Optimalisasi Pendapatan Daerah dalam Penyusunan APBD

Memberikan kewenangan kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai
koordinator Pendapatan Daerah (semua penerimaan daerah).

1. Acara:
Desiminasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman
Penyusunan APBD TA 2026
DirektoratPendapatanDaerah –DitjenBina KeuanganDaerah
OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH
Jakarta, 19 September 2025

2. Hal Penting
Dalam
Pengelolaan dan
Peningkatan PAD
01.
Adanya Komitmen, dukungan dan integritas Pimpinan Daerah (Kepala
Daerah dan DPRD)
02.
03.
AdanyaKomitmendanintegritasSeluruhPimpinanOPD danASN
Daerah
Merubah pola pikir Pimpinan Daerah, Seluruh Pimpinan OPD dan ASN
Daerah yang semula dari pola pikir menghabiskan anggaran pemda
sebanyak-banyaknya menjadi pola pikir menghasilkan anggaran
sebanyak-banyaknya.
04.
PemberianHak berupaInsentifPemungutanPajak Daerah maupun
RetribusiDaerah bagiASN yang terlibat/masukdalamTim Pemungutan
Pajak Daerah atauRetribusiDaerah jikarealisasipenerimaanmencapai
daritarget Pajak Daerah ataupunRetribusiDaerah yang sudah
ditetapkan.
Adanya dukungananggaranyang cukupmemadai
dalamsetiapkegiatanyang berkaitandenganPajak
Daerah dan RetribusiDaerah.
05.

3. Hal Penting
Dalam
Pengelolaan dan
Peningkatan PAD
06.
Memberikan kewenangan kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai
koordinator Pendapatan Daerah (semua penerimaan daerah).
07.
08.
Menempatkan Badan Pendapatan Daerah sebagai Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) aktif.
Memberikan hak dan tanggungjawab kepada Bapenda dalam menetapkan
target pajak daerah sesuai data riil yang ada dan analisis pertumbuhan
ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan, melakukan pencapaian
penerimaan pajak daerah sesuai target yang sudah ditetapkan dan
melakukan pengelolaan pajak daerah, serta melakukan kordinasi kepada
Badan Pengelolan Keuangan Daerah.
09.
Memberikanhakdan tanggungjawabkepadasetiapOPD Pemungut
Retribusidalammenetapkantarget retribusisesuaidata riilyang adadan
analisispertumbuhanekonomiyang dapatdipertanggungjawabkan,
memungutretribusi, melakukanpencapaianpenerimaanretribusisesuai
target yang sudahditetapkandan melakukanpengelolaanretribusi, serta
melakukankordinasikepadaBadan PendapatanDaerah selakukordinator
PendapatanDaerah.

4. Hal Penting
Dalam
Pengelolaan dan
Peningkatan PAD
10.
Melakukan pendataan terhadap potensi Pajak Daerah maupun
Retribusi Daerah.
11.
12.
Melakukan pendaftaran/penetapan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib
Retribusi.
Melakukan Pemungutan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah sesuai
target yang sudah ditetapkan.
14.
Melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi
yang belum melunasi kewajibannya.
13.
Harus dilakukan kegiatan-kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN terkait
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara berkelanjutan (terus
menerus), Khususnya bagi OPD pemungut Pajak Daerah maupun
Retribusi Daerah
Harus dilakukan kegiatan-kegiatan Sosialisasi terkait Pajak Daerah
maupun Retribusi Daerah secara berkelanjutan (terus menerus) kepada
masyarakat
15.

5. Hal Penting
Dalam
Pengelolaan dan
Peningkatan PAD
16.
Harus dilakukan monitoring terhadap penerimaan Pajak Daerah
maupun Retribusi di tahun anggaran berjalan.
17.
18.
Harus dilakukan evaluasi terhadap penerimaan Pajak Daerah maupun
Retribusi Daerah yang tidak mencapai dari target yang sudah ditetapkan
Harus dilakukan kegiatan-kegiatan rapat maupun FGD yang membahas
terkait potensi Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah
20.
Harus didukung dengan aplikasi elektronik, bekerjasama dengan
penyedia aplikasi yang ada serta bekerjasama dengan BPD sesuai
RKUD.
19.
Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholders terkait seperti KPP,
BPN, KPK, POLRI, KEJAKSAAN,TNI dan stakeholders lainnya yang
dianggap penting untuk pemungutan/pengelolaan Pajak Daerah maupun
Retribusi Daerah.

6. FaktorPendukungkeberhasilanOptimalisasi
PenerimaanPAD

7. I. AwalidenganPendataanPotensiDaerah
Pendataan
Ulang
Analisa
Data
Kebijakan
Tindak
Lanjut
1. Survey lapangan
2. Pemeliharaanbasis data
3. Kerjasamadenganintansi
lain ( pertukaranData)
1. VerifikasiData
2. KlarifikasiData
3. Pemeriksaan
1. Ekstensifikasi
2. Intensifikasi
3. Diversifikasi
4. Digitalisasi
1. PenyelesaianPiutang
2. PenagihanAktif
3. ImplementasiETPD
4. Kerjasama dan
pengembangan
LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

8. TINDAK LANJUT DATA POTENSI DAERAH
Sebagaibahankajiandan analisa
Sebagaidasarpengambilan
kebijakandan keputusanpimpinan
Sebagaidasaruntukpengembangan
dan inovasi

9. KEPALA BADAN
SEKRETARIS
SUBBAG UMUM
DAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAG
PERENCANAAN
KEUANGAN DAN
PELAPORAN
BIDANG PENDATAAN
DAN PELAYANAN
SUB BIDANG
PELAYANAN DAN
KONSULTASI
SUB BIDANG
PENDATAAN DAN
PENILAIAN PAJAK
DAERAH
SUB BIDANG PENDATAAN
LAINNYA
BIDANG PENETAPAN
DAN PENGOLAHAN
DATA
SUB BIDANG
PENGOLAHAN DATA
SUB BIDANG
PENETAPAN DAN
VERIFIKASI
SUB BIDANG
ANALISA DAN
PENGEMBANGAN
SUB BIDANG
PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN
BIDANG PENAGIHAN
DAN PENGENDALIAN
SUB BIDANG
PENAGIHAN DAN
PENINDAKAN
SUB BIDANG
PENYULUHAN DAN
KEBERATAN
STRUKTUR ORGANISASI
PEMBAGIAN TUPOKSI YANG
JELAS, SIAPA BERBUAT APA DAN
SALING SUPPORT ANTAR LINI,
SEHINGGA PEKERJAAN MENGALIR
BERKESINAMBUNGAN DARI HULU
SAMPAI HILIR
II. PENGUATAN KELEMBAGAAN
(RESTRUKTURISASI ORGANISASI)
DILANJUTKAN PENYUSUNAN SOP

10. Jumlahpetugaspemungutanpajakdaerah
danretribusidaerahyangmemadai.
III.PENGELOLAAN&
PENGEMBANGAN
SUMBERDAYAMANUSIA
PERSONIL
PELATIHAN &
PENGEMBANGAN POTENSI
SERTIFIKASI
PemerintahDaerahmenyelenggarakan
pengembangankapasitasaparaturpengelola
KeuanganDaerahdengantujuanuntuk
memperbaikikualitaspengelolaanKeuangan
Daerahdanmeningkatkankompetensisecara
berkelanjutan. AparaturpengelolaKeuanganDaerahharus
mendapatkansertifikasiyangdiberikanoleh
lembagayangditugaskanolehPemerintahuntuk
menyelenggarakanpengembangankapasitas
aparaturpengelolaKeuanganDaerah
SesuaidenganPasal150UU1/2022
SesuaidenganPasal151UU1/2022

11. IV. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SECARA BERTAHAP
SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

12. V. KEMUDAHAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
Pelayanan berbasis online system bahkan smart phone
Jemput Bola Kelapangan, bahkan membuka layanan di event-event masyarakat
MembukaKerjasama denganberbagaiPJP, termasuke-comers, fintech dan merchant
Mobilisasi

13. TransformasiPengelolaanTransaksi
PemerintahDaerah BerbasisDigital
Digital
Non
Tunai
Tunai
UntukTransaksiPendapatanMaupunBelanja

14. PengembanganETPD
Inovasidalampengelolaantransaksipemerintahdaerahyang berbasisdigital.

15. VI. KERJASAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT BAIK
LINGKUP DAERAH MAUPUN LINGKUP PROVINSI DAN PUSAT
•Sinergitas
Perizinandengan
PengelolaanPajak
Daerah
•IntegrasiSistem
Informasi
•Sinergitas
PengelolaanPBB P2
danBPHTB
•IntegrasiSistem
Informasi
•UpayaAdvokasiberupa
pendampingandalam
penagihanPajakDaerah
KPP
PRATAMA BPN &
IPPAT
Kejari
DPMPTSP
•Tukarmenukar
data Pajakguna
Optimalisasi
Penerimaan
•Pendampingan
dalampengelolaan
PajakDaerah
khususnyaPBB P2
danBPHTB
KERJASAMA

16. TERIMA KASIH
SUMATERA
KALIMANTAN
IRIANJAYA
JAVA