Paparan Irjen Pengawasan Kolaboratif Aceh - 25022024.pdf

Pengawasan dengan Partisipasi Masyarakat

1. Pengawasan
Kolaboratif
Kolaborasi Pengawasan dengan Partisipasi Masyarakat
Upaya Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi
KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL
Inspektur Jenderal Kementerian Agama
Dr. Faisal Ali Hasyim,
SE., M.Si., CA., CSEP, QIA, CGCAE
25 Februari 2024

2. Visi dan Misi
Kementerian Agama RI
“Kementerian Agama
yang profesional dan terpercaya dalam
membangun masyarakat yang saleh,
moderat, cerdas dan ungguluntuk
mewujudkan Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian
berdasarkan Gotong Royong”
VISI
KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

3. Tugas dan Fungsi
Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL
BerdasarkanPeraturanMenteri AgamaNomor72Tahun2022 tentang
Organisasi danTata KerjaKementerianAgama Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
IndonesiaNomor60Tahun2008 tentang
SistemPengendalianIntern Pemerintah
(SPIP),peranInspektorat JenderalKementerian
Agamasebagai bagiandariAPIP(Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah)adalah:
Memberikankeyakinanyang
memadai atasketaatan,kehematan,
efisiensi,dan Penyelenggaraan tugas
dan fungsi efektivitas pencapaian
tujuan Kementerian Agama;
1
Memberikan peringatan dini dan
Meningkatkan efektivitas
manajemen risikodalam
penyelenggaraantugas danfungsi
KementerianAgama;
2
3
Memeliharadanmeningkatkan
kualitas tatakelola
penyelenggaraantugas dan
fungsipadaKementerianAgama.
1.Penyusunan kebijakan teknis
pengawasan internal pada Kementerian
Agama
2.Pelaksanaan pengawasan internal pada
Kementerian Agama terhadap kinerja
dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya
3.Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan Menteri
Agama;
4.Penyusunan laporan hasil pengawasan
pada Kementerian Agama;
5.Pelaksanaan administrasi Inspektorat
Jenderal, dan
6.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Menteri Agama
FUNGSI

4. Itjen Terus Berbenah Meningkatkan
Performa Kinerja Pengawasan, melalui:
Menitik beratkan
pengawasan internal
Kementerian pada
program prioritas
nasional bidang agama,
pendidikan, tata kelola
dan berdasarkan
prioritas Menteri
Agama
Optimalisasi peran
Itjen sebagai
konsultan dan quality
assurance yang
dapat memberikan
nilai tambah (added
value) bagi
peningkatan kinerja
dan budaya anti
korupsi
Optimalisasi fungsi
pengawasan internal
oleh SPI PTKN
maupun Satker dan
Kolaborasi
Pengawasan dengan
Partisipasi Masyarakat
KebijakanStrategic
Partners and Center
of Excellent: Early
warning system,
quality assurance,
and trusted advisor
(consulting services)
41 2 3
KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

5. Lingkup Pengawasan
Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL
4.713 Satuan Kerja
*Statistik Kementerian Agama
Eselon I 11
PTKN 72
MAN 802
MTsN 1.499
MIN 1.709
Kanwil 34
Kantor Kemenag Kota/Kabupaten 514
Balai Diklat Keagamaan 14
Balai Litbang Keagamaan 3
UPT Arsama Haji 10
KUA 5.963
236.008 ASN
PNS 228.627
PPPK 7.381
Guru Non ASN 241.971
Mahasiswa 1,104,190
SiswaMAN 1,465,445
SiswaMTsN 3,096,591
SiswaMIN 3,925,713
Peserta Didik
>250 Layanan Publik
(dari pusat sampai daerah)
258 Auditor

6. Pentingnya
Akuntabilitas
dan Tranparansi
1.Membangun
kepercayaan publik
2.Mencegah korupsi dan
penyalahgunaan
kekuasaan
3.Meningkatkan
efektivitas dan efisiensi
kebijakan publik
Keterlibatan aktif masyarakat
sebagai bahan masukan untuk:
1.Pengambilan Keputusan
2.Pelaksanaan Kebijakan
3.Pengawasan Pemerintah
Benefit:
1.Perspektif yang lebih luas dan
beragam
2.Meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi
3.Mencegah dan mendeteksi dini
potensi penyimpangan
4.Meningkatkan kepercayaan
publik terhadap pemerintah
5.Memperkuat good governance
Partisipasi
Masyarakat

7. 1.Forum komunikasi dan koordinasi
2.Akses informasi publik yang mudah dan
terbuka
3.Pelibatan masyarakat dalam
perencanaan,pelaksanaan,dan
pengawasan kebijakan publik
4.Penghargaan kepada masyarakat yang
aktif dalam kegiatan pengawasan
Bentuk Kolaborasi
Partisipasi Masyarakat
Bentuk-Bentuk
KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL
Tantangan Kolaborasi
Partisipasi Masyarakat
1.Kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya partisipasi
2.Keterbatasan kapasitas
masyarakat dalam melakukan
pengawasan
3.Ketidakpercayaan masyarakat
terhadap pemerintah

8. Peran Media dalam
Pengawasan Internal
1.Media memiliki peran penting dalam
mengawasi kinerja pemerintah
2.Pengawasan internal pemerintah (APIP)
membutuhkan peran aktif media untuk
memastikan akuntabilitas dan
transparansi
3.Kolaborasi antara media dan APIP dapat
membantu mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan berintegritas
KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

9. Fungsi Media dalam
Pengawasan Internal
1.Fungsi Informasi:Media menyebarkan
informasi tentang program,kegiatan,dan
anggaran pemerintah kepada Masyarakat
2.Fungsi Kontrol:Media mengkritik dan
mengawasi kinerja pemerintah untuk
memastikan ketaatan terhadap peraturan
dan kebijakan
3.Fungsi Edukasi:Media meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya
APIP dan mendorong partisipasi publik
KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

10. Bentuk Kolaborasi
Media dengan APIP
KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL
•Diseminasi Informasi:
APIP menyediakan informasi dan data kepada media
untuk publikasi, Media membantu menyebarkan
informasi tersebut kepada masyarakat melalui
berbagai platform, seperti berita,artikel,dan
infografis.
•Pelibatan Media:
APIP melibatkan media dalam kegiatan sosialisasi
dan edukasi tentang APIP,seperti seminar,
workshop, dan pelatihan. Media membantu
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran
dan fungsi APIP dalam mengawasi kinerja
pemerintah.
•Pelaporan Investigasi:
Media dapat membantu mengungkap fakta dan
informasi yang kemudian dapat digunakan APIP
untuk melakukan audit dan investigasi lebih lanjut.
•Forum Diskusi dan Dialog:
APIP dan media dapat menyelenggarakan forum
diskusi dan dialog untuk membahas isu-isu terkait
akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Forum ini
dapat menjadi wadah untuk bertukar
informasi,ide,dan solusi untuk meningkatkan kinerja
APIP.
•Pemanfaatan Teknologi:
APIP dan media dapat memanfaatkan teknologi
untuk mempermudah kolaborasi,seperti platform
online untuk berbagi informasi dan data. Teknologi
dapat membantu meningkatkan efisiensi dan
efektivitas kolaborasi antara kedua pihak.
•Monitoring dan Evaluasi:
APIP dan media dapat melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap hasil kolaborasi mereka. Hal ini
penting untuk memastikan bahwa kolaborasi tersebut
efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

11. Terima Kasih
faisal_alihasyim
KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL