Paparan Coaching Nusa Tenggara Timur.pdf

Penilaian KUA PPAS dan KEM PPKF

1. 1
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
Coaching Clinic
PENILAIAN KUA PPAS DAN KEM
PPKF TAHUN 2026
DenganPemerintahProvinsiNusa
Tenggara Timur
September 2025

2. DASAR HUKUM
PP No. 1/2024 tentangHarmonisasiKebijakanFiskalNasional1
2
3
PP No. 12/2019 tentangPengelolaanKeuanganDaerah
PMK 101/2024 tentangTata Cara PenilaianKesesuaianRancanganKUA PPAS DenganKEM PPKF
PMK No. 93/2024 tentangPlatform Digital SinergiKebijakanFiskalNasional4
5PMK No. 42/2025 tentangSinergiBAS Pada PemerintahPusat dan PemerintahDaerah
DASAR HUKUM

3. DASAR HUKUM
Target KinerjaMakro1
2
3
Program Prioritas
ArahKebijakanFiskal
PemenuhanBelanjaWajib4
5 AspekPenilaianLainnya
RUANG LINGKUP PENILAIAN
•Pasal3 Ayat 1 :DJPK berwenangmelakukan
penilaianterhadapkesesuaianRancanganKUA dan
RancanganPPAS ProvinsidenganKEM PPKF
•Pasal5 Ayat 1 : DJPK berkoordinasidengan
menteriyang menyelenggarakanurusan
pemerintahandalamnegeri melakukanpenilaian
kesesuaianatasRancanganKUA dan Rancangan
PPAS ProvinsiterhadapKEM PPKF
Dibutuhkandata elektronikterkaitKUA PPAS (Program, Kegiatan, Sub Kegiatandan besarananggaran)

4. Mengujikesesuaian
target kinerjamakro
yang disusunoleh
Pemerintah Daerah
dalam Dokumen
Rancangan KUA
terhadap target kinerja
makro dalam KEM PPKF
DASAR HUKUM
Target KinerjaMakro1
DESIGN PENILAIAN KUA PPAS TAHUN 2026
Mengujikesesuaian
arahkebijakanbelanja
daerahyang disusun
oleh pemdadalam
rancanganKUA
terhadaparah
kebijakandalam
strategikewilayahan
pada KEM PPKF
Program Prioritas2

5. DASAR HUKUMMONITORING PENYELESAIAN PENILAIAN
1. ProvinsiBengkulu
2. ProvinsiLampung
3. ProvinsiKalimantan Barat
4. ProvinsiKalimantan Tengah
5. ProvinsiKalimantan Selatan
6. ProvinsiDI Yogyakarta
7. ProvinsiSulawesi Barat
8. ProvinsiGorontalo
Yang
Sudah
Dinilai
8 Provinsi38 Provinsi

6. DASAR HUKUMREKAPITULASI HASIL PENYELESAIAN PENILAIAN

7. IndikatorTargetNilai KUA Evaluasi/Rekomendasi
Pertumbuhan
Ekonomi
5,3%-5,6%5,28% –6,42%Penetapanangkatarget pertumbuhanekonomiProvinsiKalimantan Selatan yang
ditetapkansebesar5,28% -6,42% menunjukantarget pertumbuhanyang optimis
mengingatprovKalseltelahmenetapkantarget maksimalangkapertumbuhanekonomi
sebesar6,42% yang lebihtinggidariyang ditetapkandalamdokumenKEM PPKF sebesar
5,6%. Namundemikian, penetapantarget minimal sebesar5,28% masihlebihrendahdari
yang ditetapkandalamdokumenKEM PPKF sebesar5,3%. Mengingatangkatarget
tersebutmasihdalambentukrancanganseyogyanyaangkatarget pertumbuhansebesar
5,28% dapatdiperbaikidalamRancanganAkhirKUA PPAS. Seyogyanya., angkatarget
pertumbuhanekonomidimaksuddapatdidukungdenganpenganggarandalamAPBD
untukprogram, kegiatan, sub-kegiatanyang relevan, sertadidukungpula dengankebijakan
yang menunjangiklimusahadan investasidi ProvinsiKalimantan Selatan. Pemdadapat
memprioritaskanprogram penguatandam pengembangansektorunggulandaerahsambil
menjagakestabilanhargabarangpokokgunamenjagalajuinflasi.
Selanjutnya, pemerintahprovinsiagar dapatmengkoordinasikanangkatarget
pertumbuhandimaksudkepadakabupaten/kotadalamwilayahProvinsiKalimantan
Selatan.
DASAR HUKUMContohNarasiEvaluasiPenilaianKesesuaian(KALSEL)
A. TargetMakro

8. IndikatorTarget Nilai KUA Evaluasi/Rekomendasi
Tingkat
Kemiskinan
2,46%-3,46%3,77%–3,29%Penetapanangkatarget kemiskinanProvinsiKalimantan Selatan yang ditetapkan
sebesar3,29% -3,77% belumsesuaidenganangkadalaminterval yang
ditetapkandalamdokumenKEM PPKF sebesar2,46% -3,46%, meskipun
penetapantarget sebesar3,29% masihdalamrentangangkayang ditetapkan
dalamdokumenKEM PPKF. Mengingatangkatarget tersebutmasihdalambentuk
rancanganseyogyanyatarget angkapertumbuhansebesar5,28% dapat
disesuaikandengantergetpada dokumenKEM PPKF. Angkatarget dimaksud
dapatdiperbaikidalamRancanganAkhirKUA PPAS.
Selanjutnya, dalamrangkamencapaiangkatarget tersebuthendaknyadidukung
denganpenganggarandalamAPBD untukprogram, kegiatan, sub-kegiatanyang
relevan.
DASAR HUKUMContohNarasiEvaluasiPenilaianKesesuaian(KALSEL)
A. TargetMakro

9. Indikator
Strategi
Kewilayahan
Status NarasiKUA Rekomendasi
Akselerasi
Investasi
(Pertumbuhan
Ekonomi)
SELARASPemerintahProvinsiKalimantan selatantelahmenarasikan
upayadiversifikasiekonomipada halaman15 dan 16 poin
Share Perekonomian. Sedangkanbelanjainfrastruktur
dalammendukunghilirisasikomoditasdinarasikanpada
halaman60 yang kaitannyadenganmemperkuatkoneksi
antarwilayahagar memudahkanhilirisasihasilproduksi
petaniandan hilirisasiproduksiindustriagar saling
mendukungsertameningkatkanpendapatandaerahhasil
alamyang adadi ProvinsiKalimantan Selatan.
StrategipenguatanKawasan sentraproduksiyang
berkualitastelahdinarasikanpada halaman56 pada poin
OptimalisasiKawasan Industridan JalurLogistikBab VII
StrategiPencapaian
Pada Bab VII RancanganKUA terkaitstrategipencapaian
Sub Bab Peningkatandayasaingdaerahtelahdinarasikan
peningkatanSumberDayaManusiadan tenagakerjaagar
memilikiketerampilandan keahlianyang dibutuhkanoleh
industridan sektorlogistik.
SejauhiniPemerintahProvinsiKalimantan Selatan telah
menarasikandenganbaikkebijakanmengenaidiversifikasi
ekonomidalammendukunghilirisasikomoditas, hilirisasi
produksiindustridan strategipenguatanKawasan sentra
produksisertapeningkatandayasaingdaerahdalam
bentukpeningkatansumberdayamanusiadantenaga
kerja. Hal tersebutmengambarkankomitmenpemda
terhadappemenuhanindikatorakselerasiinvestasi
(pertumbuhanekonomi). Selanjutnyakomitmentersebut
agar direalisasikanmelaluipenganggarandalamAPBD
untukprogram, kegiatan, sub-kegiatanyang relevan.
Selainitu, untuklebihmenunjukankomitmenpemda
terhadappemenuhanindikatorakselerasiinvestasiperlu
diperhatikanmengenaikepatuhanterhadappemenuhan
earmarkingPKB dan opsenPKB untukpembangunan
dan/ataupemeliharaanjalansertapeningkatanmodadan
saranatransportasiumum, untukmendukung
konektivitas.
DASAR HUKUMContohNarasiEvaluasiPenilaianKesesuaian(KALSEL)
B. PenyelarasanNarasiKUA

10. Indikator
Strategi
Kewilayahan
Status NarasiKUA Rekomendasi
Kesehatan
(Indeks
Kesehatan)
SELARASPada DokumenKUA Bab V KebijakanBelanjaDaerah
Sub Bab KebijakanPerencanaanBelanjatelah
menarasikanPeningkatanbidangKesehatanharus
mengalokasikananggarankesehatansecaramemadai
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undanganuntukmendukungtransformasikesehatan
dan pencapaianindikatorSPM bidangkesehatan.
Disampingitu, dalamPermasalahanPembangunan
Yang Berhubungandenganisustrategisdan Prioritas
Pembangunan Daerah dalamhalaman2 dokumen
KUA diketahuibahwaaksesdan kesempatanuntuk
mendapatkanlayananKesehatanyang baik
merupakansalah satutantanganyang harusdiatasi
oleh pemerintahdaerahprovinsiKalimantan Selatan.
Berdasarkannarasiyang telahdisampaikan, pemdatelah
menunjukankomitmenterhadappemenuhanindikator
kesehatan. Selanjutnyakomitmentersebutagar direalisasikan
melaluipenganggarandalamAPBD untukprogram, kegiatan,
sub-kegiatanyang relevan. Selainitu, komitmentersebutagar
lebihdiperkuatdalamaspekpengelolaanbelanjakesehatan
yang berkualitasdenganmemperhatikanpemenuhanSPM
Kesehatan. Selainitu, untuklebihmenunjukankomitmenpemda
terhadappemenuhanindikatorkesehatanperludiperhatikan
pemenuhanearmarking pajakrokokuntukpeningkatankualitas
layanankesehatan. Selainitu, Pemdaperlumembuka
kemungkinandilakukannyasinergipendanaaninfrastruktur
kesehatansebagaisalah satuopsiskemapembiayaan. Sebagai
langkahawal, haltersebutdapatdilakukanmelaluipenjajakan
ataukajianawal.
DASAR HUKUMContohNarasiEvaluasiPenilaianKesesuaian(KALSEL)
B. PenyelarasanNarasiKUA

11. Indikator
Strategi
Kewilayahan
Status NarasiKUA Rekomendasi
Ketahanan
Pangan
(Perikanan)
SELARASDalamdokumenRancanganKUA halaman60
terkaitPembangunan InfrastrukturPenunjang
Perekonomian, telahdinarasikanpembangunan
infrastrukturpenunjangpentinguntuk
mengoptimalkanhasilperikanandariunit
pegolahansampaidenganjaringandistribusi
yang tersediadan mudahuntukdiakses.
Berikutnya, dalamSub Bab StrategiTerpadu
untukKesejahteraanSosial, sektorperikanan
diidentifikasisebagaisektorekonomipadatkarya
yang akandikembangkan. Sektor-sektorinidapat
menyeraptenagakerjadalamjumlahbesar
sekaligusmeningkatkanpendapatanmasyarakat
miskin
Berdasarkannarasiyang disampaikanpemdatelah
menunjukankomitmenterhadappemenuhan
terhadapindikatorketahananpangan(perikanan).
Selanjutnyakomitmentersebutagar direalisasikan
melaluipenganggarandalamAPBD dalambentuk
program, kegiatan, sub-kegiatanyang berkualitasbaik
yang secarakonkritdapatmendukungpeningkatan
produktivitasperikanan. Selainoptimalisasibelanja
infrastrukturjaringanperikananperlujuga
diperhatikanprogram dalambentukpenyuluhandan
pendampinganuntukmengedukasinelayantentang
teknologidan inovasiperikanansehinggadiharapkan
adanyapeningkatanproduktivitasperikananyang
berkelanjutan.
DASAR HUKUMContohNarasiEvaluasiPenilaianKesesuaian(KALSEL)
B. PenyelarasanNarasiKUA

12. Indikator
Strategi
Kewilayahan
Status NarasiKUA Rekomendasi
Ketahanan
Pangan
(Pertanian)
SELARASDalamBab II KerangkaEkonomiMakro Daerah Sub Bab Arah
KebijakanEkonomiDaerah, sektorpertanianmenjadisalah
satufokuspengembangansektor-sektorutamayang
menjadipendorongpertumbuhanekonomiKalselserta
meningkatkanketahananekonomidaerah. Pada halaman18
juga disebutkanbahwasektorpertaniandiidentifikasi
sebagaipenggerakekonomibarudalamrangkadiversifikasi
ekonomiuntukmengurangiketergantunganpada sektor
pertambangan.
Pada halaman60 terkaitPembangunan Infrastruktur
PenunjangPerekonomian, telahdinarasikanpembangunan
infrastrukturpenunjangpentinguntukmengoptimalkan
hasilpertaniandariunit pegolahansampaidenganjaringan
distribusiyang tersediadan mudahuntukdiaksesserta
pembangunandam kesiapansistemirigasiyang baikdari
hulu, tengahdan hilirmampuuntukmengairikawasan
persawahansecaramenyeluruh.
Berdasarkannarasiyang disampaikan, pemda
telahmenunjukankomitmenterhadap
pemenuhanterhadapindikatorketahananpangan
(pertanian). Selanjutnyakomitmentersebutagar
direalisasikanmelaluipenganggarandalamAPBD
dalambentukprogram, kegiatan, sub-kegiatan
yang berkualitassehinggadapatmeningkatkan
produktivitaspertanian. Selainoptimalisasi
belanjainfrastrukturpenunjanguntukoptimalisasi
hasilpertanian, perlujuga diperhatikanprogram-
program dalambentukpenyuluhandan
pendampinganuntukmengedukasipetani
tentangteknologidan inovasipertanianagar
produktivitaspertaniandapatmeningkat. Selain
haltersebutdi atas, pemdaperlumemperhatikan
belanjapada kegiatan/sub kegiatandalamrangka
penurunanstunting.
DASAR HUKUMContohNarasiEvaluasiPenilaianKesesuaian(KALSEL)
B. PenyelarasanNarasiKUA

13. Indikator
Strategi
Kewilayahan
Status NarasiKUA Rekomendasi
Pembangunan
Desa,
Koperasi, dan
UMKM
(Tingkat
Kemiskinan)
SELARASPemerintahProvinsiKalimantan Selatan menganggarkanBantuanKeuangankepadaDesa
sebesarRp36.820.634.000,00, data inidapatdilihat46-47 dokumenrancanganKUA BAB V
KebijakanBelanjaDaerah. Hal inimenegaskankomitmenpemerintahProvinsiKalimantan
Selatan dalammendukungpembangunanDesa. Belanjabagihasildan/atautransfer kepada
daerah/desadilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
DalamdokumenRancanganKUA Bab VII StrategiPencapaiandi halaman60 telahmenarasikan
Dukunganalokasibelanjainfrastrukturdi sektorperumahanuntukmasyarakatdalambentuk
PenyedianRumahLayakHunidenganstandarpembangunanyang mengikutiklasifikasidari
Kementerian Perumahandan Kawasan Permukiman.
DalamBab inikhususnyapoin2.c. disebutkankebijakanMemberikanbantuanmodal dan
pelatihanbagiUMKM: Memberikanbantuanmodal dan pelatihanbagiUMKM untuk
meningkatkankualitasprodukdan dayasaingmerekadi pasar sertaMembukaaksespasar bagi
produklokal: MembantuUMKM untukmemasarkanprodukmerekadi pasar lokal, nasional,
dan internasional
Pada Halaman59 DokumenRancanganKUA dalampoinStrategiTerpaduuntukKesejahteraan
Sosialtelahmenarasikanpengembangansektorekonomipadatkarya, peningkatanakses
terhadappendidikandan pelatihanketerampilanyang relevandengankebutuhanpasar kerja,
sertapengembangankewirausahaandan UMKM sebagaipenggerakekonomilocal dalam
rangkameningkatankualitasdan kesempatankerja
SejauhiniPemerintahProvinsi
Kalimantan Selatan telah
menunjukkankomitmennya
terkaitdukunganterhadap
pembangunandesadalambentuk
bantuankeuangandan bagihasil
kedesadan juga telahmelakukan
dukunganterhadapkebijkan
penyedianrumahlayakhunibagi
masyarakat. Selainhaltersebutdi
atasdiharapkanpemda
memperhatikanpemenuhan
earmarkingpajakrokokterkait
permberianPBI gunamengurangi
bebanmasyarakatmiskin.
DASAR HUKUMContohNarasiEvaluasiPenilaianKesesuaian(KALSEL)
B. PenyelarasanNarasiKUA

14. Indikator
Strategi
Kewilayahan
Status NarasiKUA Rekomendasi
Pendidikan
(SPM
Pendidikan
Tinggi)
SELARASPemerintahProvinsiKalimantan
Selatan telahmenarasikandalam
RancanganKUA dalamBAB V
KebijakanBelanjaDaerah Sub
Bab KebijakanPerencanaan
Belanjatentangmandatory
spending sector Pendidikan
paling sedikit20% (duapuluh
persen) daribelanjadaerah
sebagaimanadiamanatkandalam
ketentuanperaturanperundang
undangan.
Berdasarkannarasiyang disampaikanProvinsiKalsel
telahmenunjukankomitmenyang baikterkait
pengelolaankebijakanbelanjawajibpendidikan.
Selanjutnyakomitmentersebutagar direalisasikan
melaluipenganggarandalamAPBD untukprogram,
kegiatan, sub-kegiatanyang berkualitasbaiksehingga
capaianSPM pendidikandapatterpenuhikhususnya
terkaitlayanandasarpendiidkan(unggulandan vokasi).
Peningkatanbelanjayang mendukungSPM pendidikan
tersebutdapatdapatpula dilakukanmelaluiskema
sinergipendanaandan creative financing untuk
peningkataninfrastrukturlayanandasarpendidikan
DASAR HUKUMContohNarasiEvaluasiPenilaianKesesuaian(KALSEL)
B. PenyelarasanNarasiKUA

15. Terima kasih