PAPARAN-KKS-Provinsi Sumatera Selatan untuk 17 kab kota

RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN VERIFIKASI KABUPATEN /KOTA SEHAT TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Palembang, 18 Juli 2022

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA GRAND DESIGN PENYELENGGARAAN KKS Oleh: BUDIONO SUBAMBANG DIREKTUR SUPD III DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH Selas , 18 Juli 2022 Disampaikan pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan KKS Tahun 2022 Provinsi Sumsel

2. LATAR BELAKANG & KERANGKA KONSEP KKS Pada tahun 2005 diterbitkan Peraturan Bersama Mendagri & Menkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Kab /Kota Sehat (KKS). Saat ini sedang dilakukan revisi menjadi Perpres . FUTURE Pendekatan Kota Sehat pertama kali dikembangkan di Eropa oleh WHO pada tahun 1980- an sebagai strategi menyongsong Ottawa Charter, dimana ditekankan kesehatan untuk semua yang dapat dicapai dan berkelanjutan , jika semua aspek baik Kesehatan, sosial , ekonomi , lingkungan , dan budaya diperhatikan . Oleh karena itu , konsep kota sehat tidak hanya memfokuskan kepada pelayanan kesehatan . Dari tahun 1987-1991 lebih 500 kota di Eropa dan 300 kota di luar Eropa menjadi bagian dalam WHO Healthy Cities Project. Pada tahun 1998 Pemerintah Indonesia meluncurkan pilot project kota sehat di 6 kota yaitu Kabupaten Cianjur , Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pekalongan , Kota Malang, dan Kota Jakarta Timur yang ditetapkan oleh Mendagri . CURRENT WORK “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” – Constitution of the World Health Organization, 1946

3. EKSPEKTASI MASYARAKAT TERHADAP KKS pertama yaitu kabupaten / kota dengan pelayanan kesehatan atau pelayanan publik terbaik dari segi akses , kualitas dan keterjangkauan kedua adalah menyelami lebih dalam tentang bagaimana kabupaten / kota tersebut dalam mempromosikan dan menciptakan / mewujudkan life style yang sehat bagi penduduknya dari berbagai aspek Vision Building regencies/cities and communities of peace Harmoni Berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan Menghormati keragaman Mempromosikan dan perlindungan jaminan kesehatan Mencapai kualitas hidup setinggi mungkin dengan pemerataan kesehatan

4. POLICY FRAMEWORK DALA M KKS Penyelenggaraan KKS tidak terlepas dari 3 aspek yaitu APPROACHES GOALS STRATEGIES Treatment Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi / kualitas manusia Mengembangkan tatanan / indikator sesuai kebutuhan dan potensi daerah Behavior Pengetahuan perubahan perilaku Edukasi Gaya hidup Socio enviromental Aksesbilitas Policy/ kebijakan

5. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih , nyaman , aman , dan sehat bagi pekerja dan masyarakat , melalui peningkatan suatu Kawasan potensial dengan berbagai kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat , kelompok usaha , dan pemerintah daerah Penyelenggaraan KKS adalah berbagai kegiatan untuk mewujudkan KKS melalui pemberdayaan masyarakat , melalui forum yang difasilitasi oleh pemerintah kab / kota Desa / Kelurahan Sehat adalah kondisi dari suatu desa / kelurahan yang bersih , nyaman , aman , dan sehat untuk dihuni penduduk , yang dicapai melalui terselenggaranya suatu kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan perangkat desa / kelurahan DEFINISI DALAM KKS KKS adalah suatu kondisi kab / kota yang bersih , nyaman , aman , dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah Forum adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan partisipasi Berdasarkan Permen Bersama Mendagri & Menkes 2005

6. TUJUAN Tercapainya kondisi kabupaten / kota untuk hidup dengan bersih , nyaman , aman , dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktifitas dan perekonomian masyarakat

7. STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN KKS 02 01 03 04 Penguatan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa Peningkatan jejaring dan kemitraan antara masyarakat , pemerintah , perguruan tinggi , dunia usaha , organisasi kemasyarakatan , dan berbagai pemangku kepentingan lainnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan Peningkatan akses dan kesetaraan dalam pelayanan dasar Peningkatan kualitas lingkungan yang kondusif melalui upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko kesehatan 05 06 Peningkatan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan peningkatan penelitian , pendampingan , pengembangan , dan inovasi

8. SASARAN YANG HARUS DICAPAI Terwujudnya kodisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik . Terbentuknya Forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat , Pemerintah Daerah dan pihak swasta , serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang,dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik . Terlaksananya Program Kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat , melalui pemberdayaan Forum yang disepakati masyarakat . Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik , sosial dan budaya , serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil , merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Kabupaten /Kota tersebut secara mandiri .

9. Untuk mendukung pembangunan berwawasan kesehatan menuju Indonesia sehat , dapat dilakukan dengan mewujudkan kabupaten / kota yang sehat . 1 Untuk mewujudkan kabupaten / kota sehat dalam penyelenggaraannya diperlukan koordinasi , sinkronisasi , partisipasi , kolaborasi , sinergitas dan komitmen antar kementerian dan lembaga (K/L) di pusat dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait . 2 KKS MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN BERKELANJUTAN Dengan memperhatikan prinsip : Keadilan ; Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat ; Kemitraan lintas sektor ; dan Pembangunan berkelanjutan .

10. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERLANJUTAN KKS Keberlangsungan KKS dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya :

11. TATANAN KKS [PERMEN BERSAMA MENDAGRI & MENKES TAHUN 2005] PERMUKIMAN, SARANA, & PRASARANA SEHAT TERTIB LALU LINTAS & PELAYANAN TRANSPORTASI INDUSTRI & PERKANTORAN SEHAT PARIWISATA SEHAT KETAHANAN PANGAN & GIZI KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI KEHIDUPAN SOSIAL SEHAT Berdasarkan Permen Bersama Mendagri & Menkes Tahun 2005 terdapat 9 tatanan , tapi ada 2 tatanan yang kewenangannya beralih dari kab / kota ke provinsi / pusat yakni Kawasan hutan & pertambangan sehat TATANAN

12. TATANAN KKS KONSEP BARU [DRAFT PERPRES] PERMUKIMAN DAN RUMAH IBADAT TRANSPORTASI & TERTIB LALU LINTAS JALAN PERKANTORAN & PARIWISATA KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI PERLINDUNGAN SOSIAL TATANAN SATUAN PENDIDIKAN PASAR PENCEGAHAN & PENANGANAN BENCANA Masih dalam tahap pembahasan antas K/L ( relatif )

13. Permen Bersama Mendagri & Menkes Tahun 2005 K KS adalah suatu kondisi kab / kota yang bersih , nyaman , aman , dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah . Draft P e rpres Tentang Penyelenggaraan KKS KKS adalah kabupaten / kota yang memiliki lingkungan yang aman , nyaman , bersih dan sehat pada setiap tatanan untuk dihuni serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat . Tatanan adalah suatu sistem atau aturan pada kawasan dan sosial dengan berbagai kegiatan yang terintegrasi . DEFINISI KKS SESUAI DRAFT PERPES Secara konsep tidak terlalu berbeda / berubah

14. K ONSEP ARAH KEBIJAKAN PENYELE N GGARAAN KKS K EDEPAN B ERDASARKAN DRAFT PERPRES TENTANG PENYELENGGARAAN KKS

15. INDIKATOR POKOK DAN INDIKATOR KELEMBAGAAN

16. INDIKATOR POKOK Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Umur harapan hidup Angka Partisipasi Sekolah (APS) Indeks Keluarga Sehat Angka kematian bayi 23 per 1.000 kelahiran hidup Angka kematian ibu melahirkan 305 per 100.000 kelahiran hidup Angka kesakitan DBD 49 per 100.000 penduduk Prevalensi Stunting 28% Angka Kawasan Kumuh Angka Kriminalitas Keberadaan Gelandangan dan Pengemis Indikator tersebut menjadi penilaian verifikasi KKS tahun 2021 Namun , TIDAK AKAN DITERAPKAN ATAU DINILAI DALAM konsep KKS yang baru dan verifikasi tahun 2023 karena merupakan penjabaran indikator tatanan berdasarkan Perpres

17. INDIKATOR KELEMBAGAAN TIM PEMBINA Keaktifan anggota Rencana kerja/kegiatan pembinaan Pelaksanaan pembinaan FORUM KAB/KOTA Sekretariat Legal Aspek Rencana kerja/kegiatan forum Kegiatan forum (khusus forum) Keaktifan anggota Sumber Dana kegiatan forum FORUM KOMUNIKASI DI KECAMATAN Aktifitas anggota Rencana kerja/kegiatan Kegiatan forkom Sumber dana kegiatan forkom POKJA DESA/KELURAHAN Aktifitas Pokja desa / kelurahan Rencana kerja / kegiatan Kegiatan pokja Sumber dana kegiatan Pokja KEGIATAN / INDIKATOR Keterkaitan kegiatan forum sesuai tatanan yang diambil Pencapaian kegiatan forum Keterkaitan kegiatan pokja sesuai tatanan yg diambil Pencapaian kegiatan pokja Kegiatan Pemerintah/Tim Pembina (sesuai tatanan yang diambil) DUKUNGAN PEMDA Adanya Regulasi / kebijakan yang mendukung pelaksanaan tatanan Jumlah Regulasi yang mendukung tatanan Jumlah penghargaan terkait tatanan Dibuktikan dengan dokumentasi didukung data kualitatif dan kuantitatif , jadi tidak hanya foto-foto saja ( notulensi , SK terbaru , dokumen sah yang ditanda tangani pejabat berwenang , dokumen perencanaan , dll Indikator kelembagaan tersebut menjadi penilaian verifikasi KKS tahun 2021 Namun , TIDAK AKAN DITERAPKAN ATAU DINILAI DALAM konsep KKS yang baru dan verifikasi tahun 2023, karena kelembagaan sudah menjadi keharusan dan bersifat mutlak dan setiap indikator penting , jadi tidak ada yg memiliki bobot yg lebih besar

18. KELEMBAGAAN KKS TINGKAT PROVINSI Pembentukan Tim Pembina Kabupaten /Kota Sehat tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diketuai oleh sekretaris daerah dengan anggota perangkat daerah dan instansi / lembaga terkait . Gubernur sebagai penanggung jawab Tim Pembina Kabupaten /Kota Sehat tingkat provinsi . Tim Pembina Kabupaten /Kota Sehat tingkat provinsi bertugas : mengoordinasikan perencanaan antar perangkat daerah ; melaksanakan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas kabupaten / kota ; memberikan konsultasi teknis kepada tim teknis kabupaten / kota ; melakukan verifikasi dalam rangka penghargaan Swasti Saba dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan Tim Pembina KKS Tingkat Pusat; melakukan pemantauan , evaluasi dan verifikasi dalam penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat ; melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan dan verifikasi Kabupaten /Kota Sehat kepada Gubernur dan Tim Pembina KKS Tingkat Pusat.

19. KELEMBAGAAN KKS TINGKAT KAB/KOTA Pembentukan Tim Pembina Kabupaten /Kota Sehat tingkat kabupaten / kota ditetapkan dengan Keputusan bupati / wali kota dan diketuai oleh sekretaris daerah kabupaten / kota dengan anggota perangkat daerah dan instansi / lembaga terkait . Bupati / wali kota sebagai penanggung jawab Tim Pembina Kabupaten /Kota Sehat tingkat kabupaten / kota . Tim Pembina Kabupaten /Kota Sehat tingkat kabupaten / kota bertugas : mengoordinasikan perencanaan antar perangkat daerah ; melaksanakan pendampingan , bimbingan teknis , dan peningkatan kapasitas forum kabupaten / kota , forum komunikasi , dan kelompok kerja ; bersama Forum menyusun dokumen penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat di wilayahnya ; melakukan penilaian mandiri keberhasilan penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat ; melakukan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat ; melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat kepada Bupati / Wali kota dan Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi .

20. FORUM KKS Forum Kabupaten /Kota Sehat terdiri atas Forum Kabupaten /Kota Sehat pada tingkat kabupaten / kota dan forum komunikasi pada tingkat kecamatan serta kelompok kerja pada tingkat desa / kelurahan Pembentukan Forum Komunikasi pada tingkat Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Camat Pembentukan Forum Kabupaten /Kota Sehat ditetapkan dengan keputusan Bupati / Wali kota Pembentukan kelompok kerja pada tingkat Desa / Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa / Lurah

21. FUNGSI FORUM KKS Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat di tingkat kecamatan dan desa / kelurahan ; Memfasilitasi perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat di tingkat kecamatan dan desa / kelurahan ; Mengidentifikasi dan memfasilitasi sumber pembiayaan dari pemerintah daerah , swasta dan sumber dana lainnya ; Menggerakan dan memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat ; Bersama Tim Pembina Kabupaten /Kota Sehat tingkat Kabupaten /Kota menyusun dokumen penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat di wilayahnya ; Melakukan pencatatan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat kepada Bupati / Wali kota dan Tim Pembina Kabupaten /Kota Sehat Tingkat Kabupaten /Kota

22. PEMBERIAN PENGHARGAAN KKS Dalam rangka pemberian penghargaan Kabupaten /Kota Sehat dilakukan penilaian melalui : PENILAIAN MANDIRI Penilaian mandiri dilakukan oleh setiap kabupaten / kota (self assessment) Hasil penilaian mandiri kemudian dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Kabupaten /Kota Sehat tingkat provinsi & pusat VERIFIKASI DOKUMEN VERIFIKASI LAPANGAN Hasil verifikasi kemudian dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Kabupaten /Kota Sehat tingkat Pusat

23. KRITERIA PENERIMA SWASTI SABA Penghargaan Swasti Saba Padapa diberikan kepada kabupaten / kota yang telah memenuhi seluruh indikator pokok dan capaian nilai indikator setiap tatanan antara 71-80% . Penghargaan Swasti Saba Wiwerda diberikan kepada kabupaten / kota yang telah memenuhi seluruh indikator pokok dan capaian nilai indikator setiap tatanan antara 81-90%. Penghargaan Swasti Saba Wistara diberikan kepada kabupaten / kota yang telah memenuhi seluruh indikator pokok dan capaian nilai indikator setiap tatanan minimal 91%.

24. 2017 2021 2019 3 TIM PEMBINA PROVINSI TERBAIK 173 KAB/KOTA DISELENGGARAKAN DI KEMENDAGRI 6 TIM PEMBINA PROVINSI TERBAIK 177 KAB/KOTA DISELENGGARAKAN DI KEMENDAGRI DAERAH PENERIMA SWASTI SABA 2017-2021 3 TIM PEMBINA PROVINSI TERBAIK 36 KAB/KOTA DISELENGGARAKAN SECARA DARING (KEMENKES) Penurunan akibat dampak Pandemi Covid-19

25. PENUTUP KKS merupakan hubungan antara kondisi kehidupan kabupaten / kota dan kesehatan . Istilah kesehatan digunakan secara luas untuk mencakup tidak hanya kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental, sosial , ekonomi , budaya , politik , dan spiritual masyarakat . Kabupaten /Kota dalam penyelenggaraan KKS perlu mengembangkan kebijakan publik terkait perwujudan lingkungan fisik dan sosial yang memungkinkan masyarakatnya saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan semua fungsi kehidupan dan mencapai potensi yang optimal. Disamping itu , dokumentasi menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan KKS dan itu harus didukung dengan data-data kualitatif dan kuantitatif . Untuk itu , setiap kelembagaan harus mengambil peran sesuai fungsi masing-masing , jadi tidak menjadi tanggung jawab satu kelembagaan saja . Maka dari itu p endekatan KKS m e ne kankan peran kepemimpinan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam me ningkatkan kesehatan masyarakat . Disisi lain p romosi kesehatan secara umum memainkan peran sekunder dalam sebagian besar pencapaian kolaboratif pendekatan KKS. Harapannya kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelenggarakan KKS sesuai dengan potensi dan kharakteristik daerah masing-masing sejalan dengan variabel dan indikator pada setiap tatanan , serta sudah siap menyelenggarakan konsep KKS yang baru .

26. Terima Kasih