Paparan Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama.ppt

Paparan untuk seleksi jabatan tinggi pertama

1. PAPARAN
MAKALAH
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO UTARA
Oleh Zero Sota Rosadi, S.Kep., Ns.
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO
UTARA

2. Urusan Lingkungan
Hidup Merupakan
Urusan Pemerintahan
Wajib yang harus
diselenggarakan oleh
daerah
UU Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan
Daerah
01
02
RPD Kabupaten Barito
Utara 2024-2026
Urusan Lingkungan
Hidup menjadi salah
satu fokus dari rencana
pembangunan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Utara
Tujuan ke-6 : Pelestarian
lingkungan hidup untuk
pembangunan berkelanjutan
Sasaran ke-10
Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam serta
pengendalian pencemaran /
perusakan lingkungan hidup
Tujuan & Sasaran RPD
03
04
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Utara
Berdasarkan Perbup Kabupaten
Barito Utara Nomor 25 Tahun
2022 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja DLH
Tanggung Jawab
Masih Terdapat
Permasalahan dalam
pelaksanaan tugas dan
fungsi PPLH
(Pengelolaan dan
Perlindungan
Lingkungan Hidup)
Kondisi Saat Ini
05
LATAR
BELAKANG
Penulisan Makalah
Penulisan
Makalah
TUJUAN &
MANFAAT
Melakukan telaah terhadap dokumen RPD
Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026
terhadap urusan pemerintahan wajib bidang
lingkungan hidup
Menginventarisir permasalahan, isu strategis
dan tantangan yang berhubungan dengan
urusan pemerintahan bidang Lingkungan
Hidup di Kabupaten Barito Utara
Merumuskan upaya pemecahan masalah,
inovasi untuk mengatasi permasalahan di
Bidang Lingkungan Hidup
TUJUAN
MANFAA
T
Menjadi masukan serta mendorong adanya
upaya-upaya perbaikan terhadap proses
penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah bidang lingkungan hidup

3. TELAAH KEBIJAKAN
RENCANA
PEMBANGUNAN
KABUPATEN BARITO
UTARA
TAHUN 2024-2026
Pelestarian
Lingkungan Hidup
Untuk Pembangunan
Berkelanjutan
TUJUAN PEMBANGUNAN
TUJUAN KE-6 :
Perlindungan dan
Konservasi SDA serta
Pengendalian
Pencemaran/Kerusakan
Lingkungan Hidup
SASARAN
PEMBANGUNAN
SASARAN KE-10 :
1.Meningkatkan upaya perlindungan
dan pengelolaan fungsi lingkungan
hidup
2.Meningkatkan pembuatan dokumen
lingkungan bagi pelaku usaha
STRATEGI
PEMBANGUNAN
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2 Program perencanaan lingkungan hidup
3 Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
4 Program pengelolaan keanekaragaman hayat (KEHATI)
5 Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah berbahaya dan beracun (limbah B3)
6 Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
7 Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
8 Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
9 Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
10 Program penanganan lingkungan hidup
11 Program pengelolaan persampahan
11 Program Prioritas Dinas
Lingkungan Hidup

4. PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BARITO UTARA
Bagan Pemetaan Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Utara

5. UPAYA PEMECAHAN PERMASALAHAN
Keterkaitan Akar Masalah, Upaya Pemecahan Masalah Dengan Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026

6. INOVASI DALAM TUGAS TEKNORATIK
A. Mengoptimalisasi Dan Mengintesifikasi Layanan Publik Bidang Lingkungan Hidup, Melalui :
OPTIMALISASI
LAYANAN
Digitalisasi layanan dengan penggunaan aplikasi atau sistem informasi lingkungan yang melayani pelaporan
sampah, kualitas udara, kualitas air, kualitas tanah dan izin lingkungan
Melakukan standarisasi prosedur seperti memberlakukan SOP layanan perizinan lingkungan
Memberlakukan dashboard publik yang menampilkan data lingkungan hidup seperti data kualitas udara dan
kualitas air)
Mendorong kemitraan multipihak melaluii kolaborasi dengan swasta, LSM dan perguruan tinggi (akademisi)
untuk mendukung program lingkungan.
INTENSIFIKASI
LAYANAN
Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi lingkup pegawai di Dinas Lingkungan Hidup,
membentuk relawan hijau dan kader lingkungan di masyarakat
Peningkatan akses layanan dengan memperbanyak titik layanan seperti memberlakukan 1 Kecamatan 1 Bank
Sampah, memberlakukan jadwal pengangkutan sampah dari TPS ke TPA secara rutin di setiap harinya dan
memberlakukan pos pengaduan lingkungan

7. INOVASI DALAM TUGAS TEKNORATIK
B. Mengurangi Tingkat Pencemaran Lingkungan, Melalui :
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT / KOMUNITAS
Pelibatan masyarakat & sektor swasta melalui kegiatan Bank Sampah Terpadu
Membentuk gerakan kampung hijau dengan melibatkan masyarakat melalui penghijauan dan penanaman
pohon dan melibatkan pihak swasta melalui program CSR bantuan bibit, pupuk dan dukungan lainnya
Menginisiasi program ”adopsi sungai/danau”
PENINGKATAN PENGAWASAN
Memperkuat aspek pengawasan terhadap pelaku usaha
Memberlakukan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala
Penegakan regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
Pengawasan pembukaan lahan, mengupayakan restorasi gambut dan mengupayakan rehabilitasi ekosistem
hutan/gambut
Mengupayakan pemulihan fungsi lingkungan

8. INOVASI DALAM TUGAS TEKNORATIK
C. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat & Meningkatkan Aspek Kelembagaan Bidang Lingkungan Hidup , Melalui :
PENYUSUNAN REGULASI
Membantu Bupati/Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan
pengakuan masyarakat hukum adat, memberikan insentif terhadap praktik tradisional masyarakat
adat yang ramah lingkungan dalam pemanfaatan lingkungan, dan mendorong adanya upaya
menjalankan tata kelola hutan berbasis kearifan lokal.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT / KOMUNITAS
Melakukan edukasi dan sosialisasi lingkungan, menggalakkan gerakan partisipatif masyarakat seperti adopsi
sungai/danau, reboisasi dan bank sampah
Mengupayakan adanya pembentukan komunitas lingkungan yang memiliki legalitas
Upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan manajemen kelembagaan berbasis
lingkungan, pengelolaan lingkungan dan fasilitasi akses pendanaan komunitas

9. INOVASI DALAM TUGAS TEKNORATIK
D. Menegakkan Regulasi Lingkungan Hidup Melalui Keterlibatan Lintas Sektor, Melalui :
PENYUSUNAN REGULASI
Membantu Bupati/Kepala Daerah untuk menyusun berbagai kebijakan terkait dengan lingkungan hidup
seperti meliputi : Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD),
mendorong tersusunnya peraturan daerah atau peraturan bupati terkait pengelolaan sampah dan limbah
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup
KOLABORASI LINTAS
SEKTOR
Pada sektor pertambangan : Pengawasan dan inspeksi rutin terkait monitoring kualitas udara, air, tanah serta
reklamasi lahan bekas tambang
Pada sektor kehutanan, pertanian dan perkebunan : Pencegahan alih fungsi lahan, praktik pertanian ramah
lingkungan, serta mendorong sertifikasi perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (Indonesian Sustainable
Palm Oil) / RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil);
Sektor perindustrian & Perdagangan : Memastikan dan melakukan pemeriksaan secara berkala terkait
AMDAL/UKL-UPL
Sektor swasta dan CSR : Mendorong pendanaan dan dukungan inovasi ramah lingkungan
PENINGKATAN SDM
LINGKUP DLH
Mengupayakan penambahan personil PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Bidang lingkungan hidup di
lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara
Memastikan berjalannya kolaborasi lintas OPD terutama dengan OPD yang memiliki tugas dan
tanggung jawab di bidang penataan ruang untuk penegakan fungsi ruang dan OPD yang memiliki
tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan Peraturan Daerah

10. KESIMPULAN
1
Upaya Pemecahan Permasalahan 2
1.Mengoptimalisasi dan mengintesifikasi layanan publik bidang lingkungan hidup;
2.Mengurangi tingkat pencemaran lingkungan;
3.Meningkatkan kesadaran masyarakat & meningkatkan aspek kelembagaan masyarakat bidang lingkungan hidup;
4.Menegakkan regulasi lingkungan hidup melalui keterlibatan lintas sektor.
Terdapat 4 Akar Masalah Yang Berhubungan Dengan Lingkungan Hidup Berdasarkan
Dokumen RPD
Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 meliputi :
1.Belum optimalnya layanan public yang berhubungan Dengan Bidang Lingkungan Hidup;
2.Meningkatnya Pencemaran Lingkungan;
3.Lemahnya kesadaran masyarakat & Lemahnya Kelembagaan Masyarakat Terkait Lingkungan Hidup;
4.Lemahnya Penegakan Regulasi Lingkungan

11. SEKIAN
&
TERIMA KASIH