Paparan Arah kebijakan terkait RTLH .pptx

Paparan Arah kebijakan terkait RTLH

1. 1 1 BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN H. Herman Deru Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya Wakil Gubernur Sumatera Selatan RAPAT KOORDINASI PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) Swiss Belhotel Pangkal Pinang, 13 Juni 2023 DISAMPAIKAN PADA ACARA : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

2. 1. EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN MAKRO 2022

3. 3 Aceh : 4,21 % Sumut : 4,73% Riau : 4,10% Kep . Riau : 5,09 % Sumbar : 4,36% Jambi : 5,13% Bengkulu : 4,31% Sumsel : 5,23% Lampung : 4,28 % Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan Tahun 2022 mengalami pertumbuhan dengan capaian tertinggi di Pulau Sumatera namun lebih rendah dibanding Nasional (5,31%) Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Sumatera Tahun 2022 KONDISI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN SUMATERA SELATAN Tingkat Kemiskinan September 2022 Tingkat Pengangguran Agustus 2022 Tingkat Inflasi Tahun 2022 11,95% (1.054.990 jiwa ) Nasional : 9,57% 4,63% (208,3 ribu jiwa ) Nasional : 5,86% 5,94% Nasional : 5,51% Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Desember 2022 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 70,90 Nasional : 72,91 Kep . Babel : 4,4%

4. PERTUMBUHAN EKONOMI 4 Sumber : BPS, 2022 4 Sumber : BPS, 2022 Perekonomian tahun 2022 (YoY) SUMSEL Tumbuh 5,23% , namun pertumbuhannya masih dibawah Nasional yang juga meningkat sebesar 5,31%. Dari 17 Kabupaten/Kota di Sumsel tahun 2021, Seluruh Kab/Kota Telah Tumbuh Positif , terdapat 11 Kab/Kota yang berada dibawah Provinsi Share PDRB ADHB 2022 Sumsel didominasi Sektor Pertambangan (27,64%) , Industri Pengolahan (17,5%) dan Pertanian (13,23%) Dari 17 Sektor Lap Usaha 2022, Laju Pertumbuhan Positif tertinggi yaitu Penyediaan Akomodasi Makan Minum (14,67%) dan Transportasi Pergudangan (11,72%). Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Kota Pagar Alam sebesar 4,93% dan berada diurutan ke-7 terendah dari 17 kab / kota di Sumsel . 4 Sumsel Tahun 2022

5. Menjaga ketersediaan pasokan dengan melakukan perhitungan kebutuhan wilayah dan kebutuhan wilayah sekitar , dan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap bahan pangan strategis , seiring mulai pulihnya permintaan masyarakat dan penyedia jasa makan minum. Kegiatan pengendalian inflasi daerah akan terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas harga dengan tetap berpedoman pada strategi Pengendalian Inflasi 4K (Ketersediaan Pasokan , Keterjangkauan Harga , Kelancaran Distribusi , dan Komunikasi yang Efektif). Komoditas Penyumbang Inflasi Sumsel 2022 TINGKAT INFLASI Tren Inflasi 2020 – 2022 Desember 5

6. TINGKAT KEMISKINAN Tren Kemiskinan Maret 2009 - 2022 Persentase Tingkat Kemiskinan 1 7 Kab/Kota Maret 2021- 20 22 Pasca Pandemi 2020, Tren Penurunan Kemiskinan Sumsel mengalami Penurunan Menjadi 11,90% pada Maret 2022 . Diharapkan kedepannya Program BANSOS Agar Lebih Tepat Sasaran , serta memaksimalkan Program APBD khususnya dalam Pemberdayaan /Peningkatan Ekonomi Keluarga /Masyarakat . Mendorong Pemuktahiran DTKS yang dilakukan oleh seluruh PEMDA. Serta pemanfaatannya sebagai sasaran untuk program APBD yang masih minim. Pada Maret 2022, terdapat 8 Kab/Kota tingkat kemiskinannya diatas Provinsi dan 16 Kab/Kota diatas Nasional Kab/Kota yang mengalami Penurunan Tk. Kemiskinan secara signifikan pada tahun 2021-2022 adalah Kabupaten Musi Rawas Utara ( turun sebesar 1,66%), Ogan Ilir ( turun sebesar 1,49%) dan OKI ( turun sebesar 1,45%) . 6

7. TINGKAT KEMISKINAN EKSTREM Pada tahun 2022, terdapat 6 Kab/Kota yang tingkat kemiskinan ekstremnya di atas Provinsi dan 9 Kab/Kota di atas Nasional.Kab / kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi adalah Lahat, sedangkan yang terendah adalah OKU Timur. Kab/ kota yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem secara signifikan dari 2021 ke 2022 adalah Kabupaten Musi Banyuasin ( turun sebesar 1,82%), OKI ( turun sebesar 2,22%), Musi Rawas ( turun sebesar 1,62%), dan Lubuklinggau ( turun   sebesar  1,21%). 7

8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2022 mencapai 70,90 dan merupakan tahun kelima status IPM kategori “ tinggi ” walaupun capaian Provinsi masih di bawah capaian Nasional sebesar 7 2 ,91. IPM Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2015-202 2 rata-rata tumbuh sebesar 0,49 persen pertahunnya . Sumber : BPS, 2022 12,55 Harapan Lama Sekolah (HLS) Naik 0,01 dibanding 20 2 1 70,32 UMUR HARAPAN HIDUP (UHH) Naik 0,34 dibanding 20 2 1 8, 3 7 Rata-Rata Lama Sekolah(RLS) Naik 0,07 dibanding 20 2 1 11.109 Pengeluaran per Kapita Naik 447 dibanding 20 2 1 IPM KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN TAHUN 20 22 No. Wilayah Angka Harapan Hidup Harapan Lama Sekolah (7 Th keatas ) Rata-Rata Lama Sekolah (25 Th keatas ) Pengeluaran per Kapita IPM 1 Palembang 71,49 14,43 10,91 15.168 79,47 2 Lubuk Linggau 69,82 13,39 9,91 13.832 75,53 3 Prabumulih 70,87 13,03 10,2 13.106 75,52 4 Ogan Komering Ulu 68,55 12,84 8,73 10.499 70,24 5 Ogan Komering Ulu Timur 69,48 12,46 7,8 11.759 70,23 6 Pagar Alam 67,29 13,24 9,41 9.330 69,6 7 Muara Enim 69,38 11,99 7,9 11.304 69,43 8 Musi Banyuasin 69,19 12,3 7,65 10.453 68,6 9 Lahat 66,52 12,43 8,53 10.296 68,4 10 Ogan Komering Ilir 69,01 11,89 7,07 11.251 68,02 11 Ogan Ilir 65,98 12,32 7,91 11.069 67,96 12 Banyuasin 69,43 11,95 7,45 10.299 67,93 13 Musi Rawas 68,62 12,21 7,55 10.107 67,78 14 Empat Lawang 65,45 12,08 7,65 9.838 66 15 Ogan Komering Ulu Selatan 67,36 11,78 7,86 8.895 65,87 16 Pali 68,65 12,3 7,06 8.680 65,75 17 Musi Rawas Utara 66,08 11,61 7,26 10.283 65,74 Sumatera Selatan 70,32 12,55 8,37 11.109 70,90 Nasional 71,85 13,10 8,69 11.479 72,91 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 8

9. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TPT 17 KAB/KOTA SUMSEL 2022 Sumber : BPS, YoY Agustus 2022 TPT Sumsel dari tahun 2011 -2022 berfluktuatif , namun capaiannya selalu lebih baik dari Nasional. TPT Sumsel mengalami Penurunan dari 2021 ke 2022 ( turun 0,63%), hal ini terjadi juga pada rata-rata nasional (0,35%). Penurunan TPT di Sumsel tahun 2022 disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2022 sebanyak 4,29 juta orang, bertambah sebanyak 109,99 ribu orang dibanding Agustus 2021 dengan peningkatan penyerapan TK paling tinggi di sektor pertanian , kehutanan , perikanan (112,74 ribu ) Ada 5 kab/ kota di Sumsel dengan TPT tertinggi (Palembang, Lubuk Linggau , Muratara , Prabumulih dan OKUT) 9

10. GINI RATIO GINI RASIO Gini Rasio Sumatera Selatan Tahun 2022 0, 339 lebih rendah dibanding Nasional 0,38 4 Sumber : BPS, 2022 Gini Rasio Kabupaten/Kota, 2022 10

11. Sumber: Riset Kesehatan Dasar RI; * Laporan I ntegrasi ( Susenas ) Maret 2019 dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019 ** Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 PREVALENSI BALITA STUNTING PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022 Sumber: Studi Status Gizi Indonesia (SSGI, 2022) Tren Prevalensi Balita Stunting Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun yaitu 18,6 persen pada t ahun 2022 berada di bawah atau lebih baik dibanding Capaian Nasional yaitu 2 1 , 6 persen . Ada 9 Kabupaten /Kota capaian Prevalensi Balita Stunting yang berada diatas Capaian Provinsi dan 4 Kabupaten/Kota yang berada di atas Capaian Nasional ; Daerah yang menjadi Lokus Prioritas Intervensi Stunting Terintegrasi tahun 2018 – 2022 yaitu seluruh 17 kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan PREVALENSI STUNTING 11

12. 2. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK

13. Visi : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

14. 14 PRIORITAS NASIONAL RKP TAHUN 2023

15. 3 . ARAH KEBIJAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK

16. VISI & MISI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023 VISI : “SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA” MISI 1 : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan , yang didukung sektor pertanian , industri , dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan MISI 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) , baik laki-laki maupun perempuan , yang sehat , berpendidikan , profesional , dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan , ketaqwaan , kejujuran , dan integritas . MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi , Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur , berintegritas , profesional , dan responsif . MISI 4 : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur , termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan , untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk , serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah . MISI 5 : Meningkatkan kehidupan beragama , seni , dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya , dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga , sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius . Sumber : Perda Prov. Sumsel No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sumsel Tahun 2019-2023

17. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, Kualitas Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Perbaikan Infrastruktur dan Konektivitas untuk Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Prima, Bersih dan Bebas KKN Sumatera Selatan Maju untuk Semua Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Sumber : Perda Prov. Sumsel No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Prov. Sumsel Tahun 2019-2023

18. 1 2 3 4 Percepatan Penurunan Kemiskinan E kstrim dan Stunting Pemulihan Ekonomi pasca pandemi melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi , Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Madani dan Berprestasi Peningkatan Infrastruktur yang M erata , Pelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana O ptimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Polhukhankam ISU STRATEGIS DAERAH

19. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2023: “ SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA” PRIORITAS DAERAH TAHUN 2023 : Sasaran Target Tingkat Kemiskinan 11,59-12,66% Tingkat Pengangguran Terbuka 3,06 - 4,22 Persentase Balita Stunting 20,5 - 22,5 Pertumbuhan Ekonomi 5,8-6,5% Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 6,0 Indeks Gini 0,35 Indeks Pembangunan Manusia 73,09 Indeks Pembangunan Gender 93,90 Indeks Pemberdayaan Gender 75,00 Rata-rata Waktu Tempuh Jalan Provinsi (Km/Jam) 45,00 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 67,85 Indeks Reformasi Birokrasi A Indeks Demokrasi Indonesia 80 1 2 3 4

20. 4 . GAMBARAN UMUM SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

21. 1 AKSES AIR MINUM LAYAK SUMSEL 2017-2022 PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES AIR MINUM LAYAK KABUPATEN / KOTA SUMATERA SELATAN TAHUN 202 2 CAPAIAN AKSES AIR MINUM LAYAK Sumber : BPS, 202 3

22. AKSES SANITASI LAYAK SUMSEL 2018-2022 PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN SANITASI LAYAK KABUPATEN / KOTA SUMATERA SELATAN TAHUN 202 2 CAPAIAN AKSES SANITASI LAYAK Sumber : BPS, 202 3

23. AKSES AIR MINUM LAYAK SUMSEL 201 8 -2022 Sumber: BPS 2023 AKSES SANITASI LAYAK SUMSEL 201 8 -2022

24. ISU TANTANGAN SEKTOR PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN (REKAPITULASI DATA BACKLOG ) PENGHUNI (JIWA) BACKLOG (KK) 271.377 *Data BPS 20 21 402.475 BACKLOG 2021 (PROV. SUMSEL ) RTLH 2021 (PROV. SUMSEL) 80 335 341.558 JUMLAH KECAMATAN JUMLAH DESA/KEL. JUMLAH RUMAH TANGGA REKAP BACKLOG TAHUN 2021 PROVINSI SUMSEL

25. REKAPITULASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PERKABUPATEN /KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN Sumber : BPS, 202 1 REKAP RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2021 PROVINSI SUMSEL

26. ISU STRATEGIS SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN AR MINUM LAYAK DI SUMSEL 3. BELUM OPTIMAL PENYEDIAAN PSU PADA KAWASAN KUMUH PERKOTAAN DAN PERDESAAN 4. BELUM MAKSIMALNYA PUBLIKASI POLA HIDUP BERSIH & SEHAT SEJAK DINI 2. BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN SANITASI LAYAK DI SUMSEL

27. 5 . PENDANAAN SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

28. PROGRAM APBD 2021 (Rp) APBD 2022 (Rp) APBD 2023 (Rp) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL 6,116,247,300 2.440.923.800 1,950,000,000 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERSAMPAHAN REGIONAL 250.000.000 400,000,000 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL 2,000,000,000 516.205.000 300,000,000 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2.000.000.000 4,500,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1,310,474,900 297.500.000 2,600,000,000 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 21,310,751,000 17.488.839.530 16,600,000,000 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 25,953,335,419 68.691.226.035 62,000,000,000 TOTAL ANGGARAN YANG MENDUKUNG RTLH 56,690,808,619 91,684,694,365 88,350,000,000 PENDANAAN MENGGUNAKAN DANA APBD DALAM MENDUKUNG RUMAH TIDAK LAYAK (RTLH) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021-2023 Sumber : RKPD INDUK/PERUBAHAN TAHUN 202 1-2023

29. PENDANAAN MELALUI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS (BKBK) DALAM MENDUKUNG INFRASTRUKTUR PERUMAHAN PERMUKIMAN (RTLH, PSU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021-2023 Sumber : SK BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS (BKBK TA 2021-2022