NA-RANPERDA KOTA BENGKULU_ RP3KP (1).pptx

NA-RANPERDA KOTA BENGKULU_ RP3KP (1).pptx

1. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN TIM PENYUSUN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU DR. EDRA SATMAIDI, S.H.,M.H STEVRI ISKANDAR, S.H.,M.H ILHAM KURNIAWAN ARDI, S.H.,M.H HAFIDZA ZIA , S.H.,M.H

2. BAB V JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN Naskah Akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang RP3KP yang akan dibentuk . Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan RP3KP ini , terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan RP3KP daerah Kota Bengkulu. Adapun tujuan pembangunan RP3KP Kota Bengkulu yang akan diwujudkan dalam pengaturan RP3KP ini meliputi : Mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman . Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman . Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan , terutama bagi MBR .

3. BAB V Lanjutan … Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan di kawasan perkotaan . Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman . Menunjang pembangunan di bidang ekonomi , sosial , dan budaya . Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat , aman , serasi , teratur , terencana , terpadu , dan berkelanjutan . Terwujudnya kawasan yang bersih , indah , aman dan nyaman sebagai basis keunggulan daya saing RP3KP Kota Bengkulu. Meningkatnya kualitas higiene dan sanitasi , kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati , serta kelestarian budaya untuk meningkatkan citra destinasi . Meningkatnya aksesibilitas dan daya dukung kawasan .

4. BAB V Lanjutan … B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN Ruang lingkup materi muatan , arah dan jangkauan pengaturan RP3KP Kota Bengkulu mencakup sebagai berikut : Ruang Lingkup Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Raperda ini mencakup ketentuan sebagai berikut : Penyelenggaraan Perumahan . Penyelenggaraan Kawasan Permukiman . Pemeliharaan dan Perbaikan . P encegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh . Penyediaan tanah . Pendanaan . Peran masyarakat . Pembinaan dan pengawasan

5. BAB V Lanjutan … Ketentuan Umum . Dalam menentukan isi dari Ketentuan Umum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II. Materi Pokok Yang Diatur . Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II juga menentukan kriteria materi pokok yang akan diatur .

6. BAB V Lanjutan … Berdasarkan pada pedoman kriteria tersebut dalam UU di atas , materi pokok yang diatur dalam RP3KP Kota Bengkulu meliputi : BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BAB IV KEGIATAN RP3KP BAB V KELEMBAGAAN BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII PERIZINAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

7. BAB V Lanjutan … 4. Ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II khususnya berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana menentukan jika diperlukan . Hal ini berarti pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah tidak bersifat mutlak , tergantung dari kebutuhan . Dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah yang akan dibentuk tidak memerlukan pengaturan tentang sanksi pidana .

8. BAB V Lanjutan … 5 . Ketentuan Peralihan Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru , yang bertujuan untuk : Menghindari terjadinya kekosongan hukum . Menjamin kepastian hukum . Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan . Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara .