NETRALITAS POLRI TNI AS,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN.pptx

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

1. Tentang PAPARAN KAPOLSEK PUGER PENTINGNYA NETRALITAS POLRI PADA PILKADA SERENTAK TH 2024 Jember , 10 OKTOBER 2024

2. 2 MATERI NETRALITAS TNI/POLRI DAN ASN SENTRA GAKKUMDU PASAL TIPID PEMILU DAN ANCAMAN HUKUMAN MENURUT UU NO. 7 TAHUN 2017

3. 3 UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG NETRALITAS ASN BESERTA TNI/POLRI: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN TNI DALAM LEMBAGA PEMERINTAHAN NEGARA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NETRALITAS POLRI , TNI, DAN ASN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (UU PEMILU) 1 2 3 4 5

4. 4 NETRALITAS POLRI PASAL 28 AYAT (1), (2) DAN (3) UU RI. NOMOR 2 TAHUN 2002 TTG POLRI KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERSIKAP NETRAL DALAM KEHIDUPAN POLITIK DAN TIDAK MELIBATKAN DIRI PADA KEGIATAN POLITIK PRAKTIS ANGGOTA KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TIDAK MENGGUNAKAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAPAT MENDUDUKI JABATAN DI LUAR KEPOLISIAN SETELAH MENGUNDURKAN DIRI ATAU PENSIUN DARI DINA KEPOLISIAN AYAT (1) AYAT (2) AYAT (3) PASAL 260 AYAT (2) TTG PEMILU PELAKSANA DAN ATRAU TIM KAMPANYE DILARANG MENGIKUTISERTAKAN TNI & POLRI PASAL 200 TNI & POLRI TIDAK GUNAKAN HAK PILIH PASAL 93 HURUF F BAWASLU AWASI NETRALITAS ASN, TNI, POLRI DAN PUTUSAN PEJABATA YANG BERWENANG PASAL 306 AYAT (2) ASN, TNI DAN POLRI DILARANG LAKUKAN TINDAKAN UNTUNG/RUGIKAN PESERTA PEMILU, TERLAKSANA KAMPANYE DAN TIM KAMPANYE PASAL 494 PELAKSANA DAN TIM KAMPANYE DILARANG DILIBATKAN ANGGOTA ASN, TNI DAN POLRI SEBAGAI PELAKSANA DAN TIM KAMPANYE

5. 5 PERATURAN NETRALITAS ANGGOTA POLRI ANGGOTA POLRI DILARANG ST/2407/X/HUK.7.1./2023 TGL 20 OKTOBER 2023 TENTANG PEDOMAN PERILAKU NETRALITAS ANGGOTA POLRI DALAM TAHAPAN PEMILU 2024 MEMBANTU DEKLARASI BAKAL CALON MEMBERI/MEMINTA /DISTRIBUSI JANJI, HADIAH, SUMBANGAN ATAU BANTUAN DALAM BENTUK APAPUN TERKAIT PEMILU MENGGUNAKAN/MEMASANG/MEMERINTAH ORANG LAIN UNTUK MEMASANG ATRIBUT PEMILU MENGHADIRI ATAU MENJADI NARSUM PADA KEGIATAN POLITIK TANPA SPRINGAS MEMPROMOSIKAN, MENANGGAPI DAN MENYEBARLUASKAN GAMBAR, FOTO BAKAL CALON VIA MEDSOS, MEDOL DAN MEDMAS. FOTO BERSAMA BAPASLON DILARANG FOTO/SELFIE DENGAN POSE YANG BERPOTENSI MENUDING KEBERPIHAKAN POLRI. BERIKAN DUKUNGAN POLITIK BERPIHAK PADA PARTAI/BAPASLON MENJADI PENGURUS/TIMSES PARPOL GUNAKAN WEWENANG YANG DAPAT MENGUNTUNGKAN / MERUGIKAN PARPOL TERTENTU GUNAKAN BERIKAN FASILITAS DINAS/ PRIBADI UNTUK POLITIK BLACK CAMPAGIN (KAMPANYE HITAM) ANJURKAN GOLPUT BERIKAN INFORMASI TERKAIT PERHITUNGAN SUARA MENJADI PENITIA UMUM PEMILU, KPU DAN PANWASLU MENGGUNAKAN FASILITAS DINAS/MENGIKUTSERTAKAN/MENGATASNAMAKAN INSTITUSI POLRI / BHAYANGKARI BAGI KELUARGA YANG BERPOLITIK PRAKTIS.

6. 6 SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI PERATURAN PEMERINTAH RI NO 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI PASAL 13 ANGGOTA POLRI DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT APABILA : MELANGGAR SUMPAH / JANJI ANGGOTA POLRI, SUMPOAH / JANJI JABATAN DAN /ATAU KODE ETIK PROFESI POLRI. PASAL 14 HURUF D ANGGOTA POLRI DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT APABILA : A. MENJADI ANGGOTA DAN ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK

7. 7 NETRALITAS TNI UU RI. NOMOR 34 TAHUN 2004 TTG TENTARA NASIONAL INDONESIA PASAL 39 AYAT 2 MENYEBUTKAN BAHWA PRAJURIT DILARANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN POLITIK PRAKTIS PASAL 47 AYAT 1 DISEBUTKAN BAHWA PRAJURIT HANYA DAPAT MENDUDUKI JABATAN SIPIL SETELAH MENGUNDURKAN DIRI ATAU PENSIUN DARI DINAS AKTIF KEPRAJURITAN

8. 8 UU RI. NOMOR 5 TAHUN 2014 TTG APARATUR SIPIL NEGARA PASAL 2 HURUF f MENYATAKAN BAHWA SALAH SATU ASAS PENGYELENGGARAAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN ASN ADALAH “NETRALITAS” PASAL 87 AYAT (4) HURUF b MENYATAKAN BAHWA PNS DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT KARENA MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK 16 HAL LARANGAN UNTUK ASN DALAM PILIHAN POLITIKNYA, SEBAGAI BERIKUT: (1) kampanye melalui media sosial ; (2) menghadiri deklarasi calon ; (3) ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye ; (4) ikut kampanye dengan atribut PNS;  (5) ikut kampanye dengan fasilitas negara; (6) menghadiri acara partai politik ; (7) menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon ; (8) mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan ; NETRALITAS ASN (9) memberikan dukungan ke calon legislatif atau independen kepala daerah dengan memberikan KTP (10) mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri sebagai ASN; (11) membuat keputusan yang menguntungkan atau merugika npaslon ; (12)  menjadi anggota atau pengurus parpol (13)  mengerahkan PNS ikut kampanye (14) pendekatan ke Parpol terkait pencalonan dirinya dan orang lain (15) menjadi pembicara dalam acara Parpol (16) foto bersama paslon dengan simbol tangan atau gerakansebagai bentuk keberpihakan .

9. 9 SANKSI HUKUM TERHADAP ASN 1 PELANGGARAN DISIPLIN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG a . pemotongan Tunjangan Kinerja ( Tukin ) sebesar 25% selama 6 bulan /9 bulan /12 bulan HUKUMAN DISIPLIN BERAT b . penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan , pembebasan jabatan selama 12 bulan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS DAN dan Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 2 PELANGGARAN KODE ETIK Sanksi moral pernyataan secara terbuka dan Sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

10. 10 KESIAPAN POLRI PEMBERDAYAAN 3 PILAR Diwujudkan dalam inovasi “ tiga pilar plus” BUPATI DANDIM KAPOLRES CAMAT DANRAMIL KAPOLSEK LURAH / KADES BABINSA POLDES/BHABIN LANGKAH SINERGITAS 3 PILAR KAMTIBMAS OPTIMALKAN PERN KOMINDA (DETEKSI & PERINGATAN) OPTIMALKAN PERAN FASKOMPIMDA OPTIMALKAN PERAN FKUB BINMAS & DARKU MASYARAKAT BIN POTENSI MASYARAKAT OPTIMALKAN BASARDA / BPBD OPTIMALKAN FORUM LLAJ FORUM SILATUROHMI INFORMAL GAKKUM TERPADU/REPRESIF NON YUSTISI TOGA / TOMAS PROAKTIF POLICING (PENCEGAHAN SEBELUM TERJADI GANG GUAN KAMTIBMAS) KEKUATAN DETEKSI DINI DAN DETEKSI AKSI (KERJASAMA & KOMUNIKASI TNI-POLRI-BIN) PROAKTIF ACTION (PROBLEM SOLVER, TUMBUHKAN KESADARAN, KEPATUHAN & KETAATAN HUKUM)

11. 11 SENTRA GAKKUMDU SENTRA GAKKUMDU ADALAH : SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU YANG SELANJUTNYA DISEBUT GAKKUMDU ADALAH PUSAT AKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU YANG TERDIRI ATAS UNSUR BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, DAN/ATAU BAWASLU KABUPATEN, DAN /ATAU KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH, DAN/ATAU KEPOLISIAN REOSRT DAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN TINGGI, DAN/ATAU KEJAKSAAN NEGERI (PSL 1 ANGKA 38 UU NO. 7 TH. 2017 TTG PEMILU ) SENTRA GAKKUMDU DIBENTUK DAN BERKUDUDUKAN : * TINGKAT PUSAT DI BAWASLU RI  WEWENANG TANGANI TP PEMILIHAN DI SEL WIL NKRI * TINGKAT PROVINSI DI BAWASLU PROVINSI  WEWENANG TANGANI TP PEMILIHAN DI WIL PROP. * TINGKAT KAB/KOTA DI PANWASLU KABUPATEN/KOTA  BERWENANG TANGANI TP. PEMILIHAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA (PSL. 486 AYAT (8) UU NO. 7 TH 2017 TTG PEMILU) DALAM KEADAAN TERTENTU SENTRA GAKKUMDU PUSAT DAPAT MELIMPAHKAN PENANGANAN DUGAAN TP. PEMILIHAN KEPADA SENTRA GAKKUMDU PROVINSI DAN SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN/KOTA KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU TERDIRI DARI : * BAWASLU/PANWASLU : 3 ORANG * JPU : 2 - 3 ORANG * PENYIDIK POLRI : 2 - 6 ORANG PSL 12, 13, 14 PERBERS NO 14/2016

12. MEMBENTUK TIM PENYIDIK YANG MEMILIKI INTEGRITAS, KOMPETEN DAN SKILL (BERSERTIFIKASI); MELAKSANAKAN SOSIALISASI DAN ASISTENSI SECARA KONTINU BERSAMA DENGAN PERANGKAT YANG BERADA PADA SENTRA GAKKUMDU PROV KEPADA PERANGKAT SENTRA GAKKUMDU KOTA/KAB; MENJALIN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DALAM WADAH WA GROUP DALAM RANGKA KECEPATAN MENGKAJI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ; MEMAKSIMALKAN DALAM PEMBAHASAN, PENGKAJIAN KONTRUKSI PERISTIWA HUKUM YANG TERJADI DALAM TP PEMILU DAN PEMENUHAN ALAT BUKTI PADA SAAT RAPAT PLENO BAWASLU; MEMAKSIMALKAN PELUANG APLIKASI E-BERPADU DALAM RANGKA PERCEPATAN HUBUNGAN CJS; MENJALIN KOMUNIKASI AKTIF DENGAN INSTANSI SAMPING ATAS HAMBATAN WAKTU LIBUR DALAM MENGKLARIFIKASI DOKUMEN BERKAITAN DENGAN OBYEK TP PEMILU PENANGANAN GAKKUM PELANGGARAN PILKADA SERANTAK TAHUN 2024 SATGAS GAKKUM MENANGANI TINDAK PIDANA UMUM SELAMA PADA SAAT RANGKAIAN PEMILU PERBEDAAN ANTARA GAKKUMDU MENANGANI TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMILU (KOLABORASI DENGAN BAWALU DAN KEJAKSAAN) X CONTOH: PADA SAAT KAMPANYE TERJADI KASUS PENGANIYAYAN CONTOH: BLACK CAMPAIGN, MONEY POLITIC , PENGERUSAKAN ATK DLL 12

13. 13 PERISTIWA TEMUAN/LAPORAN KET TAMBAHAN KAJIAN PLENO PELANGGARAN KODE ETIK SENGKETA PEMILU TP PEMILIHAN PELANGGARAN ADMIN BUKAN TP PEMILIHAN LP/PENYIDIKAN DPT DILAKUKAN TANPA KEHADIRAN TERSANGKA DKPP TAHAP I P.19 HANYA 1 KALI 14 HARI KERJA 3 HARI KERJA SIDIK TAMBAHAN TAHAP II DPT DILAKUKAN DG/TANPA KEHADIRAN TERSANGKA 3 HARI KERJA 7 HARI KERJA 14 HARI KERJA DIHENTIKAN PANWAS KPU PALING LAMA 1X24 JAM SEJAK BAWASLU PROPVINSI, BAWASLU KAB/KOTA DAN ATAU PANWASLU KECAMATAN MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN ATAU TINDAKAN YG DIDUGA MERUPAKAN TP PEMILU MEKANISME PENANGANAN LAPORAN PADA SENTRA GAKKUMDU ( PSL 454 , 455, 456 DAN 460 UU NO. 7 TH 2017)

14. INDIKATOR KEBERHASILAN PILKADA SERANTAK TH 2024 14 1 2 3 4 BERLANGSUNG AMAN DAN LANCAR SESUAI ATURAN YANG BERLAKU PARTISIPAN YANG TINGGI TIDAK TERJADI KONFLIK YANG DAPAT MERUSAK PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA TERUTAMA KONFLIK KEKERASAN PEMERINTAHAN YANG ADA TETAP BERJALAN LANCAR BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH

15. ELEMENT PENTING BERHASILNYA PENGAMANAN TAHAPAN PILKADA SERENTAK TH 2024 15 SELAKU PEMILIH HARUS MENJADI AKTOR UTAMA TERWUJUDNYA PEMILIHAN YANG BEBAS DARI POLITIK UANG; MENDORONG TERWUJUDNYA SUASANA PILKADA KONDUSIF, AMAN, DAMAI, TERTIB DAN LANCAR; MASYRAKAT HARUS DATANG KE TPS KARENA KESADARANNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH BUKAN KARENA IMING-IMING UANG ATAU HADIAH MASYARAKAT MELIPUT KEBERADAAN MASYARAKAT DAN KELOMPOK YANG BERADA DI DESA MASYARAKAT MENDEKLARASIKAN TAAT PROSEDUR DAN MEKANISME PEMILIHAN; MENGIKUTI PROSES PEMILIHAN DG BAIK, SIAP MENANG DAN SIAP KALAH; MENJAUHI POLITIK UANG BLACK CAMPAIGN, HOAX DAN KECURANGAN LAINNNYA PASLON MEDIA PERS PEMBERITAAN YANG AKURAT, BERKEMBANG DAN TIDAK HOAX APARAT KEAMANAN TNI/POLRI SATPOL-PP DAN LINMAS MEMBERIKAN DUKUNGAN PENGAMANAN PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN DUKUNGAN PENYELENGGARA MENJAMIN KETERSEDIAAN ANGGARAN MEMBERIKAN FASILITAS BAGI PENYELENGGARA PESERTA DAN MASYARAKAT SEBAGAIMANA YG DIATUR DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KPU, BAWASLU DAN DKPP: HARUS ON THE TRACK PADA PETUGAS FUNGSI DAN KEWENANGANNNYA BERTINDAK NETRAL DAN BERINTEGRITAS MENJAMIN HAK PILIH SETIAP MASYARKAT PETUGAS (BAWASLU, DKPP, LEMBAGA NON BAWASLU

16. 16 PASAL TP PEMILIHAN & ANCAMAN HUKUMANNYA UU NO. 7 TH 2017

17. 17 PASAL TP PEMILIHAN & ANCAMAN HUKUMANNYA UU NO. 7 TH 2017

18. 18 PASAL TP PEMILIHAN & ANCAMAN HUKUMANNYA UU NO. 7 TH 2017

19. 19 PASAL TP PEMILIHAN & ANCAMAN HUKUMANNYA UU NO. 7 TH 2017

20. “KOPI PAHIT JANGAN DIMINUM MOHON PAMIT ASSALAMUALAIKUM”