PAPARAN_PERENCANAAN_DESA. Materi Akuntansi

Ak Desa

1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN TEKNIK PENYUSUNAN RKP DESA ISTI KHORIANA KARIM ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PEMERINTAHAN DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa  

2. MEMBANGUN KEDAULATAN DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADALAH SUATU PROSES UNTUK MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN DESA BERSAMA MASYARAKAT, TANPA PERENCANAAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DESA MENJADI DAFTAR KEGIATAN TANPA ARAH TUJUAN...”

3. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNSUR PENTING PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Esensi Pemdes

4. P erencanaan Pembangunan Desa Sebagai Awal Perencanaan Kehidupan Desa Tahap ini dilakukan berbagai hal yang menyangkut penentuan arah dan kebijakan pembangunan di desa. Selain itu bahwa Perencanaan Pembangunan desa merupakan wujud dari dari kewenangan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang di dalamnya mengandung unsur kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Neri No. 114 tahun 2014 , tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa “ Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa .” RPJM DESA Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RKP DESA P enjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun . RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Ditetapkan dengan Perdes .

5. PENETAPAN RKP DESA PENGAJUAN D AFTAR USULAN RK P DESA PROSES PENYUSUNAN RKP DESA AGUSTUS ... JUNI JULI M 2 SEPTEMBER AW AL SEPTEMBER AGUSTUS ( Permendagri 114 ttg Pedoman Pembangunan desa ) Data Informasi Pagu Indikatif dan Prog Pem / Prov / Kab /Kota

6. 6 PENYUSUNAN R KP DESA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA PENCERMATAN PAGU INDIKATIF DESA & PENYELARASAN PROGRAM/KEGIATAN KE DESA PENCERMATAN ULANG DOKUMEN RPJM DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSRENBANGDES PENETAPAN RKP DESA PERUBAHAN RKP DESA PENGAJUAN D AFTAR USULAN RK P DESA.

7. 1.Musdes penyusunan perencanaan Pembangunan desa 2. Pembentukan TIM penyusunan RKPDes 3.Pencermatan pagu indikatif desa & penyelarasan program kab. Masuk desa 4. Pencermatan ulang dokumen RPJMDes Mencermati ulang dokumen RPJMDes & menyepakati hasil pencermatan Memverifikasi jenis kegiatan berdasarkan kebutuhan Tim 7 atau 11 orang (Harus ada unsur perempuan) Kepala Desa selaku pembina Sekretaris Desa selaku ketua Ketua LPM selaku Sekretaris, dan Anggota (Perangkat Desa, LPM, KPMD dan Unsur Masyarakat) 1.Pencermatan Pagu indikatif desa Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN Rencana ADD Rencana bagi hasil pajak dan restribusi daerah kab/kota Rencana bantuan keuangan APBD Prov, Kab/kota 2. Penyelaran program/kegiatan kab.SKPD yang akan masuk desa Skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk satu (1) tahun anggaran berikutnya TAHAPAN /ALUR PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA FORMAT pagu indikatif Desa FORMAT kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa ; R encana pembangunan berskala lokal Desa

8. 5 .Penyusunan rancangan RKPDesa & Daftar usulan RKPDesa 7. Penetapan RKP Desa 1. Berpedoman pada hasil kesepakatan musdes, pagu indikatif desa, PADesa, Renc.kegiatan pemerintah, pemerintah prov. Pemerintah kab/kota, jaring aspirasi masy. DPRD Prov. Kan/kota, hasil pencermatan ulang RPJMDes, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan kerjasama desa dengan fihak ketiga. 2.Rancangan RKPDes sedikit berisi: a. Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun lalu b. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa c. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan fihak ketiga d. Prioritas program, kegiatan dan anggran desa yang dikelola oleh desa sebagai kew. Penugasan pemerintah, pemda prov, kab/kota Berpedoman pada hasil kesepakatan musdes, pagu indikatif desa, PADesa, Renc.kegiatan pemerintah, pemerintah prov. Pemerintah kab/kota, jaring aspirasi masy. DPRD Prov. Kan/kota, hasil pencermatan ulang RPJMDes, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan kerjasama desa dengan fihak ketiga. 2.Rancangan RKPDes sedikit berisi: a. Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun lalu b. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa c. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan fihak ketiga d. Prioritas program, kegiatan dan anggran desa yang dikelola oleh desa sebagai kew. Penugasan pemerintah, pemda prov, kab/kota 1.Diikuti oleh Pemdes, BPD dan unsur masyarakat 2.Rancangan RKPD berisi prioritas program dan kegiatan yg didanai: - Pagu indikatif desa, PADes, Swadaya masya. Bantuan keuangan fihak ke 3 3.Prioritas program: Peningkatan kapasitas peny.pemdes, Peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur dll RKPDesa Kegiatan prioritas berdasarkan kewenangan lokal skala desa dan mampu dikerjakan oleh desa Pengajuan URKPDesa 1.Usulan prioritas program & kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan yg tidak masuk dalam kewenangan lokal skala desa diusulkan kepada pemda prov, kab/kota. 2.Daftar Usulan RKPDesa menjadi bahan pembahasan dalam musrenbang kecamatan dan kab/kota 8 . Perubahan RKP Desa 9 . Pengajuan DU- RKP Desa

9. LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PELAKSANAAN RKP DESA No. Judul Formulir Pasal terkait Nama Form 1 Rencana kerja kegiatan Desa Pasal 59 F.II.1 2 Ceklis materi sosialisasi kegiatan Desa Pasal 60 F.II.2 3 Ceklis materi pembekalan dan / atau pelatihan dalam rangka pelaksanan kegiatan Desa Pasal 61 F.II.3 4 Ceklis dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan Pasal 62 F.II.4 5 Pengadaan tenaga kerja Pasal 63     5.1 Pendataan kebutuhan tenaga kerja Pasal 64 ayat 1 F.II.5.1   5.2 Pendaftaran calon tenaga kerja Pasal 64 ayat 1 F.II.5.2   5.3 Pembayaran upah harian Pasal 64 ayat 2 F.II.5.3   5.4 Pembayaran upah borongan   F.II.5.4 6 Pendayagunaan sumberdaya alam yang ada di Desa Pasal 65     6.1 Daftar kebutuhan material/bahan   F.II.6.1 7 Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Pasal 66     7.1 Daftar realisasi swadaya dana   F.II.7.1   7.2 Daftar realisasi swadaya barang/ bahan   F.II.7.2   7.3 Daftar realisasi tenaga sukarela   F.II.7.3 8 Dokumen pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat Pasal 67     8.1 Pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan / tanah Pasal 67 ayat 1 F.II.8.1   8.2 Pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa. pasal 67 ayat 1 F.II.8.2 9 Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa Pasal 73     9.1. Laporan pemeriksaan kegiatan 40%, 80%, 100% Pasal 75 F.II.9.1 10 Berita Acara perubahan kegiatan Pasal 76 F.II.10   10.1. Tabel Perubahan Kegiatan ( lampiran F.II.10)   F.II.10.1     Pasal 77   11 Berita Acara Penyelesaian Masalah Pasal 78 F.II.11 12 Outline laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Pasal 83 F.II.12   12.1 Perkembangan pelaksaaan perkerjaan   F.II.12.1   12.2 Pengaduan masyarakat   F.II.12.2   12.3 Masalah, kendala dan hambatan   F.II.12.3   12.4 Realisasi biaya   F.II.12.4   12.5 Rekapitulasi Realisasi Biaya   F.II.12.5   12.6. Format foto dokumentasi kegiatan   F.II.12.6   12.7 Gambar purna laksana   F.II.12.7 13 Berita Acara Musdes dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa pasal 85 F.II.13   13.1. Laporan pertanggungjawaban akhir (outline)   F.II.13.1         III FORMULIR PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DESA     1 Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 86 F.III.1 2 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan   F.III.2           Jumlah Formulir   30

10. Buka Permendagri 114/2014 Isi kolom yang kosong pada format disamping Waktu 20 menit No. Judul Formulir Pasal terkait Nama Form Yang Buat Bentuk kegiatan/Materi 1 Rencana kerja kegiatan Desa Pasal 59 F.II.1     2 Ceklis materi sosialisasi kegiatan Desa Pasal 60 F.II.2     3 Ceklis materi pembekalan dan/atau pelatihan dalam rangka pelaksanan kegiatan Desa Pasal 61 F.II.3     4 Ceklis dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan Pasal 62 F.II.4     5 Pengadaan tenaga kerja Pasal 63         5.1 Pendataan kebutuhan tenaga kerja Pasal 64 ayat 1 F.II.5.1       5.2 Pendaftaran calon tenaga kerja Pasal 64 ayat 1 F.II.5.2       5.3 Pembayaran upah harian Pasal 64 ayat 2 F.II.5.3       5.4 Pembayaran upah borongan   F.II.5.4     6 Pendayagunaan sumberdaya alam yang ada di Desa Pasal 65         6.1 Daftar kebutuhan material/ bahan   F.II.6.1     7 Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Pasal 66         7.1 Daftar realisasi swadaya dana   F.II.7.1       7.2 Daftar realisasi swadaya barang/ bahan   F.II.7.2       7.3 Daftar realisasi tenaga sukarela   F.II.7.3     8 Dokumen pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat Pasal 67         8.1 Pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan / tanah Pasal 67 ayat 1 F.II.8.1       8.2 Pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa. pasal 67 ayat 1 F.II.8.2     9 Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa Pasal 73         9.1. Laporan pemeriksaan kegiatan 40%, 80%, 100% Pasal 75 F.II.9.1     10 Berita Acara perubahan kegiatan Pasal 76 F.II.10       10.1. Tabel Perubahan Kegiatan (lampiran F.II.10)   F.II.10.1         Pasal 77       11 Berita Acara Penyelesaian Masalah Pasal 78 F.II.11     12 Outline laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Pasal 83 F.II.12       12.1 Perkembangan pelaksaaan perkerjaan   F.II.12.1       12.2 Pengaduan masyarakat   F.II.12.2       12.3 Masalah , kendala dan hambatan   F.II.12.3       12.4 Realisasi biaya   F.II.12.4       12.5 Rekapitulasi Realisasi Biaya   F.II.12.5       12.6. Format foto dokumentasi kegiatan   F.II.12.6       12.7 Gambar purna laksana   F.II.12.7     13 Berita Acara Musdes dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa pasal 85 F.II.13       13.1. Laporan pertanggungjawaban akhir (outline)   F.II.13.1                 III FORMULIR PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DESA         1 Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 86 F.III.1     2 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan   F.III.2                   Jumlah Formulir   30     TUGAS KELOMPOK :

11. No. Judul Formulir Pasal terkait Nama Form Yang Buat Bentuk kegiatan/Materi             1 Rencana kerja kegiatan Desa Pasal 59 F.II.1 Pelaksana Kegiatan Uraian Kerja, Biaya, Waktu Pelaksanaan 2 Ceklis materi sosialisasi kegiatan Desa Pasal 60 F.II.2 Kepala Desa Musyawarah, Sistem Informasi Desa, Papan Informasi Desa dan media lain 3 Ceklis materi pembekalan dan / atau pelatihan dalam rangka pelaksanan kegiatan Desa Pasal 61 F.II.3 Kepala Desa Bimbingan Teknis Pengelolaan Keu Desa, Penyelenggaraan Pemdes dan Pembangunan Desa 4 Ceklis dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan Pasal 62 F.II.4 Pelaksana Kegiatan Dokumen Administrasi 5 Pengadaan tenaga kerja Pasal 63   Pelaksana Kegiatan swadaya dan gotong royong dan/atau Pengadaan barang/jasa   5.1 Pendataan kebutuhan tenaga kerja Pasal 64 ayat 1 F.II.5.1 Pelaksana Kegiatan Daftar nama tenaga kerja   5.2 Pendaftaran calon tenaga kerja Pasal 64 ayat 1 F.II.5.2 Pelaksana Kegiatan Swadaya dan gotong royong dan/atau Pengadaan barang/jasa   5.3 Pembayaran upah harian Pasal 64 ayat 2 F.II.5.3 Pelaksana Kegiatan Besaran Upah tercantum dlm RKPDesa dan di tetapkan dalam APBDesa   5.4 Pembayaran upah borongan   F.II.5.4 Pelaksana Kegiatan Besaran Upah tercantum dlm RKPDesa dan di tetapkan dalam APBDesa 6 Pendayagunaan sumberdaya alam yang ada di Desa Pasal 65         6.1 Daftar kebutuhan material/bahan   F.II.6.1 Pelaksana Kegiatan Besaran Upah tercantum dlm RKPDesa dan di tetapkan dalam APBDesa 7 Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Pasal 66   Pelaksana Kegiatan Jenis dan jumlah swadaya masy dan tenaga sukarela sekurangnya sesuai RKPDesa yang ditetapkan dalam APBDesa   7.1 Daftar realisasi swadaya dana   F.II.7.1       7.2 Daftar realisasi swadaya barang / bahan   F.II.7.2       7.3 Daftar realisasi tenaga sukarela   F.II.7.3     8 Dokumen pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat Pasal 67   Kepala Desa     8.1 Pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan / tanah Pasal 67 ayat 1 F.II.8.1   Pembiayaan akte Hibah dilakukan melalui APBDesa   8.2 Pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa. pasal 67 ayat 1 F.II.8.2   Penentuan besaran ganti rugi sesuai ketentuan peraturan peruuan 9 Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa Pasal 73   Kepala Desa Dibantu Tenaga Ahli di bid Pemb Infrastruktur dgn dok RKPDesa   9.1. Laporan pemeriksaan kegiatan 40%, 80%, 100% Pasal 75 F.II.9.1 Tenaga Ahli Laporan kepada Kepala Desa 10 Berita Acara perubahan kegiatan Pasal 76 F.II.10 Pemda Kab/Kota Peraturan Bupati/Walikota   10.1. Tabel Perubahan Kegiatan ( lampiran F.II.10)   F.II.10.1 Kepala Desa dan pelaksana kegiatan Penambahan Pagu, tdk mengganti jenis kegiatan, tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan di setujui     Pasal 77     Berita Acara Hasil Kesepakatan Perubahan Pelaksanaan Kegiatan dan diputuskan dengan Keputusan Kepala Desa 11 Berita Acara Penyelesaian Masalah Pasal 78 F.II.11 Kepala Desa Penyelesaian masalah secara mandiri dan disepakati dalam berita acara Musyawarah Desa 12 Outline laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Pasal 83 F.II.12       12.1 Perkembangan pelaksaaan perkerjaan   F.II.12.1 Pelaksana Kegiatan Melaporkan kepada Kepala Desa   12.2 Pengaduan masyarakat   F.II.12.2       12.3 Masalah, kendala dan hambatan   F.II.12.3       12.4 Realisasi biaya   F.II.12.4       12.5 Rekapitulasi Realisasi Biaya   F.II.12.5       12.6. Format foto dokumentasi kegiatan   F.II.12.6       12.7 Gambar purna laksana   F.II.12.7     13 Berita Acara Musdes dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa pasal 85 F.II.13 BPD Monitoring dan Evaluasi   13.1. Laporan pertanggungjawaban akhir (outline)   F.II.13.1                 III FORMULIR PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DESA         1 Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 86 F.III.1 Bupati/Walikota Terjadi keterlambatan Bupati menerbitkan surat peringatan, pembinaan dan pemdampingan 2 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan   F.III.2 Bupati/Walikota                 Jumlah Formulir   30    

12. BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA 2.1. Kondisi Objektif Desa ( Sejarah Desa , SDA, SDM,SDPEmbangunan Desa , SD Sosial Budaya ); 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya 2.3. Permasalahan , Kendala , Hambatan dan Isu Strategis BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya 3.2. Pagu Indikatif Desa 3.3. Pendapatan Asli Desa 3.4. Swadaya Masyarakat Desa 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga BAB IV: PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA 4.1. Prioritas Program, Kegiatan , dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa 4.2. Prioritas Program, Kegiatan , dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga . 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi , dan Pemerintah Kabupaten BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA BAB VI: PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA BAB VII : PENUTUP LAMPIRAN: Tabel Daftar Prioritas Kegiatan dan Rencana Anggaran Desa Tabel Daftar Usulan RKP Desa Tabel Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Berita Acara Penetapan RKP Desa Lampiran SK Tim Penyusunan RKP Desa Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa Daftar Pengertian Istilah Dll (* jika masih ada yang kurang ) SISTEMATIKA RKPDESA

13. Bupati / walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa ; Bupati / walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi Percepatan perencanaan pembangunan untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan . Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan . Pelaksana kegiatan dengan struktur sekurang - kurangnya meliputi : a. ketua ; b. sekretaris ; bendahara ; dan anggota pelaksana Pelaksana Kegiatan dari unsur perangkat dan masyarakat desa serta melibatkan Perempuan Rancangan RKP Desa dilampiri RENCANA KEGIATAN dan RENCANA ANGGARAN BIAYA . Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa . Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh tim verifikasi . Hasil tim Penyusunan RKPDesa dalam Berita Acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa disampaikan kepada Kepala Desa CATATAN :

14. MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA INPUT : Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah (RKPD) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Rencana Detail Tata Ruang Rencana Pembangunan Kawasan KERANGKA MEMBANGUN DESA MUSDES PERENCANAAN DESA AGENDA : Identifikasi List Kegiatan Sesuai RPJM Desa Analisa Keadaan Darurat dan Force Major Evaluasi Kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya Evaluasi pelaksanaan APB Desa Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota Pemaparan rekapitulasi gagasan masyarakat / kelompok-kelompok masyarakat / dusun Pemaparan Pokok-Pokok Pikiran BPD tentang arah kebijakan pembangunan dan penganggaran tahun berikutnya . Output : Rumusan Kerangka Arah Kebijakan Pembangunan Desa Hasil Ketetapan Musyawarah Desa Daftar Kegiatan Pembangunan Kab /Kota di Desa Tim Penyusunan RKPDesa Berita Acara Notulensi MANDAT KEPADA KEPALA DESA BPD Input : RPJM DESA RKP DESA Tahun Sebelumnya Laporan Realisasi APBDesa Tahun Sebelumn KERANGKA MEMBANGUN DESA

15. MUSRENBANG DESA RKP DESA MATERI DRAFT RKP DESA DU-RKP N+2 RPJM DESA/ RKP-DESA N+1 Musrenbang Kecamatan APBDES TAHUN N+1 AGENDA : PENYUSUNAN PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS PENDANAAN KEGIATAN HASIL KESEPAKATAN DALAM BERITA ACARA MANDAT MUSDES KEPALA DESA PRIORITAS: PAGU INDIKATIF PADES SWADAYA MASY DESA BANTUAN KEU PIHAK 3 BANTUAN KEU PEM/PROV/KAB/KOTA Bersama BPD dan Unsur Masyarakat PENILAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN : peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa ; peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar ; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia ; pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif ; pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi ; pendayagunaan sumber daya alam ; pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa ; peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa ; dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa

16. BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA 2.1. Kondisi Objektif Desa ( Sejarah Desa , SDA, SDM,SDPEmbangunan Desa , SD Sosial Budaya ); 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya 2.3. Permasalahan , Kendala , Hambatan dan Isu Strategis BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya 3.2. Pagu Indikatif Desa 3.3. Pendapatan Asli Desa 3.4. Swadaya Masyarakat Desa 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga BAB IV: PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA 4.1. Prioritas Program, Kegiatan , dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa 4.2. Prioritas Program, Kegiatan , dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga . 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi , dan Pemerintah Kabupaten BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA BAB VI: PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA BAB VII : PENUTUP LAMPIRAN: Tabel Daftar Prioritas Kegiatan dan Rencana Anggaran Desa Tabel Daftar Usulan RKP Desa Tabel Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Berita Acara Penetapan RKP Desa Lampiran SK Tim Penyusunan RKP Desa Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa Daftar Pengertian Istilah Dll (* jika masih ada yang kurang ) SISTEMATIKA RKPDESA

17. 17 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA (BERDASARKAN UU 6 TAHUN 2014) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPALA DESA L KD / Lembaga Adat KEPALA URUSAN PERENCANAAN KEPALA URUSAN KEUANGAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM KASI PEMERINTAHAN KASI PELAYANAN KASI KESEJAHTERAAN SEKRETARIS DESA KETERANGAN: HUBUNGAN KONSULTATIF KEPALA DESA DAN B PD DAN BPD DGN LKD/LA HUBUNGAN KEMITRAAN KEPALA DESA DAN LK D/L A D DAN ANTAR KELEMBAGAAN HUBUNGAN PERINTAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN PERMENDAGRI 84/2015

18. SEKRETARIAT DESA Dipimpin oleh SEKRETARIS DESA TUGAS Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

19. URUSAN TATA USAHA DAN UMUM TUGAS DAN FUNGSI melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah , administrasi surat menyurat , arsip , dan ekspedisi ; penataan administrasi perangkat Desa , penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor , penyiapan rapat , pengadministrasian aset , inventarisasi , perjalanan dinas , dan pelayanan umum URUSAN KEUANGAN URUSAN PERENCANAAN TUGAS DAN FUNGSI fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa . Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa ) Melakukan penatausahaan dalam rangka pelaksanaan APBDes Pengurusan administrasi keuangan Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran , Verifikasi administrasi keuangan , Admnistrasi penghasilan Kepala Desa , Perangkat Desa , BPD, dan lembaga pemerintahan desa   TUGAS DAN FUNGSI mengoordinasikan urusan perencanaan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa , menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan , melakukan monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan . TUGAS Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. BIDANG URUSAN DIPIMPIN OLEH KEPALA URUSAN PERMENDAGRI 85/2015 SEKRETARIAT DESA Dipimpin oleh SEKRETARIS DESA

20. UNSUR PELAKSANA TEKNIS Dipimpin oleh KEPALA SEKSI SEKSI PEMERINTAHAN FUNGSI melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan , menyusun rancangan regulasi desa ; pembinaan masalah pertanahan ; pembinaan ketentraman dan ketertiban , pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat ; Kependudukan ; penataan dan pengelolaan wilayah ; pendataan dan pengelolaan Profil Desa PELAKSANA KEGIATAN (PTPKD) SEKSI KESEJAHTERAAN SEKSI PELAYANAN FUNGSI melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya , ekonomi , politik , lingkungan hidup , pemberdayaan keluarga , pemuda , olahraga , dan karang taruna . PELAKSANA KEGIATAN (PTPKD) FUNGSI melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat , meningkatkan upaya partisipasi masyarakat , pelestarian nilai sosial budaya masyarakat , keagamaan , dan ketenagakerjaan PELAKSANA KEGIATAN (PTPKD) TUGAS Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional BIDANG SEKSI DI PIMPIN OLEH KEPALA SEKSI KEPALA DESA SEKDES KAUR REN KAUR KEU KAUR UMUM koordinasi RKPDesa RAB APBDesa APBD Perdes Kewenangan Inventarisasi Adm Desa Aset Desa Sipades APBDesa Realisasi APBDesa Siskeudes LPJ

21. Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya FUNGSI Pembinaan ketentraman dan ketertiban , pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat , mobilitas kependudukan , dan penataan dan pengelolaan wilayah . Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya . Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya . Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan . Dipimpin oleh KEPALA DUSUN ATAU KEPALA KEWILAYAHAN KEPALA DESA BIDANG URUSAN KEWILAYAHAN KASI PEMERINTAHAN KASI KESEJAHTERAAN KAUR REN KAUR KEU KAUR UMUM RKPDesa RAB APBDesa Inventarisasi Aset Desa Realisasi APBDesa LPJ KASI PELAYANAN SEKDES

22. Fungsi LKD Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa; Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

23. Fungsi LAD : Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya; Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa; Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa; Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia; Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan Mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

24. 15 Pasal 28 Permendagri 114 /2014  RPJM Desa & RKP Desa dapat diubah, dalam hal : Terjadi Peritiwa Khusus, seperti : Bencana Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan ; atau Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah , pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota disepakati dalam msuyawarah perencanaan pembangunan Desa (khusus)  ditetapkan dengan PERDES PERUBAHAN RPJM Desa dan RKP Desa PERUBAHAN RKP Desa Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus, kepala Desa melaksanakan kegiatan: berkoordinasi dengan pemerintah Kab/Kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Dalam hal karena perubahan mendasar Kepala Desa melaksanakan kegiatan : Mengumpulkan dokumen perub.mendasar atas kebij. Pem, pemprov, dan pemkab/kota Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalm RKP Desa yang terkena dampak perubahan kebijakan; Menyusun rancangan keg. Disertai rencana kegiatan dan RAB Menyusun rancangan RKPD Desa perubahan.  musrenbangdes khusus

25. GAGAL MERENCANAKAN = MERENCANAKAN KEGAGALAN Koordinasi sejak awal diperlukan agar hasil akhirnya dapat sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang tidak dibangun dengan kesamaan persepsi akan menghasilkan ketidaksinambungan dan perbedaan hasil akhir.

26. TERIMA KASIH