MODUL TUSI & ADM PIDSUS hhjxjjjjjjjjj.pptx

D

1. TUGAS DAN FUNGSI SERTA ADMINISTRASI BIDANG TINDAK PIDANA KHUSU S

2. Kata Pengantar Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa , serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi , dan keadilan sosial . Untuk tercapainya tujuan tersebut perlu dipersiapkan sumber daya manusia (SDM) termasuk SDM di Kejaksaan Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang . Sebagai lembaga pemerintah , Kejaksaan harus didukung oleh aparatur yang profesional , berintegritas dan berkarakter yang salah satu caranya didapat melalui pendidikan dan pelatihan . Oleh karena itu Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan R.I. mengadakan Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 . Dalam rangka pemenuhan proses pembelajaran , maka disusunlah modul-modul , yang salah satunya modul Tugas , Kewenangan dan Administrasi Perkara Tindak Pidana Khusus . Maksud dan tujuan penyusunan modul ini agar peserta diklat TAK sebagai calon PNS Kejaksaan dapat memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi administrasi di bidang Tindak Pidana Khusus , sehingga peserta Diklat TAK memperoleh bekal dasar yang cukup mengenai apa dan bagaimana tugas dan fungsi Kejaksaan RI. di bidang Tindak Pidana Khusus .

3. Atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan , kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun modul ini . Begitu pula halnya dengan para ahli di bidang masing-masing yang telah memberikan review dan masukan , kami ucapkan terimakasih Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih jauh dari sempurna , sehingga kritik , saran dan kontribusi dari berbagai pihak tentu akan sangat membantu untuk perbaikan modul ini ke depan . Akhirnya kami berharap semoga modul ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi para peser ta Latsar CPNS 2024 dalam pelaksanaan tugas kedinasan . Jakarta, Oktober 2024 Kepala Badan Diklat Kejaksaan R.I Dr. Rudi Margono , S.H., M.Hum

4. Pendahuluan 2 Deskripsi Singkat Modul ini akan membahas tentang tugas, wewenang, fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Administrasi Perkara Tindak Pidana. Pembahasan dimulai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan di Bidang Tindak Pidana Khusus serta membahas tentang administrasi dan prosedur yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Indikator Keberhasilan Memahami dan mengaplikasikan tugas dan fungsi Kejaksaan serta tata kelola administrasi Kejaksaan dibidang Tindak Pidana Khusus dalam pelaksanaan tugas. Tersedianya CPNS Kejaksaan R.I. yang memiliki kemampuan dan ketrampilan, memiliki integritas kepribadian dan disiplin dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan. Tujuan Pembelajaran Mengetahui dan memahami tentang tugas dan fungsi Kejaksaan serta tata kelola administrasi Kejaksaan di bidang Tindak Pidana Khusus. Mempersiapkan dan membentuk CPNS Kejaksaan R.I. yang siap pakai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan.

5. A. LATAR BELAKANG I. PENDAHULUAN ADMINISTRASI SEMPIT Pemerintah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau kegiatan kantor dan tata usaha, yang secara teknis berisi kegiatan tulis menulis, surat menyurat, catat mencatat, ketik mengetik dan penyimpan serta pengurusan naskah-naskah yang hanya bersifat ketatausahaan belaka LUAS Negara semua kegiatan negara dengan maksud menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara

6. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurari, yang pertanggungjawabannya disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan rakyat sesuai dengan AKUNTABILITAS (Pasal 37 UU No. 16 Tahun 2004) Perlu administrasi perkara dalam setiap tahap penanganan perkara, sehingga dapat dihasilkan penanganan perkara pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

7. B. STRUKTUR ORGANISASI JAMPIDSUS

8. Tugas dan wewenang Jampidsus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi : JAM Pidsus mempunyai Tugas dan wewenang melaksanakan tugas Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus , yang meliputi penyelidikan , penyidikan , prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , penuntutan , upaya hukum , pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta Tindakan hukum lainnya .

9. Tugas , fungsi Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Sesjampidsus menyelenggarakan fungsi , Sesjampidsus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus .

10. Tugas dan Fungsi Kepala Bagian Penyusunan Program dan Penilaian Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi , Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja , pemantauan , penilaian dan pelaporan .

11. Subbagian Penyususnan Program Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan , pencatatan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program kerja , capaian kinerja sera pelaporannya di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus . Tugas dan Fungsi Subbagian Penyusunan Program dan Laporan dan Subbagian Pemantauan dan Penilaian Subbagian Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan program kerja dan capaian kinerja .

12. Tugas , fungsi Kepala Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi , Bagian tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan , administrasi kepegawaian , perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ,

13. Tugas , fungsi Subbagian Persuratan dan Kearsipan serta Subbagian Umum Subbagian Persuratan dan Kearesipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan , pencatatan dan pendistribusian surat yang ditujukan kepada dan / atau berasal dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus . Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian , urusan kerumahtanggaan , penyelenggaraan acara , penyiapkan dokumnen dan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan , dan pengelolaan atas barang milik negara .

14. Tugas , fungsi Kepala Bagian Keuangan Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi , Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja rutin , serta pengelolaan akuntansi dan pelaporannya .

15. Direktorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian dalam pengelolaan lporan dan pengaduan masyrakat , penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan banrang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang . Tugas dan fungsi Direktorat Penyidikan Direktorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi , Penyusuanan rencana dan program kerja di bidang penyidikan . Penyiapan perumusan kebijkan teknis dan administrasi pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyelidik dan penyidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. Penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalampengelolaan laporan pengaduan masyarakat , penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , lid dan dik serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti TPK dan TPPU.

16. Tugas dan fungsi Direktur Penyidikan penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. Pelaksanaan pemantauan , evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaaan direktorat penyidikan . Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus .

17. Subdiirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusuanan laporan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta LID TPK dan TPPU. Tugas dan fungsi Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi , Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta LID TPK dan TPPU Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penyelidikan TPK dan TPPU. Penyiapan pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta LID TPK dan TPPU. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyelidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta LID TPK dan TPPU. Penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalampengelolaan laporan pengaduan masyarakat , penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. Penyiapan pelaksanaan kordinasi dan kerja sama pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta LID TPK dan TPPU. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi atas laporan . Pelaksanaan pemantauan , evaluasi dan penyusunan lappran pelaksanaan pengelolaan dan pengaduan masyarakat LID TPK dan TPPU.

18. Seksi Wilayah I mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penyelidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penyelidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penyelidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah III. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat

19. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang . Tugas dan fungsi Subdirektorat TPK dan TPPU Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi , penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja penyidikan TPK dan TPPU penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi penyidikan TPK dan TPPU ; penyiapan pelaksanaan dan pengendalian penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyidik dalam penyidikan TPK dan TPPU ; penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalam penyidikan TPK dan TPPU penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penyidikan TPK dan TPPU pengelolaan dan penyajian data dan informasi TPK dan TPPU; dan pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan pelaksanaan penyidikan TPK dan TPPU.

20. Seksi Wilayah I mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah III. Tugas dan fungsi masing-masing Seksi Wilayah pada Subdirektorat TPK dan TPPU

21. Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang . Tugas dan fungsi Subdirektorat Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi , penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU ; penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyelidik dan penyidik dalam pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU ; penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak TPK dan TPPU; enyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU, pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU; dan pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan pelaksanaan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU .

22. Seksi Wilayah I mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja , analisis dan pemberian pendapat dalam pengambilan keputusan , pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan dan penyajian data dan informasi , pemberian bimbingan teknis , pemantauan , evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tindakan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah III. Tugas dan fungsi masing-masing Seksi Wilayah pada Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti

23. Seksi Wilayah I meliputi : Daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta; Seksi Wilayah II meliputi : daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur; dan Seksi Wilayah III meliputi : daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Wilayah Kerja Subdirektotar

24. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Penyidikan . Subbagian Tata Usaha

25. Direktorat Penuntutan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan,penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang . Tugas dan fungsi Direktorat Penuntutan Direktorat Penuntutan menyelenggarakan fungsi , penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilanpenuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam pelaksanaan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; pengelolaan data dan laporan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Penuntutan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus .

26. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang . Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi , penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilanpenuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; elaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam pelaksanaan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ;

27. penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; pengelolaan data dan laporan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ;, pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Penuntutan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus .

28. Seksi Wilayah I mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penyelidikan TPK dan TPPU pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara TPK dan TPPU pada wilayah III . Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

29. Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang . . Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang ; Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi , penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam melaksanakan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang ;

30. lanjutan ; penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang ; pengelolaan dan penyajian data dan informasi tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang ; Pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang ; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Penuntutan .

31. Seksi Wilayah I mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II . Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja , analisis dan pemberian pendapat dalam pengambilan keputusan , pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah III. Tugas dan fungsi masing-masing Seksi Wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang

32. Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan tindakanprapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang . Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan , Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan , Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang ; enyiapan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam melaksanakan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang ;

33. lanjutan penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang ; pengelolaan dan penyajian data dan informasi tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang ; dan pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang .

34. Seksi Wilayah I mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I . Seksi Wilayah II mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja , analisis dan pemberian pendapat dalam pengambilan keputusan , pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah III. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan , Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang

35. Seksi Wilayah I meliputi : Daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta; Seksi Wilayah II meliputi : daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur; dan Seksi Wilayah III meliputi : daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat . Wilayah Kerja Subdirektotar

36. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Penuntutan . Subbagian Tata Usaha

37. Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa , Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang . Tugas dan fungsi Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa , Eksekusi dan Eksaminasi Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa , Eksekusi dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi , penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ;

38. lanjutan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; pengelolaan data dan laporan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang ; pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa , Eksekusi dan Eksaminasi ; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus .

39. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang . Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ;

40. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ; enyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ; pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ; dan pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang .

41. Seksi Wilayah I mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah II. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

42. Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang . Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi , penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang ;

43. penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang ; pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang ; dan pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang .

44. Seksi Wilayah I mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah i . Seksi Wilayah II mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah II. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang

45. Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan , Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang . Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan , Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan , Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi , penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang ; penyiapan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang ; Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang ;

46. Lanjutan . Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang ; enyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang ; enyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang ; pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang ; dan ksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uang .

47. Seksi Wilayah I mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan , cukai dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah II. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan , Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang

48. Seksi Wilayah I meliputi : daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; dan Seksi Wilayah II meliputi : meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Wilayah Kerja Subdirektotar

49. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa , Eksekusi dan Eksaminasi . Subbagian Tata Usaha

50. Tugas dan fungsi Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenyidikan , penyidikan , prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa , pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat .

51. Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi : Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi , penyusunan rencana dan program kerja tindakan prapenyidikan , penyidikan , prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa , pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenyidikan , penyidikan , prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa , pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenyidikan , penyidikan , prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa , pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ;

52. lanjutan , penyusunan rencana dan program kerja tindakan prapenyidikan , penyidikan , prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa , pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; prapenyidikan , penyidikan , prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa , pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum , pelaksanaan koordinasidan kerja samatindakan prapenyidikan , penyidikan , prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa , pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ;

53. lanjutan , pengelolaan data dan laporan tindakan prapenyidikan , penyidikan , prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa , pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan tindakan prapenyidikan , penyidikan , prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa , pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat ; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus .

54. Tugas dan fungsi Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam prapenyidikan , penyidikan , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat .

55. Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja prapenyidikan , penyidikan , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi prapenyidikan , penyidikan , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; penyiapan pelaksanaan dan pengendalian prapenyidikan , penyidikan , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyidik dalam pelaksanaan prapenyidikan , penyidikan , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian prapenyidikan , penyidikan , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ;

56. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama prapenyidikan , penyidikan , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; pengelolaan dan penyajian data dan informasi prapenyidikan , penyidikan , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan prapenyidikan , penyidikan , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; dan melaksanakan fungsilain yang diberikan oleh Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat .

57. Seksi Wilayah I mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan prapenyidikan , penyidikan , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan prapenyidikan , penyidikan , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah II. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

58. Tugas dan fungsi Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat SubdirektoratPenuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat . .

59. Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; penyiapan pelaksanaan dan pengendalian prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Penuntut Umum dalam pelaksanaan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ;

60. penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; pengelolaan dan penyajian data dan informasi prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; dan elaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat .

61. Seksi Wilayah I mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup asional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah II. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

62. Tugas dan fungsi Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa , Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat .

63. Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; penyiapan pelaksanaan dan pengendalian pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada jaksa dalam pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ;

64. penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik , dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; pengelolaan dan penyajian data dan informasi pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat ; dan pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat .

65. Seksi Wilayah I mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pengajuan upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , eksaminasi , upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah II. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

66. Seksi Wilayah I meliputi : daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; Seksi Wilayah II meliputi : daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat . Wilayah Kerja Subdirektotar

67. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat . Subbagian Tata Usaha

68. B. STRUKTUR ORGANISASI ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS

69. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan , penyidikan , pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti , prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , upaya hukum , pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pemidaan bersyarat , putusan pidana pengawasan , keputusan lepas bersyarat dan eksaminasi dalam dalam perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. Tugas dan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus . Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Tinggi . Pemantauan , analisis , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi dan, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

70. Seksi Penyidikan Seksi Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan dan penyidikan , serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi

71. Seksi Penyidikan menyelenggarakan fungsi : penyusunan rencana dan program kerja bidang penyidikan di Kejaksaan Tinggi; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan dan penyidikan , serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan dan penyidikan , serta pelacakan aset dan pengelolaan barang buktiperkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyelidik dan penyidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan dan penyidikan , serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pemberian saran dan pendapat dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan dan penyidikan , serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; pelaksanaan koordinasidan kerja sama pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan dan penyidikan , serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;

72. Seksi Penyidikan menyelenggarakan fungsi : pengelolaan data dan laporan dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan dan penyidikan , serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan dan penyidikan , serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;

73. Seksi Penuntutan Seksi Penuntutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan,penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

74. Seksi Penuntutan menyelenggarakan fungsi : penyusunan bahan rencana dan program kerja tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilanpenuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilanpenuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilanpenuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;

75. Seksi Penuntutan menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam pelaksanaan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan,penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pemberian saran dan pendapat dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilanpenuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;

76. Seksi Penuntutan menyelenggarakan fungsi : pengelolaan data dan laporan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilanpenuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilanpenuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus.

77. Seksi Upaya Hukum Luar Biasa , Eksekusi dan Eksaminasi Seksi Upaya Hukum Luar Biasa , Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

78. Seksi Upaya Hukum Luar Biasa , Eksekusi dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi : penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;

79. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; penyiapan dan penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; pelaksanaan koordinasidan kerja sama tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;

80. pengelolaan data dan laporan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; dan pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan penyusunan laporan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi , eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dantindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi.

81. 86 STRUKTUR ORGANISASI KEJARI TIPE A

82. 87 STRUKTUR ORGANISASI KEJARI TIPE B

83. Seksis Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan , penyidikan , pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti , prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , upaya hukum , pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pemidaan bersyarat , putusan pidana pengawasan , keputusan lepas bersyarat dan eksaminasi dalam dalam perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum KejaksaanNeger . Tugas dan fungsi Seksi Tindak Pidana Khusus Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja . Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri dan, Pemantauan , analisis , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

84. Subseksi Penyidikan Subseksi Penyidikan melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam rangka pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat , penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

85. Subseksi Penuntutan Subseksi Penuntutan , Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja , penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi , penyiapan pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan teknis , penyampaian pertimbangan , pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama , pengelolaan data dan penyajian informasi , pemantauan dan evaluasi serta penyusunan la po ran pelaksanaan tindakan prapenuntutan , pemeriksaan tambahan , praperadilan , penuntutan dan persidangan , perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa , pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat , upaya hukum luar biasa , permohonan grasi , amnesti dan abolisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang , tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang , serta tindak pidana kepabeanan , cukai , dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri .

86. 91 STRUKTUR ORGANISASI CABANG KEJAKSAAN NEGERI

87. Tugas dan fungsi Subseksi Tindak Pidana Umum dan Khusus Pada Cabang Kejaksaan Negeri Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus di daerah hukumnya .

88. Keputusan Jaksa Agung RI Kep-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP- 132/JA/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Teknis dan Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Petunjuk Teknis lainnya. 11 c. KETENTUAN ADMINISTRASI PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

89. 12 A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP A.1. Pengertian Administrasi Perkara Tindak Pidana adalah bagian dari administrasi umum kejaksaan yang meliputi segala administrasi yang mengelola perkara tindak pidana umum dan perkara tindak pidana khusus mengenai perkara, tahanan, barang sitaan, barang bukti, barang rampasan, barang temuan dan hasil dinas, baik secara teknis yuridis maupun yang hanya merupakan pencatatan proses penanganan berbentuk surat-surat, register dan laporan sesuai dengan bentuk dan kode yang ditentukan.

90. 13 1)Segi Perkara Tindak Pidana Khusus yang ditangani, yakni: a.Perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan dan perkara tindak pidana ekonomi (kepabeanan dan cukai) b . Per k ar a p e l an g garan H A M y a n g b erat y a n g penanganannnya hanya di Kejaksaan Agung; c . Per k ar a T i n da k P i d an a Pe n cu c i a n U a n g y a n g t i ndak p i d an a as a l n y a s e b ag a i mana d i m aksud pada huruf a dan b. A . 2 . Ruang Lingkup

91. 14 2 ) Seg i T a hap P e nan g a nan Pe r kara T i ndakPi da na Khusus, yakni: a .Perkara T PK d a n Perkara T PP U deng a n t i n d a k p i dan a as a l T PK m u l a i da r i t aha p p ra penyelidikan sampai dengan tahap eksekusi. b . Per k ar a p e l a n g g ara n H A M y a n g b erat m ul a i d a r i tahap p r a p en y i d i k a n sam p a i d e n g an tahap eksekusi. c.Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak P i dan a E k ono m i ( k e p ab e ana n dan cuka i m u l a i d a ri t a hap p ra p e n u n t u t a n s a m p ai dengan tahap eksekusi ) .

92. 15 3) Segi Daerah Hukum, yakni: a.Kejaksaan Agung meliputi daerah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia b . K e j a k sa a n T i n g g i m e l i p u ti daer a h h u k u m Kejaksaan Tinggi c.Kejaksaan Negeri meliputi daerah hukum Kejaksaan Negeri d . Cabang Ke j a k sa a n Nege r i m e l i p u ti daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri

93. BAGAN ALUR PERSURATAN PADA JAMPIDSUS S U R A T D I T ER I M A DI B A G I A N PERSURATAN D I RE G I S T E R O LE H S T A F DI PILAH SESUAI DENGAN TUJUAN DAN ISI SURAT OLEH KASUBAG DAN KABAG TU DI INPUT KEMBALI OLEH STAF SESUAI TUJUAN DISTRIBUSI SURAT DISTRIBUSI SURAT DARI PERSURATAN JAMPIDSUS SES JAMPIDSUS DIR PENYIDIKAN D I R P E NUN T U T A N DIR UHLB & EE DIR PELANGGARAN HAM BERAT KOORDINATOR KABAG TU KABAG SUNPROGLAPNIL KABAG KEUANGAN …………………………….. UNTUK SURAT YG DIDISTRIBUSI KE JAM / SES JAM STAF TU JAM/ SESJAM MELAKUKAN INPUT ISI DISPOSISI SURAT DAN TUJUAN DISPOSISI SURAT SESUAI PETUNJUK PIMPINAN STAF MENDISTRIBUSIKAN SURAT KEPADA PEJABAT YANG DITUNJUK DALAM LEMBAR DISPOSISI D I S T R IB U S I / D I S P O S I S I S U R A T D A R I DIREKTUR DITUJUKAN KEPADA : KOORDINATOR KASUBDIT KASUBAG DISTRIBUSI/ DISPOSISI SURAT DARI KASUBDIT DITUJUKAN KEPADA : KASI WILAYAH I KASI WILAYAH II KASI WILAYAH III UNTUK SURAT YG DIDISTRIBUSI KE DIREKTUR/ KOORDINATOR / KABAG STAF TU DIREKTORAT / BAGIAN MELAKUKAN INPUT ISI DISPOSISI SURAT DAN TUJUAN DISPOSISI SURAT SESUAI PETUNJUK PEIMPINAN STAF MENDISTRIBUSIKAN SURAT KEPADA PEJABAT (KASUBDIT) YANG DITUNJUK DALAM LEMBAR DISPOSISI

94. B. PERISTILAHAN 17 Pe r k a ra t i n d a k pi d a na khusus? Fungsi administrasi? Fungsi teknis? Pimpinan? Pejabat Teknis? Pejabat Administrasi? Pejabat Fungsional? Pra Penyelidikan? Pra Penyidikan? Laporan? Ekspose? Telaahan Staf? Rencana Pen y e l i d ik a n? Rencana Penyidikan? Pengambilalihan? Penyerahan?

95. TAHAP PENYELIDIKAN P E DO MAN Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/A/JA/02/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pengendalian Perkara Tindak Pidana Korupsi. . Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS- 002/A/JA/02/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas . Surat Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus No. B-1450/F/Fd.1/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Permintaan Data Informasi kepada M u da T i n dak S u rat Jak s a A g u n g Pidana Khusus No m o r : B- 765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : 845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER- 039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus . 01 02 01 02 9

96. P R A P E N Y E L I D I K A N A D MI NI S T R A SI & TEKNIS IN PUT OUT PUT ANTARA OUT PUT S U M BER LID Tindakan Teknis 2 Teliti/Telaah Diteruskan ke Instansi yang Ber w en a ng ( P i ds us - 3B) Arsip/File 4 SP Penyelidikan/ SP Penyidikan Diteruskan ke Instansi yang Ber w en a ng ( P i ds us - 3B) Arsip/File 5 3 RP-1 RP-2 Agenda dan Label (Kartu Disposisi) Cat a t a n S i ng k a t (Pidsus-1) Menerbitkan P e m b e r i t a hu a n (administratif) (Pidsus-2) T e l aah a n St a f Menerbitkan Pemberitahuan (teknis) Pidsus-3A P R OSES P R O S E S Tindakan administrasi P R O S E S

97. IN PUT OUT PUT ANTARA Tindakan persiapan 1 SP LID BE R K A S LID 2 T ind a k a n P e l a ks a n aa n 4 P-3 Pidsus-4 Pidsus-5A, 5B, 5C RP-1 Renlid (P-3) Usulan Tindakan (Pidsus-4) P an g g i l an/ B a ntu an Panggilan (Pidsus-5A, 5B, 5C) Permintaan Keterangan (Pidsus-8) Penerimaan Da t a / Dok u m e n / B e n da (Pidsus-10) Tindakan Lain (Pidsus-11) P R O S E S P R O S E S 3 Pidsus-8 Pidsus-10 Pidsus-11 4 P R A P E N Y E L I D I K A N PERSIAPAN & PELAKSANAAN

98. OUT PUT ANTARA Tindakan Pelaporan 5 Pengambilan Keputusan 7 Laporan Hasil LID/ Lapbanglid (P-4) Penerimaan D ata/ D o ku m e n /Ben da (Pidsus-10) Tindakan Lain (Pidsus- 11) Tim Penelaah (Pidsus-6) Bahan Ekspose Matrik (P-7), Flowchart, atau narasi Lap. Hasil Ekspose (Pidsus-7) P R O S E S P R O S E S 6 8 Serah Terima Berkas LID 9 Berita Acara (Pidsus-9) 10 OUT PUT SP Penyidikan Tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan Diteruskan ke Instansi yang Berwenang (Pidsus-3B) Arsip/File P i ds u s - 6 P-7 P i ds u s - 7 P R O S E S R P - 3 L P - 1 P-4 Pidsus-10 Pidsus-11 Pelaporan , keputusan & serah terima

99. PERSIAPAN I N P U T OUT PUT SP DIK / SP DIK UMUM BERKAS LID PROSES TINDAKAN PERSIAPAN 1) Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka 2) Penggeledahan/Penyitaan 3) Penahanan/Perpanjangan penahanan 4) Pengalihan / Penangguhan / pemba nt ar an p e n a h a n a n d an pencabutannya Usulan (Pidsus-14), Panggilan/ Bantuan Panggilan (P-9/P-10/P-11), Usulan Ijin Khusus (Pidsus-14), Mohon Ijin (Pidsus-15) Usulan (Pidsus-16), Surat Perintah (B- 4), Ijin/persetujuan (B-1/B-2), Mohon Pengamanan (Pidsus-20C) Usulan (Pidsus-19), Surat Perintah (T- 2), Mohon Perpanjangan (T-6), Mohon Kawal/aman (Pidsus-20A/B) Usulan (Pidsus-19), Alih (T-2), Tangguh (T-8), Bantar (T-8 modif), Cabut (T-8 modif), Mohon Kawal/aman (Pidsus-20A/B) 5) Tindakan Lain Usulan (Pidsus-19), Tangkap (T-1), Kesehatan (T-11), mohon tindakan lain (Pidsus-22), Mohon Kawal/aman (Pidsus-20A/B) R P - 3 Agenda/Ekspedisi/Register

100. PELAKSANAAN I N P U T OUT PUT SP DIK / SP DIK UMUM BERKAS LID O U T P UT D A R I TINDAKAN P E R S I A P A N PROSES TINDAKAN PELAKSANAAN 1) Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka 2) Penggeledahan/Penyitaan 3) Penahanan/Perpanjangan penahanan 4) Pengalihan / Penangguhan / pemba nt ar an p e n a h a n a n d an pencabutannya BAP Saksi/Ahli/Tersangka (BA-1), BA Sumpah Saksi/Ahli (BA-2/BA-3) BA Sita/Geledah (BA/16), P e m ber i t a h u a n t i da k b i a s d i s i t a (Pidsus-17), BA Penitipan (BA-17) B A P en a h a n a n / P en a h a n an Lanjutan (BA-10), bila atas dasar Penetapan Hakim (BA-6) BA Penangguhan (BA-12), BA P e n g a l i h a n ( B A - 1 1 ) , BA Pembantaran (BA-13 modif), BA Pencabutan (BA-14 modif) 5) Tindakan Lain BA Tindakan Lain (BA-10 modif) R P - 3 Agenda/Ekspedisi/Register

101. PENCATATAN & PELAPORAN I N P U T OUT PUT SP DIK / SP DIK UMUM BERKAS LID O U T P UT D A R I TINDAKAN P E R S I A P A N PROSES TINDAKAN PENCATATAN DAN PELAPORAN 1) Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka 2) Penggeledahan/Penyitaan 3) Penahanan/Perpanjangan penahanan 4) Pengalihan/Penangguhan/pemba nt ar an p e n a h a n a n d an pencabutannya Register RP-4 dan Laporan LP-2 Register Benda Sitaan (RB-1) Register Barang Bukti/Barang Temuan (RB-2) dan Laporan Benda Sitaan/Barang Bukti (LB-1) Register Tahanan Penyidikan (RT-1), Register Surat Perpanjangan Penahanan (RT-2), Laporan Tahanan Tahap Penyidikan (LT-1) Register Tahanan Penyidikan (RT-1), Laporan Tahanan Tahap Penyidikan (LT-1) 5) Tindakan Lain Pencatatan disesuaikan dengan kebutuhan (dapat menggunakan Formulir B-22 dengan modifikasi) Laporan Hasil Penyidikan atau Laporan Pe r k e m b a n gan Penyidikan (P12)

102. k e p u t us an I N P U T P R OSES OUT PUT EKSPOSE 1) Penyidikan Belum Selesai Laporan Hasil Ekspose (Pidsus-7) dan Berita Acara Ekspose a) Penetapan Tersangka/Para Tersangka Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dan Surat Perintah Penyidikan menyebut Tersangka (P- 8) Tindakan Penyidikan 2) Penyidikan Selesai Laporan Hasil Penyidikan atau Laporan P e r k e m b angan Penyidikan (P12) Tersangka/Para P e n e t apan Tersangka; Perpanjangan W ak t u kewajiban pelaporan hasil penyidikan, atau c) Meminta Persetujuan kepada Jaksa Agung/Kajati M e l a n j u t kan pe n y i d i kan ke tahap prapenuntutan/penuntutan; Menghentikan penyidikan Tindakan Lain b) Perpanjangan Waktu Pelaporan c) Minta Petunjuk Nota Dinas Laporan Hasil Ekspose minta Petunjuk (Pidsus-17) Laporan Hasil Ekspose (Pidsus-7) dan Berita Acara Ekspose a) Tahap I/Tahap II D i n as SP Pengiriman (P-15), Surat/Nota Pengiriman Tahap I/Tahap II, RP-3, LP-2 b) Penghentian Penyidikan SP3 (P-14), RP-3, LP-2 c) Tindakan Lain SP P e n g i r i m a n ( P - 15), Surat/Nota Dinas Pengiriman ke Instansi Lain, RP-3, LP-2

103. P R A P E N U N T U T A N A. P E R S I A P A N I N P U T P R OSES OUT PUT S P DP TINDAKAN PERSIAPAN 1) Telaahan T e r ka i t m as a l a h k e w e n a n gan penyidikan kejaksaan/instansi lain 2) Menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan (P-16) H i n d a r i m e n u n j u k J aks a y a n g masuk pada SP Dik (P-8) Telaahan Staf P- 16 RP-6, LP-3 RP-9, LP-6

104. P R A P E N U N T U T A N B. PELAKSANAAN P R OSES OUT PUT INPUT S P DP P-16 TINDAKAN PELAKSANAAN Usul (Pidsus-19), Tahan (T-4), Tolak (T-5), Register RT-1 dan RT-2 RP-6, LP-3 Ha s i l Berkas Persetujuan/Penolakan Perpanjangan penahanan P e r m i nt aa n P e r k e m b angan Penyidikan M e n e r i m a d a n M e n e l i t i Perkara Hasil Penyidikan 4) P e m b e r i t a hu a n H a s i l Pe n y i d i k a n Belum Lengkap P e m b e r i t a hu a n b a h w a Waktu Penyidikan Tambahan Sudah Habis Pe n y i d i k a n O p t i ma l t i d ak d ap at memenuhi Petunjuk Jaksa/PU 10) Permintaan Petunjuk kepada Jaksa Agung/Jampidsus/Kajati P-17 Check List, P-24, Laporan Hasil Ekspose (Pidsus-7) P-18, P-19, RP-7, LP-4 P-20 P-22, RP-7, LP-4 P-21, Rendak (P-29), RP-7, LP-4 P-21A P-14, RP-6, LP-3 Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Sudah Lengkap Meminta Penjelasan kepada Penyidik P e m b e r i t a hu a n Pe ngh e n t i a n Penyidikan P-24, Laporan Hasil Ekspose

105. P E N U N T U T A N A. PERSIAPAN I N P U T P R OSES OUT PUT SURAT PEMBERITAHUAN PENGIRIMAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI TINDAKAN PERSIAPAN 1) K oord i n a s i Berita Acara Koordinasi Agenda, Ekspedisi dan arsip 2) Menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara Pidana (P-16A) P - 16A RP-9 dan LP-6

106. P E N U N T U T A N PELAKSANAAN I N P U T P R OSES OUT PUT SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA (P-16A) TINDAKAN PELAKSANAAN Pe n e l i t i a n Benda 1) Penerimaan dan T e r sa n g k a d an Sitaan/Barang Bukti BA-15, BA-18, RP-9, RP-8, (Bila ada Rik Tambahan), LP-4A RP-9, LP-6 dan LP-7 2) Penahanan/Perpanjangan Penahanan Tahap Penuntutan Pidsus-19, T-7, Pidsus 20A/B, BA-10, T-6, BA-6, RT-3, LT-2 2) Pengalihan/Penangguhan/ P e m b a n t ar an Pe n a h a n a n d an pencabutannya Pidsus-19, T-7 , T-8, T-8 modifikasi (bantar), T-5 (tolak), Pidsus 20A/B, BA-11, BA-12, BA-13, RT-3, LT-2

107. P E N U N T U T A N PENELITIAN I N P U T P R OSES OUT PUT SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA (P-16A) TINDAKAN PENELITIAN TAHAP TUT 1) Pe r k a ra L a y ak u nt u k dilimpahkan ke Pengadilan P-31, P-32, P-33 dan kelengkapannya, P-35 RP-9, LP-6 dan LP-7 P-46 (SKPP), RP-10, LP-9 2) Pe r k a ra T i d ak Layak dilimpahkan ke Pengadilan dan Penuntutan dihentikan P-25, BA-7, RP-8 3) Pe r k a ra T i d ak L a y ak dilimpahkan ke Pengadilan dan perlu melengkapi berkas perkara Penghentian Pe n c a bu t an Penuntutan RESUME (BA-5) Perubahan Surat Dakwaan P-46 (SKPP) (bila tidak d i l i m pa h kan ke m b a l i ) P-31, P-32, P-33 dan ke l e n g kapa mm y a ( b i l a dilimpahkan kembali) Pidsus-4, P-27, LP-9

108. P E N U N T U T A N PERSIDANGAN I N P U T P R OSES OUT PUT TAP SIDANG TINDAKAN PERSIDANGAN 1) Pembacaan Surat Dakwaan P-29, P-39 RP-9, LP-6 dan LP-7 2) P e m b aca an Pe n d ap a t P U a t as Eksepsi Pendapat PU, P-39 3) Putusan Sela P-44, P-45 3.a. Menerima Eksepsi 3.b. Menolak Eksepsi Perbaiki Surat Dakwaan dan limpah kembali Perkara dilimpahkan ke Kejari yang berwenang M e n er i m a Putusan M en o l ak Putusan Perlawanan (P-40) Sidang dilanjutkan 4) Pemeriksaan Saksi, Ahli, Terdakwa, Barang Bukti P-39 5) Rencana Tuntutan P-41, P-39 6) Surat Tuntutan P-42, P-39 7) Replik P-39 8) Putusan Pengadilam P-44, P-45

109. U P A Y A H U K U M B I A S A PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN I N P U T P R OSES OUT PUT PUTUSAN PN/PT U m u m TINDAKAN PERSIAPAN Laporan Jaksa Penuntut Segera Setelah Putusan (P-44) Akta Pernyataan Banding B a n d i n g K asas i Akta Pernyataan Kasasi TINDAKAN PELAKSANAAN Penyusunan dan Penyerahan Memori/Kontra Memori Banding (P-46) atau Kasasi (P-47) P-46 dan Akta Penyerahan Memori/Kontra Memori Banding B a n d i n g K asas i P-47 dan Akta Penyerahan Memori/Kontra Memori Banding TINDAKAN PELAPORAN RP-11, LP-10, LP-11

110. 33

111. P R A P E N Y I D I K A N 1) PERSIAPAN P R OSES OUT PUT INPUT Surat P e m beri t ahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDLid) 3) Jaksa Agung menerbitkan Surat P enun j ukan Perintah Jaksa Penun t ut U m u m U n t uk Mengikuti Perkembangan (Pidus-24) Penyelidikan (Ps. 928-929) Telaahan Staf No t a D i nas Jampidsus kpd JA Konsep Pidsus 24 PROSES DAN ADMINISTRASI PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT TINDAKAN PERSIAPAN T e l a a h a n d i la k u kan Direktur Peran HAM dan jajaran (Ps. 913 – 924) Jampidsus memutuskan tindak lanjutnya setelah menerima telaahan (Ps. 925-927) Pidsus 24

112. P R A P E N Y I DIKAN PELAKSANAAN I N P U T P R O SES OUT PUT SPDLid Pidsus-24 TINDAKAN PELAKSANAAN 1) Penerimaan permohonan ijin tindakan penyelidik (Ps. 930-932) Ac a ra Dinas Berita P endapa t Nota J a m pid s u s 3 ) S u r a t J a k sa A gun g 4) Perintah Agung Surat Jaksa (P i d s u s- 23 ) Penelitian Pendapat secara hierarkis k epad a J a k sa A gun g 2) Jaksa Agung menerbitkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia dan Surat Perintah Jaksa Indo n e s i a Agung s ela k u Republik P en y idi k (Ps. 933-936) 1) Pemberitahuan Le n g kap ( P id su s - 2 9 ) dan SP Dik (Pidsus- 30) 2 ) B e l u m l e n g kap ( P id su s - 2 7 ) dan Petunjuk (Pidsus-28) 3) Pene r i m a a n B erkas Penyelidikan (Ps. 933-936) Penelitian Pendapat secara hierarkis k epad a J a k sa A gun g c) Petunjuk Jaksa Agung selaku Penyidik (Ps. 937-947)

113. P E N Y I D I K A N PERSIAPAN I N P U T OUT PUT 1) SP DIK (Pidsus 30) dan SPDP (Pidsus: 12/13) (Ps.948-953) 2) Se r ah T e r i m a BE R KAS P R A D I K ( Pi du s - 9 ) (Ps.954-955) PROSES TINDAKAN PERSIAPAN a) Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka b) Penggeledahan/Penyita an c) Penahanan/Perpanjang an penahanan d) Pengalihan/Penangguha n/pembantaran pe n a h a n a n dan pencabutannya Usulan (Pidsus-14), Panggilan/ Bantuan Panggilan (P-9/P-10/P-11), Usulan Ijin Khusus (Pidsus-14), Mohon Ijin (Pidsus-15) Usulan (Pidsus-16), Surat Perintah (B-4), I ji n / p e r s e t u j u a n ( B -1 / B - 2 ) , M o h on Pengamanan (Pidsus-20C) Usulan (Pidsus-19), Surat Perintah (T-2), Mohon Perpanjangan (T-6), Mohon Kawal/aman (Pidsus-20A/B) Usulan (Pidsus-19), Alih (T-2), Tangguh (T-8), Bantar (T-8 modif), Cabut (T-8 modif), Mohon Kawal/aman (Pidsus-20A/B) e) Tindakan Lain Usulan (Pidsus-19), Tangkap (T-1), Kesehatan (T-11), mohon tindakan l a i n ( P i d su s -2 2 ) , M o h on Kawal/aman (Pidsus-20A/B) Mekanisme persiapan tindakan penyidikan (Ps. 956) Berlaku Buku II Bab XV Penyidikan Pasal 101 sampai dengan Pasal 177

114. P E N Y I D I K A N PELAKSANAAN I N P U T P R O SES TINDAKAN PELAKSANAAN 1) Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka 2) Penggeledahan/Penyitaan 3) Penahanan/Perpanjangan penahanan 4) Pengalihan/Penangguhan/p embantaran penahanan dan pencabutannya BAP Saksi/Ahli/Tersangka (BA- 1), BA Sumpah Saksi/Ahli (BA- 2/BA-3) BA Sita/Geledah (BA/16), Pemberitahuan tidak bias disita (Pidsus-17), BA Penitipan ( BA-17) BA Penahanan / Penahanan Lanjutan (BA-10), bila atas dasar Penetapan Hakim (BA- 6) BA Penangguhan (BA-12), BA Pengalihan (BA-11), BA Pembantaran (BA-13 modif), BA Pencabutan (BA-14 modif) 5) Tindakan Lain B A T i n d aka n L a i n ( B A - 10 modif) 1) SP DIK (Pidsus 30 ) dan SPDP ( Pi dsu s: 12 / 13 ) (Ps.948-953) T e r i m a L I D 2) Serah BERKAS ( Pi du s - 9 ) (Ps.954-955) 3) Out put tindakan persiapan OUT PUT Berlaku Buku II Bab XV Penyidikan Pasal 101 sampai dengan Pasal 177

115. P E N Y I D I K A N C. PENCATATAN & PELAPORAN I N P U T P R O SES OUT PUT 1) SP DIK (Pidsus 30) dan SPDP (Pidsus: (P s . 948 - Terima LI D (P s . 954 - 12/13) 953) 2) Serah BE R KAS (P i du s- 9 ) 955) persiapan 3 ) O u t pu t t inda k a n dan pela k s anaa n TINDAKAN PENCATATAN DAN PELAPORAN 1) Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka 2) Penggeledahan/Penyita an 3) Penahanan/Perpanjang an penahanan 4) Pengalihan/Penangguh an/pembantaran pe n a h a n a n dan pencabutannya Register RP-4 dan Laporan LP- 2 Register Benda Sitaan (RB-1) Register Barang Bukti/Barang Temuan (RB-2) dan Laporan Benda Sitaan/Barang Bukti (LB-1) Register Tahanan Penyidikan ( R T - 1 ) , R e g i s t er S u rat Perpanjangan Penahanan (RT-2), Laporan Tahanan Tahap Penyidikan (LT-1) Register Tahanan Penyidikan (RT-1), Laporan Tahanan Tahap Penyidikan (LT-1) 5) Tindakan Lain Pencatatan disesuaikan kebutuhan m e n ggu n akan B - 2 2 de n g an dengan (dapat Formulir m o d i f i ka s i ) Laporan Hasil Penyidikan atau Laporan Perkembangan Penyidikan (P-12) Berlaku Buku II Bab XV Penyidikan Pasal 101 sampai dengan Pasal 177

116. P E N Y I D I K A N D. KEPUTUSAN (Ps. 957-970) I N P U T P R OSES OUT PUT EKS P O S E Belum 1) Penyidikan Selesai Laporan Hasil Ekspose (Pidsus-7) dan Berita Acara Ekspose a)Penetapan Tersangka/Para Tersangka Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dan S u rat P er i n t a h P e n y i d i kan m e n yeb u t Tersangka (Pidsus-30) Tindakan Penyidikan 2) Penyidikan Selesai Laporan Hasil Penyidikan atau Laporan P erke m ba n g an Penyidikan (P- 12) Penetapan T er s a n g k a / P ara Tersangka; Perpanjangan Waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan, atau Meminta Persetujuan kepada Jak s a Agung/Kajati Melanjutkan penyidikan ke tahap prapenuntutan/penu ntutan; Menghentikan penyidikan Tindakan Lain b)Perpanjangan Waktu Pelaporan c) M i n t a P e t u n j u k Nota Dinas Laporan Hasil Ekspose minta Petunjuk (Pidsus-17) Laporan Hasil Ekspose (Pidsus-7) dan Berita Acara Ekspose a)Tahap I/Tahap II SP Pengiriman (P-15), Surat/Nota Dinas Pengiriman Tahap I/Tahap II, RP-3, LP-2 b)Penghentian Penyidikan SP3 (P-14), RP-3, LP-2 c) T i n daka n L a i n SP Pengiriman (P-15), Surat/Nota Dinas Pengiriman ke Instansi Lain, RP-3, LP-2

117. P R A P E N U N T U T A N A. PERSIAPAN IN P U T PR OSES OUT PUT SPDP TINDAKAN PERSIAPAN Di nas J a m p i dsus 1) Di r ek t ur Pe r an H AM menyiapkan draf Nota dan draft Pidsus-31 2 ) Jaksa Agung Menerbitkan Surat P enun j ukan Perintah Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan (Pidsus-31) Pidus - 31 Ps. 971-975

118. P R A P E N U N T U T A N B. PELAKSANAAN I N P U T SPDP Pidsus-31 PROSES TINDAKAN PELAKSANAAN 1) Persetujuan/Penolakan Perpanjangan penahanan 2 ) P e r m i n t aa n P erk e m ba n g an Hasil Penyidikan Menerima dan Meneliti Berkas Perkara Hasil Penyidikan P e m ber i t a h u a n Ha s i l Penyidikan Belum Lengkap 5) Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Tambahan Sudah Habis 6) Penyidikan Optimal tidak dapat memenuhi Petunjuk Ha s i l P i d a n a 9 ) P e m ber i t a h u a n P e n g h e n t i an Penyidikan 10 ) P e r m i n t aa n P e t u n j u k kepada Jaksa Agung / Jampidsus / Kajati P - 20 P-22, RP-7, LP-4 P-21, Rendak (P-29), RP-7, LP- 4 P-21A P-14, RP-6, LP-3 k epa d a Jaksa/PU Pemberitahuan P e n y i d i kan P erka r a Sudah Lengkap Meminta Penjelasan Penyidik P-24, Laporan Hasil Ekspose Berlaku Buku II B ab X V I Bagian 35 Pra Penuntutan P a sa l 178 s am p ai dengan Pasal 216. OUT PUT Ps. 976-977 Usul (Pidsus-19), Tahan (T-4), Tolak (T-5), Register RT-1 dan RT-2 P-17 Check List, P-24, Laporan Hasil Ekspose (Pidsus-7) P-18, P-19, RP-7, LP-4

119. P E N U N T U T A N A. PERSIAPAN I N P U T P R O SES OUT PUT 1) P-21 2) SURAT PEMBERITAHUAN PENGIRIMAN T E R S A NG K A D A N BARANG BUKTI TINDAKAN PERSIAPAN 1) Koordinasi Berita Acara Koordinasi 2) Menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara Pidana (Pidsus-32) Pidsus-32 Ps. 978-982

120. P E N U N T U T A N B. PELAKSANAAN I N P U T P R O SES OUT PUT 1) Pidsus -32 2) P-21 3) Berkas Dik TINDAKAN PELAKSANAAN 1 ) P e n er i m aa n da n P e n e l i t i an T er s a n g ka da n B e n da Sitaan/Barang Bukti BA-15, BA-18, RP-9, RP-8, (Bila ada Rik Tambahan), LP-4A 2) Penahanan / Perpanjangan P e n a h a n a n T a h ap Penuntutan Pidsus-19, T-7, Pidsus 20A/B, BA-10, T-6, BA-6, RT-3, LT-2 3) Pengalihan/Penangguhan/ P e m ba n t ara n P e n a h a n an dan pencabutannya Pidsus-19, T-7 , T-8, T-8 modifikasi (bantar), T-5 (tolak), Pidsus 20A/B, BA-11, BA-12, BA-13, RT- 3, LT-2 Ps. 983-984 Buku IV Bab XXVI Bagian 69 Tata Cara Penuntutan Pasal 530 sampai dengan Pasal 570

121. P E N U N T U T A N C. PENELITIAN I N P U T P R OSES OUT PUT Pidsus-32 Berkas Dik Tersangka dan BB TINDAKAN PENELITIAN TAHAP TUT 1 ) P erka r a L ayak u n t u k dilimpahkan ke Pengadilan P-31, P-32, P-33 dan kelengkapannya, P-35 P-46 (SKPP), RP-10, LP-9 2) Perkara Tidak Layak dilimpahkan ke Pengadilan dan Penuntutan dihentikan P-25, BA-7, RP-8 3 ) P erka r a T i dak L ayak dilimpahkan ke Pengadilan da n pe r l u m e l e n g kapi berkas perkara Pencabutan Penghentian Penuntutan RESUME (BA-5) Perubahan Surat Dakwaan P-46 (SKPP) (bila tidak d i l i m pa h kan ke m ba l i ) P-31 , P-32, P-33 dan ke l e n g kapa mm y a ( b i l a dilimpahkan kembali) Pidsus-4, P-27, LP-9 Buku IV Bab XXVI Bagian 69 Tata Cara Penuntutan Pasal 530 sampai dengan Pasal 570

122. P E N U N T U T A N D. PERSIDANGAN I N P U T P R OSES T AP S ID A N G (Ps. 985) TINDAKAN PERSIDANGAN P-29, P-39 1) Pembacaan Surat Dakwaan 2) P e n dapa t P U a t as Pendapat PU, P-39 P e m ba c aan Eksepsi 3) Putusan Sela P-44, P-45 M e n er i m a 3.a. E ks ep s i 3 . b. M e n o l a k E ks ep s i M e n e r i m a Putusan M e n o l ak Putusan Perbaiki Surat Dakwaan dan limpah kembali Perkara dilimpahkan ke Kejari yang berwenang Perlawanan (P-40) Sidang dilanjutkan Sa k s i , A h l i , Terdakwa, 4) Pemeriksaan Barang Bukti P - 39 5) Rencana Tuntutan P-41, P-39 6) Surat Tuntutan 7) Replik P-42, P-39 P-39 8) Putusan Pengadilam P-44, P-45 Buku IV Bab XXVI Bagian 70 Pelaksaanaan S i d ang Pe r kar a Tindak Pidana Khusus Pasal 572 sampai dengan Pasal 600 OUT PUT Ps. 986-987

123. U P A Y A H U K U M B I A S A I N P U T P R OSES OUT PUT PUTUSAN PN/PT TINDAKAN PERSIAPAN Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera Setelah Putusan (P-44) Akta Pernyataan Banding B a n d i n g K asas i Akta Pernyataan Kasasi TINDAKAN PELAKSANAAN Penyusunan dan Penyerahan Memori/Kontra Memori Banding (P-46) atau Kasasi (P-47) P-46 dan Akta Penyerahan M e m o r i / K on t ra M e m o ri Banding B a n d i n g Kasasi P-47 dan Akta Penyerahan M e m o r i / K on t ra M e m o ri Banding TINDAKAN PELAPORAN RP-11, LP-10, LP-11 Mekanisme pelaksanaan upaya hukum dan eksekusi berlaku ketentuan dalam Buku IV Bab XXVII Pasal 601 sampai dengan Pasal 645. Ps. 988-989

124. 47

125. E K S E K U S I I N P U T P R OSES OUT PUT SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (P-48) Pemberitahuan kepada Terpidana untuk membayar Denda/ Uang Pengganti atau atau akan menjalani hukuman subsidiair kurungan dan Pembayaran Biaya Perkara (Form D-1) surat pernyataan sanggup/tidak sanggup membayar (form D-2) RP-9 , RB-2, RT-3 SURAT PERINTAH PENCARIAN HARTA BENDA M I L I K T E RP I D A NA (P-48A) EKSEKUSI PIDANA BADAN EKSEKUSI DENDA EKSEKUSI PIDANA UANG PENGGANTI EKSEKUSI BIAYA PERKARA Menyerahkan tanda terima pembayaran denda (form D-3) kepada terpidana atau kuasa hukumnya dan menyerahkan uang denda/ Uang Pengganti dan Biaya Perkara kepada Bendahara Penerimaan untuk disetorkan ke Kas Negara dalam waktu 1x24 jam Surat Penetapan Pidana Penjara Pengganti (SP4) yang harus dijalankan oleh Terpidana, apabila Terpidana tidak membayar Pidana Denda/ Uang Pengganti EKSEKUSI BARANG BUKTI B A - 8 B A - 20

126. Selamat Bekerja Semoga Menjadi Insan Adyaksa yang Satya, Adhi dan Wicaksana.