MS2022 PERUBAHAN KONTRAK, KAHAR, DAN KOMPENSASI.pptx

PERUBAHAN KONTRAK, KAHAR, DAN KOMPENSASI

1. PERUBAHAN KONTRAK , KEADAAN KAHAR, DAN PEMBERIAN KESEMPATAN MUDJISANTOSA

2. Peran probity

3. PERUBAHAN KONTRAK amandemen kontrak addendum kontrak

4. Pasal 54 Perpres No. 16 Tahun 201 8 Beserta Perubahannya (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau mengubah jadwal pelaksanaan.

5. (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak , perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% ( sepuluh persen ) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal . Pasal 54 Perpres No. 16 Tahun 201 8 Beserta Perubahannya

6. P oin 7.14.1 Lampiran Per aturan LKPP No. 12 Tahun 20 2 1 Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi , dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak . Masalah administrasi yang dimaksud antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak atau perubahan rekening penerima . Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan : tidak melebihi 10% ( sepuluh persen ) dari harga yang tercantum dalam perjanjian / Kontrak awal ; tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah ; dan dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan .

7. P oin 7.14.1 Lampiran Per aturan LKPP No. 12 Tahun 20 2 1 Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak , Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli . Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda ) akibat dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir .

8. KATEGORI PERUBAHAN KONTRAK Perubahan Kontrak Substansi Perubahan Kontrak Administrasi 1 2

9. Mengacu pada Pasal 54 Perpres No. 16 Tahun 2018 Beserta Perubahannya Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK dalam dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak Lumsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan. PERUBAHAN KONTRAK SUBSTANSI

10. Mengacu pada Poin 7.14.1 Lampiran Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 , disebutkan bahwa : “ Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak” Masalah Administrasi yang dimaksud antara lain: Pergantian PPK Perubahan Rekening Penyedia PERUBAHAN KONTRAK ADMINISTRASI

11. Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan , dengan gambar dan / atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak M enambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak M enambah dan / atau mengurangi jenis pekerjaan M engubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan M engubah jadwal pelaksanaan Dilakukan s ebelum tanggal berakhirnya kontrak KETENTUAN PERUBAHAN KONTRAK

12. Perubahan kontrak dapat dilakukan berkali-kali sebelum kontrak berakhir ( Catatan : perlu perencanaan yang baik ) Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ Kontrak awal dan T ersedia anggaran untuk pekerjaan tambah Berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lumsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan. KETENTUAN PERUBAHAN KONTRAK

13. Usulan perubahan kontrak dapat dari penyedia ( kontraktor / konsultan ) dan atau dari PPK Untuk setiap usulan perubahan kontrak, PPK melakukan review usulan perubahan kontrak ( untuk review dapat dibantu panitia /pejabat peneliti pelaksanaan kontrak , Konsultan P erencana , K onsultan P engawas dan / atau T im T eknis ) Dilakukan Negosiasi Teknis dan Harga ( apabila diperlukan ) / ( perubahan kurva S ) Berita Acara Perubahan kontrak * Untuk perubahan administrasi kontrak tidak diperlukan peran dari panitia peneliti kontrak , dsb . MEKANISME PERUBAHAN KONTRAK

14. Usulan tambah kurang pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia (dapat sebaliknya) kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak . Apabila ter jadi bencana alam ( keadaan kahar ) yang masuk dalam kriteria Kontrak, pekerjaan penanganan keadaan kahar dapat dimasukan ke dalam Contract Change Order (CCO) dan apabila terdapat penambahan harga, maka penambahan harga tersebut dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal . TAMBAH KURANG PEKERJAAN

15. Untuk kepentingan perubahan kontrak , PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. Perpres No. 16 T ahun 201 8 beserta perubahannya pada P asal 9 A yat (1) “ PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan , diantaranya : k . menetapkan tim teknis “ Penjelasan : Yang dimaksud dengan tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak, dan lain-lain. PANITIA/ PEJABAT PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK

16. Dapat bertugas membantu PA dan PPK dalam melakukan penelitian pelaksanaan kontrak, terutama apabila terjadi: a. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan b. Pemberian kesempatan c. Revisi disain d. Review design e. Perubahan kontrak TUGAS PANITIA/ PEJABAT PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK

17. PERUBAHAN HARGA KONTRAK Kontrak Lumsum  Kerugian negara Harga satuan timpang  harga satuan di HPS / Negosiasi Harga satuan tidak timpang  volume item bertambah melebihi 10%  harga negoasiasi Penambahan item baru  negosiasi

18. Tidak Bertentangan d engan Peraturan YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERUBAHAN KONTRAK

19. LARANG AN DALAM PERUBAHAN KONTRAK Jenis kontrak Jenis pembayaran Uang muka Subkontrak Penyesuaian harga Denda Material on site Menambah / mengurangi nilai / waktu kontrak yang tidak sesuai ketentuan Mengurangi / menambah volume/ jenis / spesifikasi yang tidak sesuai ketentuan Perubahan kontrak yang dilarang, adalah perubahan kontrak yang bersifat mempengaruhi tender nya yang telah berlalu.

20. Contract Change Orde r Menurut American Institute of Architect (AIA), Contract Change Orde r adalah sebuah permintaan secara tertulis yang ditandatangani oleh arsitek, kontraktor, dan pemilik yang dibuat setelah kontrak diterbitkan, yang mempunyai kuasa untuk mengubah ruang lingkup pekerjaan atau melakukan penyesuaian terhadap nilai kontrak dan waktu penyelesaian pekerjaan”. Variation order ?

21. Berapa batas prosentase perubahan kontrak ? Tidak dibatasi, semakin banyak nilai rupiah perubahan akan menjadi pertanyaan, bagaimana perencanaan dan kenapa diperlukan perubahan. Contoh kontrak total Rp. 1,5 milyar berubah senilai rp . 450 juta atau sebesar 30%, sedangkan nilai total kontrak tetap Rp. 1,5 milyar atau nilai total kontrak bisa juga turun. Sedangkan batasan berubah dari nilai kontrak sebesar 10% adalah bila suatu kontrak berubah bertambah hanya sebesar bertambah s.d . 10% dari nilai kontrak awal. Contoh nilai kontrak total Rp. 1,5 milyar dapat berubah menjadi maksimal Rp. 1.650 = 1,5 milyar + 150 juta. Catatan sepanjang anggaran tersedia.

22. Apakah kontrak lumsum boleh berubah ? Dapat berubah karena kondisi lapangan, suatu kontrak tidak dapat dijalankan karena kondisi lapangan. Kalau kontrak lump sum pekerjaan konstruksi karena kondisi lapangan diperlukan perubahan, bagaimana menilai perubahan harga kontrak ? Ini perlu kehati-hatian kalau kontrak lumsum dapat diubah. Bagi yang berpengalaman tidak ada kesulitan menego harga komponen dari kontrak lumsum. Kalau PPK dan panitia peneliti kontrak tidak mampu dapat berpotensi kerugian negara . Selanjutnya perlu mitigasi risiko, mengecek kewajaran harga dan atau melibatkan auditor. Disarankan bila dapat dilakukan secara kontrak harga satuan, maka hindari penggunaan kontrak lumsum .

23. Apa itu perubahan kontrak final ? Kontrak harga satuan bila telah berakhir masa pelaksanaannya, tidak ada wan prestasi dan pekerjaan sudah memenuhi 100% namun pelaksanaan kontrak ada perubahan volume maka dilakukan perubahan kontrak yang terakhir, mengenai volume disesuaikan dengan prestasinya. Contoh kontrak harga satuan membangun pagar dengan volume 300meter, namun selesai 100%, ketika diukur kembali hanya 298,5 meter, dan ini dinilai sesuai kebutuhan maka kontrak di addendum menjadi 298,5 meter. Kalau tertulis di kontrak 300 meter sedang prestasi selesai 100% yaitu 298,5 meter, apakah hal demikian wan prestasi ? Perlu ada keterangan atau perubahan kontrak.

24. Perubahan personel ? Setara ?

25. Memitigasi perubahan kontrak di pekerjaan konstruksi Mereviu produk perancangan Membuat rancangan kontrak yang memadai sebelum pengadaan MC 0 dan PCM yang detail

26. KEADAAN KAHAR force mayeur

27. Pasal 1244 KUHPerdata , sebagai berikut : ” Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya , kerugian dan bunga , bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga , yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya , walaupun tidak ada iktikad buruk padanya ” . KEADAAN KAHAR DALAM KUH PERDATA

28. Pasal 1 ayat 52 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya , Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. KEADAAN KAHAR DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

29. Pasal 55 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya , menyebutkan sebagai berikut: Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak. KEADAAN KAHAR DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

30. ……… Lanjutan Poin 7.16 Lampiran Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, sebagai berikut : “ Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya , sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi .” Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang / Jasa tidak terbatas pada : Bencana Alam ; Bencana Non Alam ; Bencana Sosial ; Pemogokan ; Kebakaran ; dan / atau Ganguan industri lainnya . KEADAAN KAHAR DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

31. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. BUKAN KEADAAN KAHAR

32. Keadaan Kahar Pemberitahuan oleh Penyedia /PPK atas terjadinya Keadaan Kahar max. 14 Hari Kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar Berhenti Sementara Berhenti Permanen TINDAK LANJUT TERJADINYA KEADAAN KAHAR

33. SIFAT KEADAAN KAHAR BERSIFAT PERM A N EN BERSIFAT SEMENTA R A Akibat Keadaan kahar pekerjaan tidak dapat dilanjutkan kembali Pekerjaan dapat dilanjutkan kembali setelah keadaan kahar berakhir Berita Acara penghentian kontrak PERMANEN dengan memasukkan alasan penghentian ADDENDUM KONTRAK perpanjangan waktu untuk penyelesaian pekerjaan

34. Kewenangan yang menetapkan bencana No Keadaan Kahar Pengertian Yang menetapkan Instansi yang berwenang 1 Bencana Alam Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa: Gempa bumi, Tsunami, Gunung meletus, Banjir, Kekeringan, Angin topan, dan Tanah longsor. Untuk Skala Nasional dilakukan oleh Presiden Untuk Skala Provinsi dilakukan oleh Gubernur Untuk Skala K ab u pa t e n/ K o ta dilakukan oleh B u pa t i / Wal i kota

35. No Keadaan Kahar Pengertian Yang menetapkan Instansi yang berwenang 2 Bencana Non Alam Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa : Gagal teknologi, Gagal modernisasi, Epidemi, dan Wabah penyakit. Instansi terkait Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam

36. No Keadaan Kahar Pengertian Yang menetapkan Instansi yang berwenang 3 Bencana Sosial Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror Kepolisian Setempat Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam

37. No Keadaan Kahar Pengertian Yang menetapkan Instansi yang berwenang 4 Kebakaran Kepolisian Setempat 5 Gangguan Industri Keterlambatan pengiriman barang dikarenakan kebijakan peraturan Import; Discontinue Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Pabrikan 6 Perubahan Kebijakan P e m e r i n ta h P e m o t o ng a n Anggaran Penghentian proyek strategis - Instansi terkait Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam

38. Curah Hujan dan Banjir Apakah kondisi Hujan merupakan termasuk Keadaan Kahar? Siapa yang menetapkan atas kondisi tersebut?

39. Hujan exterm yang merupakan keadaan Kahar dengan kondisi yang berdampak pada tidak terlaksananya penyelesaian pekerjaan karena: Kondisi hujan extrem dengan kriteria curah hujan diatas 50 mm dalam satu hari; Curah hujan exterm yang menyebabkan banjir Banjir besar disebabkan bencana alam Kondisi tersebut ditetapkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

40. Discontinue Apakah Discontinue merupakan keadaan kahar? Siapa yang menyatakan? Apabila kejadian Discontinue di Luar Negeri, apakah perlu pengesahan peraturan Dubes RI?

41. Discontinue merupakan barang yang dimaksud sudah tidak diproduksi lagi oleh Produsen, dimana produksi tersebut bukan kendali dari pihak Penyedia atau PPK. Yang menyatakan keadaan kahar Discontinue adalah Pabrikan yang memproduksi barang yang dimaksud tidak bisa produksi karena kondisi bencana. Kejadian Discontinue di Luar Negeri, tidak wajib untuk di sahkan oleh Dubes RI Dalam keadaan kahar, dilakukan penggantian dengan produk yang memiliki spesifikiasi setara atau lebih tinggi dengan negosiasi kewajaran harga

42. Permasalahan akibat Keadaan Kahar Apakah pekerjaan dapat dihentikan atau dilanjutkan? Bagaimana penyelesaian pekerjaannya? Jika dilanjutkan, bagaimana perhitungan kompensasi waktunya? Apakah dapat dilakukan CCO lebih dari 10% total kontrak?

43. Apakah pekerjaan dapat dihentikan atau dilanjutkan? Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak. Pada saat terjadi Keadaan Kahar, pekerjaan dihentikan hingga keadaan kahar (bencana, dll) selesai dan Penyedia dapat melanjutkan pekerjaan setelah PPK (dapat dibantu oleh P3K dan/atau Tim Teknis) mendapatkan perhitungan kompensasi waktu Penyelesaian pekerjaan.

44. Bagaimana penyelesaian pekerjaannya? Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar,dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

45. Jika dilanjutkan, bagaimana perhitungan kompensasi waktunya? Dibuat berita acara/justifikasi dari PPK akibat perubahan kontrak yang mengubah waktu pelaksanaan pekerjaan, biaya dan ruang lingkup pekerjaan

46. Apakah dapat dilakukan CCO lebih dari 10% total kontrak? Berdasarkan Pasal 90 huruf c angka 3) Perpres No. 54 Tahun 2010 bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak.

47. Ketentuan mengenai kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia bilamana dapat dibuktikan merugikan Penyedia dalam hal sebagai berikut : PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan Penyedia ; Keterlambatan pembayaran kepada Penyedia ; PPK tidak memberikan gambar-gambar , spesifikasi dan / atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan ; Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak ; PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan / kegagalan / penyimpangan ; Kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak . PERIHAL PERISTIWA KOMPENSASI

48. Perubahan Kontrak yang disebabkan peristiwa kompensasi bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak , meliputi : (1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak ; (2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan ; dan / atau (3) Perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan / atau penyesuaian harga . PERUBAHAN KONTRAK AKIBAT PERISTIWA KOMPENSASI

49. PERISTI W A KOMPE N SASI Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. Peringatan dini diberikan oleh penyedia maksimal 14 hari setelah terjadinya peristiwa kompensasi.

50. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan akibat dari Keadaan Kahar dan / atau Peristiwa Kompensasi, tidak dikenakan sanksi . SANKSI KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

51. PEMBERIAN KESEMPATAN MENYELESAIKAN KONTRAK

52. Itikad baik menyelesaikan pekerjaan ? Asas manfaat? Kewenangan memberikan kesempatan ? Jaminan penganggaran jika lewat tahun anggaran ? Tidak diniatkan sejak awal! PERTIMBANGAN DALAM PEMBERIAN KESEMPATAN

53. (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran. Pasal 56 Perpres No. 16 Tahun 201 8 Beserta Perubahannya

54. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir , Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk : Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya ; atau Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif P oin 7.1 9 Lampiran Per aturan LKPP No. 12 Tahun 20 2 1

55. KETENTUAN PEMBERIAN KESEMPATAN Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh ) hari kalender . Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas , Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan , Pejabat Penandatangan Kontrak dapat : Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan ; atau Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya . Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan ( apabila ada ). Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran .

56. P oin 7. 20 Lampiran Per aturan LKPP No. 12 Tahun 20 2 1 Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan . Besarnya denda keterlambatan adalah : 1‰ ( satu permil ) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak ; atau 1‰ ( satu permil ) per hari dari harga Kontrak .

57. PPK DAPAT TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ; Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda ; atau Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan .

58. P oin 7. 18.1 Lampiran Per aturan LKPP No. 12 Tahun 20 2 1 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: Jaminan Pelaksanaan dicairkan ; Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan ( apabila diberikan ); dan Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam .

59. PERATURAN TERKAIT PEMBERIAN KESEMPATAN

60. HINDARI PEMBERIAN KESEMPATAN !!! analisa untuk perlu selesaikan kontrak -( kebutuhan sekian hari -) Persetujuan PA KPA bgmn konsultan perancangan, konsultan pengawas , staf pendukung dan tim teknis perpanjangan jaminan pelaksanaan jaminan pembayaran BA prestasi yg sesuai fakta progress pertanyaan LSM apeha dsb Perubahan kontrak

61. CEGAH PEMBERIAN KESEMPATAN

62. Waktu pemberian kesempatan Sesuai kebutuhan dan bisa terbayarkan 50 hari Kesempatan kedua ( lebih 50 hari ) 90 hari Lebih 90 ? DENDA DARI NILAI KONTRAK ?

63. Mengendalikan kontrak adalah lebih penting daripada melakukan pemberian kesempatan . PERIHAL PENGENDALIAN KONTRAK

64. P E R P A N J A N G A N W A K T U  BERAPA LAMA ?  TIDAK DIDENDA KETERLAMBATAN  SEBAB : PERUBAHAN RUANG LINGKUP FORCE MAYEUR PERISTIWA KOMPENSASI