berbasis daring

Bagi #RekanASN yang ingl ia
lebin dalam tentang kebijakan

TANYA mener Panne

Rp75 Miliar
Potensi Efisiensi perjalanan dinas
pemda (asumsi per orang Rp5 juta)

14.700 Balita
Stunting

Mendapat bantuan gizi selama
setahun dari potensi efisiensi
perjalanan dinas tersebut
(Rp425.000 per bulan sesuai
standar BKKBN dikali 12 bulan:
Rp5,] juta per balita)

"ver som aparstor A

ne
a —

© Cem nme os

ou

=
eo

28