NARASUMBER SOSIS BOS PAJAK MAMIN BOS 2024

Sosialisasi Bos

1. BIMBINGAN TEKNIS DANA BOSP BERBASIS SUMBER DAYA SEKOLAH (SDS) PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Batu, 5 Juni 2024

2. LANDASAN HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2022 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2022 Pasal 4 Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Pajak Reklame Pajak Air Tanah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (MBLB) Pajak Sarang Burung Walet Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Berdasarkan Instruksi Bupati Lamongan No. 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, yaitu menginstruksikan tentang memungut dan menyetorkan pajak restoran sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak atas belanja kegiatan pengadaan makanan dan minuman di wilayah Kabupaten Lamongan

6. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang Undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subyek pajaknya.

7. Pajak daerah merupakan bentuk kontribusi wajib kepada daerah yang diserahkan oleh pihak atau badan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu aspek pendapatan yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan Undang-Undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya

8. OBJEK DAN WAJIB PAJAK RESTORAN Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

9. DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK RESTORAN Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) Besaran Pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

10. PROSES PEMBAYARAN PAJAK MAMIN Lembaga sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. Lembaga Sudah Memiliki Akun E-SPTPD. Jika lembaga belum memiliki NPWPD maupun User E-SPTPD maka lembaga tersebut diwajibkan untuk mengurus ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan Loket Bapenda. Pembayaran Melakukan inputan ke http://esptpd.bapenda-lamongan.com/home/login untuk mendapat ID Billing. Setelah memiliki ID Billing maka lembaga bisa melakukan pembayaran Melalui Teller Bank Jatim terdekat. Setelah ID Billing terbayar maka lembaga sudah memiliki Bukti Bayar dan sudah dinyatakan sah dalam pembayaran pajak Makan dan Minum .

11. KENDALA SAAT REKONSILIASI PAJAK MAMIN DANA BOS tahun 2023 Terdapat beberapa sekolah yang tidak membawa rekapan Pajak Mamin; Masih adanya bendahara keuangan / petugas operator yang belum bisa mengoperasionalkan user E-SPTPD; Masih adanya anggaran yang belum dilakukan pencairan oleh bendahara; Masih adanya bendahara yang belum memahami tentang objek Pajak Mamin; Masih adanya bendahara yang salah dalam melakukan perhitungan Pajak Mamin; Masih adanya beberapa sekolah yang tidak menganggarkan kegiatan mamin pada BKU/Arkas karena jumlah siswa dari sekolah tersebut sedikit.

12. TERIMA KASIH