PANCASILA - PERTEMUAN 6 (KONSEP NEGARA INDONESIA) .pptx

Konsep Negara Indonesia

1. Konsep Negara

2. Pengertian Negara Negara adalah organisasi tertinggi di suatu kelompok masyarakat yang berdaulat, berwenang mengatur kehidupan bersama, serta memiliki aturan yang mengikat.

3. 1. Wilayah Meliputi darat, laut, dan udara di atasnya. Wilayah ini harus jelas batasnya dan menjadi tempat berlakunya kedaulatan negara. Contoh: Wilayah Indonesia mencakup Sabang sampai Merauke, ditambah perairan laut teritorial, ZEE, dan udara nasional. UNSUR - UNSUR NEGARA 2. Rakyat Sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu dan tunduk pada pemerintahan negara tersebut. Rakyat dibedakan menjadi warga negara (memiliki ikatan hukum dengan negara) dan bukan warga negara (orang asing).

4. UNSUR - UNSUR NEGARA 3. Pemerintah yang berdaulat Badan atau organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur rakyat dan wilayahnya. Pemerintah ini menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kedaulatan berarti pemerintah bebas dari campur tangan negara lain dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri. 4. Pengakuan dari negara lain Deklaratif: Suatu negara dianggap ada jika memenuhi tiga unsur utama (wilayah, rakyat, pemerintahan) walaupun belum diakui oleh negara lain. Konstitutif: Suatu negara baru diakui keberadaannya jika telah mendapat pengakuan dari negara lain. Contoh: Palestina telah memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan, tetapi belum sepenuhnya diakui semua negara di dunia.

5. TUJUAN NEGARA Melindungi segenap bangsa → contoh implementasi: pertahanan dan keamanan, hukum, HAM. Memajukan kesejahteraan umum → contoh: pembangunan ekonomi, jaminan sosial, pemerataan. Mencerdaskan kehidupan bangsa → contoh: pendidikan nasional, riset, inovasi. Ikut melaksanakan ketertiban dunia → contoh: politik luar negeri bebas-aktif, ikut pasukan perdamaian PBB, diplomasi internasional. Tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV

6. FUNGSI NEGARA Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Contoh: lembaga peradilan, UU, KPK. Melindungi bangsa dan wilayah dari ancaman luar maupun dalam. Contoh: TNI, Polri, diplomasi pertahanan. 2. FUNGSI PENEGAKAN DAN KEADILAN HUKUM 1. FUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN

7. FUNGSI NEGARA Menetapkan aturan agar kehidupan masyarakat berjalan teratur. Contoh: peraturan lalu lintas, tata ruang kota, aturan perpajakan. Mengupayakan kemakmuran rakyat melalui pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dll. Contoh: subsidi pendidikan, program kesehatan nasional, pembangunan infrastruktur. 4. FUNGSI KETERTIBAN / REGULASI 3. FUNGSI KESEJAHTERAAN

8. Konsep Negara dalam Perspektif Indonesia Negara Kesatuan: Menekankan pada keutuhan dan kesatuan wilayah negara di mana hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat berlaku secara merata dan konsisten di seluruh penjuru negeri. Republik: Menunjukkan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh rakyat dan dipilih melalui sistem perwakilan, bukan oleh monarki atau kekuasaan turun-temurun. 1. Negara Kesatuan Republik Ideologi dan Dasar Hukum: Pancasila adalah dasar negara yang sekaligus menjadi ideologi bangsa Indonesia, serta menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan. Cita-cita dan Tujuan Negara: Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila juga merupakan pernyataan kehendak, dasar filosofis, dan tujuan negara yang menjadi pedoman dalam setiap penyusunan undang-undang dan peraturan. 2. Berdasarkan Pancasila

9. Konsep Negara dalam Perspektif Indonesia Supremasi Hukum: Segala tindakan negara dan masyarakat harus tunduk pada hukum, tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Demokratis: Konsep negara hukum di Indonesia juga bersifat demokratis, yang berarti aturan hukum dibuat dan dijalankan berdasarkan cara-cara yang demokratis dan konstitusional. Jaminan HAM: Hak asasi manusia dijamin oleh undang-undang dan keputusan pengadilan, dan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. 3. Negara Hukum (Rechtsstaat) Gotong Royong dan Kerukunan: Konsep negara hukum Indonesia memiliki ciri khas dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang berdasarkan gotong royong dan asas kerukunan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembagian Kekuasaan: Negara Indonesia menerapkan prinsip pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sebagai bagian dari upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan yang berkaitan erat dengan konsep negara hukum. 4. Implikasi dan Ciri Khas

10. Terima kasih