PAPARAN KHA 2025 kabuapten lamadau .pptx

data

1. KHA ( Konvensi Hak Anak)

2. DP3APPKB Provnsi Kalimatntan Tengah Pendahuluan Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), hak perempuan dan anak telah ditetapkan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang merupakan hak–hak dasar atau hak–hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar dari hak–hak dan kewajiban–kewajiban yang lain. Dalam perspektif HAM, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sepenuhnya adalah tanggung jawab negara, yang dilaksanakan oleh pemerintah.

3. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) (Convention on Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, yang berarti negara berkewajiban memenuhi, menghormati dan melindungi anak. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, sertamendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pendahuluan

4. Data Kekerasan terhadap Anak Tahun 2024

5. Data Kekerasan terhadap Anak Tahun 2025

6. Siswi Hamil/KTD Kekerasan Di Satuan Pendidikan Angka putus sekolah Gizi dan Kantin Seha t Perkawinan usia anak Bullying Isu Perlindungan dan faktor risiko yang paling berpengaruh pada Anak serta kondisi mereka saat dewasa ISU PERLINDUNGAN ANAK Pendidikan Kespro Intoleransi Tawuran antar pelajar Radikalisme Informasi yang tidak layak (Pornografi) Narkoba dan Rokok di Satuan Pendidikan

7. Secara fisik lemah dan bergantung pada orang dewasa Secara psikologis rentan dan belum matang Dalam proses perkembangan Secara hukum, masih di bawah perwalian Dalam prakteknya belum semua anak Indonesia terpenuhi hak dan perlindunganya secara optimal. Tantangan perlindungan anak yang semakin beragam mulai dr kemiskinan, kepemilikan kartu identitas atau akta kelahiran, partisipasi anak, kekerasan, eksploitasi terhadap anak, serta perkembangan teknologi meningkatkan risiko kerentanan anak- anak Indonesia masuk pada 15 kategori Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) KENAPA ANAK PERLU DILINDUNGI ?

8. Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) , termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1: UU No 35 th 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Setiap manusia yang berumur <18 tahun, kecuali menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, kedewasaan dicapai lebih awal Pasal 1 Konvesi Hak Anak ANAK ADALAH….

9. Menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, demi perlindungan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK

10. Hak- Hak Anak Hak adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap individu sejak ia lahir. Apa itu Hak? Hak- hak anak? Hak asasi manusia untuk anak*. *Anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kandungan (UU Perlindungan Anak)

11. Hak- Hak Anak

12. KHA: Komitmen dan Prinsip KHA adalah Konvensi PBB paling populer, hanya tinggal 3 negara anggota PBB yang belum meratifikasi (menerima, mengesahkan dan mengadopsi isi)

13. Konvensi Hak Anak: Komitmen dan Prinsip Anak sebagai Pemangku Hak ( rights holder ) Negara sebagai Pemangku kewajiban ( duty bearer ) Orang tua, pengasuh sebagai Pemangku Tanggung jawab ( non- state responsibility holders )* *Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 72 UU Perlindungan Anak 35/2014

14. KonvensiHak Anak: Komitmen dan Prinsip Kewajiban Negara MELINDUNGI (TO PROTECT) MENGHORMATI (TO RESPECT) MEMENUHI (TO FULFILL) MEMAJUKAN (TO PROMOTE) Contoh penerapan hubungan Negara dan Masyarakat dituliskan dalam KHA: Orang tua/wali memiliki tanggung jawab utama ( primary responsibility) untuk tumbuh kembang anak. Negara perlu menyediakan bantuan yang sesuai kebutuhan orang tua/wali dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Negara sebagai Pemangku kewajiban ( duty bearer )

15. KHA: Komitmen dan Prinsip Keempat prinsip ini saling terkait, tidak terpisahkan. Pertimbangkan kasus berikut:

16. 5 KLASTER HAK ANAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG & KEGIATAN BUDAYA berpendapat informasi layak privasi Rehabilitasi dan reintegrasi akses ke layanan kesehatan jaminan sosial standar kehidupan yang layak HAK SIPIL & KEBEBASAN LINGKUNGAN KELUARGA & PENGASUHAN ALTERNATIF PERLINDUNGAN KHUSUS KESEHATAN DASAR & KESEJAHTERAAN identitas pengasuhan orang tua pengasuhan alternatif bantuan negara (untuk pengasuhan dalam keluarga) tanggungjawab orang tua partisipasi dalam kegiatan seni budaya AMPK dukungan untuk orang tua yang bekerja mengikuti kegiatan agama tujuan pendidikan (universal dan inklusif) larangan hukuman mati dan pemenjaraan seumur hidup pendidikan 5 KLASTER HAK ANAK

17. PERLINDUNGAN ANAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA 1. ANAK 2.A. ORANGTUA/ KELUARGA 2.B. LEMBAGA PENGASUHAN ALTERNATIF PERMANEN (Jangka Panjang) SEMENTARA RUMAH SAKIT LPKA LKSA Daycare/TPA dll SEKOLAH  SD- SMP- SMA- SMK/MI- MTs- MA/SLB  BOARDING SCHOOLS ADOPSI PANTI 4. MASYARAKAT/ LINGKUNGAN 3. SATUAN PENDIDIKAN 5. REGION/ WILAYAH

18. Aplikasi Konvensi Hak Anak: Perubahan Paradigma

19. TERIMA KASIH