PAPARAN EVALUASI penyusunan laporan e database sipd 2019.pptx

rapat evaluasi teknis penyusunan laporan e database sipd

1. SELAMAT DATA PESERTA RAPAT EVALUASI DAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN E DATABASE SIPD 2019 BAPPEDA ACEH. JUMAT/15 NOVEMBER 2019

2. AGENDA RAPAT PENJELASAN TENTANG SIPD (PERMENDAGRI 70 TAHUN 2019) PENJELASAN TENTANG SATU DATA IINDONESIA (PERPRES NOMOR 39 TAHUN 2019) TEKNIS PENYUSUNAN/PENYELESAIAN LAPORAN SIPD TAHUN 2019

3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

4. BAB I KETENTUAN UMUM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah , informasi keuangan daerah , dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah . Ruang lingkup SIPD meliputi : Informasi Pembangunan Daerah;   Informasi Keuangan Daerah; dan   Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya .

5. BAB INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas : Informasi Pembangunan Daerah; dan b. Informasi Keuangan Daerah. Informasi Pemerintahan Daerah, dikelola dalam SIPD. Selain Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya .

6. BAB III INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Informasi Pembangunan Daera h paling sedikit memuat : data perencanaan pembangunan daerah ; analisis dan Profil Pembangunan Daerah; informasi perencanaan pembangunan daerah . Informasi Pembangunan Daerah dikelola oleh Bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah . Dikelola dalam SI berbasis elektronik Memenuhi prinsip Satu Data Indonesia

7. Pengelolaan data berbasis elektronik ( prov dan kab / kota ) dilakukan melalui tahapan : (a) perencanaan data; (b) pengumpulan data; (c) pengisian data berbasis elektronik ; ( d ) pemeriksaan data berbasis elektronik . Pengelolaan data sebagaimana dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh : ( a ) B appeda ; (b) Produsen Data; ( c ) Wali Data. Dalam pengelolaan data daerah dapat membentuk tim pengelolaan data sesuai kebutuhan daerah . Tim sebagaimana ditetapkan oleh keputusan Kepala Daerah.

8. Perencanaan data paling sedikit memuat data dan informasi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri. Perencanaan data dilaksanakan pada Bulan Februari untuk pengumpulan data di tahun berjalan yang hasilnya dimuat dalam berita acara. Berita acara paling sedikit memuat : data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah ; perencanaan waktu pengumpulan data; perencanaan waktu pengisian data berbasis elektronik ; dan d. perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik .

9. Pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan berita acara. pernyataan bahwa data hasil pengumpulan dan pengisian oleh Produsen Data dapat dipertanggungjawabkan ; dan Pengisian data dilakukan dengan memperhatikan perencanaan waktu pengisian data dalam berita acara. Pemeriksaan data , digunakan untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia. Pemeriksaan data dilakukan paling lama Bulan Januari setiap tahunnya terhadap data tahun sebelumnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara .   Berita acara paling sedikit memuat : pernyataan bahwa data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia .

10. Analisis dan Profil Pembangunan Daerah : D irumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah . M enjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah . Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud , mencakup : kondisi geografis daerah ; demografi ; potensi sumber daya Daerah ; ekonomi dan keuangan Daerah;   aspek kesejahteraan masyarakat ; aspek pelayanan umum ; dan aspek daya saing Daerah.

11. BAB IV INFORMASI KEUANGAN DAERAH   Informasi Keuangan , paling sedikit memuat : informasi perencanaan anggaran daerah ; informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah ; informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ; informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah ; informasi barang milik daerah ; dan Informasi Keuangan Daerah lainnya . Informasi Keuangan Daerah dikelola oleh BPKAD. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya , memuat : (a) informasi LPPD ; (b) informasi EPPD; ( c ) informasi Perda . I nformasi Pemerintahan Daerah Lainnya dikelola oleh perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan atau fungsinya .

12. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PENDANAAN Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SIPD provinsi . Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIPD kabupaten / kota . Pendanaan penyelenggaraan SIPD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara , APBD dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat .

13. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 ( satu ) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan . Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .