Narasumber 1 - Regulasi Hilirisasi Mineral dan Batubara - UPN - HP.pptx

PPT DARI UPN

1. Regulasi Hilirisasi Mineral dan Batubara Seminar Nasional Indonesian Mining and Energy Summit Masa Depan Hilirisasi Mineral dan Batubara untuk Membangun Ekosistem Industri Indonesia UPN “ Veteran”Yogyakarta , Alana Hotel Yogyakarta, Sabtu / 27 Mei 202 3 Oleh : Dr. Ing. Herry Permana , ST., MSc. Koordinator Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba , Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara .

2. 01 Pendahuluan 02 Dasar Hukum Perencanaan Produksi dan Pemanfataan Minerba 03 Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional 04 Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional 05 Dasar Hukum Peningkatan Nilai Tambah (PNT) Dalam Negeri dan Strategi Hilirisasi Minerba 07 Penutup OUTLINE 2

3. 3 Hulu/ Upstream Hilir / Downstream Transisi Terintegrasi / Stand alone Proses Bisnis Industri Pertambangan Minerba Perindustrian 01.PENDAHULUAN

4. 4 Industri Pertambangan memiliki karakteristik berbeda dengan Industri lainnya , baik dari tahapannya maupun lainnya , adalah sebagai berikut : 1 2 3 4 5 Tahapan KUP Karakteristik Pertambangan

5. Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Tahun 2022 www.esdm.go.id 5 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136

6. 1. NIKEL 3. BAUKSIT 5 . EMAS-PERAK 2. TEMBAGA 4. TIMAH 6. BESI Umur cadangan nikel saprolite 15 tahun * Umur cadangan nikel limonite 34 tahun * Umur cadangan Bauksit 97 tahun * Umur cadangan tembaga 23 tahun * Umur cadangan emas 268 tahun* SUMBERDAYA DAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA Umur cadangan timah 46 tahun* BIJIH LOGAM BIJIH Sumberdaya 15,8 Miliar Ton Cadangan 3,03 Miliar Ton LOGAM Sumberdaya 66 Juta Ton Cadangan 20 Juta Ton BIJIH Sumberdaya 6,2 Miliar Ton Cadangan 3,13 Miliar Ton Sumberdaya 1.12 Juta Ton Cadangan 533 Juta Ton LOGAM BIJIH Sumberdaya 7,39 Miliar Ton Cadangan 6,92 Miliar Ton LOGAM 7. BATUBARA Indonesia memiliki cadangan komoditas mineral dan batubara yang masih cukup melimpah dan memiliki peran yang sangat strategis dan penting bagi pembangunan di Indonesia BIJIH Sumberdaya 17,33 Miliar Ton Cadangan 5,03 Miliar Ton Sumberdaya 174 Juta Ton Cadangan 55 Juta Ton LOGAM EMAS BESI PRIMER PASIR BESI Umur cadangan Batubara 60 tahun* SUMBERDAYA 99,2 Miliar ton CADANGAN 35,05 Miliar ton SD 18 Miliar Ton Cad 3,8 Miliar Ton SD 12 Ribu Ton Cad 3 Ribu Ton BIJIH LOGAM SD 11,1 Miliar Ton Cad 3,3 Miliar Ton SD 164 Ribu Ton Sumberdaya 2,5 juta ton Cadangan 2,2 Miliar Ton PERAK Cad 44 Ribu Ton BIJIH LOGAM SD 7,35 Miliar Ton Cad 1,67 Miliar Ton SD 1,67 Miliar Ton Cad 0,35 Miliar Ton BIJIH LOGAM SD 3,99 Miliar Ton Cad 1,21 Miliar Ton SD 900 Juta Ton Cad 476 Juta Ton Sumber : Badan Geologi , 2023 ( diolah ) 6

7. 7 SUMBER DAYA DAN CADANGAN BATUBARA Sumber Data : Badan Geologi , 2022 ( diolah ) 99 ,2 Milyar Ton 35,05 Milyar Ton TOTAL CADANGAN TOTAL SUMBERDAYA 13.701 9.808 419 362 130 Tinggi 6.100-7.100 Sangat Tinggi >7.100 Rendah < 5.100 Sedang 5.100-6.100 KALORI ( adb ) 24.859 15.047 10.768 4.176 2.512 38.992 ( dalam Juta Ton )

8. STATUS PERIZINAN NASIONAL Status Mei 2023 *) Hanya izin yang memenuhi ketentuan dan tercatat masih berlaku di database Total 4.390 Kontrak Karya 31 Min.Logam & Batubara* 1.756 Mineral Logam 8 34 Eksplorasi 8 Operasi Produksi 826 Batubara 9 22 Eksplorasi 8 Operasi Produksi 914 Mineral Non Logam & Batuan 2.348 PKP2B 59 IUP 4.104 IUPK* 9 IPR 82 SIPB 105

9. 9 02. DASAR HUKUM PERENCANAAN PRODUKSI DAN PEMANFAATAN MINERBA UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 Sumber daya alam yang terdapat di bumi Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik . Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan nasional Melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 “ ” Baseline : Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral dan Batubara Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 BER KE LANJUTAN B E RWAWA S AN L I NG K UNGAN Kebijakan Mineral dan Batubara PILAR UTAMA PILAR PENDUKUNG Membangun Pertambangan untuk Kesejahteraan rakyat Undang-Undang Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara : UU 3/2020 tentang Perubahan UU 4/2009 tentang Pertambangan Minerba Peraturan Pemerintah Bidang Pertambangan : PP 96 /2021 Permen ESDM Kepmen ESDM Dll TAP MPR No. IX /2001 PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja UU Sektor Lain: UU 30/2007 tentang Energi UU 3/2014 tentang Perindustrian UU 41/1999 tentang Kehutanan dll Kebijakan dan Peraturan lainnya KEN ( PP 79/2014) RIPIN ( PP 14/2015) RUEN (PERPRES 22/2017) Kebijakan Fiskal Dll

10. 10 DASAR HUKUM PERENCANAAN PRODUKSI DAN PEMANFAATAN MINERBA PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba Kepmen ESDM No. 77/2022 tentang Kebijakan Mineral dan Batubara UU 3/2020 tentang Perubahan UU 4/2009 tentang Pertambangan Minerba Pasal 5 Penetapan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/ atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri. Penetapan jumlah produksi , Penjualan , dan harga Mineral logam , Mineral bukan logam jenis tertentu , atau Batubara Pasal 163 Menteri melakukan pengendalian produksi Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produl < si Mineral atan Batubara. Kepmen ESDM No. 301/2022 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional 2022-2027 Pendahuluan Inventarisasi Mineral dan Batubara Pengelolaan dan Pemanfaatan Minerba Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pertambangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Minerba Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Pengelolaan Pertambangan Rakyat Konservasi Mineral dan Batubara Pemantauan dan Evaluasi Penutup Pasal 6 Kewenangan pemerintah pusat menetapkan : Pengelolaan Mineral dan Batubara nasional Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional Kebijakan produksi , pemasaran , pemanfaatan , dan konservasi Pasal 8A, 8B Penetapan Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara nasional Pasal 101A Pemenuhan ketentuan penetapan jumlah produksi dan penjualan oleh IUP atau IUPK Pasal 102 Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara dalam kegiatan usaha pertambangan Pasal 164 Menteri menetapkan rencana produksi Mineral dan Batubara nasionai tahunan berdasarkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional Pasal 165 Menteri melakukan pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Pasal 177 Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan dan wajib mendapat persetujuan Menteri Pasal 3 s.d 5 Penetapan , Penyusunan , Peninjauan Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional . M emuat : Kebijakan mineral dan batubara nasional Strategi pengelolaan minerba nasional Data potensi sumber daya dan cadangan minerba nasional Tujuan dan target rencana pengelolaan minerba nasional Kelembagaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan minerba nasional .

11. 11 M eningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) M engoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara nasional M eningkatkan k emandirian , k etahanan dan pertumbuhan i ndustr i n asional b erbasis m ineral dan b atubara Meningkatkan peran dan manfaat ekonomi mineral dan batubara M eningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat TUJUAN PENGELOLAAN MINERBA TUJUAN KEBIJAKAN MINERBA 03. TUJUAN KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN MINERBA

12. 12 POIN STRATEGIS DALAM KEBIJAKAN MINERBA NASIONAL Hilirisasi Mineral dan Batubara

13. 13 UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 s.d. 4 TAP MPR No. IX /2001 UU 3/2020 Pasal 6, 8A dan 8B PP 96/ 2021 Kebijakan Minerba Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah Daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan infor m asi geospasial dasar dan tematik Pelestarian lingkungan hidup Rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Tingkat pertumbuhan ekonomi Prioritas pemberian komoditas tambang Jumlah dan luas WP Ketersediaan lahan pertambangan Jumlah Sumber daya/cadangan mineral atau batubara Ketersediaan prasarana dan sarana Inventarisasi Minerba Pengelolaan dan Pemanfaatan Minerba Pengelolaan Wilayah Pertambangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Minerba Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dan Pe nataan Pertambangan Rakyat Konservasi Minerba Monitoring dan Evaluasi GSKM (Grand Strategy Komoditas Minerba ) Peningkatan Ketahanan Cadangan & Optimalisasi Produksi Tambang Peningkatan , Optimalisasi , & Efisiensi Industri Pengolahan-Pemurnian Pengembangan Industri Fabrikasi , Manufaktur , dan Peningkatan TKDN Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri & Pencanangan Sistem Daur Ulang . (GSKM I: Nikel -Kobalt, Emas -Perak, Tembaga , Timah , Besi , Alumunium , & Batubara ) Berdasarkan Pasal 172E UU 3/2020, Rencana Pengelolaan Minerba Nasional ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU berlaku ( Juni 2022) Kepmen ESDM No, 77/ 2022 KMBN Kepmen ESDM No.301/2022 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional 2022-2027 Keluaran Pengelolaan Minerba Latar Belakang Proses Bisnis Pertambangan : Melakukan Inventarisasi Minerba Melakukan Prioritas Pengelolaan dan Pemanfaatan Minerba , melalui tahapan kegiatan usaha pertambangan Melakukan Prioritas Konservasi Minerba Monitoring dan Evaluasi Bisnis Improvement Dokumen : - Kebijakan dan Naskah Akademis - GSKM dan Naskah Akademis 04. RENCANA PENGELOLAAN MINERBA NASIONAL

14. 14 (1) Kebijakan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (2) Strategi Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Inventarisasi ( Pemetaan dan Penyelidikan Umum , Eksplorasi , Data dan Informasi Sumber Daya dan Cadangan Minerba dan menjadi milik negara) Pengelolaan dan Pemanfaatan (Wilayah Pertambangan , Pengusahaan , kaidah pertambangan yang baik , peningkatan nilai tambah , daur ulang , Lingkungan Hidup , Keselamatan Pertambangan , Pertambangan Rakyat ) Konservasi ( Optimalisasi pemanfaatan cadangan , Recovery penambangan , Pengelolaan dan Pemanfaatan SHPP) Pemantauan dan Evaluasi Inventarisasi ( Menata aturan , kegiatan inventarisasi , dorongan dan kemudahan investasi , verivikasi dan validasi data, menyiapkan SDM dan IPTEK) Pengelolaan dan Pemanfaatan (Wilayah Pertambangan , Pengelolaan dan pemanfaatan , iklim usaha dan investasi , kaidah pertambangan yang baik , pertumbuhan dan perkembangan ekonomi , tenaga kerja , produk dan jasa dalam negeri, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, PNT, menyiapkan SDM dan IPTEK, daur ulang , pengelolaan lingkungan hidup , pengelolaan keselamatan pertambangan , dan pengelolaan pertambangan rakyat ) Konservasi ( Optimalisasi recovery, mengembangkan IPTEK/ Aplikasi , pemantauan dan evaluasi konservasi minerba ) Pemantauan dan Evaluasi RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL (1)

15. 15 (3) Data Potensi Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Ringkasan potensi sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di Indonesia (4) Tujuan dan Target Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Uraian dari tujuan pengelolaan mineral dan batubara pada UU No 3 Tahun 2020, ditambahkan tujuan dari dokumen kebijakan mineral dan batubara nasional yaitu : Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya manusia (SDM). Mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara nasional . Meningkatkan kemandirian , ketahanan dan pertumbuhan industri nasional ; berbasis mineral dan batubara . Meningkatkan peran dan manfaat ekonomi mineral dan batubara . Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat . Menjamin kepastian hukum dalam kegiatan pertambangan RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL (2)

16. 16 (5) Kelembagaan Tugas dan fungsi Ditjen Minerba Arah kebijakan kelembagaan serta pengelolaan minerba dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait Pelaksanaan fungsi kelembagaan terkait pengelolaan mineral dan batubara Dibentuknya PPNS, Pejabat pengawas dan Inspektur Tambang (6) Monitoring dan Evaluasi Monitoring atau pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program / kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan . RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL (3)

17. “ “ SEMANGAT TRANSFORMASI EKONOMI PADA UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERBA (UU 4/2009 & UU 3/2020) Low Impact of Economic Growth Eksploitasi mineral dan batubara dengan manfaat ekonomi yang belum optimal Ketergantungan impor bahan baku industri dan energi Tingginya ketergantungan ekonomi lokal terhadap aktitvitas Pertambangan Meningkatkan PDB & PDRB dari pengelolaan SDA Menyediakan bahan baku industri hilir Meningkatkan serapan tenaga kerja Meningkatkan nilai ekspor Meningkatkan Penyediaan Energi Leverage of Economic Growth Pasal 102 UU Nomor 3 Tahun 202 : PNT untuk komoditas tambang Mineral wajib dilakukan melalui Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral Logam , Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan Logam ,dan / atau Pengolahan untuk komoditas tambang Batuan Pasal 103 UU Nomor 3 Tahun 202 : Kewajiban bagi Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri 17 05. DASAR HUKUM PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL DALAM NEGERI

18. Undang-Undang Minerba No. 3/Tahun 2020 (perubahan UU No 4/2009) PNT untuk komoditas tambang Mineral wajib dilakukan melalui Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral Logam , Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan Logam ,dan / atau Pengolahan untuk komoditas tambang Batuan PNT untuk komoditas tambang Batubara dapat dilakukan melalui Pengembangan dan / atau Pemanfaatan Batubara Pasal 102 Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah (PNT) Mineral dan Batubara 3 Kewajiban Pengembangan dan / atau Pemanfaatan Batubara Pasal 169 Kewajiban Pengembangan dan / atau Pemanfaatan Batubara bagi Pemegang IUPK kelanjutan PKP2B Pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi PKP2B wajib melaksanakan kegiatan pengembangan dan / atau pemanfaatan batubara di dalam negeri Pasal 169 ayat 4 Pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi PKP2B yang telah melaksanakan kewajiban pengembangan dan / atau pemanfaatan batubara secara terintegrasi sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 ( sepuluh ) tahun setiap kali perpanjangan Pengembangan Batubara Peningkatan mutu batubara (coal upgrading); Pembuatan briket batubara (coal briquetting); Pembuatan kokas (cokes making); Pencairan batubara (coal liquefaction); Gasifikasi batubara (coal gasification) termasuk underground coal gasification ; dan coal slurry/ coal water mixture Pada P enjelasan UU Minerba No.3 /2020 : Membangun sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di mulut tambang P emanfaatan Batubara Pasal 169 ayat 5 DASAR HUKUM PENINGKATAN NILAI TAMBAH BATUBARA DALAM NEGERI (1)

19. 19 Peratura n Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Jangka waktu kegiatan operasi produksi pertambangan batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara Kewajiban Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri bagi Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian Komoditas Batubara Ketentuan produk antara ( Intermediate Product ) kegiatan penambangan batubara dalam bentuk gasifikasi dan pencairan batubara Perpanjangan Jangka Waktu Kegiatan Operasi Produksi untuk : IUP yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/ atau Pemurnian atau dengan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan IUP yang dimiliki oleh BUMN Dapat diberikan perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan . Pengembangan Batubara meliputi : Pembuatan Kokas ( coking ) Pencairan Batubara ( coal liquefaction ) Gasifikasi batubara ( coal gasification ) termasuk gasifikasi batubara bawah tanah ( underground coal gasification ) Pemanfaatan Batubara : Pembangunan sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap baru di mulut tambang untuk kepentingan umum Kegiatan pengembangan Batubara yang menghasilkan produk antara ( intermediate product ) dilakukan berdasarkan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan PP Kegiatan pengembangan produk antara ( intermediate product ) menjadi produk akhir yang dilakukan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dilakukan berdasarkan perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian . Pasal 125 Pelaksanaan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara : Dilaksanakan secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara Kerja sama dengan pihak lain berupa : Kepemilikan saham secara langsung sebesar paling sedikit 25% pada Badan Usaha lain Pemberian jaminan ketersediaan suplai Batubara yang mencukupi selama periode operasi komersial Badan Usaha lain Pasal 126 DASAR HUKUM PENINGKATAN NILAI TAMBAH BATUBARA DALAM NEGERI (2)

20. 20 “Total realisasi fasilitas pemurnian mineral sampai dengan tahun 2022 sebanyak 5 smelter dan rencana tahun 2023 ada tambahan 12 smelter” ( Kewenangan KESDM) Satuan: Unit Smelter Pasal 102 UU Nomor 3 Tahun 202 : PNT untuk komoditas tambang Mineral wajib dilakukan melalui Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral Logam , Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan Logam ,dan / atau Pengolahan untuk komoditas tambang Batuan PERKEMBANGAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL HGB, IMB, IPPKH, tailing 1 PERIZINAN Pembebasan lahan , RTRW 2 Lahan Pembiayaan proyek 3 PENDANAAN T arif listrik , biaya instalasi 4 PASOKAN ENERGI mobilisasi alat & TKA, teknologi , dll . 5 ISU LAIN Kendala Pembangunan Smelter Realisasi Pembangunan Smelter

21. No Perusahaan Tambang Batubara Kegiatan PNT Kapasitas Input Batubara Kapasitas Produk PNT Rencana Produksi Lokasi Keterangan 1 PT Bukit Asam IUP BUMN Gasifikasi “Coal to DME” 6 juta ton/ tahun DME 1.4 juta ton/ tahun 2026/2027 (TBA) Sumatera Selatan Menyiapkan / menentukan kembali mitra baru kerjasama proyek 2 PT Kaltim Prima Coal PKP2B* IUP Gasifikasi ( kerjasama proyek ) Coal to Methanol /Coal to Ammonia 6.5 juta ton/ tahun Methanol 1.8 juta ton/ tahun / Ammonia 600 ribu / tahun Q2 – 2025 (TBA) Kalimantan Timur Menyiapkan perubahan FS dengan mitra baru kerjasama proyek 3 PT Kaltim Nusantara Coal 3 PT Arutmin Indonesia PKP2B* Gasifikasi Coal to Methanol /Coal to Ammonia n/a n/a 2026 Kalimantan Selatan Memastikan skema proyek PNT,Penyusunan FS 4 PT Kendilo Coal Indonesia PKP2B* Gasifikasi “Coal to Methanol” 675 ribu ton/ tahun Methanol 300 ribu ton/ tahun 2029 Kalimantan Timur Penyusunan FS 5 PT Multi Harapan Utama PKP2B* Semi Kokas 1 juta ton/ tahun Semi Kokas 500 ribu ton / tahun 2027 Kalimantan Timur Penyusunan FS 6 PT Adaro Indonesia PKP2B* “Coal to Methanol/DME” 6.75 juta ton/ tahun 2 juta ton/ tahun Methanol 1.34 juta ton/ tahun DME 2026 Kalimantan Selatan Penyusunan FS 7 PT Kideco Jaya Agung PKP2B* Gasifikasi /UCG 566 ribu ton/ tahun Ammonia 100rb ton/ tahun , Urea 172.00 ton/ tahun 2029 Kalimantan Timur Penyusunan FS 8 PT Tanito Harum PKP2B* Semi Kokas 300 ribu ton/ tahu Semi Kokas 150 ribu ton / tahun 2027 Kalimantan Timur Penyusunan FS 9 PT Berau Coal PKP2B* Rencana Gasifikasi “Coal to Methanol/DME” n/a n/a Est. 2029 Kalimantan Timur Sudah menyampaikan rencana hilirisasi batubara 10 PT Megah Energi Khatulistiwa IUP Semi Kokas 1 juta ton/ tahun Semi Kokas 500 ribu ton / tahun Sudah produksi Kalimantan Utara Sudah berproduksi tapi belum optimal 11 PT Thriveni IUP Coal Upgrading- Briqueting 130 ribu ton/ tahun Briket 79 - 85 ribu ton / tahun Sudah produksi Sumsel Sudah berproduksi tapi belum optimal 12 PT Bukit Asam IUP BUMN Coal Briqueting 30-40 ribu ton/ tahun Briket 10-20 ribu ton / tahun Sudah produksi Sumsel Sudah berproduksi tapi belum optimal RENCANA HILIRISASI BATUBARA HINGGA TAHUN 2030 Proyek Strategis Nasional (PSN) *) PKP2B Gen-1 yang melakukan perpanjangan kontrak menjadi IUPK Update: Maret 2023

22. STRATEGI HILIRISASI MINERAL Pengintegrasian supply chain antara tambang dan smelter serta pengintegrasian industri pengguna bahan olahan mineral Pengembangan Industri lanjutan dan aplikatif dari hasil pengolahan dan/ atau pemurnian mine ral Kebijakan Hilirisasi Mineral : Peningkatan , Optimalisasi & Efesiensi Industri Pengolahan-Pemurnian Komoditas NIKEL Percepatan operasi pabrik refinery alumina untuk mengolah bauksit domestik Peningkatan penyerapan domestik produk alumina (SGA) dan pengaturan tata niaga Substitusi impor dan pemenuhan kebutuhan bahan baku aluminium Pemanfaatan sisa hasil pengolahan pabrik refinery (Red Mud) Komoditas BAUKSIT Komoditas TIMAH Peningkatan penyerapan domestik produk timah dan pengaturan tata niaga Substitusi impor dan pemenuhan kebutuhan bahan baku timah Penyesuaian teknologi untuk pengolahan bijih tipe primer 22 Percepatan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga Kebijakan yang mendukung pembangunan industri pengolahan dan pemurnian Pembangunan pabrik pemurnian lumpur anoda Penertiban kegiatan pabrik pengolahan dan pemurnian emas tanpa izin Pembangunan pabrik pemurnian emas legal Penelitian & pengembangan teknologi pengolahan bijih emas alternatif Kebijakan kewajiban pabrik pengolahan tembaga untuk membangun pabrik pengolahan lumpur anoda Pemanfaatan pasir besi lokal untuk bahan baku industri peleburan besi-baja nasional Pemanfaatan bijih besi laterit dan bijih besi lokal untuk bahan baku industri peleburan besi-baja nasional Implementasi & penguasaan teknologi yang proven, reliable & kompetitif Komoditas TEMBAGA Komoditas EMAS-PERAK Komoditas BESI Percepatan pembangunan pabrik hidrometalurgi Pengembangan pabrik NiSO4 baik dari jalur hidrometalurgi maupun pirometalurgi Pemanfaatan Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian (SHPP) proses pirometalurgi (Slag, Asam Sulfat ) maupun hidrometalurgi ( Logam Tanah Jarang (LTJ), endapan besi ) Mendorong penguasaan teknologi termasuk Engineering, Procurement, and Construction (EPC) pabrik

23. Indonesia memiliki sumber daya dan cadangan batubara yang besar serta potensi produk hilirisasi batubara yang dapat mensubstitusi Bahan Bakar (BBM dan BBG), dan Bahan Baku Industri Kimia. Pemerintah mendorong hilirisasi batubara untuk dapat mensubstitusi Bahan Bakar (BBM dan BBG), dan Bahan Baku Industri Kimia, diantaranya : Methanol dan DME. Diproyeksikan kebutuhan batubara untuk hilirisasi semakin meningkat Dalam rangka mengantisipasi ancaman global terhadap batubara , maka Pemanfaatan batubara ke depan harus diimbangi dengan teknologi yang ramah lingkungan ( Clean Coal Technology / Teknologi Batubara Bersih ) untuk mengurangi emisi CO2 sehingga dapat mendorong batubara sebagai sumber energi yang lebih ramah lingkungan 23 Sumberdaya dan Cadangan Batubara Masih B esar 99,19 Miliar ton 35,05 Miliar ton SUMBERDAYA CADANGAN Sisa Umur Cadangan Batubara: ± 60 tahun (production rate : 600 juta ton/ tahun ) Batubara masih menjadi sumber energi utama di Indonesia untuk 10 sampai 20 tahun ke depan , karena potensi sumber daya dan cadangan batubara Indonesia saat ini masih cukup melimpah Batubara dianggap sebagai pilihan sumber energi yang relatif murah dan terjangkau dibandingkan dengan sumber energi lainnya ARAH HILIRISASI BATUBARA Sumber Data : Badan Geologi , status Desember 2022 ( diolah )

24. 2045 2040 2021 2035 2030 2025 ARAH ROAD MAP PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN BATUBARA 24 Meningkatkan ketahanan energi nasional dan optimalisasi pemanfaatan batubara di dalam negeri melalui kebijakan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara nasional secara terintegrasi dari hulu ke hilir VISI MISI Optimalisasi pemanfaatan batubara dalam negeri dengan penerapan teknologi ramah lingkungan ( Clean Coal Technology ) hingga tahun 2045 2021 - 2025 Penyiapan dan Pembangunan Industri Berbasis Batubara serta Studi Penerapan Teknologi Batubara Bersih (CCT) 2026 - 2030 Peningkatan Pembangunan Industri Berbasis Batubara dan Persiapan Implementasi Teknologi Batubara Bersih (CCT) 2031 - 2045 Industri Berbasis batubara sebagai solusi ketahanan energi dan industri nasional dan Optimalisasi Implementasi CCT pada Hilirisasi Batubara termasuk PLTU

25. 25 8 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA SEKTOR PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA ENERGI Pemanfaatan Batubara untuk mendukung kemandirian Energi Nasional NON ENERGI Pemanfaatan Batubara untuk kebutuhan bahan baku industri LINGKUNGAN Mendukung penurunan emisi CO 2 PENGEMBANGAN 1 Gasifikasi Batubara Methanol dan DME 2 Menghasilkan SNG, Amonia , Hidrogen (H 2 ), Olefin 3 Pencairan Batubara ( Liquifaction ) Gasoline dan Solar 4 Pembuatan Briket Batubara ( Coal Briquetting ) Briket Batubara- Biomassa dan Briket terkarbonisasi 5 Pembuatan Kokas / Semikokas Batubara metalurgi 6 Coal Upgrading Batubara untuk kelistrikan dan industri 7 Ekstraksi Material Maju dan Logam Tanah Jarang 8 Ekstraksi Material Agro Industri : Asam Humat dan Asam Fulvat PEMANFAATAN 9 Blending Facility; Cofiring Biomassa ; dan Penerapan IGCC Kelistrikan dan penerapan CCT pada pembangkit 10 Penerapan CCS/CCUS Fasilitas Pengembangan & Pemanfaatan Batubara Penurunan Emisi CO 2

26. ” kita tidak boleh takut menghadapi setiap tantangan dalam upaya hilirisasi atau industrialisasi, yang bertujuan meningkatkan skala perekonomian nasional dan kemandirian bangsa ” Manajemen/ pengelolaan minerba nasional harus berlandaskan pada prioritas kepentingan nasional agar dapat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; Prinsip hilirisasi tidak berhenti ketika mineral dan batubara diproses menjadi bahan setengah jadi ( intermediate product ); Tanpa hilirisasi industri dalam negeri akan selalu tergantung bahan baku impor ; Hilirisasi yang berkelanjutan dan terintegrasi mendukung kekuatan industri dalam negeri dan Dukungan dan sinergitas kementerian / lembaga lain khususnya Kementerian Perindustrian diperlukan untuk menciptakan industri dalam negeri yang kuat . 26 PENUTUP