paparan kesatuan bangsa di daerah purwakarta.pptx

kesatuan bangsa adalah sebuah kebutuhan

1. YUS DJUNAEDI RUSLI, S.STP., M.Si Sinergi Peran dan Fungsi Badan Kesbangpol & Pertahanan Negara Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Oleh:

2. Landasan Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Purwakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 22 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Apa itu Urusan Pemerintahan Umum ..????

4. Urusan pemerintahan UMUM Urusan pemerintahan umum adalah seluruh urusan yang bersifat " sisa " atau belum diatur secara spesifik oleh lembaga atau instansi lain, yang bertujuan untuk menjaga kesatuan , persatuan , ketertiban , dan kestabilan nasional .  Kewenangan ini berada di bawah Presiden , namun pelaksanaannya didekonsentrasikan kepada kepala daerah ( gubernur , bupati / wali kota ) dan perangkat di bawahnya melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah ( Forkopimda ).  Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Purwakarta

5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadan Nasional dan penanganan konflik; Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadan Nasional dan penanganan konflik; Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan; Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan; Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik; 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 10 TUGAS & FUNGSI BADAN KESBANGPOL Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik TUGAS BADAN KESBANGPOL (Perbup Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Badan; Penyusunan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadan Nasional dan penanganan konflik; Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadan Nasional dan penanganan konflik; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan FUNGSI BADAN KESBANGPOL

6. Tugas: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan sosial budaya. Tugas Pokok & Fungsi Bidang Idwasbang Fungsi: Melaksanakan pembinaan pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila Mengembangkan program wawasan kebangsaan berbasis kearifan lokal Melakukan pemetaan potensi konflik sosial budaya di masyarakat Mengkoordinasikan peningkatan ketahanan sosial budaya dalam rangka penguatan integrasi kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Purwakarta Relevansi: mitigasi dini radikalisme dan penyebaran paham ekstrem pada komunitas lokal melalui program sosialisasi dan edukasi ideologi, dan memantau ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama sebagai bagian dari ketahanan nasional.

7. Tugas: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan pengelolaan organisasi kemasyarakatan. Tugas Pokok & Fungsi Bidang Poldagri & Ormas Fungsi: Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemilu yang damai dan bermartabat Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi Melakukan pemantauan dinamika politik dalam negeri di tingkat kabupaten Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Purwakarta Relevansi: sebagai mediator dalam mengantisipasi dan menyelesaikan konflik antarormas yang berbahaya bagi stabilitas politik dan sosial, sehingga tidak berdampak luas ke ranah pertahanan.

8. Tugas: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Tugas Pokok & Fungsi Wasnas & Penanganan Konflik Fungsi: Mengembangkan sistem deteksi dini potensi konflik sosial Mengkoordinasikan penanganan konflik melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Membangun jaringan kemitraan dengan stakeholder terkait dalam penanganan konflik Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Purwakarta Relevansi: menjadi ujung tombak dalam koordinasi dengan unsur-unsur keamanan (TNI, Polri) yang terkait erat dengan strategi pertahanan daerah dan nasional.

9. Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Purwakarta Radikalisme dan Infiltrasi Paham Ekstremisme Peran Kesbangpol yang aktif melakukan deradikalisasi menjadi relevan untuk implementasi kebijakan pengawasan yang efektif di lapangan 1 2 3 Konflik Antarorganisasi Masyarakat Konflik ormas dapat melebar menjadi kerusuhan sosial yang mengganggu stabilitas politik dan pertahanan. Koordinasi Kesbangpol dengan aparat keamanan menjadi contoh model pengawasan terintegrasi Polarisasi Politik dan Pemilu Polarisasi ini memiliki potensi menciptakan ketidakstabilan yang berisiko menghambat pertahanan negara di tingkat daerah . Penguatan fungsi pengawasan Kesbangpol dalam memitigasi dinamika tersebut Permasalahan Aktual dan Implikasinya

10. S STRENGTHS Struktur organisasi yang sistematis memudahkan koordinasi pengawasan lintas sektor. Fungsi deradikalisasi dan pembinaan ormas sinergis dengan tujuan pertahanan WEAKNESSES Keterbatasan SDM dan teknologi menghambat efektivitas pengawasan. Komunikasi dengan ormas dan masyarakat masih perlu peningkatan. OPPORTUNITIES Kemajuan teknologi digital sebagai alat monitoring potensial ancaman. Sinergi multi-institusi untuk sistem pengawasan terpadu. THREATS Ancaman radikalisme dan terorisme yang semakin kompleks. Konflik sosial dan polarisasi politik yang berpotensi destabilitas lokal dan nasional. O W T Analisi SWOT dan Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Purwakarta Optimalisasi Kerja Sama Multi Sektor; Memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas instansi daerah dan pusat sebagai strategi pengawasan dan penanganan ancaman nasional; dan Penguatan Pengawasan Berbasis Teknologi Rekomendasi:

11. Hatur Nuhun