PAK IMBAS_SISTEM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 19 MEI 2025.pptx

PAK IMBAS_SISTEM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 19 MEI 2025.pptx

1. SISTEM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERMENDAGRI 73 TAHUN 2020

2. PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Latar Belakang (Perlunya) Pengawasan APBDes setiap Desa yang jumlahnya setiap tahun semakin besar; Sebagian besar APBDes dialokasikan untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga mendorong banyaknya Pengadaan Barang / Jasa di Desa; Lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan penyimpangan; Pengawasan yang baik mencegah terjadinya masalah hukum pada perangkat desa dan masyarakat serta mencegah kebocoran APBDes; Pengawasan terhadap Pengadaan Barang/Jasa di Desa dapat mendorong optimalisasi terhadap pemanfaatan APBDes dan Pembangunan di Desa; mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa,

3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri 73/2020 Ttg Siswaskeudes DASAR HUKUM

4. 1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 5. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan Mandat dari : A. Pasal 112 Ayat : Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kab/Kota membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kab/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah; a. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri yang melakukan pembinaan umum penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. dengan penjelasan B. Pasal 113 Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi: a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa SUBYEK PENGAWASAN DESA A. BPD . Pasal 51 - Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dari akhir tahun anggaran ; B. Masyarakat . Pasal 127 Ayat (2) huruf: Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa; C. Camat . Pasal 154 Ayat (1) huruf: Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa. Dasar Hukum Pasal 19 ayat (5): Pembinaan dan pengawasan oleh inspcktorat kabupaten/kota dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pcngelolaan keuangan desa; Pasal 74 Ayat (3): Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota. 1

5. Gambaran Umum Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa S emua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang se rta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan denga n pelaksanaan hak dan kewajiban desa . Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pe mbiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang ol eh Kepala Desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagian diku asakan kepada PPKD Perangkat Desa terdiri atas sekretariat desa , pelaks ana kewilayahan , dan pelaksana teknis . 4. Perpajakan Desa Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban a tas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai denga n ketentuan perpajakan yang berlaku. 3. Pengadaan Barang dan Jasa Desa (PBJ) PBJ di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola den gan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilaya h setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melib atkan partisipasi masyarakat setempat. 2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa Perencanaan Keuangan Desa Pelaksanaan Keuangan Desa Penata Usahaan Keuangan Desa Pelaporan Keuangan Desa Pertanggungjawaban Keuang an Desa

6. Gambaran Umum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usah a , tindakan , dan kegiatan yang ditujukan untuk mem astikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara t ransparan , akuntabel , tertib dan disiplin anggaran , se rta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan p erundang-undangan Berdasarkan PERMENDAGRI No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Yang dilakukan Oleh : Menteri Dalam Negeri Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keu angan Desa Secara Nasional yang dilaksa nakan Oleh APIP Kementerian Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Wilayah Daerah Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh APIP Daerah Provinsi Bupati/Wali Kota Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuan gan Desa Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot a yang dilaksanakan Oleh APIP Daerah Kab/ Kota dan Camat Badan Permusyawaratan Daerah (BP D) Masyarakat Desa 1 2 3 4 5

7. KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA GAMBAR AN UMUM KONSEP PENGAWASAN PENGELOAAN KEUANGAN DESA Berdasarkan Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 20 Tah un 2018 Berdasarkan Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 73 Tah un 2020 SISTEMATIKA PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

8. PENGAWASAN OLEH APIP TERKAIT KEUANGAN DESA 2 Bentuk Pengawasan Keuangan Desa Reviu Monitoring Evaluasi Pemeriksaan Pengawasan Lainnya Penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan Proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan , dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; pendidikan dan pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; Pembimbingan dan konsultansi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dll

9. PENGAWASAN OLEH APIP Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Secara Nasional; Pemeriksaan Terhadap Binwas Yang Dilakukan Oleh GWPP Atas Pelaksanaan Tugas Bupati/Walikota; Pemeriksaan Terhadap Pembinaan GWPP Dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten/Kota; Pemeriksaan Kebijakan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Ke Desa; Pemeriksaan Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh GWPP Atas Pelaksanaan Tugas Bupati/Wali Kota Dalam Binwas Terkait Pengelolaan BUM Desa; Dan Pemeriksaan Investigatif. APIP Kement erian Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Daerah Provinsi; Pemeriksaan Terhadap Binwas Yang Dilakukan Oleh Bupati/Wali Kota; Pemeriksaan Terhadap Pembinaan Bupati/Wali Kota Dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten/Kota; Reviu Kebijakan Yang Ditetapkan Oleh Bupati/Wali Kota Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Dan BUM Desa; Reviu Perhitungan Rincian Dan Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Transfer Kabupaten/Kota Ke Desa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pemantauan Atas Penyaluran Dana Transfer Ke Desa Dan Capaian Keluaran Desa; Dan Pemeriksaan Investigatif. APIP Provinsi APIP Kab/Kota Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Daerah Kab/Kota; pemeriksaan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa; reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa mengenai APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa; reviu atas kualitas belanja Desa reviu pengadaan barang dan jasa di Desa pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa; dan Pemeriksaan Investigatif. Ruang Lingkup Pengawasan

10. TAHAPAN PENGAWASAN PERENCANAAN Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Memuat Fokus Sasaran Dan Jadwal Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. PELAKSANAAN Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Dilakukan Sesuai Dengan Langkah Kerja Telaah Dokumen; Wawancar Analisis Data; Kuesioner; Survei; Inspeksi; Observasi; Metode Lainnya Terkait Pengawasan. PELAPORAN Paling Sedikit memuat: Temuan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa; Dan Rekomendasi Atas Perbaikan Untuk Dapat Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa Dan/Atau Pemerintah Daerah. TLHP Hasil Pengawasan Wajib ditindaklanjuti bahwa : Pimpinan APIP Kementerian Dan Pimpinan APIP Daerah Sesuai Kewenangan Masing-masing Melakukan Penelaahan Atas Tindak Lanjut

11. Tahapan Pengawasan Keuangan Desa Perencanaan Perencanaan di koordinasikan oleh : Pimpinan APIP Kementerian untuk pemerintah daerah provinsi ; dan Pimpinan APIP daerah provinsi untuk pemerintah daerah kabupaten/kota . Perencanaan memuat fokus , sasaran , dan jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa . Perencanaan ditetapkan setiap tahunnya dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

12. Tahapan Pengawasan Keuangan Desa Dalam Penetapan tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh pimpinan APIP Kementerian dan pimpinan APIP daerah sesuai kewenangan masing- masing dengan memperhatikan kompetensi teknis. Pengumpulan informasi umum obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memahami obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. 1. Perencanaan APIP melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan fokus dan sasaran melalui: Penyusunan program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dilakukan untuk merancang uraian langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. penetapan tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; pengumpulan informasi umum obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; penentuan skala prioritas ; dan penyusunan program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Penentuan skala prioritas dilakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan area Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan

13. Tahapan Pengawasan Keuangan Desa 1. Perencanaan Jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa disusun berdasarkan prinsip kesesuaian , keterpaduan , menghindari tumpang tindih , efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. untuk APIP Kementerian ditetapkan dengan Keputusan Menteri untuk APIP Provinsi ditetapkan dengan untuk APIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Keputusan Walikota Dengan Tahapan Perencanaan Pengawasan Penetapan Tim Pengawasan Pengumpulan Informasi Penentuan Skala Prioritas 4. Penyusunan PKP

14. Tahapan Pengawasan Keuangan Desa 1. Perencanaan Dengan Susunan TIM Pengawasan Penganggung Jawab Ketua Tim Anggota Tim Inspektur atau Inspektur Pembantu Pejabat Fungsional jenjang Utama Pejabat Fungsional jenjang Muda Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana bersertifikat Pengendali Mutu Pengendali Teknis Pejabat Fungsional jenjang Madya Dengan Kompetensi Teknis Memahami regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa; Memahami siklus Pengelolaan Keuangan Desa; Memahami prosedur pengadaan barang atau jasa di Desa; Memahami prosedur perpajakan di Desa; dan Memahami bisnis proses atau tugas dan fungsi pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa .

15. AREA RISIKO AKUNTABEL, TRANPARANSI, PARTISIPATIF KEDUA KETIGA PERTAMA Fokus Area Risiko Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa KELIMA KEEMPAT Perencanaan Keselarasan Perencanaan; Tingkat Partisipasi; dan Kualitas RKP Desa. Penganggaran Unifikasi dan Integrasi Anggaran; Harmonisasi Kepala Desa dan BPD; dan Evaluasi APBDes oleh Camat. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); Kewajiban Perpajakan; dan Kepala Desa yang ‘Powerfull’. Penatausahaan Administrasi pembukuan; Cara peng-SPJ- an; Pencatatan kekayaan desa; dan Konsep Belanja Modal dan Belanja Barang. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 1. Jumlah laporan yang harus dibuat; dan 2. Tatacara pelaporan. . KEENAM Bantuan Langsung Tunai Pendataan Calon Penerima BLT Besaran Jumlah BLT 3. Penyerahan BLT tepat sasaran, lokasi, waktu dan jumlah

16. AREA RISIKO DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA sebagai bagian dari Laporan Kepala Desa (Akhir Bulan Januari setelah akhir TA berkenaan) Laporan PJ: Laporan Ralisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan Kekayaan Milik Desa Laporan Program Pem dan Pemda ke Desa PERENCANAAN Konsistensi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa Tingkat Partisipasi Masyarakat Kualitas RKP Desa Informasi Pagu Indikatif ADD dan DD Harmonisasi Kades & BPD Evaluasi APB Desa oleh kec Konsistensi antara kewenangan Desa dan pembiayaan Pengaturan standar harga di Desa PELAKSANAA N PENATA- USAHAAN Prinsip swakelola Pengadaan B/J Kewajiban Perpajakan Kades ‘Powerfull’ Masalah lainnya  Bencana alam/ Perampokan/Tipikor Administrasi pembukuan Cara peng- SPJ- an Pencatatan kekayaan desa Konsep ‘Bel. Modal’ & Bel. Barang/Jasa Laporan yg hrs dibuat (Sms. I- Minggu I Bulan Juni dan Sms. II- Minggu ke IV Jan) Tatacara Pelaporan Publikasi kepada Masyarakat PELAPORAN PTJWBN

17. Tahapan Pengawasan Pelaksanaan Dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Langkah kerja sebagaimana dimaksud menggunakan metode: telaah dokumen; wawancara; analisis data; kuesioner; survei; inspeksi; observasi; dan/atau metode lainnya terkait pengawasan. Hasil pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa) dituangkan dalam dokumen kertas kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

18. Tahapan Pengawasan Pelaporan Pelaporan dituangkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. yang memuat : temuan dalam Pengelolaan Keuangan Desa; dan rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dan/atau pemerintah daerah. Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa direviu secara berjenjang dan ditanda tangani oleh inspektur sesuai kewenangan masing- masing paling lama 2 (dua) minggu setelah pengawasan selesai dilakukan. Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa disampaikan kepada gubernur, bupati/wali kota, dan/atau kepala Desa dengan tembusan inspektur jenderal Kementerian untuk hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah provinsi dan inspektur daerah provinsi untuk hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah kabupaten/kota.

19. Mekanisme Pelaporan 1 2 3 Ikhtisar Hasil Pengawasan oleh APIP daerah kabupaten/ kota disa mpaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur paling lama akhi r bulan Februari tahun berikutnya Ikhtisar hasil pengawasan dan konsolidasinya yang dilakukan oleh APIP daerah provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menter i paling lama pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya Ikhtisar hasil pengawasan yang disusun oleh APIP Kementerian di sampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri dan selanjutn ya Menteri melalui Inspektur Jenderal menyusun ikhtisar hasil P engawasan Pengelolaan Keuangan Desa secara nasional untuk di sampaikan kepada Presiden paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun berikutnya.

20. Tahapan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, wajib ditindaklanjuti oleh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kepala perangkat daerah terkait, kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa diterima. Pimpinan APIP Kementerian dan pimpinan APIP daerah sesuai kewenangan masing- masing melakukan penelaahan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kepala perangkat daerah terkait, kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Penelaahan diklasifikasikan menjadi: tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, apabila rekomendasi pimpinan APIP Kementerian dan pimpinan APIP daerah sesuai kewenangan masing- masing telah ditindaklanjuti secara memadai; tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, apabila tindak lanjut rekomendasi pimpinan APIP Kementerian dan pimpinan APIP daerah sesuai kewenangan masing- masing masih dalam proses atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi; rekomendasi belum ditindaklanjuti, apabila rekomendasi pimpinan APIP Kementerian dan pimpinan APIP daerah sesuai kewenangan masing- masing belum ditindaklanjuti; dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, apabila rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional APIP.

21. APIP PERLU BERUBAH Paradigma LAMA Paradigma BARU WATCHDOG PERAN UTK SUKSES WAS KEUDES DEKTEKTIF (Deteksi Masalah) PENDEKATAN Bertindak Seperti Polisi SIKAP KONSULTAN / KATALIS. PREVENTIF (Mencegah Masalah). Sebagai Mitra/ Pelanggan. Penyelesaian yang konstruktif Kelemahan / Penyimpangan FOKUS

22. A B 1. PENGAWASAN BERSAMA 2. PENDAMPINGA N PENGAWASAN 3. SOSIALISASI Dalam Melakukan Pengawasan Bersama, Ditunjuk Penanggungjawab Pengawasan Berdasarkan Kesepakatan Bersama Pimpinan APIP Hasil Pelaksanaan Koordinasi Antar APIP Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Dilaporkan Kepada Inspektur Jenderal Kementerian APIP Kementerian, APIP Kementerian/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian, APIP Daerah Provinsi, Dan APIP Daerah Kabupaten/Kota Melakukan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Kebutuhan KOORDINASI PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ANTAR APIP 4. TUKAR MENUKAR INFORMASI 5. PENINGKATAN KOMPETENSI APIP

23. PENGAWASAN OLEH CAMAT Bentuk Pengawasan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Terkait Dengan APB Desa Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa Evaluasi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban APB Desa Hasil Pengawasan Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat disampaikan kepada Bupati/Walikota dan ditembuskan kepada APIP daerah kabupaten/kota. Selanjutnya Hasil Pengawasan tersebut menjadi bahan bagi APIP daerah kabupaten/kota untuk menentukan ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

24. PERAN APIP DAN CAMAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA INSPEKTORAT KAB/KOTA CAMAT 01 01 02 03 04 05 06 07 Melakukan verifikasi data jumlah desa dan dasar pembentukan desa; Memastikan perhitungan rincian dana desa setiap desa; Memastikan penyaluran dana desa tepat syarat dan tepat waktu; Memastikan penggunaan dana desa sesuai prioritas; Memantau dan melakukan evaluasi atas sisa dana desa di RKDes dan capaian keluaran; Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat; dan Melakukan koordinasi dengan APH dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi. Memastikan ketepatan waktu atas penyampaian persyaratan 02 Memastikan ketepatan waktu penyampaian peraturan desa mengenai APBDes; mengenai APBDes dan Belanja Desa khususnya terkait persetujuan Bupati/Wali kota dalam hal penggunaan dana desa yang tidak termasuk prioritas dana desa 03 Melakukan evaluasi rancangan peraturan desa 04 Pendampingan atas penggunaan dana desa

25. PENGAWASAN OLEH BPD & MASYARAKAT DESA BPD Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan ter hadap kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan D esa, melalui: Perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan De sa; Pelaksanaan kegiatan; Laporan pelaksanaan APB Desa; dan Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB D esa. Hasil pengawasan Oleh BPD Disampaikan kepada kepala Desa dalam musyawarah B adan Permusyawaratan Desa dan juga disampaikan kep ada camat dan APIP daerah kabupaten/kota. M ASYARAKAT DESA Masyarakat Desa melakukan pengawasan melalui pemant auan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dengan cara meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah De sa. Informasinya antara lain: APB Desa; Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksan akan kegiatan; Realisasi APB Desa; Realisasi kegiatan; Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksan a; dan Sisa anggaran. Hasil Pemantauan Oleh Masyarakat disampaikan kepada Pemerintah Desa dan BPD untuk m endapatkan tanggapan atau tindaklanjut, jika terdapat kel uhan diselesaikan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal melalui musyawarah pada BPD, bila kuran g memuaskan bisa di sampaikan ke camat untuk dilakuk an mediasi, dan apabila indikasi pelanggaran dapat men yampaikan ke APIP

26. Three Lines Of Defence 1 2 3 Irjen, BPKP, BPK Pertahanan Lini Ketiga Organisasi INSPEKTORAT DAERAH KAB/KOTA Pertahanan Lini Pertama Organisasi Kepala Desa kepada Sekretaris Desa dan Kepala Seksi Pengawasa n oleh Atasan Pertahanan Lini Kedua Organisasi BPD CAMAT APH Antisipasi Tindak Penyimpangan KEPALA DAERAH Pengawasan Masyarakat

27. PELAKSANAAN PRAKTIK BAIK DI DESA 04 05 03 06 DIGITALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 01 DESA MEMANGKAS WAKTU DAN BIAYA 02 E S K A O M N P O A M H I D S A N LAHAN KOSONG DESA BERNILAI DESA MENYALA DESA ANTI FRAUD SAMPAH DAN LAHAN KOSONG DESA BERNILAI EKONOMIS DESA SIAGA BENCANA Desa Nagari Sungai Duo di Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat Desa Baktiseraga di Kec. Buleleng, Kab. Bule leng, Bali Desa Sambirejo di Kec. Prambanan, Kab. Sle man, Daerah Istimewa Yogyakarta Desa Lalang Jaya di Kec. Manggar, Kab. Belit ung Timur, Kepulauan Bangka Belitung Desa Pasuruan di Kec. Penengahan, Kab. La mpung Selatan, Lampung Desa Nanga Pari di Kec. Sepauk, Kab. Sintan g, Kalimantan Barat Desa Ngunut di Kec. Jumantoro, Kab. Karang anyar, Jawa Tengah Desa Tosale di Kec. Benawa Selatan, Kab. Do nggala, Sulawesi Tengah

28. TERIMAKASIH