PAPARAN ZI PN SUKOHARJO PAPARAN ZI PN SUKOHARJO

PAPARAN ZI PN SUKOHARJO PAPARAN ZI PN SUKOHARJO

1. PELAKSANAAN KEGIATAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TAHUN 2024 m. Ikhsan fathoni , s.h. , m.h.

2. Latar belakang Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar tumbuh menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan cita-cita zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 2

3. P eraturan presiden nomor 81 tahun 2010 menjelaskan grand design reformasi birokrasi 2010-2025 menyebutkan bahwa target zona integritas dalam jangka pendek diharapkan dapat mewujudkan : Penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan bebas KKN Pelayanan publik yang semakin maju dan mampu bersaing secara global Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi makin baik SDM aparatur semakin professional Pola pikir dan budaya kerja mencerminkan integritas yang makin tinggi 3

4. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO 4

5. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO 5

6. Secara keseluruhan Pengadilan Negeri Sukoharjo memiliki kinerja yang baik mengingat 9 dari 12 target kinerja tercapai dengan capaian minimal 100%. Beberapa target kinerja yang masih belum bisa tercapai diantaranya : Putusan yang menggunakan pendekatan restorative justice Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak mendapatkan perkara narkotika yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice sehingga capaian kinerjanya NIHIL. Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak mendapatkan perkara anak yang dapat diselesaikan dengan diversi sehingga capaian kinerjanya NIHIL. Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak mendapatkan anggaran untuk melaksanakan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan . 6

7. KOMPONEN ZI Komponen pengungkit ( bobot 60%) terdiri dari 6 area yaitu : Manajemen Perubahan (5%) Penataan Tatalaksana (5%) Penataan Manajemen Sdm (15%) Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%) Penguatan Pengawasan (15%) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)

8. KOMPONEN HASIL (BOBOT 40%) YAITU: Terwujudnya Satker Yang Bersih Dan Bebas Korupsi (20%) A. Nilai SKM B. Temuan Hasil Pemeriksaan Yang Ditindak Lanjuti 2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (20%) : Nilai IPAK ( Indeks Persepsi Anti Korupsi )

9. HASIL PELAKSANAAN 9

10. AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN Penyusunan tim kerja dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2023 dan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo dan menghasilkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nomor W12.U32/8/2023/OT.01.3/1/2023.

11. Rapat penyusunan rencana kerja ZI diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 2023 yang menghasilkan Rancangan Rencana Kerja ZI diusulkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, kemudian disahkan dan ditetapkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor W12.U32/SK/ 22 A /OT.00/2/2023 tanggal 1 Februari 2023. Setelah Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas tersusun dan Dokumen Rencana Kerja/Rencana Aksi ZI Tahun 2023 telah disahkan, langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi baik internal maupun eksternal Internalisasi Tim Kerja ZI dan Rencana Kerja ZI telah diselenggarakan pada tanggal 10 Februari 2023 di dalam Pertemuan Khusus yang dihadiri seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Sukoharjo. 11

12. SOSIALISASI PADA MASYARAKAT Sosialisasi di Kecamatan Bulu dilaksanakan di Desa Puron pada tanggal 15 Februari 2023 Sosialisasi di Kecamatan Bendosari dilaksanakan di Desa Puhpogor pada tanggal 23 Februari 2023 Sosialisasi di Kecamatan Polokarto dilaksanakan di Desa Bulu pada tanggal 28 Februari 2023 12

13. AREA II PELAKSANAAN TATA LAKSANA Target yang ingin dicapai pada area Penataan Tata Laksana adalah sebagai berikut : Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pada satuan kerja . Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pada satuan kerja . Meningkatnya kinerja pada satuan kerja .

14. MONITORING DAN EVALUASI SOP 14 Monitoring dan Evaluasi SOP dilaksanakan setiap enam bulan, yaitu Bulan Mei – Oktober dan Bulan November – April. Hasil dari monitoring pada tanggal 3 Mei 2023 yaitu :

15. 15

16. 16 Hasil dari monitoring pada tanggal 8 November 2023 yaitu :

17. 17

18. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Aplikasi pada Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah sebagai berikut : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Electronic Court (e-COURT) Eraterang E- Berpadu Kembang Desa 18

19. AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 19 Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas SDM. Target yang ingin dicapai melalui program penataan sistem manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut: Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia di PN Sukoharjo; Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di PN Sukoharjo; Meningkatnya disiplin Sumber Daya Manusia di PN Sukoharjo; Meningkatnya efektivitas manajemen Sumber Daya Manusia aparatur di PN Sukoharjo; dan Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia di PN Sukoharjo.

20. Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) telah menggunakan hasil rekrutmen murni dalam penempatan pegawai yang mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. Hal ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: 1) Analisis Beban Kerja; 2) Analisis Jabatan; 3) Laporan Monev Kinerja Pegawai; 4) Peta Jabatan; 5) Rencana Kebutuhan Pegawai; 6) SK Penempatan Pegawai baru; 7) SK Pengangkatan Pegawai Honorer; 8) Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT); 9) Usulan Kebutuhan Pegawai;

21. Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam melakukan mutasi internal telah memperhatikan kompetensi jabatan yang didukung dengan dokumen-dokumen sebagai berikut : 1) Dokumen Monev Mutasi ; 2) Dokumen Rapat Baperjakat ; 3) SK Penempatan Pegawai ; 4) SK Pola Mutasi Internal; 5) SK Tim Baperjakat ;

22. 22 Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan kesempatan kepada Hakim dan Pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya dengan memperhatikan kebutuhan satuan kerja yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: 1) Analisis Kebutuhan Diklat; 2) Daftar Hakim dan Aparatur Peserta Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi; 3) Rencana Pengembangan Hakim dan Aparatur; 4) Monev Pengembangan Kompetensi Dalam Rangka Perbaikan Kinerja; 5) Sertifikat Pelatihan Hakim dan Aparatur; 6) Surat Panggilan Diklat; 7) Surat Pengusulan Pendidikan dan Pelatihan; 8) Training Need Analys;

23. Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward yang dibuktikan dengan : Dokumen Rapat Penilaian Reward and Punishment; SK Kebijakan Pemberian Reward and Punishment; Perjanjian Kinerja; SKP dan PKP;

24. AREA Iv PENguatAN akuntabilitas kinerja 24 Target yang ingin dicapai melalui program penataan sistem manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut: Ketertiban Pengisian LLK

25. Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menerapkan penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai yang dibuktikan dengan : Absensi Manual dan Online; Cuti Hakim dan Aparatur ; Dokumen Apel ; Lampiran Arsip dan Ijin Keluar Kantor; Rapat Bulanan ; Rapat Monitoring dan Evaluasi Kode Etik ; Rekapitulasi Absensi Pegawai ; SK Ketua Pengadilan Negeri tentang Jam Kerja ; SK Penunjukkan Penanggungjawab Petugas Absensi ; SK Penunjukkan Satuan Tugas Penegak Disiplin ; Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Surat Ijin Sakit ; 25

26. 2. Kewajiban Pengisian Laporan SKP 26

27. 3. Kewajiban Pengisian LHKPN dan LHKASN Pada Pengadilan Negeri Sukoharjo 34 orang melaporkan harta kekayaan melalui aplikasi LHKPN, dan 28 orang melaporkan harta kekayaan melalui aplikasi LHKASN

28. PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT 28 Program pemberian reward bagi pegawai berprestasi dan Punisment bagi pegawai yang melakukan pelanggaran dilaksanakan pada 12 Juni 2023 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor W12.U32/SK/54.B/OT.00/6/2023 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan (Reward) Bagi Hakim Dan Aparatur Terbaik pada Pengadilan Negeri Sukoharjo Periode Januari – Juni 2023.

29. target yang ingin dicapai melalui program Penguatan Pengawasan adalah sebagai berikut : Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja ; Meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN. AREA V PENGUATAN PENGAWASAN

30. Pengendalian gratifikasi 30 Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melaksanakan public campaign pengendalian gratifikasi , diantaranya : Banner Anti Gratifikasi ; Public campaign pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi kepada masyarakat ; Sosialisasi kepada pengguna layanan Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui audio peringatan anti gratifikasi ; Menyelenggarakan sosialisasi pada Area Penguatan Pengawasan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Sukoharjo ; Seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sukoharjo mengikuti sosialisasi membangun budaya anti korupsi dan gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Sukoharjo .

31. PENERAPAN SPIP 31 Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menetapkan satgas SPIP melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor W12.U32/SK/8b/OT.00/1/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Pengadilan Negeri Sukoharjo . Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo telah membentuk tim manajemen risiko yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor W12.U32/SK/15/OT.00/1/2023 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Negeri Sukoharjo ; Telah dilakukan penilaian risiko yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Register Risiko dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengendalian Risiko ; Dokumen Register Risiko telah disosialisasikan terhadap seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sukoharjo .

32. PENGADUAN MASYARAKAT Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menunjuk petugas meja pengaduan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor W12.U32/SK/22/HK.00/2/2023 Tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo ; Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo telah membentuk tim pemeriksa penanganan pengaduan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor W12.U32/SK/18/HK.00/1/2023 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) pada Pengadilan Negeri Sukoharjo ; Pengaduan Masyarakat telah dilaporkan sampai dengan bulan Juni 2023 yaitu Nihil; Terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat yang diterima pada Pengadilan Negeri Sukoharjo telah ditindaklanjuti secara keseluruhan yang dapat diinformasikan pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengadilan Negeri Sukoharjo tahun 2023 32

33. Whistle-blowing system Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menetapkan layanan whistleblowing system yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor W12.U32/SK/02/HK.00.8/1/2022 Tentang Layanan Whistleblowing System pada Pengadilan Negeri Sukoharjo ; Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo telah membentuk tim pemeriksa penanganan pengaduan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor W12.U32/SK/18/HK.00/1/2023 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) pada Pengadilan Negeri Sukoharjo ; Layanan Whistleblowing System pada Pengadilan Negeri Sukoharjo telah dipublikasikan di dalam website Pengadilan Negeri Sukoharjo 33

34. Penanganan benturan kepentingan Pada unit kerja Pengadilan Negeri Sukoharjo telah dibentuk tim penanganan benturan kepentingan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor W12.U32/SK/8a/OT.01/1/2023 Tentang Pembentuka Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo ; Adapun tata cara penanganan benturan kepentingan di Pengadilan Negeri Sukoharjo berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor W12.U32/SK/71/OT.00/7/2022 Tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo ; Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sukoharjo ; Terhadap Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo telah dilaksanakan dan disampaikan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo .

35. AREA VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 35 Target yang ingin dicapai melalui program penguatan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut : Meningkatnya kualitas pelayanan publik ( lebih cepat , lebih murah , lebih aman , dan lebih mudah dijangkau ). Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional . Meningkatnya indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik .

36. Standar pelayanan internal Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo menetapkan Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor W12.U32/SK/57/OT.01.3/7/2023 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas I A. 36

37. Standar pelayanan eksternal 37 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No : 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dan IA Tahun 2022, telah melakukan audit pada Pengadilan Negeri Sukoharjo , dan mendapatkan nilai 701 sehingga mendapatkan predikat “A”.

38. BUDAYA PELAYANAN PRIMA Pengadilan Negeri Sukoharjo memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui beberapa program yaitu : Video Interaktif tentang Pelayanan PTSP untuk Difabel

39. Mal pelayanan publik (MPP) 39 Pengadilan Negeri Sukoharjo hadir di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo “ Sevaka Bhakti Wijaya”. Mal Pelayanan Publik yang di-launching pada tanggal 25 Agustus 2021 berlokasi di Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo , Gabusan , Jombor , Kec . Bendosari , Kabupaten Sukoharjo , Jawa Tengah.

40. BUKU PELAYANAN PTSP DALAM BRAILE Pengadilan Negeri, membuat buku petunjuk layanan pada PTSP dalam braile , sehingga penyandang difabel terkhusus tuna netra dapat membaca jenis layanan di Pengadilan Negeri Sukoharjo secara mandiri . 40

41. Meja pelayanan priotas Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam rangka menciptakan pengadilan yang inklusif membuat Meja Pelayanan Prioritas yang dikhususkan bagi kelompok rentan , yaitu orang lanjut usia , anak – anak , fakir miskin, perempuan hamil dan penyandang disabilitas ( berdasarkan UU Republik Indonesia) yang datang ke Pengadilan Negeri Sukoharjo . 41

42. WEBSITE RAMAH DIFABEL 42 Pengadilan Negeri Sukoharjo website ramah difabel , dimana dengan memanfaatkan aplikasi “screen reader” pengguna dapat mengarahkan kursor ke teks yang tercantum di website dan aplikasi tersebut akan memberikan output berupa suara yang membacakan teks tersebut . Hal ini akan mempermudah pengguna terkhusus penyandang disabilitas tuna rungu ketika mencari informasi

43. PodcAst gus paijo 43 Pengadilan Negeri Sukoharjo membuat podcast yaitu Gus Paijo merupakan kepanjangan dari “ Guneman Santai Seputar Pengadilan Negeri Sukoharjo ”. Podcast yang diprakarsai oleh Purwanta , S.H., M.H. dan mulai diupload pada 22 Februari 2022. Podcast Gus Paijo meng-upload video yang membahas tentang tugas pokok dan fungsi pengadilan , jenis dan layanan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo , Gugatan Sederhana , Pos Bantuan Hukum dan Prodeo , e-Court dan Membangun Pengadilan Negeri Sukoharjo yang Inklusif (Ramah Disabilitas ).

44. Terima kasih