Paparan Penyusunan Pendapat Hukum bagi Pengacara

Paparan

1. 1 1. Apa itu Pendapat Hukum? “ A document in which an official such as a state attorney general , a city solicitor or a private attorney , renders his or her understanding of the law as applied to assumed facts . It may or may not serve as protection to one acting on it, depending on the nature of it and the law governing such opinions.” - Black’s Law Dictionary , Abridged Sixth Edition, Henry Campbell Black, M.A. merupakan suatu “ pendapat ” bukan merupakan “ jaminan ” sehingga tidak memberikan jaminan atas kemungkinan resiko yang mungkin terjadi disusun oleh pengacara , atau Jaksa Pengacara Negara berdasarkan hukum positif dan analisis khusus yang terbatas pada fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh Klien .

2. 2 Memberikan pedoman dan/ atau perlindungan secara hukum bagi klien tentang akibat hukum dari suatu perbuatan hukum atau transaksi yang akan dilakukannya ; Memberikan suatu fakta hukum bagi klien dan/ atau maupun terhadap pihak lainnya tentang suatu perbuatan dan/ atau peristiwa hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ; Wujud dari bentuk kehati-hatian Direksi dalam menjalankan rencana bisnisnya ; Untuk memberikan penjelasan dari segi hukum atas suatu perbuatan hukum . 2. Kegunaan Pendapat Hukum

3. 3 1. Asumsi dan Kualifikasi 4. Dasar Hukum 6. Pertanyaan 2. Pembatasan 7. Pembahasan 3. Dokumen-Dokumen 5. Latar Belakang 8. Kesimpulan 3. Struktur Pendapat Hukum merupakan pernyataan penyusun terkait dengan keaslian dokumen , penggunaan hukum yang berlaku , pembatasan penggunaan pendapat hukum , dan pernyataan lainnya merupakan pernyataan penyusun dimana pendapat hukum tidak dapat dipergunakan ataupun diasumsikan terhadap permasalahan lain yang dinilai serupa . merupakan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Klien dan diperiksa oleh penyusun sebagai dasar menjawab pertanyaan permasalahan Klien . merupakan dasar-dasar hukum yang digunakan oleh penyusun dalam melakukan analisis atas pertanyaan permasalahan dan dokumen yang disampaikan oleh Klien . merupakan kronologis masalah yang dihadapi oleh Klien dan dasar dari pertanyaan permasalahan yang disampaikan oleh Klien merupakan rincian pertanyaan yang berisikan permasalahan atau rencana bisnis untuk dijawab dan dibahas oleh penyusun dalam suatu pendapat hukum . berisikan analisis dan hasil pemeriksaan yang dilakukan penyusun atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Klien dan dasar hukum yang berlaku . berisikan ringkasan hasil pembahasan yang disampaikan pada bagian sebelumnya .

4. 4. Tahapan Penyusunan Pendapat Hukum 4 01 Pengumpulan Data Di tahap ini, penyusun pendapat hukum dapat mengajukan permintaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh penyusun dalam rangka penyusunan pendapat hukum. 02 Riset Hukum Di tahap ini, penyusun melakukan riset terkait keberlakuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan yang diajukan oleh Klien 03 Penulisan Di tahap ini, penyusun menuangkan hasil pemeriksaannya terhadap dokumen-dokumen yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 04 Finalisasi Di tahap ini, penyusun melakukan finalisasi dan menyerahkan draf awal pendapat hukum kepada Klien untuk mendapatkan tanggapan awal sebelum penerbitan.

5. 5 5. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan dokumen-dokumen atau data dibutuhkan dalam penyusunan pendapat hukum , dikarenakan dokumen-dokumen tersebut akan diperiksa oleh penyusun sebagai dasar pembahasan dalam pendapat hukum . Penyusun pendapat hukum dapat mengajukan permintaan kepada Klien atas dokumen-dokumen yang relevan dengan pertanyaan / permasalahan yang diajukan oleh Klien , melalui surat resmi . Terkait dengan dokumen yang bersifat rahasia , penyusun dan Klien dapat mengadakan suatu perjanjian kerahasiaan ( non-disclosure agreement ) sebelum penyampaian dokumen tersebut .

6. 6 6. Metode Riset Hukum Penyusun pendapat hukum melakukan riset terkait dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dapat diterapkan dalam analisis permasalahan . Selain itu , penyusun harus melakukan pengecekan , apakah peraturan perundang-undangan tersebut masih berlaku , telah diubah sebagian , atau telah dicabut . Bahkan , juga harus dilakukan pengecekan apakah terdapat peraturan turunan ( lex specialis ) dari peraturan perundang-undangan tersebut . Meskipun tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan , namun penyusun dapat pula meriset beleid seperti Surat Edaran Mahkamah Agung, serta yurisprudensi , untuk mendapatkan gambaran komprehensif terkait penerapan suatu peraturan perundang-undangan tertentu .

7. 7. Penulisan Pendapat Hukum 7 Dalam melakukan penulisan pendapat hukum , penyusun dapat menggunakan metode penulisan berupa IRAC yang dicetuskan oleh Lon L. Fuller, seorang profesor hukum di Harvard Law School. IRAC adalah singkatan dari issue (I), rule of law (R), argument (A), dan conclusion (C), dengan penjelasan sebagai berikut : (I, Issue). Identifikasi masalah yang hendak dijawab . (R, Rule of Law). Riset terkait dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan . (A, Argument). A nalisis terhadap penerapan peraturan perundang-undangan ke dalam masalah yang ditentukan di awal . (C, Conclusion). Kesimpulan dan hasil dari analisis di atas .

8. 8. Penyampaian Draf Pertama & Finalisasi 8 Sebelum pendapat hukum diterbitkan dan dikirimkan kepada Klien , lazimnya penyusun menyampaikan terlebih dahulu draf pendapat hukum tersebut kepada Klien untuk dimintakan review dan tanggapannya . Klien dapat memberikan tanggapan berupa usulan perbaikan atau penambahan permasalahan bilamana dirasa diperlukan . Selanjutnya penyusun melakukan perbaikan atas usulan Klien tersebut . Setelah dirasa cukup , Klien akan menyetujui penerbitan pendapat hukum , sehingga pendapat hukum akan kemudian dikirimkan oleh penyusun kepada Klien , melalui surat resmi dan/ atau e-mail.