PAPARAN-PELAPORAN-SPM-KEBENCANAAN-SALATIGA-2-OKT-2019.pptx

Pelaporan SPM Sub Urusan Bencana

1. TEKNIS PENYUSUNAN DAN PELAPORAN SPM SERTA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KEBENCANAAN BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH Salatiga, 2 Oktober 2019 HARSO SUSILO, ST, MM KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH

2. BIO DATA Nama : Harso Susilo, ST. MM NIP : 19710509 199903 1 003 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVb Jabatan : K epala Bagian Otonomi Daerah Instansi : Biro Pemerintahan , Otda & Kerjasama Setda Prov. Jateng Alamat : Jl. Diponegoro VII No. 11 RT. 04/ RW.06 Banyumanik Semarang Telp : HP. 081 6488 2023 / 0878 3206 7805 (WA) E-mail : [email protected] Pendidikan : S1 Undip Tahun 1997 S2 UGM Tahun 2002 Riwayat Kerja : 199 9 – 2007, Staf Bappeda Prov. Jateng 200 7 – 2008, Kasubbid Fispra Balitbang 2008 – 2013, Kasubbag Program Bappeda 2013 – 2016, Kepala Bidang Sosbud Bappeda 2017 – Sekarang , Kepala Bagian Otda Setda

3. Urusan Pemerintahan ( Pasal 9) 6 Urusan Absolut ( Pasal 10) 32 Urusan Konkuren ( Pasal 11) 24 Urusan Wajib ( Pasal 12) 8 Urusan Pilihan ( Pasal 12) 7 Urusan Pemerintahan Umum ( Pasal 20) 6 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar 18 Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sosial Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar : SPM N S P K 1.Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU 23/2014 Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana. 3 3

4. PERUBAHAN KONSEP STANDAR PELAYANAN MINIMAL Standar Pelayanan Minimal adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan . 15 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar. Ditetapkan dengan Peraturan Menteri oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dengan konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 6 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah . UU 32 Tahun 2004 UU 23 Tahun 2014 4

5. Pendidikan Kesehatan Lingkungan Hidup Pemerintahan Dalam Negeri ( kependudukan dan catatan sipil ; dan pemerintahan umum ) Sosial Perumahan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kesenian Komunikasi dan Informatika Perhubungan Penanaman Modal Pendidikan Kesehatan P ekerjaan Umum Perumahan Rakyat d an Kaw asan Permukiman Tramtibum & Linmas Sosial UU 32 TAHUN 2004 UU 23 TAHUN 2014 5

6. 2. DASAR HUKUM SPM UU 23 THN 2014 Pasal 18 : Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yg berkaitan dg Pelayanan Dasar ; 2. Pasal 298 : Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yg terkait Pelayanan Dasar yg ditetapkan dg SPM PP 2 TAHUN 2018 Pasal 1 1 . S PM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu yandas yg merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal . 2 . Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara ; 3 . Jenis Yandas adalah jenis pe layanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal ; 4 . Mutu Yandas adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak ; PERMENDAGRI 100 TAHUN 2018 TTG PENERAPAN S PM SE MENDAGRI NO 440/868/ Bangda T gl 13 Februari 2018 ttg Pelaksanaan SPM 1. SPM efektif th 2019 dengan target 100% ; 2. Integrasi SPM kedalam perencanaan pembangunan daerah terutama RKPD sbg acuan penyusunan APBD (dikoordinasikan BAPPEDA) ; 6 PERMENSOS 9/2018 tentang SPM Sosial PermenPUPR 29/2018 tentang SPM PU & Perakim PERMENDIKBUD 32/2018 tentang S PM Pendidikan PERMENDAGRI 101/2018 tentang SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota PERMENDAGRI 114/2018 tentang SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kab/Kota PERMENDAGRI 121/2018 tentang SPM TribumLinmas PERMENKES 4/2019 tentang SPM Kesehatan

7. NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN DASAR 1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia ; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kab./Kota 2. pelayanan Informasi rawan bancana Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana 3. pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana SPM Ketentraman, K etertiban U mum dan Perlindungan Masyarakat: Kabupaten/Kota Pasal 9 PP 2/2018 7

8. NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN DASAR 4 . pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia ; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Warga yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran . Lanjutan....... 8

9. NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN DASAR 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kese jahteraan sosial ; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar penyandang disabilitas terlantar 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti anak terlantar 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti lanjut usia terlantar 4 . rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti gelandangan dan pengemis 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi korban bencana provinsi SPM Bidang Sosial: Provinsi Pasal 10 PP 2/2018 9

10. NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN DASAR 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kese jahteraan sosial ; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar penyandang disabilitas terlantar 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti anak terlantar 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti lanjut usia terlantar 4 . rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti gelandangan dan pengemis 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban Bencana Kabupaten/Kota korban bencana Kab./Kota SPM Bidang Sosial: Kabupaten/Kota Pasal 10 PP 2/2018 10

11. JENIS PELAYANAN DASAR Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan thd bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana PEMENDAGRI 101 TAHUN 2018 MUTU PELAYANAN DASAR KRITERIA PENERIMA Prosedur Operasional Penanggulangan Bencana Sarana dan prasarana penanggulangan bencana Peningkatan kapasitas personil Pelayanan warga negara yg berada dikawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana Setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana daerah kabupaten / kota 11

12. BAB II TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAGIAN KESATU UMUM BAGIAN KEDUA PENGUMPULAN DATA BAGIAN KETIGA PENGHITUNGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR BAGIAN KEEMPAT PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGIAN KELIMA PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAB III KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TIM PENERAPAN SPM PROVINSI TIM PENERAPAN SPM KABUPATEN/KOTA BAB IV PEMBIAYAAN Pembiayaan penerapan SPM oleh pemerintah daerah dibebankan pada APBD PROVINSI, APBD KAB/KOTA, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat . BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap penerapan SPM daerah provinsi Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten / kota Bupati / wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM d aerah kab / kota BAB V PELAPORAN PENERAPAN SPM Pelaporan penerapan SPM dimuat d lm lap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dgn ketentuan peraturan per-UU-an mengenai lap. penyelenggaraan pemda paling lambat 3 bln setelah thn anggaran berakhir Menteri melalui Ditjen Bina Bangda melakukan pembinaan scr umum K/L melakukan pembinaan secara teknis PERMENDAGRI NO. 100 TAHUN 2018 12 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

13. PE LAPORAN PERMENDAGRI 100 TAHUN 2018, TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Bupati/walikota melaporkan seluruh penerapan SPM di kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar: rekapitulasi penerapan SPM di kabupaten/kota; dan seluruh penerapan SPM di provinsi Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat : Hasil penerapan SPM; Kendala Penerapan SPM Ketersediaan Anggaran dalam Penerapan SPM Disampaikan bersamaan dengan LPPD setiap tahun Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan laporan p aling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah tahun anggaran berakhir ; Laporan pemerintah daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah. Pasal 20, Ayat ( 1) Pasal 21, Ayat ( 1 ) & (2) Pasal 20, Ayat (2) 13

14. SISTEMATIKA PELAPORAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Memuat alasan/dasar pertimbangan mengapa Pemda memutuskan untuk menerapkan SPM selain karena perintah peraturan perundang-undangan DASAR HUKUM KEBIJAKAN UMUM Kebijakan terkait renc.penerapan dan pencapaian SPM yg dituangkan dalam RPJMD ARAH KEBIJAKAN Orientasi & komitmen yg telah ditetapkan selama 1 tahun anggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM yg dituangkan dalam KUA BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM Bidang Urusan Pendidikan Bidang Urusan Kesehatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum Bidang Urusan Perumahan Rakyat Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Bidang Urusan Sosial Jenis Pelayanan Dasar Target Pencapaian SPM oleh Daerah Realisasi Alokasi Anggaran Dukungan Personil Permasalahan dan Solusi Termasuk perhitungan pembiayaannya Dibandingkan juga dengan renc. target APBD, APBN, Sumber dana lain yg sah Jumlah personil atau pegawai yg terlibat Permasalahan eksternal dan internal serta solusi penyelesaian BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV PENUTUP 14

15. LAPORAN PENERAPAN SPM 2018 PROVINSI JAWA TENGAH Capaian Indikator SPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 menggunakan pendekatan pada indikator RPJMD/RKPD Prov. Jateng 15

16. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 19 PP No.2/2018) 16

17. TERIMA KASIH BIRO PEMERINTAHAN, OTDA DAN KERJASAMA SETDA PROV. JATENG 17

18. PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA ( Permendagri Nomor 38 th 2018 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019) 18

19. BELANJA TIDAK TERDUGA Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 ( satu ) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD BPBD mengajukan usulan kebutuhan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai penanggulangan bencana , dilakukan dengan cara Kepala Daerah membuat kebijakan terkait percepatan pencairan dana belanja tidak terduga 19

20. No. Indikator SPM Capaian 2017 2018 1 Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial . 19.954 23.795 2 Jumlah panti yang melaksanakan standar pelayanan sesuai dengan SOP 27 27 3 Jumlah PMKS yang ditangani melalui panti sosial milik pemerintah 4122 6.190 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Sosial 10 47 5 Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan (orang) 39.446 60.381 6 Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS 3.579 7.851 7 Jumlah TAGANA yang dikerahkan kelokasi kejadian bencana 17 (616 org) 58(2.996 org) 8 Kabupaten / Kota memiliki prasarana sarana penanggulangan bencana 35 35 URUSAN SOSIAL 20