NARSUM KORWAS KEPOLISIAN KHUSUS DAN KORWAS PPNS

POLSUS DAN PPNS

1. Semarang, Agustus 2025 OPTIMALISASI KINERJA POLSUS DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA ASTA CITA TAHUN 2024 – 2029 MENUJU TERCAPAINYA INDONESIA EMAS Oleh : SEKSI KORWAS PPNS DITRESKRIMSUS POLDA JATENG

2. NAMA : AGUS HARTANTO, S.H., M.H. TTL : MAGELANG 5 JUNI 1981 PANGKAT : AKP (AJUN KOMISARIS POLISI) STATUS KEL : K 2 RIWAYAT DIKUM : SD, SMP, SMA (MAGELANG) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM INSTITUT BISNIS LAW AND MANAGEMENT, JAKARTA. MAGISTER HUKUM UNISULA, SEMARANG DIKPOL : SEKOLAH BINTARA POLRI TAHUN 2001, PURWOKERTO 081 2345 99 816 SEKOLAH INSPEKTUR POLISI KHUSUS PENYIDIK TAHUN 2015, SUKABUMI DIK LAT/JUR/BANG : * DIKLAT PENGAWALAN DAN PENGAMANAN VVIP, SEMARANG 2002 * PROLAT TEHNIK DAN TAKTIK INTEROGASI, PURWOKERTO 2008 * PERWIRA SIDIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, MEGAMENDUNG 2017 *INTERNATIONAL CRIMINAL INVESTIGATIVE TRANING ASSISTENCE PROGRAM ( ICITAP ) 2018 * LATKATPUAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN, JKT 2025. PENUGASAN : OPS TEGAK RENCONG II NANGROE ACEH DARUSSALAM, TAHUN 2003-04 RIWAYAT JAB : BA DIT SABHARA, 2001 POLDA JATENG BA DITRESKRIM, 2007 POLDA JATENG PA NIT 1 SUBDIT 2 EKONOMI KHUSUS DITRESKRIMSUS POLDA JATENG, 2015 PANIT 2 SUBDIT 1 INDUSTRI PERDAGANGAN DITRESKRIMSUS JATENG, 2017 PANIT 1 SUBIDIT 4 INDUSTRI PEDAGANGAN DITRESKRIMSUS JATENG, 2023 KEPALA SUB SEKSI BANTUAN PENYIDIKAN SI KORWAS PPNS, 2024 B I O D A T A 2

3. P ENDAHULUAN Kepolisian Khusus (POLSUS) adalah entitas penegak hukum yang dibentuk di luar struktur Polri, namun diberi kewenangan terbatas untuk melaksanakan fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. PPNS dan POLSUS adalah Ujung Tombak dalam menjaga ketertiban umum dan penegakan hukum di berbagai sektor, mulai dari Lingkungan, Perhubungan, Kehutanan, hingga Perdagangan. Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, peran PPNS dan POLSUS harus dioptimalkan. POLSUS memiliki peran penting sebagai mitra dan pembantu POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di sektor-sektor spesifik. ​POLSUS tidak memiliki kewenangan umum seperti POLRI, melainkan fokus pada pengamanan dan penegakan peraturan di bawah instansi yang menaunginya. Contoh : Polisi Kehutanan, Polisi Khusus Kereta Api, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dlsb, Aparatur penegak aturan/hukum ini akan mendampingi program pembangunan sektor strategis dalam mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas.

4. LATAR BELAKANG Kepolisian Khusus d ilatar belakangi o leh b eberapa a lasan u tama y ang t erkait d engan Efektivitas d an Spesialisasi Penegakan Hukum d i Indonesia:​ spesialisasi Bidang: Polri Sebagai Lembaga Kepolisian Umum m emiliki c akupan t ugas y ang s angat l uas, d ari Lalu Lintas h ingga Kejahatan Berat. Namun, b eberapa b idang s eperti Kehutanan, Kereta Api, Atau Perikanan m emiliki Karakteristik d an Peraturan y ang s angat Spesifik. Dibutuhkan Petugas y ang m emiliki Keahlian d an Pengetahuan m endalam d i b idang t ersebut u ntuk Penegakan Hukum y ang Efektif. POLSUS Hadir u ntuk m engisi k ekosongan Ini.​ Efisiensi Penegakan Hukum : d engan a danya Polsus, Penegakan Peraturan d i Sektor-sektor t ertentu b isa d ilakukan s ecara l ebih Efisien d an Terfokus. Sebagai c ontoh, Polisi Kehutanan b isa l angsung b erpatroli d an m enindak Pembalakan Liar Atau Perburuan Satwa Dilindungi t anpa h arus m enunggu b antuan d ari Polri, m eskipun Koordinasi Tetap Menjadi Kunci. ​ Kewenangan Terbatas: Polsus d iberi Kewenangan u ntuk m elakukan t indakan Kepolisian Non-yustisial s eperti Pencegahan, Pengamanan, d an Penindakan d i w ilayah t erbatas. POLSUS b erfungsi s ebagai Mata d an Telinga Instansi Pemerintah t erkait d alam m enegakkan a turan. Jika t erjadi Tindak Pidana y ang l ebih s erius, maka a kan di koordinasi d engan Polri / PPNS u ntuk Proses Penyidikan Lebih Lanjut .

5. UNDANG-UNDANG RI NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP UNDANG-UNDANG RI NO.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pasal 3 Ayat (1) huruf a Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. Kepolisian Khusus ; b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ; dan/ atau c. bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa ." UNDANG-UNDANG KHUSUS YANG MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA PPNS DAN PENEGAKAN PERATURAN DIBAWAH NAUNGAN INSTANSINYA DASAR / ASPEK HUKUM YANG MENGATUR PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 9 Tahun 2021 tentang KEPOLISIAN KHUSUS. PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 2012 tentang TATA CARA KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TEHNIS PENYIDIKAN BAGI POLSUS, PPNS DAN BENTUK BENTUK PAM SWAKARSA.

6. Yang dilakukan Polri / PPNS

7. 5. PP NO . 43 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TEKNIS THD POLSUS, PPNS DAN B entuk B entuk PAM SWAKARSA Pasal 9 Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan. (2) Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara: a. menerima S urat P emberitahuan D imulainya P enyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing; c. memberikan bantuan teknis, taktis , tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS; d. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS; f. menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum; g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan h. menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

8. PRINSIP PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BAGI PPNS , POLSUS ATAU PAM SWAKARSA OLEH POLRI ADALA H SBB : 1. KEMANDIRIAN  DILAKSANAKAN DENGAN TIDAK MENGURANGI EKSISTENSI / KEBERADAAN INSTANSI DAN DIJALANKAN SECARA PROFESIONAL 2. LEGALITAS  DISELENGGARAKAN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YG BERLAKU 3. KEBERSAMAAN  TIDAK MENGURANGI INTEGRITAS PIMPINAN DAN KEWENANGAN MASING2 INSTANSI YG DILANDASI SIKAP SALING MENGHORMATI TUGAS DAN WEWENANG SERTA HIERARKI MASING2 4. AKUNTABILITAS  DLM PROSES PELAKS PENYIDIKAN YG DILAKUKAN OLEH PPNS DPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 5. TRANSPARANSI  DGN MEMPERHATIKAN ASAS KETERBUKAAN DAN BERSIFAT INFORMATIF BAGI PIHAK2 TERKAIT 6. EFEKTIF DAN EFISIEN  DLM PROSES SIDIK TEPAT WAKTU DGN BIAYA RINGAN SERTA BERPEDOMAN PADA KESEIMBANGAN YG WAJAR ANTARA SUMBER DAYA YG DIPERGUNAKAN 7. KEWAJIBAN  PENYIDIK POLRI SCR AKTIF WAJIB MEMBERIKAN PETUNJUK DAN BANTUAN PENYIDIKAN YG DIPERLUKAN

9. KOORDINASI KOORDINASI ADALAH SUATU BENTUK HUBUNGAN KERJA ANTARA POLRI DENGAN POLSUS, PPNS ATAU BENTUK BENTUK PAM SWAKARSA DALAM MELAKUKAN PENGAMANAN, PENCEGAHAN, PENINDAKAN BAHKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERTENTU YANG MENJADI DASAR HUKUMNYA, SESUAI SENDI-SENDI HUBUNGAN FUNGSIONAL. BENTUK – BENTUK KOORDINASI ADALAH SBB : MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) OLEH PPNS; MEMBERI BANTUAN TEKNIS, TAKTIS , DALAM KEGIATAN PENGAMANAN, PENCEGAHAN, PENINDAKAN ATAU UPAYA PAKSA DAN KONSULTASI PENYIDIKAN KPD PPNS UTK MENINGKATKAN KEAMANAN ATAU PENYEMPURNAAN DAN MEMPERCEPAT PENYELESAIAN BERKAS PERKARA; MENERIMA BERKAS PERKARA DARI PPNS DAN MENERUSKAN KPD PU ; PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PPNS; TUKAR MENUKAR INFORMASI TENTANG ADANYA POTENSI ATAU PELANGGARAN YANG KEMUNGKINAN TERJADI ATAU INFORMASI TTG D UGAAN ADANYA TINDAK PIDANA YG PENYIDIKANNYA DILAKUKAN OLEH PPNS; RAPAT / PERTEMUAN SECARA BERKALA ; DAN KEGIATAN KOLABORASI ATAU PENYIDIKAN BERSAMA.

10. KOORDINASI BANTUAN TEKNIS UPAYA PAKSA KONSULTASI SIDIK BANTUAN TAKTIS LABORATORIUM FORENSIK IDENTIFIKASI PSIKOLOGI PERSONIL / PENYIDIK PERALATAN PENGERAHAN KEKUATAN PEMANGGILAN SAKSI/TSK DI LUAR WIL KUM KEWENANGAN PPNS DAN DI LUAR NEGERI PERINTAH MEMBAWA SAKSI/TSK PENANGKAPAN PENAHANAN PENGGELEDAHAN PENYITAAN TEKNIS DAN TAKTIS LIDIK TEKNIS DAN TAKTIS TINDAK TEKNIS RIKSA PETUNJUK MINDIK PETUNJUK ASPEK YURIDIS TEKNIS SAIRAH BP KPD PU TEKNIS SERAH TSK DAN BB TEKNIS BUAT STATISTIK KRIMINAL

11. IMPORTANT ROLE ​ Peraturan Kepolisian ( Perpol ) No. 9 tahun 2021 ini mengatur secara detail berbagai aspek terkait Kepolisian Khusus ( Polsus ), antara lain: ​ Pembentukan : Tahapan pembentukan Anggota Polsus , termasuk penunjukan , pengajuan calon , pendidikan dan pelatihan , serta pengangkatan .​ Tugas , Fungsi , dan Kewenangan : Menegaskan bahwa Polsus diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing .​ Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Atribut : Mengatur tentang penerbitan KTA Polsus yang berlaku selama 3 tahun , serta atribut dan seragam yang digunakan .​ Pembinaan dan Pengawasan : Menjelaskan peran Polri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Polsus . Ini termasuk pendataan anggota , penerbitan KTA, serta penggunaan senjata api dan amunisi . Peran penting Perpol No. 9 tahun 2021 ​ Kinerja aparatur termasuk didalmnya POLSUS dalam penegakan hukum sectoral dapat tercapai secara optimal sehingga mendukung Terwujudnya Asta Cita di era 2025–2029 karena termasuk mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 8 program prioritas / tujuan pembangunan ( diambil dari RPJMN/ visi pemerintah ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional , yang berfokus pada capaian : Hukum , Keamanan , Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi , dan Kesejahteraan Masyarakat

12. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas : Keterbatasan Sumber Daya : Baik dari segi anggaran , peralatan , maupun jumlah personel .​ Kurangnya Koordinasi : Masih banyak terjadi tumpang tindih kewenangan atau kurangnya sinergi antar-instansi terkait .​ Perkembangan Modus Kejahatan : Pelanggaran hukum semakin canggih dan terorganisir .​ Kurangnya Strategi Optimalisasi Kinerja . TANTANGAN YANG DIHADAPI

13. TEHNIS STRATEGI KONKRET GUNA MENGATASI TANTANGAN: ​1. Peningkatan Kapasitas SDM : ​ Mengintensifkan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk PPNS dan Polsus . Materi pelatihan tidak hanya seputar hukum , tetapi juga mencakup teknis penyidikan , forensik digital, dan manajemen kasus ., mendorong sertifikasi profesi bagi para penyidik untuk menjamin kompetensi dan profesionalisme .​ 2. Penguatan Koordinasi dan Sinergi : ​ Membangun forum komunikasi reguler antar-instansi yang memiliki PPNS dan Polsus ., meningkatkan sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ) dalam operasi penegakan hukum gabungan , Seksi Korwas PPNS berperan sebagai jembatan koordinasi ini . 3. Pemanfaatan Teknologi : ​ Mengimplementasikan sistem informasi terpadu yang memungkinkan pertukaran data kasus secara real-time antar-instansi ., memanfaatkan teknologi seperti drone untuk pengawasan di area sulit , atau analisis data untuk memetakan pola kejahatan .​ Harmonisasi Aturan : ​ Mendorong revisi atau penyesuaian regulasi yang tumpang tindih atau sudah tidak relevan agar kewenangan PPNS dan Polsus lebih jelas dan efektif ., PPNS dan Polsus sebagai Pilar Asta Cita ​ Implementasi strategi akan secara langsung mendukung pencapaian Asta Cita 2024-2029. PPNS dan Polsus memiliki peran strategis dalam mewujudkan : ​ Peningkatan Kualitas Hidup : melalui penegakan hukum di sektor Lingkungan , Kesehatan , dan Ketenagakerjaan . ​ Ketahanan Ekonomi : melalui Pengawasan dan Penindakan terhadap pelanggaran di bidang Perdagangan , Industri , dan Sumber Daya Alam .​ Stabilitas Keamanan : Dengan membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum di wilayah-wilayah khusus .

14. Dokumentasi kegiatan

15. Roadmap Asta Cita tahun 2025-2029 Tahun 2025 : Penguatan dasar hukum & peningkatan SDM Tahun 2026 : Modernisasi sarpras & digitalisasi layanan Tahun 2027 : Integrasi sistem pengawasan antar instansi Tahun 2028 : Evaluasi capaian & penguatan kelembagaan Tahun 2029 : Polsus yang profesional , modern, berintegritas Jumlah pelanggaran yang ditangani & diselesaikan , Tingkat kepatuhan hukum masyarakat , Indeks kinerja Polsus , Tingkat kepuasan layanan public, Integrasi sistem pengawasan lintas instansi Indikator Keberhasilan

16. Sekian dan Terima Kasih, Salam Presisi Beli Gulai dikota Atlas, jangan lupa sekalian nasi Agar tercapai Sinergitas jangan lupa selalu Koordinasi Demikian yang dapat kami sampaikan