Paparan Asdep - Penataan Kelembagaan Daerah Otsus dan Istimewa - Yogyakarta 3 Maret 2017 Final Fix.pptx

otsus

1. Oleh : DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PENATAAN KE LEMBAGA AN DAERAH OTONOMI KHUSUS DAN ISTIMEWA

2. FRAMEWORK SISTEM PEMERINTAHAN UUD 1945 PEMERINTAH PUSAT KEKUASAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar ( Pasal 4 ayat 1 UUD 1945) DAERAH UU 23/2014 DAERAH ISTIMEWA DAERAH KHUSUS Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang . ( Pasal 18B ayat 1 UUD 1945) UU OTSUS UU KEISTIMEWAAN Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat , sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut . ( Pasal 399 UU 23/2014)

3. KEMENTERIAN KOORDINATOR PRESIDEN WAPRES LEMBAGA NEGARA SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA KEMENTERIAN (cluster 1&2) KEMENTERIAN (cluster 3) LPNK KEJAGUNG RI POLRI T N I LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK 29 PETA KELEMBAGAAN PEMERINTAH SEKRETARIAT LNS BIN APARATUR NEGARA KEM .SETNEG/ SETKAB KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA NONSTRUKTURAL GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA 104

4. 4 DINAS SEKRETARIAT DAERAH BADAN DINAS INSPEKTORAT KEPALA DAERAH DINAS Staf / Pembantu Pemimpin Pendukung Pemimpin Pengawas Lini / Pelaksana Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten / kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah . ( Pasal 57 UU 23/2014) DPRD SEKRETARIAT DPRD UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH

5. 5 KONSEP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN UU 23/2014 DAN PP 18/2016 PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DIDASARKAN PADA URUSAN PEMERINTAHAN YANG HARUS DITANGANI TIDAK SETIAP URUSAN DIBENTUK DALAM ORGANISASI TERSENDIRI PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DIDASARKAN KARAKTERISTIK DAN KEBUTUHAN DAERAH Tipe A Tipe B Tipe C

6. DANA OTSUS DAN KEISTIMEWAAN PADA ABPN 2016 6

7. PENGATURAN KELEMBAGAAN DAERAH KHUSUS DAN ISTIMEWA 7 berlaku bagi Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus , sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Daerah istimewa atau khusus . semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU 23/2014 UU Otsus dan Keistimewaan mengamatkan lembaga khusus dan keistimewaan . UU 23/2014 Ketentuan Perangkat Daerah istimewa dan khusus diatur dgn Permendagri setelah mendapat pertimbangan tertulis MenPANRB . Permendagri 95/2016 – Perangkat Daerah Aceh Permendagri 97/2016 – Perangkat Daerah DKI KELEMBAGAAN DAERAH KHUSUS DAN ISTIMEWA Pedoman Kelembagaan Perangkat Daerah UU OTSUS DAN KEISTIMEWAAN PP 18/2016

8. KEKHUSUSAN PERANGKAT DAERAH ACEH PERANGKAT ACEH Perangkat Daerah yg melaksanakan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah yg melaksanakan keistimewaan dan kekhususan Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Wali Nanggroe ; Dinas Syariat Islam; Dinas Pendidikan Dayah ; Dinas Pertanahan Aceh; Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama ; Sekretariat Majelis Adat Aceh; Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh; Sekretariat Baitul Mal Aceh; Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh; dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah . Pengaturan perangkat daerah selain lembaga keistimewaan TETAP MENGACU pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 t entang Perangkat Daerah. Keistimewaan sosial politik pemerintahan

9. KEKHUSUSAN PERANGKAT DAERAH DKI JAKARTA PERANGKAT DAERAH DKI JAKARTA Dimungkinkan 6 Dinas dan 3 badan tertentu memiliki Wakil Kepala Dinas / Badan Urusan PUPR dapat dibentuk 3 dinas Terdapat UPTD Penanaman Modal dan PTSP di Kec / Kel . Terdapat Suku Dinas dan Sektor Suku Dinas Kecamatan Urusan keuangan dapat dibentuk 5 badan Kekhususan g eopolitik pemerintahan ( ibu kota negara ) Terdapat Suku Badan Badan Suku Badan Otonomi daerah di tingkat provinsi

10. KEKHUSUSAN PERANGKAT DAERAH DIY PERANGKAT DAERAH DIY KEWENANGAN KELEMBAGAAN DIY UU 13/2012 KEISTIMEWAAN DIY KEISTIMEWAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN NOMENKLATUR MEMPERHATIKAN BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN ASLI KELEMBAGAAN PEMDA UU 23/2014 PEMDA MENGATUR PEDOMAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH UU SEKTOR WAJIB MENDASARKAN PADA UU PEMDA Keistimewaan historis sosial budaya pemerintahan PERMENDAGRI KELEMBAGAAN PEMDA DIY PERDAIS KELEMBAGAAN PEMDA DIY PP 18/2016

11. KEKHUSUSAN PERANGKAT DAERAH PAPUA DAN PAPUA BARAT PERANGKAT DAERAH PAP Perangkat Daerah yg melaksanakan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah yg melaksanakan Otonomi khusus Terdapat Biro koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus di Setda Provinsi Pengaturan Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP) Urusan pertanian dapat dibentuk 3 Dinas pada Provinsi Papua dan 2 Dinas pada Provinsi Papua Barat. Dinas PUPR Kab /Kota pd daerah minim listrik dapat melaksanakan penyediaan tenaga listrik Pengaturan perangkat daerah selain lembaga otonomi khusus TETAP MENGACU pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kekhususan Geopolitik dan ekonomi

12. Prinsip Dasar / Fokus Reformasi Bidang Kelembagaan Kondisi saat ini Kondisi diharapkan Prioritas Nasional/Daerah ( RPJP/RPJMN/MP3EI/RPJMD) Visi dan Misi Presiden / Kepala Daeraj Terpilih Prioritas Sektor ( Renstra ) Visi dan Misi pimpinan SKPD ( operasionalisasi visi Kepala Daerah)

13. KAIDAH PEMBENTUKAN ORGANISASI PUBLIK

14. a K doing things right v ision & d esign : what could and should be done Aksi Kinerja doing the right things the future knowledge & engineering: what has been done the past t k t e Mandat Tupoksi Kapasitas m GAP-1: disebabkan “kesalahan” dalam pemahaman mandat kelembagaan GAP-2: disebabkan “penyimpangan” pelaksanaan (realisasi) kegiatan GAP-3: disebabkan “kelemahan” koordinasi dan sinergi lintas fungsi/ lintas unit kerja/ lintas SKPD Pemetaan mandat Per-UU-an vs Tupoksi atau Kegiatan riil Pemetaan RENSTRA vs Jenis/Lingkup Kegiatan riil Pemetaan Mandat Per-UU-an vs Realisasi Capaian Kinerja MENGAPA PERLU MEMBUAT ORGANISASI YANG RIGHTSIZE

15. SKPD sebagai Institusi “stand-alone” SKPD sebagai “sub-system” pembangunan Sistem pembangunan dibentuk untuk mencapai tujuan nasional Elemen/sub-sistem ( SKPD ) harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Adanya hubungan diantara elemen/sub-sistem (antar SKPD ) Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi dan material) lebih penting dari pada elemen sistem. Tujuan nasional lebih penting dari pada tujuan SKPD Intensi strategis SKPD Tatakelola pemerintahan yang baik Tatalaksana – sistem – struktur – kultur/budaya Keselarasan : manajemen kinerja – manajemen karir – manajemen reward Kinerja individu – kinerja unit kerja – kinerja lembaga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PENDEKATAN KOMPREHENSIF DALAM MENYUSUN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

16. 16 Pedoman Perangkat Daerah PP 18/2016 & PERMENDAGRI Desain Perangkat Daerah Kemampuan dan Ruang Fiskal APBD Kuantitas dan Kualitas SDM Kebutuhan Daerah Visi Misi Beban Tugas Urusan Pemerintahan Proses Bisnis OUTPUT OUTCOME KINERJA KAIDAH PENYUSUNAN PERANGKAT DAERAH KHUSUS DAN ISTIMEWA

17. KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH REVIU STRATEGIS TERHADAP FUNGSI ORGANISASI

18. STRUKTUR SEBAGAI SOLUSI TERAKHIR Perubahan struktur tidak dianggap sebagai solusi dalam menangani permasalahan organisasi People and Competences Style Culture and Values Systems Strategy Work Processes Structure ELEMENTS OF ORGANIZATION

19. KRITERIA STRUKTUR ORGANISASI YANG EFEKTIF Struktur yang ada sesuai dengan kebutuhan organisasi Struktur menunjang dan mengikuti perkembangan misi dan strategi organisasi Struktur memberikan pengelompokkan fungsi yang paling logis dan “ cost effective ” Struktur mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya terutama pemanfaatan teknologi di dalam organisasi