[OPS]Bahan Tayang Pusdik Madiun-KOM2019-DITOPS.pptx

EDUKASI

1. RENCANA DAN KEBIJAKAN RKAP 2019 DIREKTORAT OPERASI Jakarta Head Office Email : [email protected] www.perhutani.co.id To Be An Excellent Company In Sustainable Forest Management

2. DIREKTORAT OPERASI

3. Biomassa Jateng : 8.148 Ha Jatim : 7.729 Ha Jabar : 4.894 Ha Total 20.772 Ha RHL 2019 Jateng : 11.362 Ha Jatim : 18.770 Ha Jabar : 12.147 Ha Total 42.279 Ha Crash Program (Pemeliharaan Ky Putih dan Sengon) Jateng : 3.599 Ha Jatim : 7.358 Ha Jabar : 4.730 Ha Total 15.687 Ha Rutin-Pembangunan Jateng : 8.287 Ha Jatim : 12.017 Ha Jabar : 8.394 Ha Total 28.698 Ha Tanaman Kayu Jateng : 274.115 M3 Jatim : 462.767 M3 Jabar : 140.640 M3 Total 877.521 M3 Produksi BBI Jateng : 13.000 M3 Jatim : 80.692 M3 Jabar : - M3 Total 93.692 M3 Getah Pinus Jateng : 43.030 Ton Jatim : 35.443 Ton Jabar : 16.912 Ton Total 9 5 .385 Ton Daun Kayu Putih Jateng : 9.452 Ton Jatim : 24.413 Ton Jabar : 17.599 Ton Total 51.464 Ton Industri Non Kayu Agroforestry Jateng : Rp. 16.612.525.332 Jatim : Rp. 21.645.763.923 Jabar : Rp. 24.037.200.001 Total 62.295.489.255 Wisata Agroforestry Wisata Jateng : Rp. 36.428.409.982 Jatim : Rp. 82.732.668.838 Jabar : Rp. 130.838.921.180 Total Rp. 250.000.000.000,- Setiap kph wajib m engajukan  perhutanan sosial skema pengakuan dan perlindungan Kemitraan kehutanan (kulin kk) MINIMAL 1 (SATU) BKPH 1 (SATU) LOKASI Kulin KK TARGET RKAP 2019 Industri Kayu Kayu Gergajian PMU : 4.176 M3 Jatim : 18.484 M3 Total 22.660 M3 Kayu Olahan PMU : 2.234 M3 Jatim : 27.500 M3 Total 29.734 M3 K S Aceh = 3.500 Ton T rading Getah : 6.151 Ton R ENDEMEN Gondorukem 72,5 % Terpentin 15,5 % MKP 0,74 % Alpha Pinen 81 % Dipenten 17 %

4. Tanaman K ebutuhan bibit : kebutuhan bibit tahun berjalan + 10%, sulaman tan tahun II sebesar 10% dan sulaman tanaman tahun III sebesar 5% Persemaian pinus dimulai pada T-1 ( bulan Juni ), PCP dan TT percepatan penjarangan JPP yang terlambat dari frekuensi penjarangan . Pelaksanaan tan 2019 dimungkinkan dengan sistem borong kerja tanaman oleh LMDH atau pokja tanaman yang sudah betul-betul diuji kepercayaan dan kompetensinya Pemeliharaan Tanaman Capex ( Kayu Putih & Sengon ) tanaman tahun 2018 Manajemen per petak sampai tingkat direksi (SIM Tanaman ) KEBIJAKAN RKAP 2019 Produksi Pengembangan Aplikasi UNION Kayu : Klem pohon rencana tebang / tempel QR Code Barcoding hasil bucking sortimen AIII Akomodir PUHH mulai dari daftar klem s.d penerbitan SKSHHK melalui SIPUHH. Industri Revitalisasi Industri  mengeksekusi CAPEX 2019 Penataan Man Power & Layout pabrik  meningkatkan efisiensi & produktifitas Pemilihan intake / BBI yang Proper berbasis IT, disesuaikan dg produk yang akan dihasilkan Kerjasama operasional dg perusahaan lain yg mengintegrasikan prototype, design yang customized Peningkatan Rendemen diatas realisasi tahun 2018 Pembangunan dashboard industri yang aligment dengan hulu Efektifitas dan efisiensi dari proses produksi, pemasaran, distribusi PS Pembentukan tim pengawalan Implementasi PS Pembentukan tim pengawalan Implementasi PS baik Kulin KK/IPHPS mulai tingkat Direksi, Divreg , KPH dan PHW Penandatanganan NKK di semua lokasi PHBM/PS untuk jangka waktu 2 tahun sambil menunggu Verifikasi o/ LHK Integrasi Sistem UNION, e-Prod, e-Pasar dan POTP (UNION Non Kayu dengan SIHHBK/SIPNBP Integrasi Sistem Aplikasi Perhutani dengan SIPUHH/SIPNBP Pengiriman dan pembayaran Uang kerja menggunakan data dari UNION Kayu /Union non Kayu Perubahan administrasi PUHH (blanko DK) dari manual ke sistem aplikasi android Wisata Agroforestry Mengarahkan & menerapkan standar canopy untuk semua obyek wisata perhutani Mengadakan event & promosi yang membangun branding wisata perhutani : forest run , jungle track , forest live music, dll Membangun & menerapkan sistem e- ticketing & sistem pelaporan union wisata Mengembangkan digital tourism  membangun traditional forest market digital (pasar pinusan , pasar damaran , pasar jatian ) Bagi hasil agroforestri tanaman semusim tidak dilaksanakan pada lokasi tanaman tumpangsari ( th ke 1 & 2) tetapi tetap dipungut kewajiban PNBP. Sharing produksi ke Perhutani minimal 10% dari hasil panen dan 90% ke petani, termasuk didalamnya kewajiban PNBP komoditas kopi, minimal 40% dari produksi bagi hasil yang diterima diolah untuk dijual dalam bentuk grean bean ( oce ) untuk membangun branding kopi hutan Perhutani Revisi RPKH sesuai desain klaster tanaman energi Penanaman CAPEX 2019 = 20.000 Ha, & skema kerjasama dengan investor 20.000 Ha, areal anak perusahaan 10.000 Ha Jenis yang ditanam Gamal dan Kaliandra Pola tanam 70% kebun tanaman biomassa , 30% agroforestry Biomasa

5. MANAJEMEN RISIKO BIDANG RSDHL Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat Jenis Risiko : Pembuatan Persemaian Uraian Risiko : Keterlambatan pembuatan bibit siap tanam Penyiapan Anggaran dan Sarpra sesuai tata waktu Pencanangan/tabur benih sesuai tata waktu Sistem dan pola tanam sesuai Tipologi tapak dan histori petak tanaman Monitoring dan evaluasi persiapan lapangan agar lebih efektif RISIKO MITIGASI Keluasan Tanaman Pengadaan benih dan sarpra terlambat, Bibit masih kecil dan tidak siap tanam Persiapan lapangan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan (tidak sesuai tata waktu, kualitas pekerjaan kurang baik, jumlah acir/pupuk/lobang tidak sesuai, dll) Jenis Risiko : Pemeliharaan Tanaman Uraian Risiko : Kualitas tanaman tidak sesuai standar Kegagalan tanaman Penyiapan Anggaran dan Sarpra sesuai tata waktu Pencanangan/tabur benih sesuai tata waktu Sistem dan pola tanam sesuai Tipologi tapak dan histori petak tanaman Monitoring dan evaluasi persiapan lapangan agar lebih efektif Pemeliharaan tanaman tidak sesuai ketentuan dan tata waktu Masih terdapat tanaman tumpang sari yang mengganggu tanaman kehutanan Pemeliharaan tanaman

6. PENUNJUKAN LANGSUNG DARI MENTERI LHK Perhutani mengirimkan Surat Permohonan dan Bantuan dari Pemerintah (Menteri LHK) untuk melaksanakan Rehabilitasi Kawasan HL LUAS INDIKATIF DARI LHK GROUND CHECK Luas Indikatif 43.208,03 Ha Pemali Jratun = 4.557 Ha Serayu Opak Progo = 3.400 Ha Solo Jateng = 3.500 Ha Citarum Ciliwung = 4.252 Ha Cimanuk Citanduy = 7.900 Ha Brantas Sampean = 15.000 Ha Solo Jatim = 4.599 Ha Hasil Ground Check 42.279 Ha Pemali Jratun = 4.501 Ha Serayu Opak Progo = 3.41 5 Ha Solo Jateng = 3. 445 Ha Citarum Ciliwung = 4.252 Ha Cimanuk Citanduy = 7.895 Ha Brantas Sampean = 14.884 Ha Solo Jatim = 3.88 5Ha Tim BPDASHL, PHT, Pembuat Rantek (Akademisi), Masyarakat 1 2 3 RANTEK & NEGOSIASI Rantek Sebagai Dasar Pelaksanaan Dilapangan Divreg (ULP) melakukan Negosiasi harga/biaya kegiatan RHL ke BPDASHL (sudah memasukan PPN, Monev , keuntungan Perhutani dari efisiensi kegiatan) SKK & SURAT SWA KELOLA / KERJASAMA Dirut Perhutani usul Persetujuan PKS Multy Years ke Dewas Perum Perhutani ( Diperlukan surat balasan dari Menteri LHK dan Persetujuan Biaya multy years dari Dirjen PDASHL) Divreg Usul diterbitkan SKK (dengan dilampiri draft PKS untuk dikoreksi Div PSDH dan Legal Direksi) 4 5 PKS 6 Divreg Usul Dibuatkan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Kegiatan (5 % dari total Anggaran) yang akan dicairkan setalah PKS berakhir (3 tahun untuk P0 P1 dan P2) PELAKSANAAN Divreg Membuat Proposal RHL 2019 Divreg Usul Modal Kerja Pembuatan Bibit Divreg Usul Modal kerja Pelaksanaan Kegiatan 7 TAHAPAN PELAKSANAAN RHL REBOISASI KONVENSIONAL Berdasarkan Permen LHK No. 546 Tahun 2017 Bibit Pinus kemiri, mahoni, cempaka harus berasal dari sumber benih bersertifikat

7. MITIGASI RESIKO BIDANG PRODIN Melakukan overhaul di awal tahun Penggantian mesin industri untuk mengikuti perkembangan pasarr Pembelajaran di semua lini karyawan terkait Aplikasi UNION Membentuk Tim yang bisa memberikan pembelajaran dari karyawan untuk karyawan Memberdayakan LMDH untuk pemasangan barcode sensus pohon Berlatih, berlatih dan berlatih untuk meningkatkan produktivitas pemasangan barcode sortimen Mesin Industri yang sudah tua Koordinasi yang intens dan terjadwal antara KBM/PMU dengan KPH Pemasok Variasi mutu bahan baku yang masuk industri Pola operasional proses olah mengacu jadwal pasokan yang terencana dan terkawal dengan ketat Kapasitas pabrik tidak maksimal Penggunaan Aplikasi UNION Modul Kayu dan Non Kayu , pemasangan barcode sensus pohon dan barcode sortimen RISIKO MITIGASI Potensi pencemaran lingkungan Pembuatan bak penampung pengolah limbah yang memadai Kebakaran pabrik Penyediaan alat damkar dan pengecekan instalasi listrik serta terlindungi asuransi Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

8. ECOTOURISM Turunnya pendapatan wisata sebagai dampak issue/trauma kejadian bencana alam (Tsunami/ Longsor / Gunung Meletus ) Berkoordinasi dengan pihak berwenang dan berkompeten yang menentukan status aman bencana pada objek wisata . Membuat informasi ( Medsos : Video/Vlog, Foto ) yang mencitrakan bahwa lokasi wisata aman . Penerapan IT pada bisnis wisata (e-ticketing, cashless payment, sistem booking online) Membangun kerjasama dengan mitra /biro perjalanan . Sinkronisasi mode offline pada lokasi minim / rendahnya sinyal Kebocoran pendapatan wisata Kerjasama dengan provider untuk pembangunan BTS/penguat sinyal pada objek wisata tingkat kunjungan tinggi Merancang investasi pembangunan jalan atau mengupayakan peningkatan aksesibilitas menjadi kewajiban mitra Rendahnya jangkauan sinyal komunikasi dan Aksesibilitas Kreativitas dalam menciptakan atraksi/wahana yang unik dan viral (instagramble). Memberikan standar pelayanan sesuai dengan standar CANOPY Melakukan kajian tarif tiket masuk pada objek wisata Melakukan review proporsi bagi hasil dengan para mitra Ketidaktercapaian pendapatan wisata sebagai dampak peningkatan target pendapatan dan Penurunan jumlah pengunjung karena maraknya kompetitor wisata baru RISIKO MITIGASI MITIGASI RESIKO BIDANG ECOTOURISM Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

9. Aturan , mekanisme dan standarisasi bagi hasil belum jelas AGRO - FORESTRY Penyelesaian PK Tata Kelola Agroforestry Belum optimalnya pendapatan dari HHBK Pembuatan database HHBK ( petani hutan , luas garapan , komoditas dan potensinya Merubah budaya pola bagi hasil HHBK dari uang tunai menjadi bagi hasil produk / natura pada produk-produk HHBK yang memberikan nilai tambah apabila diolah lebih lanjut . Pembelajaran untuk melaksanakan trading produk HHBK Ketidak tercapaian pendapatan kerjasama tebu karena : maraknya penolakan oleh masyarakat terkait kerjasama tebu Mitra tidak melaksanakan pembayaran DPH/Sharing produksi sesuai tata waktu Melakukan sosialisasi dan persuasif kepada masyarakat bersama para mitra yang bekerjasama dengan Perhutani . Melakukan review pola bagi hasil antara Perhutani , Mitra dan Masyarakat . Membangun komitmen para mitra terkait hak dan kewajiban sesuai perjanjian kerjasama . Membangun sistem pengawasan bersama Perhutani dengan mitra ( ubinan , BA produksi tebu , BA penentuan rendemen ). Melakukan survey lokasi rencana kerjasama ( fisik maupun sosial ) secara cermat , teliti dan menyeluruh sebelum melaksanakan pengajuan rencana kerjasama . RISIKO MITIGASI MITIGASI RESIKO BIDANG AGROFORESTRY Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

10. MITIGASI RESIKO PENGEMBANGAN TANAMAN BIOMASSA Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

11. MITIGASI RESIKO BIDANG PERHUTANAN SOSIAL Pengawalan sejak verifikasi lapangan Pengajuan keberatan kepada Tim Verifikasi dan Masuk BA Verifikasi Pengajuan keberatan kepada Kemen LHK cq Ditjen PSKL Mengajukan KULIN KK untuk lokasi PKS/kerjasama tersebut ke Kemen LHK cq Diten PSKL Sambil menunggu verifikasi, membuat NKK sementara dengan jangka waktu 2 tahun Lokasi IPHPS tidak sesuai dengan Regulasi Membuat tanda/plang batas di lapangan di lokasi aset Perhutani Membuat kerjasama pengelolaan aset Perhutani dengan pemegang ijin Aset Perhutani masuk dalam kawasan SK IPHPS PKS yang ada belum sesuai P.83 dianggap ilegal RISIKO MITIGASI Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

12. Terima Kasih

13. Lampiran Materi D i visi Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

14. DIVISI RSDHL Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

15. DRAFT RKAP 2019 BIDANG RSDHL

16. RENCANA LUAS TANAMAN TAHUN 2019 Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

17. KEBIJAKAN BARU RKAP 2019 BIDANG RSDHL : YANG BERBEDA DIBANDING 2018 Perhitu n gan kebutuhan bibit adalah kebutuhan bibit tahun berjalan ditambah 1 0% , sulaman tanaman tahun II sebesar 10% dan sulaman tanaman tahun III sebesar 5% Tanaman Jati silin menggunakan bibit asal stek pucuk dari kebun pangkas , tanaman jati non silin selain menggunakan stek pucuk juga menggunakan biji KBK dengan komposisi maksimal 20% untuk menjaga keanekaragaman hayati dalam species. Bibit tanaman kayu putih tahan rayap 80% klon 71 dan 13, dan 20% selain klon 71 dan 13.  teknik perbanyakan internodia klon unggul tahan hama rayap . Persemaian pinus dimulai pada T-1 ( bulan Juni), Pemancangan batas tanaman harus menggunakan GPS dan diolah menjadi file kml / kmz yang dapat dioverlay dengan google earth dan memudahkan penilaian menggunakan drone. Uji coba mekanisasi alat dalam kegiatan tanaman di satu KPH pada setiap Divreg . Sulaman tanaman tahun ke-3 maksimal 5% Memprioritaskan KPH yang bersertifikat FM-FSC untuk memasukan elemen kegiatan tanaman rehabilitasi maupun pengkayaan KPS PCP dan TT percepatan penjarangan JPP yang terlambat dari frekuensi penjarangan . Pelaksanaan tanaman 2019 dimungkinkan dengan sistem borong kerja tanaman oleh LMDH atau pokja tanaman yang sudah betul-betul diuji kepercayaan dan kompetensinya Pemeliharaan Tanaman Capex ( Kayu Putih & Sengon ) tanaman tahun 2018 Manajemen per petak sampai tingkat direksi Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

18. PROGRES GROUNDCHECK RHL REBOISASI KONVENSIONAL SETIAP DVREG Target keluasan yang belum tercapai di Divreg Jawa Timur seluas 830 ha Akan diusulkan petak 98 G KPH Blitar ( Masuk BPDASHL Brantas Sampean ) seluas 148,48 Ha Kekurangannya akan ditambahkan dari KHDTK dan optimalisasi Luas

19. PMU PENGEMBANGAN TANAMAN BIOMASSA Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

20. BIOMASSA Pengembangan Tanaman Percepatan penyelesaian tanah kosong, lahan tidak produktif dan meningkatkan tingkat efektifitas pengelolaan pada unit bisnis. Diversifikasi portofolio melalui pengembangan bisnis baru (tanaman energi/wood chips/wood pellet) dan peningkatan pendapatan perusahaan melalui quick yield product Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan. Mendukung kebijakan energi dan ketahanan pangan nasional Revisi RPKH sesuai desain klaster tanaman energi Penanaman CAPEX 2019 seluas + 20.000 Ha, penanaman skema kerjasama dengan investor 20.000 Ha , penanam di areal anak perusahaan 10.000 Ha Jenis yang ditanam Gamal dan Kaliandra Pola tanam 70% kebun tanaman biomassa , 30% agroforestry Model bisnis yang akan dikembangkan : Investasi murni Perhutani ( kontrak jangka panjang dengan offtaker , Perhutani integrated industry) Kerjasama Investor Perhutanan Sosial Diprioritaskan pada lokasi tidak produktif/bertumbuhan kurang/cenderung tidak produktif dalam jangka panjang sesuai desain klaster tanaman energy Mengacu Redesain Sumberdaya Hutan Total luas indikatif + 118 ribu Ha , pada 12 KPH , terbagi dalam 23 klaster Memiliki topografi datar-menengah, yang memungkinkan aktivitas pemeliharaan dan eksploitasi. Memiliki kesesuain tempat tumbuh untuk menanam tanaman energi Lokasi yang kompak dengan luas memenuhi skala ekonomis. Lokasi dengan askesibilitas yang memadai, relatif dekat dengan industri pengolahan yang sudah/akan dibangun dan fasilitas pelabuhan Ilustrasi Desain Pola Tanam

21. DIVISI PRODIN Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

22. Pengembangan Aplikasi UNION Kayu : Klem pohon rencana tebang / tempel QR Code Barcoding hasil bucking sortimen AIII Akomodir PUHH mulai dari daftar klem s.d penerbitan SKSHHK melalui SIPUHH. GOVERNANCE THROUGH CONNECTIVITY FOREST PRODUCT Integrasi Sistem UNION, e-Prod, e- Pasar dan POTP Integrasi Sistem Aplikasi Perhutani dengan SIPUHH/SIPNBP Pengiriman dan pembayaran Uang kerja menggunakan data dari UNION Kayu Perubahan administrasi PUHH (blanko DK) dari manual ke sistem aplikasi android Kayu Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

23. Pengembangan Aplikasi UNION Non Kayu : Sensus pohon sadap / tempel QR Code Data sensus : No. Phn , keliling Phn , Juml . Quare aktif , data base penyadap GOVERNANCE THROUGH CONNECTIVITY FOREST PRODUCT Integrasi UNION Non Kayu dengan SIHHBK/SIPNBP. Perubahan administrasi PUHH (blanko DK) dari manual ke sistem aplikasi android Pengiriman dan pembayaran Uang kerja menggunakan data dari UNION Non Kayu Non Kayu Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

24. GOVERNANCE THROUGH CONNECTIVITY INDUSTRY Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

25. Divisi Eco Wisata dan Agro Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

26. SASARAN RKAP 2019 (aspiratif) ECOTOURISM AGROFORESTRY DIVRE JATENG : DIVRE JATIM : DIVRE JANTEN : DIVRE JATENG : DIVRE JATIM : DIVRE JANTEN : WISNU WISMAN BRUTTO TANAMAN SEMUSIM HHBK ( x RP JT) KERJASAMA TEBU ( x RP JT) 20 JUTA 250 M 6.885 3.500 448 4.270 5.225 8.988 5.455 12.919 12.414 CAPEX ( x RP JT) - - 2.184 5.255.276 10.000 ERP 36.428 15.393 8.573.745 70.000 82.733 53.048 5.970.979 120.000 130.839 99.869

27. KEBIJAKAN AGROFORESTRI TAHUN 2019 Lokasi Kerjasama Agroforestry Tanaman semusim diarahkan pada tanah kosong (TK , TKTBKP ), tanaman pertumbuhan kurang (TBK , TKLR, TJKLR ), perpanjangan kontrak dan di bawah teresan (persiapan tebangan). Bagi hasil agroforestri tanaman semusim t idak dilaksanakan pada lokasi tanaman tumpangsari (th ke 1 & 2) tetapi tetap dipungut kewajiban PNBP. Sharing produksi ke Perhutani minimal 10% dari hasil panen dan 90% ke petani, termasuk didalamnya kewajiban PNBP Khusus komoditas kopi, untuk meningkatkan pendapatan perusahaan agar bagi hasil dari LMDH tidak seluruhnya diterima dalam bentuk uang tunai. Bagi KPH yang selama ini pola sharing kopi menerima dalam bentuk uang tunai, untuk meningkatkan nilai tambah dan pembelajaran pengelolaan produk kopi, minimal 40% dari produksi bagi hasil yang diterima diolah untuk dijual dalam bentuk grean bean (oce)  arah membangun branding kopi hutan Perhutani. Inventarisasi potensi dan petani HHBK untuk mendorong terwujudnya kerjasama kemitraan kehutanan ( Kulin KK) Melakukan penagihan DPH dan bagi hasil kepada mitra yang telah melakasanakan penanaman tebu Menyusun mekanisme ubinan dan penentuan rendemen gula Sosialisasi kepada petani hutan dan LMDH bersama mitra kerjasama untuk meminimalkan konflik sosial yang ada dilapangan Prioritas capex diarahkan pada peningkatan produktivitas komoditas agroforestri terutama kopi dan mendukung program ketahanan daging ( pengemukan domba ) I nvestasi bidang agroforestri ( capital expenditure ) dapat diusulkan oleh KPH dengan melengkapi proposal, feasibility study dan kajian resiko Menyusun timeline pelaksanaan capex dan melakukan pengawasan

28. KEBIJAKAN ECOTOURISM 2019 MENGARAHKAN & MENERAPKAN STANDAR CANOPY UNTUK SEMUA OBYEK WISATA PERHUTANI. MENGADAKAN EVENT & PROMOSI YANG MEMBANGUN BRANDING WISATA PERHUTANI : FOREST RUN, JUNGLE TRACK, FOREST LIVE MUSIC, DLL. MENGEMBANGKAN DIGITAL TOURISM  MEMBANGUN TRADITIONAL FOREST MARKET DIGITAL (PASAR PINUSAN, PASAR DAMARAN, PASAR JATIAN). MEMBANGUN & MENERAPKAN SISTEM E-TICKETING & SISTEM PELAPORAN UNION WISATA . MENGEMBANGKAN NOMADIC TOURISM  MEMBANGUN GLAMP CAMP & PENYEDIAAN FASILITAS UTK WISATA CARAVAN MEMBANGUN KOMITMEN PELAYANAN  STANDAR PELAYANAN MINIMAL, KESELAMATAN & KEAMANAN PENGUNJUNG. MELAKUKAN PENETRASI PASAR  PHT GO TO CAMPUS / SCHOOL & MERINTIS NETWORKING ALLIANCE . PENGAWALAN PELAKSANAAN INVESTASI WISATA  TATA WAKTU PELAKSANAAN & SKALA PRIORITAS. Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

29. PMU P ERHUTANAN S OSIAL Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

30. Yang Sudah Diserahkan Presiden SK Yang Belum Diserahkan IPHPS/ Kulin KK Sudah Terbit Luas 296.042,87 Ha Penggarap 171.364 KK Jumlah Lokasi 748 Lokasi 105 Lokasi 52 lokasi IPHPS 53 lokasi Kulin KK 14% 72 lokasi 35 lokasi IPHPS 37 lokasi Kulin KK 10 % 33 lokasi 17 lokasi IPHPS 16 lokasi Kulin KK 4 % 27.707,99 Ha IPHPS : 1 5.909,90 Ha Kulin KK : 11.798,09 Ha 9 % 13.605,65 Ha IPHPS : 7.012,69 Ha Kulin KK : 6.592,67 Ha 4 % 20.199 KK IPHPS : 1 3.220 KK Kulin KK : 6.979 KK 12 % 1 0.991 KK IPHPS : 7.457 KK Kulin KK : 3.534 KK 6 % Proses Verifikasi 643 Lokasi 33 lokasi IPHPS 610 lokasi Kulin KK 86 % 254.729,23 Ha IPHPS : 10.166,10 Ha Kulin KK : 244.563,13 Ha 87 % 140.174 KK IPHPS : 12.920 KK Kulin KK : 127.254 KK 82 % 748 lokasi Perhutanan Sosial Luas : 296.042,87 Ha KK : 171.364 Proses Verifikasi 41,313.64 Ha IPHPS : 22,822.59 Ha Kulin KK : 18,491.05 Ha 13 % 31,190 KK IPHPS : 20,677 KK Kulin KK : 10,513 KK 18 % PROGRES PERHUTANAN SOSIAL S / D D ESEMBER 2018 Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

31. Usulan Kulin KK 20.491 KK Divre Jateng 105.135 KK Divre Jatim Divre Jabar & Banten 12,141 KK 137.767 KK JUMLAH Usulan IPHPS 717 KK Divre Jateng 150.687 KK JUMLAH Divre Jabar & Banten 8.628 KK 12.920 KK JUMLAH Penerima 9 16 14 39 39 KPH 17 22 21 60 Kab /Kota 60 3 78 7 60 Kab /Kota 17 Kab /Kota 8 37.559,85 Ha. 202,022.91 Ha . 23,471.42 Ha. 263.054,18 Ha . 1.944,61 Ha. 273.220,28 Ha. 10.712,36 Ha. 10,166.10 Ha. Luas 4,971.38 Ha. 3.735 KK Divre Jatim 129 KTH/LMDH 442 KTH/LMDH 72 KTH/LMDH 663 KTH/LMDH 7 KTH 696 KTH/LMDH 21 KTH 33 KTH Pengusul 10 KTH USULAN PERHUTANAN SOSIAL S/D DESEMBER 2018 Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

32. TARGET PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 201 9 M ELANJUTKAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA YAITU : SESUAI SURAT DIREKSI NO. 0094/059.1/OPS/DIR/2018 TANGGAL 13 FEBRUARI 2018 SETIAP KPH WAJIB M ENGAJUKAN  PERHUTANAN SOSIAL SKEMA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  KEMITRAAN KEHUTANAN (KULIN KK) MINIMAL 1 (SATU) BKPH 1 (SATU) LOKASI JATENG 20 KPH 149 BKPH JANTEN 14 KPH 92 BKPH JATIM 23 KPH 186 BKPH 427 BKPH 57 KPH Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

33. KEBIJAKAN IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2019 PEMBENTUKAN TIM PENGAWALAN KULIN KK DAN IPHPS TINGKAT DIVISI REGIONAL TERDIRI DARI : Waka Div . Bidang Kelola SDH ( Koordinator ) Kadep Perencanaan dan Pengembangan Bisnis ( Anggota ) Kadep Pengelolaan dan Perlindungan SDH ( Anggota ) Expert Madya Perlindungan SDH dan Kelola Sosial ( Anggota ) Expert Madya Hukum dan Kepatuhan ( Anggota ) TINGKAT KPH TERDIRI DARI : Wakil Administratur/KSKPH ( Koordinator ) Kasi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis ( Anggota ) KSS Hukum & Kepatuhan, Tenurial dan Agraria ( Anggota ) KSS Komunikasi Perusahaan, Kelola Sosial, PKBL dan Bang.Kop ( Anggota ) Asper / KBKPH Setempat KRPH Setempat Danru Polhutmob TINGKAT PH W TERDIRI DARI : Wakil Kepala PHW Tim Pengukuran dan Perpetaan Tim Risalah T im PAG Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

34. PERMASALAHAN Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat

35. Lokasi RHL direlokasi ke lahan kritis sesuai kriteria LHK Adanya Pengakuan dari masyarakat Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Permasalahan RHL Tidak efektif Dampaknya kurang terasa karena terlalu menyebar Bukan lokasi (kritis) yang diinginkan LHK Lokasi RHL bukan di lahan kritis  di lahan agak kritis Lokasi RHL terlalu menyebar  500 titik dalam keluasan 15.000 Ha Pengalihan dari lokasi dari kritis & sangat kritis  adanya konflik sosial Lokasi Rantek berdasarkan hasil Groundcheck Rantek harus berisi Kegiatan Fisik secara rinci dan Finansil (biaya kegiatan persemaian-tanaman-pemeliharaan, keuntungan / jasa borong, ppn dan pph Merupakan acuan untuk pelaksanaan di lapangan Rantek (Rancangan Teknis) Disusun oleh Pihak ke-3 yang ditunjuk oleh BPDASHL untuk menyusun fisik dan finansil kegiatan RHL RANTEK Biaya Nego harus sudah memasukan PPN 10 % pada setiap elemen kegiatan (apabila BSR di Perhutani belum termasuk PPN maka ditambahkan) kecuali bibit tidak ada PPN Penggunaan BSR kegiatan diupayakan harus sama antar semua Divreg Memasukan elemen Jasa keuntungan / jasa borong Memasukan biaya Umum dan Monev Nego dan Klasifikasi dilaksanakan oleh Divreg (ULP) kepada BPDASHL (ULP) NEGO dan KLASIFIKASI Perhutani Group Menjadi pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat